Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi
The scope of the articles published in Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi (HPE) with a broad range of topics in the fields of Civil Law, Criminal Law, International Law, Administrative Law, Islamic Law, Constitutional Law, Environmental Law, Procedural Law, Antropological Law, Health Law, Law and Economic, Sociology of Law and another section related contemporary issues in Law (Social science and Political science).
Articles
177 Documents
<![CDATA[KAJIAN HUKUM TERHADAP PENOLAKAN PENGOBATAN AKIBAT TERPAPAR COVID 19 ]]>
<![CDATA[Pandam Bayu Seto Aji]]>
<![CDATA[ HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 9, No 2 (2021): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/hpe.v9i2.52669
<![CDATA[Hukum Pidana mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana, yang secara teknis disebut dengan istilah “tindak pidana.” Protokol Covid-19 merupakan salah satu upaya penanggulangan wabah penyakit menular. Karena mencegah penularan penyakit bersifat wajib, maka menolak Pengobatan Covid19 merupakan tindakan melanggar hukum. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Bila perspektif Hukum Pidana digunakan untuk menganalisis penolakan pengobatan Covid-19, maka pertanyaan yang muncul adalah, apakah menolak pengobatan Covid-19 termasuk perbuatan yang dapat dipidana. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, perlu dilihat secara cermat di dalam peraturan perundang-undangan yang ada, apakah menolak Pengobatan Covid-19 merupakan tindak pidana.]]>
<![CDATA[PERKEMBANGAN KEABSAHAN KONTRAK ELEKTRONIK DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Saparyanto Saparyanto]]>
<![CDATA[ HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 9, No 1 (2021): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/hpe.v9i1.51589
<![CDATA[Kontrak elektronik merupakan kontrak yang timbulkan akibat perkembangan teknologi dan informasi, di mana transaksi jual beli mulai dilakukan melalui media elektronik atau online. Karena pembuatannya tidak seperti perjanjian pada umumnya yang konvensional, maka diperlukan pengaturan yang jelas mengenai syarat sahnya dan kekuatan hukum dari kontrak elektronik. Metode penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah metode normatif. Ketentuan mengenai syarat sahnya serta kekuatan hukum dari kontrak elektronik dalam peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai transaksi elektronik masih mengalami ketidakpastian. Selain itu kontrak elektronik seringkali dibuat dalam bentuk kontrak baku. Ketentuan klausula baku dalam kontrak elektronik seringkali dibuat berdasarkan keinginan pelaku usaha tanpa memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hal ini berdampak pada perlindungan hukum terhadap konsumen.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA MAFIA TANAH DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI ]]>
<![CDATA[Bambang Prayitno]]>
<![CDATA[ HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 9, No 2 (2021): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/hpe.v9i2.59247
<![CDATA[Hak menguasai negara harus dilihat dalam konteks hak dan kewajiban negara sebagai pemilik (domein), yang bersifat publiekrechtelijk, bukan sebagai eigenaar yang bersifat privaterechtelijk. Modus yang dilakukan oleh mafia tanah sangat beragam hingga melibatkan pejabat dan aparat penegak hukum. Bentuk pertanggungjawaban pidana bagi mafia tanah ialah penyertaan sebagaimana Pasal 55 ayat (1) KUHP bukan pemufakatan jahat sebagaimana pasal 15 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.]]>
<![CDATA[PERBANDINGAN SISTEM JAMINAN KESEHATAN UNIVERSAL HEALTH COVERAGE (UHC) DI-INDONESIA DAN KUBA ]]>
<![CDATA[Sobeang, Detayu]]>
<![CDATA[ HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 9, No 2 (2021): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/hpe.v9i2.52672
<![CDATA[ Cakupan kesehatan semesta (UHC) telah tercapai jika seluruh penduduk memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang komprehensip dan bermutu tanpa terkendala oleh biaya. Kuba walaupun merupakan negara yang berpenghasilan rendah namun memiliki dan merupakan salah satu negara dengan cakupan UHC terbaik di dunia dengan layanan kesehatan gratis kepada rakyatnya (100%). Indonesia sendiri saat ini cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah mencapai 82 persen.Tujuan penelitian adalah mengetahui sistem kesehatan yang di terapkan negara Kuba dan melihat penerapan atau upaya UHC antara Kuba dan Indonesia. Metode penelitian yang di gunakan adalah literatur review atau kajian kepustakaan di mana penulis mencari data melalui