cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sunny Ummul Firdaus
Contact Email
jurnalhpe@mail.uns.ac.id
Phone
+62811265285
Journal Mail Official
jurnalhpe@mail.uns.ac.id
Editorial Address
Sekertariat Program Pascasarjana Magister ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Jalan Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta Surakarta 57126
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi
Published by Universitas Sebelas Maret
ISSN : 23381051     EISSN : 27770818     DOI : https://doi.org/10.20961/hpe.v7i2.43002
Core Subject : Economy, Humanities, Health, Social,
Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences
The scope of the articles published in Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi (HPE) with a broad range of topics in the fields of Civil Law, Criminal Law, International Law, Administrative Law, Islamic Law, Constitutional Law, Environmental Law, Procedural Law, Antropological Law, Health Law, Law and Economic, Sociology of Law and another section related contemporary issues in Law (Social science and Political science).
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 177 Documents
 9   10   11   12   13 
PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PEMULIHAN ASET BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG TERCAMPUR DENGAN ASET PELAKU Satriawan Sulaksono; Widodo Tresno Novianto; Supanto ,
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 7, No 1 (2019): JANUARI-JUNI
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v7i1.29202

Abstract

AbstractThis article aims to determine the importance of legal protection in the recovery of assets for victims of money laundering whose assets have been mixed with the assets of the perpetrators to be returned to the victims of the crime. This research is a type of normative / doctrinal research using legislation approach and conceptual approach. The problem of this research is the lack of legal norms in Law Number 8 Year 2010 on Prevention and Eradication of Money Laundering Crime so that the recovery of crime victims’ assets can not be fulfilled maximally, although the explanation of the law aims to trace assets and return to the victims . The results of this study indicate that the victim of money laundering crime must take another mechanism in the form of a lawsuit to obtain compensation from the perpetrator, this is different if the predicate offence is corruption, then the assets of the perpetrator can be confiscated and burdened with replacement money. Therefore it is necessary to revise the Law on Prevention and Eradication of Money Laundering CrimeKeyboard: Money laundring; Asset Recovery; victim; legal protectionAbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya perlindungan hukum dalam pemulihan aset bagi korban tindak pidana pencucian uang yang asetnya telah tercampur dengan aset pelaku agar dapat dikembalikan kepada korban tindak pidana tersebut. Penelitian ini merupakan jenis  penelitian normatif/doktrinal yang menggunakan metode pendekatan perundang-undangan  dan pendekatan konseptual. Permasalahan dari penelitian ini adalah adanya kekurangan norma hukum pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sehingga pemulihan aset korban tindak pidana belum dapat dipenuhi secacara maksimal, meskipun penjelasan undang-undang tersebut bertujuan menelusuriaset dan mengembalikan kepada korban. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa korban tindak pidana pencucian uang harus menempuh mekanisme lain berupa gugatan ganti kerugian untuk mendapatkan ganti kerugian dari pelaku, hal ini berbeda jika tindak pidana asal adalah korupsi, maka aset pelaku dapat disita dan dibebani uang pengganti. Oleh karena itu perlu adanya revisi Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.Keyword: Pencucian Uang; pemulihan aset; korban; perlindungan hukum
TARAF SINKRONISASI HORIZONTAL PENGATURAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH Putri Noor Ilmi; Moch. Najib Imanullah
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 7, No 2 (2019): JULI - DESEMBER
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v7i2.43016

