cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sunny Ummul Firdaus
Contact Email
jurnalhpe@mail.uns.ac.id
Phone
+62811265285
Journal Mail Official
jurnalhpe@mail.uns.ac.id
Editorial Address
Sekertariat Program Pascasarjana Magister ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Jalan Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta Surakarta 57126
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi
Published by Universitas Sebelas Maret
ISSN : 23381051     EISSN : 27770818     DOI : https://doi.org/10.20961/hpe.v7i2.43002
Core Subject : Economy, Humanities, Health, Social,
Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences
The scope of the articles published in Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi (HPE) with a broad range of topics in the fields of Civil Law, Criminal Law, International Law, Administrative Law, Islamic Law, Constitutional Law, Environmental Law, Procedural Law, Antropological Law, Health Law, Law and Economic, Sociology of Law and another section related contemporary issues in Law (Social science and Political science).
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 177 Documents
 8   9   10   11   12 
MENCIPTAKAN PERLINDUNGAN HUKUM YANG EFEKTIF BAGI HAK CIPTA KARYA SASTRA FILM NASIONAL : UTOPIS ATAU LOGIS? Zuama, Ayuta Puspa Citra
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 8, No 2 (2020): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v8i2.49760

Abstract

AbstractThe development of technology entering the era of the Internet of things does not only bring  good news to human civilization, but also brings new modes and media for copyright infringers in national film literary works. Currently, film piracy media have started using a platform social media based on a private messaging service provider application called Telegram. Storywriters, Screenwriters, directors, producers, and film actors and actresses are disadvantaged by irresponsible public behavior in the form of piracy activities in the sense of making copies and distributing films in violation of applicable legal provisions. The legal provision in question is Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, hereinafter referred to as UUHC. This regulation is the main legal umbrella for protecting the copyright of literary works including films in Indonesia. The Government’s efforts to create legal protection for the copyright of national film literary works are continuously being developed to keep abreast of the modes and media used by copyright infringers. This article aims to find out how the current positive law regulates the aspects of copyright protection, especially for film literary works, then whether effective legal protection has been created for national film literary works in the country, and how the influence and relationship to community behavior is related to violations. copyright, especially film copyright. The research method used by the author in writing this article uses a type of normative research, namely by conducting a study of all formal legal regulations (laws and regulations below) that are relevant in relation to the topic of discussion, and using literatures that contain theoretical concepts for conduct an analysis of the subject matter of the research. AbstrakPerkembangan teknologi memasuki era Internet of things rupanya tidak hanya membawa  berita baik bagi peradaban manusia, melainkan membawa pula modus dan media baru bagi para pelaku pelanggar hak cipta pada karya sastra film nasional. Media pembajakan film saat ini sudah mulai menggunakan platform media sosial berbasis aplikasi penyedia layanan perpesanan pribadi bernama Telegram. Para penulis cerita, penulis naskah/skenario, sutradara, produser, hingga para aktor dan aktris pemain film menjadi pihak yang dirugikan dengan adanya perilaku masyarakat yang tidak bertanggungjawab berupa kegiatan pembajakan dalam artian melakukan penggandaan, dan penyebaran film dengan melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Ketentuan hukum yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang selanjutnya akan disebut UUHC. Peraturan ini merupakan payung hukum utama bagi perlindungan terhadap hak cipta karya-karya sastra termasuk film di Indonesia. Upaya Pemerintah dalam menciptakan perlindungan hukum bagi hak cipta karya sastra film nasional terus dikembangkan guna mengikuti perkembangan modus serta media yang digunakan para pelaku pelanggar hak cipta. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum positif saat ini mengatur mengenai aspek perlindungan hak cipta khususnya bagi karya sastra film, kemudian apakah sudah tercipta perlindungan hukum yang efektif bagi karya sastra film nasional di tanah air, serta bagaimana pengaruh dan hubungannya terhadap perilaku masyarakat kaitannya dengan pelanggaran hak cipta khususnya hak cipta film. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam menulis artikel ini menggunakan jenis penelitian normatif, yaitu dengan melakukan kajian terhadap seluruh peraturan hukum bersifat formil (Undang-Undang, dan peraturan dibawahnya)  yang relevan kaitannya terhadap topik bahasan, serta menggunakan literatur-literatur yang berisi konsep teoritis untuk melakukan analisa terhadap pokok permasalahan penelitian.
PERLINDUNGAN DATA REKAM MEDIS SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PASIEN SELAMA PANDEMI COVID-19 Kurniawan, Alfian Listya; Setiawan, Anang
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 9, No 1 (2021): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v9i1.52586