jurnal, buku dan berita-berita yang di muat media. Hasil penelitian menunjukkan Negara kuba lebih mengedepankan Primery Health Care (PHC) dalam upaya meningkatkan layanan kesehatan, meningkatkan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan dengan telah mencapai rasio 1:150 untuk jumlah dokter dan penduduk yang dilayani. Sedangkan Indonesia rasionya adalah 1:2500 untuk jumlah dokter dan penduduk yang dilayani. Masih banyak tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dalam rangka mewujudkan UHC, antara lain kelengkapan sarana prasarana di fasilitas kesehatan, ketersediaan obat dan alat kesehatan, pemerataan distribusi SDM Kesehatan, pemanfaatan data dan sistem informasi, kecukupan anggaran, kenaikan iuran serta regulasi-regulasi yang mendorong perbaikan penyelenggaraan Program JKN.Kesimpulan: Kuba telah mampu memberikan jaminan kesehatan secara universal dalam kondisi finansial yang masih minim. Kuba sebagai negara berkembang memiliki sistem jaminan kesehatan terbaik dari seluruh negara berkembang lainya bahkan lebih baik dari negara maju. Berangkat dari hal tersebut dapat menjadi refleksi dari sistem jaminan kesehatan di Indonesia untuk mengadakan perbaikan dan tidak ragu dalam penambahan anggaran Kesehatan. ]]>
<![CDATA[PROBLEMATIKA UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DALAM HAL PENERAPAN REHABILITASI BAGI PENYALAH GUNA NARKOBA ]]>
<![CDATA[Kusumasari, Ardya Rahma]]>
<![CDATA[ HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 9, No 1 (2021): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/hpe.v9i1.52547
<![CDATA[Proses penegakan hukum pidana di Indonesia sangat unik, multidimensi serta destruktif, dilihat proses penegakan hukum khusunya dalam penyelesaian kasus pidana pecandu naroba, dimana dalam prosesnya banyak terjadi penyimpangan dari aturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga seseorang yang tidak bersalah dengan kesalahan penjatuhan hukuman akan dinyatakan bersalah. Seiring perkembangan zaman, negara Indoneisa segera membenahi dan meningkatkan pembangunan dengan tujuan untuk mencapai kemakmuran masyarakat Indonesia adil berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pembangunan tersebut dibidang hukum. Permasalahan dalam penulisan ini adalah Bagaimana penyimpangan pasal UU Narkotika dalam hal penerapan rehabilitasi ? dan Bagiamana permasalahan kasus yang terjadi akibat adanya penerapan pasal dalam UU Narkotika ?. Metode yang digunakan yaitu menggunakan metode penelitian normatif. Hasil penelitian dalam penerapan pasal UU Narkotika banyak terjadi penyimpangan hal ini akan berdampak pada penyalah guna maupun pecandu narkotika yang kehilangan hak rehabilitasinya.]]>
<![CDATA[MENGELOLA KEBIJAKAN SOSIAL DALAM REZIM PEMERINTAHAN KESEJAHTERAAN YANG SEDANG BERKEMBANG: APA YADANG DAPAT DIPELAJARI INDONESIA DARI PENGALAMAN KOREA SELATAN ]]>
<![CDATA[Adhisatya, Alfan Prahasta]]>
<![CDATA[ HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 9, No 2 (2021): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/hpe.v9i2.55985
<![CDATA[Meskipun Indonesia dan Korea Selatan memiliki narasi paralel mengenai tatanan politik ekonomi mereka yang mempengaruhi pengaturan kesejahteraan sosial, mereka memiliki hasil kesejahteraan yang berbeda. Kegagalan pemerintahan kolaboratif di Indonesia yang member dampak bagi sistem distribusi kesejahteraan, yang mana warisan Orde Baru melanjutkan dan membatasi tradisi pemerintahan kolaboratif dalam pembuatan kebijakan sosial. Hal ini menjelaskan bagaimana warisan Orde Baru telah merusak sistem manajemen kesejahteraan yang ada di Indonesia dan berkontribusi pada hasil kesejahteraan yang rendah. Bentuk pemerintahan kolaboratif di Korea yang berfokus pada bagaimana tingkat tata kelola kolaboratif yang telah dipraktikkan di Korea yang telah terbukti berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan sebagai jawaban bagaimana Korea mengelola konfigurasi kesejahteraan mereka.]]>
<![CDATA[PROBLEMATIKA OPERASIONALISASI DELIK PASAL 27 AYAT (3) UU ITE DAN FORMULASI HUKUM PERLINDUNGAN FREEDOM OF SPEECH DALAM HAM ]]>
<![CDATA[nanda, dhea hafifa]]>;
<![CDATA[Hariyanta, Faishal Amirudin]]>
<![CDATA[ HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 9, No 2 (2021): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/hpe.v9i2.52779