Abstract

AbstractThe authority to issue Mining Business Licenses based on Law Number 4 of 2009 concerning  Mineral and Coal Mining is owned by the Central Government, Provincial Government and Regency/City Government. Meanwhile, based on Law Number 9 of 2015 concerning the Second Amendment to Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government the authority to issue  Mining Business Permits is owned by the Central Government and the Provincial Government. This article objective to discuss the implications of the regulation of mining business licenses that are not synchronized and efforts to synchronize the regulation of Mining Business Permits. This article is a descriptive analytical legal research. This research was carried out by the law approach. The data used are secondary data, namely the statutory provisions, the Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources, and the mining law literature with the technique of collecting study documents or library materials. So that the implications of these asynchronous arrangements can be resolved and the creation of an ideal Mining Business Permit arrangement.Keywords: Synchronization; Implications; Mining Business Licenses; Investment.AbstrakKewenangan penerbitan Izin Usaha Pertambangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun  2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dimiliki oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah  Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor  9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah kewenangan penerbitan Izin Usaha Pertambangan dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Artikel ini bertujuan untuk membahas mengenai implikasi pengaturan Izin Usaha Pertambangan yang tidak sinkron dan upaya sinkronisasi pengaturan Izin Usaha Pertambangan. Artikel ini merupakan penelitian hukum doktrinal yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan undang-undang. Data yang digunakan merupakan data sekunder yaitu ketentuan perundang-undangan, Peraturan Menteri Energi dan  Sumber Daya Mineral, dan literatur hukum pertambangan dengan teknik pengumpulan data studi dokumen atau bahan pustaka. Sehingga implikasi dari pengaturan yang tidak sinkron tersebut dapat diselesaikan dan terciptanya pengaturan Izin Usaha Pertambangan yang ideal.Kata Kunci: Sinkronisasi; Implikasi; Izin Usaha Pertambangan; Investasi.
POLEMIK PILKADA LANGSUNG DI MASA PANDEMI COVID-19 DALAM PRESPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM Firda Pambudi Erlambang
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 8, No 2 (2020): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v8i2.49761

Abstract

AbstractThis study aims to examine regional head elections held in Indonesia which are carried out  directly by the community as a form of democracy, besides this research also provides an overview of the conflicts that occur due to regional head elections held in Indonesia in particular. When the covid-19 virus pandemic occurred which caused turmoil in the community. The process of regional head elections in Indonesia is part of the mandate of the Constitution of the Republic of Indonesia which is carried out democratically through the general election system using the principles of direct, free, secret, honest and fair, so that the Indonesian government continues to carry out its exit from regional head elections. providing all the protection. law to respond to turmoil in society. These various problems are interesting to study in the context of sociology of law, which is part of the science to study the relationship between law and society. This research is a normative legal research which is descriptive analysis with a case and invitation approach. The results showed that there were many positive and negative impacts of direct regional elections in Indonesia and there were several obstacles in the implementation of the elections that caused social disintegration and social unrest, especially in the midst of the outbreak of this corona outbreak. so the necessary legal changes are unnecessary. Invincible to people’s needs. AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan di  Indonesia yang dilakukan secara langsung oleh masyarakat sebagai bentuk wujud dari negara demokrasi, selain itu penelitian ini juga memberikan gambaran mengenai konflik-konflik yang terjadi akibat  pemilihan kepala daerah yang dilakukan di Indonesia, terutama pada saat pandemi virus covid-19 yang menimbulkan gejolak dimasyarakat. Mengingat proses pemilihan kepala daerah di Indonesia merupakan bagian dari amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang dilakukan secara demokratis melalui sistem pemilihan umum dengan menggunakan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil maka pemerintah Indonesia tetap melaksanakan pemilihan kepala daerah dengan memberikan segala perlindungan hukum untuk menjawab gejolak dimasyarakat. Berbagai permasalahan tersebut menarik untuk dikaji dari segi sosiologi hukum yang merupakan bagian ilmu pengetahuan untuk mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat diskriptif analisis dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Hasil penelitian, menunjukan bahwa banyak dampak positif dan negatif akibat pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara langsung di Indonesia serta terdapat beberapa permasalahan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang menimbulkan disintegritas sosial masyarakat dan gejolak sosial terutama di tengah wabah corona ini, sehingga diperlukan  perubahan tatanan hukum yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. 
URGENSI WHISTLE BLOWER DAN JUSTICE COLLABORATORDALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA Ari Prasetya Panca Atmaja; Hari Purwadi; Hartiwiningsih ,
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-JUNI
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v6i1.17584