Abstract

This study aims to analyze the efforts made by the government in order to protect personal data, especially related to patient medical records. In the midst of the rampant Corona Virus Disease-19 (hereinafter referred to as Covid 19) pandemic in Indonesia. Often the identity of the patient or person who has been exposed to Covid 19 is known by the community in their environment, which has implications for the isolation of the patient from the surrounding community. There are also frequent leaks of the identity of Covid-19 patients in the surrounding community due to information coming out of the hospital with the aim of preventing the spread of the virus which basically violates the provisions regarding the privacy of patients with Covid 19. suffered by someone is also widely spread to the public. Based on this, it is necessary to study how the government should regulate the protection of medical records in the future, especially regarding the current Covid-19 pandemic.Keywords: Medical records, Personal Data Protection, Covid-19. Kajian ini bertujuan untuk menganalisa upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka melindungi data pribadi khususnya terkait dengan rekam medis pasien. Ditengah maraknya pandemi Corona Virus Disease-19 (Selanjutnya disebut dengan Covid 19) di Indonesia. Seringkali identitas penderita atau orang yang telah terpapar Covid 19 diketahui oleh masyarakat di lingkunganya, yang berimplikasi pada diasingkannya penderita tersebut dari masyarakat sekitar. Sering terjadi juga bocornya identitas pasien Covid-19 dimasyarakat lingkungan sekitar yang diakibatkan informasi yang keluar dari pihak rumah sakit dengan tujuan pencegahan penyebaran virus tersebut yang pada dasarnya melanggar ketentuan mengenai privasi pasien penderita Covid 19, lebih buruk sering kali data rekam medis lain termasuk penyakit yang diderita seseorang ikut tersebar luas ke publik. Berdasarkan hal tersebut perlu dijaki bagaimana seharusnya pengaturan mengenai perlindungan terhadap rekam medis kedepannya terlebih terkait pandemi Covid 19 saat ini.Kata Kunci: Rekam Medis, Perlindungan Data Pribadi, Covid-19.
IMPLEMENTASI PERIZINAN PENGOBATAN HERBAL DALAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT DI KOTA SURAKARTA Sukawati, Sadewa Yudha; Sudarwanto, Albertus Sentot; ,, Supanto
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-JUNI
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v6i1.17582

Abstract

AbstractThis article examines find out how the implementation of herbal medicine licensing in public health efforts at The Surakarta City. This study was a non doctrinal research. The research approach was qualitative with problem based research. The types of data used were primary and secondary data. Technique of collecting data used was interview, observation and documentation. Data analysis was carried out using interactive analysis model. The results showed that  firstly the implementation of licensing still uses the old regional government regulation that do not refer to the new central government regulation. This made a variety of forms of traditional herbal healthcare permit at The Surakarta City. In addition, the program of socialization, guidance and supervision by the Public Health Office of Surakarta was still not optimal. Secondly, the problems affecting the implementation of licensing of herbal medicine at The Surakarta City is divided into aspect of legal structure, legal substance and legal culture. Thirdly, solution programs has been done by Public Health Office of Surakarta but not yet optimal. This was evidenced by the practice of traditional herbal health services licensed as much as 42 percent. Keywords: Licensing; Traditional Medicine; HerbalAbstrakArtikel ini mengkaji bagaimana pelakasaanan perizinan pengobatan herbal dalam upaya kesehatan masyarakat di Kota Surakarta. Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah nondoktrinal. Pendekatan penelitian bersifat kualitatif dengan penelitian berdasar masalah. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama pelaksanaan perizinan masih menggunakan peraturan daerah lama yang tidak mengacu dengan peraturan pemerintah pusat yang baru. Ini membuat beragamnya bentuk izin upaya kesehatan tradisional herbal di Kota Surakarta. Selain itu, program sosialisasi, pembinaan dan pengawasan oleh Dinas Kesehatan Kota Surakarta  masihbelum optimal. Kedua, kendala yang mempengaruhi pelaksanaan perizinan pengobatan herbal di Kota Surakarta dibagi menjadi aspek struktur hukum, aspek substansi hukum dan aspek budaya hukum. Ketiga, program solusi sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Surakarta tetapi belum optimal. Hal ini dibuktikan dengan praktik pelayanan kesehatan tradisional herbal yang berizin sebanyak 42 persen. Kata Kunci: Perizinan; Pengobatan Tradisional; Herbal
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIDANA DOKTER SPESIALIS KANDUNGAN DAN KEBIDANAN PADA KASUS PASIEN DENGAN KELAINAN KONGENITAL Setiaji, Sigit; ,, Isharyanto; Sulistiyono, Adi
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 6, No 2 (2018): JULI - DESEMBER
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v6i2.17732