<![CDATA[Kebebasan Berpendapat atau freedom of speech merupakan hak yang dilindungi oleh Negara, namun dengan keberadaan pasal karet 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik membatasi kebebasan tersebut, selain itu pasal ini sering menimbulkan banyak jeratan hukum kemasyarakatan dalam operasionalisasi deliknya terlebih bila dipakai sebagai benteng oleh penguasa. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui studi kepustakaan dan menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan tujuan untuk mengetahui mengetahui Problematika Operasionalisasi Delik Pencemaran Nama Baik dan Penghinaan dalam Pasal 27 Ayat (3) Dalam Undang-Undang ITE dan Formulasi Hukum Pasal 27 Ayat (3) sebagai perlindungan hak kebebasan berekspresi dalam konsep Hak Asasi Manusia]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TERHADAP APLIKASI PINJAMAN ONLINE ILLEGAL SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN ]]>
<![CDATA[Berlian Harina Sari]]>
<![CDATA[ HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 9, No 1 (2021): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/hpe.v9i1.52429
<![CDATA[Salah satu dampak globalisasi adalah kemudahan bagi masyarakat salah satunya untuk melakukan peminjaman uang berbasis teknologi atau yang disebut Financial Technologi, yang salah satu bentuk dari fintech ini adalah peer to peer lending (P2P lending).Keberadaan P2P lending sendiri semakin menjamur terkhusus pada era pandemi virus Covid-19 ini, terkhusus yang bersifat ilegal dengan memaanfaatkan kesulitan ekonomi masyarakat yang terdampak pandemic Covid-19. Namun pada kenyataannya, kerugian yang diakibatkan oleh kehadiran fintech masih kerap dirasakan oleh masyarakat.Solusi yang dapat diberikan adalah bagaimana memperbaiki substansi hukum mengenai fintech dan P2P lending secara komprehensif, kemudian bagi OJK adalah mengeluarkan himbauan bagi platform online di Indonesia dalam menagih penerima pinjaman yang gagal bayar secara tidak baik melalui surat yang dikirim langsung kepada seluruh platform peer to peer lending di Indonesia. Selain adanya code of conduct (pedoman perilaku) yang harus dipatuhi oleh anggota asosiasi, sejauh ini mitigasi cara penagihan yang wajar masih menggunakan kode etik dan tanggung jawab pihak penyelenggara.]]>
<![CDATA[PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DALAM TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ]]>
<![CDATA[Yuni Lathifah]]>
<![CDATA[ HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 9, No 1 (2021): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/hpe.v9i1.47505
<![CDATA[Perkawinan di bawah umur dinilai menjadi masalah serius karena memunculkan banyak kontroversi dalam masyarakat. Indonesia adalah salahsatu Negara dengan tingginya perkawinan dibawah umur. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tinjauan sosiologi hukum terhadap perkawinan dibawah umur serta mendiskripsikan faktor penyebab terjadinya perkawinan dibawah umur. Penelitian ini mengkaji lebih jauh tentang permasalahan perkawinan di bawah umur dalam tinjauan sosiologi hukum. Metode pendekatan yuridis-normatif dengan jenis penelitian kualitatif dengan konseop deskriptif, sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang berhubungan dengan penelitian. penyajian data berdasarkan kerangka teori. Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan. Teknik analisa data dengan metode deduktif. Dalam pandangan sosiologi hukum perkawinan dibawah umur masih banyak terjadi salahsatunya disebabkan karena adanya dispensasi yang diberikan oleh Undang-Undang. Diperlukan komitmen pemerintah untuk mempertegas praktik perkawinan dibawah umur. Hasil penelitian menyatakan perkawinan dibawah umur karena faktor pribadi, keluarga, agama, budaya, sosial, dan hukum.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN KLAIM DAN SUBROGASI OLEH SURETY COMPANY TERHADAP PRINCIPAL WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SURETY BOND ]]>
<![CDATA[Abdul Rahman]]>
<![CDATA[ HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 9, No 2 (2021): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/hpe.v9i2.57977
<![CDATA[This research aims to examine the problems in the disbursement of Surety Bond claims by oblige against PT Askrindo Persero against the principal who wanprestasi in the implementation of the funneling work. As for this research, using empirical methods and descriptive analytical that provide an overview of certain symptoms in order to get the data as accurate as possible. Data collection techniques are carried out by Literature material Studies and Interviews to Underwriting Staff. The results of the study, against the settlement of Conditional Claims are not in line with Presidential Regulation No. 12 of 2021 which requires one of them is easy to disburse. The problem of recovery implementation experienced by Surety Company in surety bond guarantee is the absence of special arrangements regarding subrogation rights owned by Surety Company as a guarantor.]]>