Abstract

AbstractThis article aims to know the importance of whistle blower and justice collaborator in criminal justice system eradication of corruption crime in Indonesia, and to know form of protection against whistle blower and justice collaborator in Indonesia. This research is a type of normative legal research using conceptual approach. The legal substances used in this study are primary legal materials and secondary legal materials. This legal material analysis technique uses deductive analysis techniques by determining the major premise and minor premise to draw a conclusion or conclusion of the proposed problem. The results of this study show that the justice collaborator and whistle blower have an important role in disclosing the criminal act of corruption considering the difficulty of proving the criminal act of corruption, especially incase of the way to collecting the witness evidence. Keywords: whistle blower, justice collaborator, and corruption crime AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui arti penting whistle blower dan justice collaborator dalam sistem peradilan pidana pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, dan untuk mengetahui bentuk perlindungan terhadap whistle blower dan justice collaborator di Indonesia. Penelitian ini berjenis penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang dipergunakan di dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik analisis bahan hukum ini menggunakan teknik analisis deduktif dengan menentukan premis mayor dan premis minor untuk menarik suatu konklusi atau simpulan dari permasalahan yang diajukan. Hasil penelitian ini menunjukkan justice collaborator dan whistle blower memiliki peranan penting di dalam mengungkapkan tindak pidana korupsi mengingat sulitnya membuktikan tindak pidana korupsi terutama dalam hal mengumpulkan alat bukti keterangan saksi.Kata kunci: whistle blower, justice collaborator, dan tindak pidana korupsi
FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAWENGAN DALAM PROSES PENETAPAN PERATURAN DESA Sri Nurhayati; Agus Riwanto; Isharyanto ,
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 6, No 2 (2018): JULI - DESEMBER
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v6i2.17738

Abstract

AbstractThe Village Consultative Board (BPD) is a representative consisting of village leaders who function to protect the customs, make regulations in the village, accommodate and channel the aspirations of the community and conduct supervision on the implementation of village government. This research is intended to know about the supporting and inhibiting factors of the role of Village Consultative Board in the process of drafting and stipulating the Village Regulation, Case Study in Tawengan Village. The writing of this law employs empirical juridical methods. From the existing data, the Village Regulations are made, more Village Regulations relating to APBDes and LPJ Village Head. Implementation and effectiveness describes institutions that are building and developing Perdes, which Kadesh and BPD have not been able to formulate the Peres Retakdes (Raperdes) that can be received from the side of the design of legislation drafting (law drafting). In fact, most do not yet know firsthand what the Village Rule and its forms are.Keywords: Facto; Role Village Consultative Board (BPD); Village regulations.AbstrakBadan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan yang ada di Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah Desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang faktor pendukung dan penghambat peran Badan Permusyawaratan Desa dalam proses penyusunan dan penetapan Peraturan Desa, Studi Kasus di Desa Tawengan. Penulisan hukum ini menggunakan metode yuridis empiris. Dari data yang ada mayoritas Peraturan Desa yang dibuat, lebih banyak Peraturan Desa yang berkaitan  dengan APBDes dan LPJ Kepala desa. Implementasi dan efektifitas menjelaskan bahwa lembaga-lembaga Desa yang berwenang menjalankan dan  membentuk Perdes, yakni Kades dan BPD belum mampu merumuskan Rancangan Perdes (Raperdes) yang dapat diterima dari sisi teknik perancangan peraturan perundang-undangan (legal drafting). Bahkan, sebagian besar belum tahu secara persis apa itu Peraturan Desa dan bentuk-bentuknya.Kata kunci : Faktor; Peran  BPD; Perdes.
MEDIASI PENAL DALAM PENYELESAIAN PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA Ni Kadek Ayu Ismadewi; Widodo.T Novianto; Hartiwiningsih ,
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 5, No 2 (2017): JULI - DESEMBER
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v5i2.18290

