Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi
The scope of the articles published in Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi (HPE) with a broad range of topics in the fields of Civil Law, Criminal Law, International Law, Administrative Law, Islamic Law, Constitutional Law, Environmental Law, Procedural Law, Antropological Law, Health Law, Law and Economic, Sociology of Law and another section related contemporary issues in Law (Social science and Political science).
Articles
177 Documents
<![CDATA[TINJAUAN HUKUM PENOLAKAN VAKSINASI KARENA KERAGUAN KANDUNGAN VAKSIN COVID-19 ]]>
<![CDATA[Amir Burhannudin]]>
<![CDATA[ HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 9, No 2 (2021): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/hpe.v9i2.45697
<![CDATA[Kandungan vaksin Covid-19 walaupun menjadi kontroversi tetaplah sebuah vaksin seperti vaksin lain yang sudah ada sebelumnya, sehingga tidak perlu dihubungkan dengan microchip 666 dan antiKris. Penolakan vaksinasi vaksin Covid-19 karena alasan doktrinal yang mengaikatnya dengan microchip 666 dan antiKris merupakan suatu kekeliruan yang tidak mendasar. Ditinjau dari aspek hukum, menolak vaksin Covid-19 dianggap tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan. Pemerintah Indonesia menyatakan vaksinasi Covid-19 merupakan sebuah kewajiban dan terdapat sanksi bagi orang yang menolak untuk di vaksinansi Covid-19. Ketentuan tersebut merujuk pada Pasal 9 ayat (1) jo. Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. World Health Organization menyatakan mewajibkan vaksinasi justru akan menjadi boomerang dan memicu orang-orang untuk bersikap antipati terhadap vaksin Covid-19. Sebagian masyarakat yang menolak vaksinasi berpendapat bahwa mewajibkan vakasinasi merupakan pemaksaan dan pelanggaran Hak Asasi Manuasia (HAM).]]>
<![CDATA[MENINGKATNYA KEKERASAN PADA PEREMPUAN DI MASA COVID-19 DILIHAT DARI SOSIOLOGI HUKUM ]]>
<![CDATA[Naditya Kusumaningrum Erdiawati]]>
<![CDATA[ HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 9, No 1 (2021): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/hpe.v9i1.47510
<![CDATA[Dalam ranah sosiologi, perempuan dan laki-laki berada dalam posisi seimbang. Terjadinya kekerasan terhadap perempuan memunculkan gerakan feminisme yang bertujuan untuk merekonstruksi peran dan fungsi perempuan yang ideal. Salah satu kasus yang sulit terekspos ke ranah publik adalah permasalahan kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan terhadap perempuan merupakan isu penting, sebab sarat dengan aspek sosiologis. Terutama dimasa pandemi covid-19, kasus kekerasan dalam rumah tangga semakin meningkat akibat kurangnya sumber penghasilan untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari. Sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap meningkatnya kasus kekerasan, diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Diharapkan peraturan perundang-undangan tersebut dapat memberikan perlindungan dan rasa aman bagi korban. ]]>
<![CDATA[POLITIK HUKUM DOKTRIN PIERCING THE CORPORATE VEIL PADA PENGELOLAAN PERSEROAN TERBATAS DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Abdurrahman Abdurrahman]]>;
<![CDATA[Pujiyono Pujiyono]]>
<![CDATA[ HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 9, No 2 (2021): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/hpe.v9i2.29832
<![CDATA[Artikel ini bertujuan mengkaji terkait politik hukum doktrin Piercing the Corporate Veil dalam peraturan Perseroan Terbatas di Indonesia. Permasalahan yang dibahas adalah terkait bagaimana politik hukum doktrin Piercing the Corporate Veil dalam pengelolaan Perseroan Terbatas di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian preskriptif dengan menggunakan pendekatan statute approach. Hasil penelitian menunjukkan bahwa doktrin Piercing the Corporate Veil dapat menghapuskan pertanggungjawaban organ Perseroan yang sebelumnya terbatas menjadi tidak terbatas jika organ Perseroan terbukti melakukan perbuatan yang merugikan bagi Perseroan maupun pihak ketiga.]]>
<![CDATA[EFISIENSI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERINDUSTRIAN MEMPRODUKSI BARANG YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR NASIONAL INDONESIA ]]>
<![CDATA[ HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 5, No 1 (2017): JANUARI-JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/hpe.v5i1.18332