Abstract

AbstractThe purpose of this article  to determine the judge’s considerations using penal mediation in the settlement of Domestic Violence (KDRT) cases and its formulation in the future. This is a normative study with case approach, comparative approach and conceptual approach. The legal matterial of this research are primary legal matterial and secondary legal material with deductive analystic mind. Reffering the research above, Showed that there is a difference of judges consideration using the result of penal mediation in the form of peace between offender and victim who still have relationship of husband and wife in the settlement of case of domestic violence for offense. First, it is based on the benefit and recovering of the relationship of the offender and the victim, to the exclusion of the legalistic rules, so that the Judge arrives at the decision of the prosecution otherwise unacceptable. Second, based on expediency, but the legal process continues with the imposition of a conditional penalty. The existence of differences in consideration and judgment because the mediation of penal itself is not yet regulated in positive criminal law in Indonesia. However, with the starting point on the principle of benefit and the theory of pragmatic realism, the Judge should not worry or hesitate to use the results of peace in penal mediation as a way of resolving a domestic violence case by  stopping the proceedings, although considered to be contrary to the principle of legal certainty. This has implications for the achievement of substantial justice for offender and victim, a quicker settlement of cases and avoid the accumulation of cases in the Court. Therefore the future needs to be formulated for mediation of penal entry into inseparable part in the procedure of settling the case of domestic violence, especially for offense complaints, ranging from the level of investigation, prosecution and court.Keywords: Penal Mediation; Domestic Violence; Judge’s DecisionAbstrakTujuan artikel ini adalah untuk mengetahui pertimbangan Hakim menggunakan mediasi penal dalam penyelesaian perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan formulasinya di masa mendatang. Penelitian ini merupakan studi normatif dengan pendekatan  kasus, pendekatan komparatif dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan pola analisis deduktif. Hasil penelitian, menunjukkan bahwa adanya perbedaan pertimbangan Hakim menggunakan hasil mediasi penal berupa perdamaian antara pelaku dan korban yang masih ada hubungan suami istri dalam penyelesaian perkara KDRT untuk delik aduan. Pertama, mendasarkan pada kemanfaatan dan pulihnya hubungan pelaku dan korban, dengan mengenyampingkan aturan yang bersifat legalistik, sehingga Hakim sampai pada putusan berupa penuntutan dinyatakan tidak dapat diterima. Kedua, mendasarkan pada kemanfaatan, namun proses hukum tetap dilanjutkan dengan penjatuhan pidana bersyarat. Adanya perbedaan pertimbangan dan penjatuhan putusan tersebut karena mediasi penal sendiri memang belum diatur dalam hukum positif pidana di Indonesia. Akan tetapi dengan bertitik tolak pada asas kemanfaatan dan teori realisme pragmatis, semestinya Hakim tidak khawatir atau ragu menggunakan hasil perdamaian dalam mediasi penal sebagai jalan penyelesaian perkara KDRT dengan menghentikan proses perkara, meski dianggap bertentangan dengan asas kepastian hukum. Hal tersebut berimplikasi pada tercapainya keadilan substansial bagi pelaku dan korban, penyelesaian perkara yang lebih cepat dan menghindari penumpukan perkara di Pengadilan. Kedepannya perlu diformulasikan agar mediasi penal masuk menjadi bagian tidak terpisahkan dalam prosedur penyelesaian perkara KDRT, khususnya untuk delik aduan, mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan.Kata kunci: Mediasi Penal; Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Putusan Hakim.
EVALUASI ADMINISTRATIF PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DALAM PENERBITAN KTP ELEKRONIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Reza Amin Nugroho; Isharyanto ,; Hartriwiningsih ,
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 5, No 1 (2017): JANUARI-JUNI
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v5i1.18348

Abstract

AbstrakArtikel  ini mengkaji penerbitan KTP Elektronik oleh Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah normatif atau doktrinal  yang didukung  data sekunder  berupa  laporan dan  bahan  pustaka.  Jenis data  yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah studi  pustaka.  Sedangkan  analisis  data  dilakukan  dengan  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan dan pendekatan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, evaluasi adminsitratif Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penerbitan KTP Elektronik berdasarkan Undang-Undang Administrasi Kependudukan  Nomor  24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan berjalan efektif, terlihat dari capaian penduduk  wajib  KTP  Elektronik  yang  telah  melakukan  perekaman  data  sebanyak 96 Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi KependudukanKata Kunci : KTP Elektronik, Dokumen Kependudukan, Administrasi Kependudukan, Kependudukan, Penduduk
EFEKTIFITAS RESTRUKTURISASI KREDIT PERBANKAN TERKAIT PENERAPAN POJK NO 11/POJK.03/2020 DI MASA PANDEMI COVID 19 Risky Risantyo
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 9, No 2 (2021): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v9i2.53449