<![CDATA[AbstractThis article examines what criminal policy chosen at each stage of law enforcement against criminal acts industrial production of goods that do not meet the Indonesian National Standards mandatory and research is an interdisciplinary law with the assumption (paradigm) legal research is not just seen as the rules / norms but also as a value containing economic calculations. The nature of the research is descriptive research with a form of evaluative research. The approach uses qualitative research approach secondary and tertiary legal materials. Data collection techniques in this study using library research (literature study) and study the documentation. Data processing techniques in this study the data obtained is presented qualitatively then be analyzed using descriptive analysis. And data analysis techniques in the study of data reduction, data presentation and conclusion.The result of that criminal policy in law enforcement against criminal acts that violate the provisions of SNI started in the formation of legislation by the legislature, At the level of investigation and prosecution were carried out by investigators, police investigators and prosecutors of the Attorney as the authority of state government (executive), criminal policy in law enforcement against criminal acts that violate the provisions of SNI no special policies. The criminal policy of judicial power which is run by the Supreme Court and judicial bodies underneath, law enforcement against criminal acts that violate the provisions of SNI can be done in three (3) aspects of function invocations ultimum remedium criminal law, proof materially application for the goods and / or services are subjected to compulsory SNI and the imposition of criminal optimal.AbstrakTulisan ini mengkaji apa kebijakan kriminal yang dipilih pada setiap tahapan penegakan hukum terhadap tindak pidana perindustrian memproduksi barang yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia wajib kesejahteraan sosial masyarakat. Penelitian ini adalah penelitian hukum interdisiplin dengan asumsi (paradigma) penelitian hukum tidak hanya dilihat sebagai aturan/norma tetapi juga sebagai nilai yang mengandung kalkulasi ekonomi.Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan bentuk penelitian evaluative.Pendekatannya menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan sumber data bahan pustaka di bidang hukum yakni bahan hukum primair, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier.Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan library research (studi kepustakaan) dan studi dokumentasi. Teknik pengolaan data dalam penelitian ini data yang diperoleh disajikan secara kualitatif kemudian akan dianalisis dengan menggunakan analisis diskriptif. Dan teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil bahwa Kebijakan kriminal dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana yang melanggar ketentuan SNI wajib dimulai dari tingkat pembentukan undang-undang oleh lembaga legislatif, Di tingkat penyidikan dan penuntutan yang dilaksanakan oleh PPNS, Penyidik Polri, dan Penuntut Umum pada Kejaksaan RI sebagai kekuasaan pemerintahan negara (eksekutif), kebijakan kriminal dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana yang melanggar ketentuan SNI wajib tidak ada kebijakan khusus. Kebijakan kriminal kekuasaan kehakiman yang dijalankan oleh Mahkamah Agung RI dan badan peradilan di bawahnya, tercermin dari putusan hukum terhadap tindak pidana yang melanggar ketentuan SNI wajib dapat dilakukan dalam 3 (tiga) aspek yaitu penjalanan fungsi ultimum remedium hukum pidana, penerapan pembuktian secara materiil atas barang dan/atau jasa yang diberlakukan SNI wajib dan penjatuhan pidana yang optimal.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN SENGKETA MEDIK MELALUI MEDIASI OLEH MAJELIS KEHORMATAN DISIPLIN KEDOKTERAN INDONESIA (MKDKI) UNTUK DAPAT MENJAMIN KEADILAN DALAM HUBUNGAN DOKTER DAN PASIEN ]]>
<![CDATA[ HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 7, No 1 (2019): JANUARI-JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/hpe.v7i1.29176
<![CDATA[AbstractThis article discusses the settlement of medical dispute through mediation by Honorary Council of Indonesian Medical Discipline (MKDKI) to Ensure Justice in Doctor and Patient Relation. The Indonesian Medical Disciplinary Council (MKDKI) is considered a mediation institution that can resolve medical disputes, the task of MKDKI itself is to crack down on the occurrence of medical practices that do not meet the specified standard. This research is a prescriptive legal research with a legal approach, a case approach and a conceptual approach. The technique of collecting the legal material used is literature study. The technique of analysis of legal materials used is the method of deduction. The results of this study show that legislation explaining MKDKI is not a mediation institution that can resolve medical disputes, precisely the result of its duty overseeing medical practice becomes the material for mediation dispute mediation dispute which gives as much justice to both parties and no interest whatsoever inside it. To the parties agree to choose a mediator who is neutral in order to achieve a dynamic relationship between physician and patient.Keywords: Medical Dispute Resolution; Mediatio; JusticeAbstrakTulisan ini membahas penyelesaian sengketa medik melalui mediasi oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) untuk Dapat Menjamin Keadilan Dalam Hubungan Dokter dan Pasien.Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) selama ini dianggap sebagai lembaga mediasi yang bisa menyelesaikan sengketa medik,tugas MKDKI sendiri adalah menindak terjadinya praktik kedokteran yang tidak memenuhi standart yang ditentukan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum preskriptif dengan pendekatan undangundang, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi pustaka. Teknik analisa bahan hukum yang digunakan adalah metode deduksi. Hasil penelitian ini menunjukkan peraturan perundang-undangan menjelaskan MKDKI bukan lembaga mediasi yang bisa menyelesaikan sengketa medis, justru hasil tugasnya yang mengawasi praktik kedokteran menjadi bahan untuk dilakukannya penyelesaian sengketa medik secara mediasi yang memberikan sebanyak-banyaknya keadilan kepada kedua belah pihak dan tidak ada kepentingan manapun didalamnya. Kepada para pihak bersepakatlah untuk memilih seorang mediator yang bersifat netral agar tercapainya hubungan dokter dan pasien yang saling dinamis.Kata kunci: Penyelesaian Sengketa Medik; Mediasi; Keadilan.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI TERHADAP ALIH FUNGSI HUTAN MANGROVE DI KABUPATEN POHUWATO DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERWAWASAN LINGKUNGAN ]]>
<![CDATA[Ervina Yulianti Mohamad]]>;
<![CDATA[Albertus Sentot Sudarwanto]]>;
<![CDATA[I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani]]>
<![CDATA[ HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 6, No 2 (2018): JULI - DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/hpe.v6i2.17692
<![CDATA[AbstractThis paper aims to determine the law enforcement of the administration of the transfer of mangrove forest function in Pohuwato Regency with reference to the provisions of Article 36 of Law Number 32 Year 2009 on Environmental Protection and Management, Government Regulation No. 27 of 2012 on Environmental Permits and Regional Regulations Number 13 Year 2013 on Mangrove Ecosystem Management. This research is an empirical legal research supported by approach of law and case approach. The results showed that the total area of mangrove forest based on the function in Pohuwato Regency are 15,600,81 ha while the mangrove forest area that has been converted into dyke is 7,679.64 ha. In Local Regulation No. 13 of 2013 on Mangrove Ecosystem Management determines the area that can be used as a pond business, namely limited protected area of no more than 5 percent of the total area and fishery cultivation area contained in other areas of use. From the data obtained all the ponds in the mangrove forest area does not have the environmental permit required by Law Number 32 Year 2009 on Environmental Protection and Management.Keywords: The Law Enforcement Administration, Mangrove Forest Function Transfer, Environmentally Friendly Development AbstrakTulisan ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum administrasi terhadap alih fungsi hutan mangrove di Kabupaten Pohuwato dengan mengacu pada ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Ekosistem Mangrove. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris didukung pendekatan perudang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan dari total luas kawasan hutan mangrove berdasarkan fungsi di Kabupaten Pohuwato yaitu 15.600,81 Ha sedangkan kawasan hutan mangrove yang sudah beralih fungsi menjadi usaha tambak yaitu 7.679,64 ha. Dalam Perda Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Ekosistem Mangrove menentukan kawasan yang bisa dijadikan usaha tambak yaitu kawasan lindung terbatas tidak lebih dari 5 persen total kawasan dan kawasan budidaya perikanan yang terdapat di areal penggunaan lain. Dari data yang diperoleh semua usaha tambak di kawasan hutan mangrove tidak memiliki izin lingkungan yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.Kata Kunci: Penegakan Hukum Administrasi, Alih Fungsi Hutan Mangrove, Pembangunan Berwawasan Lingkungan]]>
<![CDATA[PENERAPAN TEORI PENAFSIRAN HUKUM OLEH HAKIM SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS (Studi Atas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik) ]]>
<![CDATA[ HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 5, No 2 (2017): JULI - DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/hpe.v5i2.18260