Abstract

Tulisan ini mengkaji bagaimana efektifitas restrukturisasi kredit perbankan terkait penerapan POJK No 11/POJK.03/2020 di masa pandemic Covid 19. Metode penelitian dalam penyusunannya dengan jenis penelitian empiris dengan sifat penelitian deskriptif dan teknik pengumpulan data dengan studi pustaka serta wawancara. Teori hukum yang digunakan dalam tulisan ini teori dari Richard Posner yaitu Economics Analysis of Law Theory. Pandemi virus Corona di Indonesia membawa dampak salah satunya di sektor ekonomi, khususnya di dunia perbankan yaitu masalah kredit. Bank sebagai lembaga keuangan menjalankan fungsi intermediasinya yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pinjaman atau kredit. Kondisi dimana kredit yang telah disalurkan bank kepada masyarakat tidak dibayar kembali kepada pihak bank oleh debitur tepat pada waktunya sesuai perjanjian kreditnya akan menyebabkan Non Performing Loan yang buruk dan berdampak pada tingkat kesehatan bank. Ditengah krisis akibat wabah Covid-19 ini, bank harus mampu untuk mengantisipasi lonjakan NPL (Non Performing Loan). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mulai menerapkan kebijakan pemberian stimulus bagi perekonomian dengan telah diterbitkannya POJK No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019. Kebijakan restrukturisasi kredit hanya merupakan penundaan masalah yang bersifat sementara. Adapun kendala yang muncul dalam implementasinya antara lain pertama kebijakan restrukturisasi kredit tidak memberikan dampak yang positif bagi semua bank dimana restrukturisasi kredit sangat berdampak pada kredit UMKM sehingga Bank yang kreditnya UMKM tidak banyak kurang berdampak signifikan, kedua pelaksanaan restrukturisasi kredit ini tentunya akan berimbas pada profitablitias bank, ketiga bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen resiko dalam memberikan restrukturisasi kredit dengan tidak adanya moral hazard dalam pelaksanannya, keempat adanya pembayaran kredit yang lebih tinggi pasca pandemi tentunya akan membawa masalah untuk debitur dalam masa pemulihan ekonominya.
EFEKTIVITAS PENERAPAN PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 30 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU PRODUKTIF DAN AMAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 BAGI MASYARAKAT KOTA MAGELANG Agus Tri Widodo
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 9, No 2 (2021): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v9i1.47512

Abstract

Dalam rangka menanggulangi dampak yang disebabkan oleh Covid-19, pemerintah pusat dan daerah saling bersinergi untuk membentuk kebijakan. Menindaklanjuti Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional, Pemerintah Daerah Kota Magelang mengundangkan Peraturan Walikota Magelang Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 Bagi Masyarakat Kota Magelang. Artikel ini bertujuan untuk mendiskusikan dua hal. Pertama, meninjau efektivitas dari peraturan walikota tersebut. Kedua, upaya apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas terhadap penerapan peraturan walikota tersebut. Dalam artikel ini, penulis beragumen bahwa penerapan peraturan walikota magelang nomor 30 tahun 2020 dirasa belum efektif dan membutuhkan upaya-upaya lanjutan dalam penerapannya untuk mencapai tujuan yang diharapkan.
PERAN KEPERCAYAAN DALAM MEMODERASI PENGARUH SALES PROMOTION, ADVERTISIG DAN RELIGIUSITAS TERHADAP KEPUTUSAN MENBUNG Tutty Alawiyah; Mochlasin Mochlasin
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 9, No 2 (2021): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v9i2.54638

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sales promotion, advertising dan religiusitas terhadap keputusan menabung di bank syariah dengan kepercayaan sebagai variabel moderating pada Bank syariah Indonesia KC Kudus. Dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan mengelola data primer dengan pengumpulan data kuesioner yang diberikaan kepada nasabah Bank syariah Indonesia KC Kudus dengan jumlah responden 100 nasabah yang diolah dengan menggunakan data SPSS versi 24 dan dianalisis menggunakan analisis regresi berganda, dengan analisis yang digunakan meliputi uji responden, uji instrument, uji asumsi klasik dan uji moderating. Berdasarkan hasil uji penelitian yang dilakukan yaitu: variabel sales promotion berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan menabung. variabel advertising memiliki hasil yang negarif tidak signifikan terhadap keputusan menabung, dan variabel religiusitas memiliki hasil yang positif dan signifikan terhadap keputusan menabung. dan terdapat variabel moderating untuk memperkuat atau memperlemah variabel yang di uji. Kepercayaan dapat memperkuat adanya pengaruh sales promotion terhadap keputusan menabung, kepercayaan memperlemah hubungan advertising terhadap keputusan menabung, dan kepercayaan dapat memperkuat adanya hubungan religiusitas terhadap keputusan menabung.

Page 11 of 18 | Total Record : 177

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

2017 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 11, No 1 (2023): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 10, No 2 (2022): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 10, No 1 (2022): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 9, No 2 (2021): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 9, No 1 (2021): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 8, No 2 (2020): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 8, No 1 (2020): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 7, No 2 (2019): JULI - DESEMBER Vol 7, No 1 (2019): JANUARI-JUNI Vol 6, No 2 (2018): JULI - DESEMBER Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-JUNI Vol 5, No 2 (2017): JULI - DESEMBER Vol 5, No 1 (2017): JANUARI-JUNI More Issue