<![CDATA[AbstractThis articles aimed at to analyze the application of the Theory of Legal Interpretation by judges as an attempt of legal protection against the notary, are study of the judge’s Verdict against the crime of falsification of the authentic deed. The kind of research in this article is doctrinal, while seen from its shape including research evaluative sense and perspective. The analysis used logic deduction. Legal basis in the provision of criminal sanctions against notary can be taken but in addition to must meet formulation offense which is in law office notary and the book the act of criminal law. Judge in applying criminal sanctions against of criminal falsification an authentic deed rules must payment the following : (1) the what may be punishable and meet elements formulated in an act; (2) work of violates the laws or against the law; (3) a mistake, in the form of both were (dolus) and neglect (culpa). Recommendations are : 1) examination the allegation act punishable in forgery an authentic deed by a judge to do a holistic integral by look aspect outwardly, formal, material notarial deed associated with a task, authority the notary. 2) need to be made criteria and guidelines can be used the juridical for judges referred to forgery certificate in duty and position of a notary. 3) although there are freedom the judge in run/carry out of his rulings so the judges are not have to legalistik but prosecute at law in the country broadly including actual knowledge already established so that his ruling to reflect a sense of justice in society.Keywords: The Application of; Interpreting; a Criminal Offense; an Authentic Deed.AbstrakArtikel ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Teori Penafsiran Hukum oleh hakim sebagai upaya perlindungan hukum terhadap Notaris, yaitu studi atas Putusan Hakim terhadap tindak pidana pemalsuan akta otentik. Jenis penelitian dalam artikel ini adalah doktrinal, sedangkan dilihat dari bentuknya termasuk penelitian evaluatif dan perspektif. Analisis yang digunakan logikadeduksi.Dasar hukum dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap Notaris dapat saja dilakukan namun di samping harus memenuhi rumusan pelanggaran yang tersebut dalam UUJN dan KUHP. Hakim dalam menerapkan sanksi pidana terhadap tindak pidana pemalsuan akta otentik harus dipenuhinya syarat-syarat antara lain sebagai berikut : (1) adanya perbuatan yang dapat dihukum dan memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam undang-undang; (2) perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum/melawan hukum; (3) adanya kesalahan, baik berupa kesengajaan (dolus) dan kelalaian (culpa). Rekomendasinya adalah : 1) Pemeriksaan adanya dugaan perbuatan pidana dalam pemalsuan akta otentik oleh Hakim harus dilakukan pemeriksaan yang holistik integral dengan melihat aspek lahiriah, formal, material Akta Notaris dikaitkan dengan tugas, wewenang, jabatan Notaris. 2) Perlu dibuat kriteria dan pedoman yang dapat dipakai landasan yuridis bagi hakim yang dimaksud pemalsuan akta dalam tugas dan jabatan notaris. 3) Meskipun ada kebebasan hakim dalam menjalankan/melaksanakan putusannya maka hakim tidak harus legalistik tetapi mengadili menurut hukum dalam arti yang luas termasuk aktualisasi pengertian-pengertian yang sudah mapan, sehingga putusannya dapat mencerminkan rasa keadilan (dalam) masyarakat.Kata Kunci: Penerapan; Penafsiran; Tindak Pidana; Akta Otentik.]]>
<![CDATA[PENGAWASAN TERHADAP APARATUR LEMBAGA KEJAKSAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA ]]>
<![CDATA[Teguh Subroto]]>;
<![CDATA[Hartiwiningsih .]]>;
<![CDATA[Supanto ,]]>
<![CDATA[ HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 5, No 2 (2017): JULI - DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/hpe.v5i2.18304
<![CDATA[AbstractThis article aims to examine the oversight system of the apparatus of the prosecutor institution before Law No. 5 of 2014 on State Civil Apparatus as well as the implications of Law No. 5 of 2014 on State Civil Apparatus on the authority of the prosecutor’s office in the field of supervision. Through normative legal research or doctrinal law research, the result shows that the system of supervision of the apparatus of the prosecutor institution before Law No. 5 of 2014 on State Civil Apparatus is based on the division of internal control as the control within the prosecutor’s and external organizations as a control outside the prosecutor’s organization. Implemented by the Prosecutor Commission. With the enactment of Law Number 5 Year 2014 on the State Civil Apparatus (ASN) which regulates the authority of the State Civil Service Commission (CASN), overlaps with the supervision of the Attorney General of the Republic of Indonesia regulated in the Attorney General Regulation No. PER- 022/A/JA/03/2011 on the Implementation of Oversight of the Attorney of the Republic of Indonesia. The authority of KASN will clash with the Deputy Attorney General for Supervision in conducting inherent supervision and functional oversight.Keywords: Attorney; Supervision; State Civil Apparatus.AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengkaji sistem pengawasan terhadap aparatur lembaga kejaksaan sebelum Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta implikasi Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap kewenangan kejaksaan dalam bidang pengawasan. Melalui penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal didapatkan hasil, bahwa sistem pengawasan terhadap aparatur lembaga kejaksaan sebelum Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara didasarkan oleh pembagian pengawasan internal sebagai kontrol di dalam organisasi kejaksaan dan eksternal sebagai kontrol di luar organisasi kejaksaan yang dilaksanakan Komisi Kejaksaan. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengatur kewenangan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), menimbulkan tumpang tindih dengan penyelenggaraan pengawasan di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia yang diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-022/A/JA/03/2011 tentang Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia. Kewenangan KASN akan berbenturan dengan Jaksa Agung Muda Pengawasan dalam melaksanakan pengawasan melekat dan pengawasan fungsional.Kata Kunci: Jaksa; Pengawasan; Aparatur Sipil Negara.]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN SISTEM APLIKASI PELAYANAN KEPEGAWAIAN ON-LINE UNTUK MEWUJUDKANE-GOVERNMENT DI PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR (STUDI KASUS DI PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR) ]]>
<![CDATA[Haryono ,]]>;
<![CDATA[Isharyanto ,]]>;
<![CDATA[Sunny Ummul Firdaus]]>
<![CDATA[ HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 5, No 1 (2017): JANUARI-JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/hpe.v5i1.18366
<![CDATA[Abstrak Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui kebijakan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian On Line (SAPK On Line) untuk mewujudkan E-Government di Pemerintah Kabupaten Karanganyar studi kasus di Pemerintah Kabupaten Karanganyar. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif jenis penelitian empiris. Kebijakan SAPK On Line di Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Karanganyar belum sepenuhnya dilaksanakan karena input data Pegawai Negeri Sipil masih menggunakan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) yang bersifat dengan format yang tidak dapat dikonversi ke dalam format SAPK On Line. Sehingga database PNS yang masuk tidak sinkron antara SAPK On Line dengan SIMPEG apabila ada PNS yang mengajukan kenaikan pangkat dan kenaikan gaji. Terutama dalam hal kenaikan pangkat, ketidak sinkronan database PNS tersebut berakibat tertundanya proses kenaikan pangkatnya. Hal inilah yang menghambat terwujudnya E-Government yang ideal di lingkungan Pemerintah Kabupaten kertas, sedang tujuan dari SAPK On Line yaitu paper less atau mengurangi jumlah kertas dalam setiap pelayanan kepegawaian.Kata Kunci : SAPK On Line, E-Government, Kabupaten Karanganyar]]>
<![CDATA[ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR DALAM MEMUTUS PERKARA PIDANA HAK CIPTA GUNA MENCIPTAKAN KEPASTIAN HUKUM CIPTA (Putusan Perkara No.172/Pid.B/2011/PN.Kray.) ]]>
<![CDATA[Riyan Aditya Nugraha]]>;
<![CDATA[Widodo Tresno Novianto]]>;
<![CDATA[Supanto ,]]>
<![CDATA[ HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 7, No 1 (2019): JANUARI-JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/hpe.v7i1.29212
<![CDATA[AbstractThis article aims to determine the Decision of the District Court of Karanganyar in deciding the case No.172 / Pid.B / 2011 / PN.Kray in case of Copyright between PT. Sri Rejeki Isman with PT. Delta Merlin The Texstile world has created legal certainty Is a Normative study Types of data use Secondary data, data source using Secondary Data Source which includes Primary Law Material, Secondary Law Material and Tertiary Law Material. Methods of data collection through Library Studies. Data analysis using deductive logic analysis method with qualitative approach. Research shows that the Decision imposed by the Karanganya District Court judge No.172 / Pid.B / 2011 / PN.Kray in case of Copyright between PT. Sri Rejeki Isman with PT. Delta Merlin World Texstile provides legal certainty for the parties to the dispute. The judge decided by considering the evidence and witnesses during the trial. The verdict handed down by law is fixed.Keywords: Copyright; Judge’s Verdict; Legal CertaintyAbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui Putusan Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar dalam memutus perkara No.172/Pid.B/2011/PN.Kray dalam kasus Hak Cipta antara PT. Sri Rejeki Isman dengan PT. Delta Merlin Dunia Texstile sudah menciptakan kepastian hukum Merupakan penelitian Normatif Jenis data menggunakan Data sekunder, sumber data menggunakan Sumber Data Sekunder yang meliputi Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier. Metode pengumpulan data melalui Studi Pustaka. Analisis data menggunakan metode analisa logika deduktif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian menunjukkan bahwa Putusan yang dijatuhkan oleh hakim pengadilan negeri Karanganya No.172/Pid.B/2011/PN.Kray dalam kasus Hak Cipta antara PT. Sri Rejeki Isman dengan PT. Delta Merlin Dunia Texstile memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa. Hakim memutus dengan mempert5imbangkan barang bukti dan saksi selama dalam persidangan. Putusan yang dijatuhkan berkekutan hukum tetap.Kata Kunci: Hak Cipta; Putusan Hakim; Kepastian Hukum.]]>