Abstract

AbstractThis paper analyzes the criminal liability of obstetricians and gynecologists in case of patients with congenital abnormalities. Congenital abnormalities in the patient cause the baby to be born disabled. Such circumstances cause the patient to suspect that there has been a medical malpractice in the medical treatment provided by obstetricians and gynecologists. This paper is a normative legal research that is prescriptive with the approach of law and conceptual approach. Techniques of collecting legal materials using literature studies and techniques of analysis of legal materials using methods of deduction. This paper concludes that the case of patients with congenital abnormalities is not a medical malpractice, but rather a medical risks. There is no causality between the medical treatment given by the obstetrician and gynecologists with the congenital abnormalities suffered by the patient. Criminal liability can not be applied to this case. This paper recommends the addition of provisions medical malpractice and medical risks in Law No. 29 of 2004 on Medical Practice to provide legal certainty to the medical profession and patients in the practice of health services.Keywords: congenital abnormalities, criminal liability, obstetrician and gynecologists, patient. AbstrakTulisan ini menganalisis pertanggungjawaban hukum pidana dokter spesialis kandungan dan kebidanan pada kasus pasien dengan kelainan kongenital. Kelainan kongenital pada pasien menyebabkan bayi terlahir cacat. Keadaan demikian menyebabkan pasien menduga bahwa telah terjadi malpraktek medis pada tindakan medis yang diberikan oleh dokter spesialis kandungan dan kebidanan. Tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskiptif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi pustaka dan teknik analisis bahan hukum menggunakan metode deduksi. Tulisan ini menyimpulkan bahwa kasus pasien dengan kelainan kongenital bukan merupakan malpraktek medis, melainkan resiko medis. Tidak terdapat kausalitas antara tindakan medis yang diberikan oleh dokter spesialis kandungan dan kebidanan dengan kelainan kongenital yang diderita pasien. Pertanggungjawaban hukum pidana tidak dapat diterapkan pada kasus ini. Tulisan ini merekomendasikan ditambahkannya ketentuan yang mengatur tentang malpraktek medis dan resiko medis di dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran untuk memberikan kepastian hukum pada profesi kedokteran maupun pasien dalam praktek penyelenggaraan pelayanan kesehatan.Kata kunci: dokter spesialis kandungan dan kebidanan, kelainan kongenital, pertanggungjawaban hukum pidana, pasien.
IMPLEMENTASI UPAH MINIMUM KABUPATEN BOYOLALI TERHADAP PEKERJA/BURUH PADA USAHA KONVEKSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG RI NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN Rachmawati, Lucia; ,, Isharyanto; Winarno, Djoko Wahju
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 5, No 2 (2017): JULI - DESEMBER
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v5i2.18288

Abstract

AbstractWages are the rights of laborers/workers received in return from the employer or employers for a job and/or services that have been or will be implemented. Minimum standards are used by employers to provide wages to laborers/workers are minimum wage. This article  aim to know Implementation of Minimum Wages Boyolali Regency to laborers/workers on the Convection Based on the Law Republic of Indonesia Number 13 Year 2003 about Employement.  This research is a socilogical/empirical legal that is eksplanatif (explain).  Research locations are some convections in Teras and sorounding in  Boyolali Regancy, and The office for cooperatives and labor Boyolali Regancy. Based on this research obtained the results of that Implementation of Minimum Wages Boyolali Regency to laborers/workers on the Convection Based on the Law Republic of Indonesia Number 13 Year 2003 about Employement not run optimally.Key words: Minimum Wage; Laborers/Workers; Employement Inspection, WelfareAbstrakUpah merupakan hak pekerja/buruh yang diterima sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilaksanakan. Standar minimum yang digunakan pengusaha untuk memberikan upah kepada pekerja/buruh adalah upah minimum. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Upah Minimum Kabupaten Boyolali terhadap pekerja/buruh pada usaha konveksi berdasarkan Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis/penelitiam hukum empiris yang bersifat eksplanatif (menerangkan). Lokasi penelitian adalah beberapa usaha konveksi di Teras dan sekitarnya di Kabupaten Boyolali, dan Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boyolali. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa Implementasi Upah Minimum Kabupaten Boyolali Terhadap Pekerja/Buruh Pada Usaha Konveksi Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan belum berjalan secara optimal.Kata kunci: Upah Minimum; Pekerja/Buruh; Pengawasan Ketenagakerjaan, Kesejahteraan
PEMBATASAN CALON KEPALA DESA PADA PEMILIHAN KEPALA DESA ( PILKADES ) SERENTAK DALAM KONTEKS HAK ASASI MANUSIA ,, Widada; Purwadi, Hari; Asrori, M. Hudi
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 5, No 1 (2017): JANUARI-JUNI
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v5i1.18346

Abstract

AbstractThis articles examine about Restrictions on Head Village Candidate In The Head Village Election (Pilkades) Simultaneously in the Human Rights Context. This research was doctrinal law. Form of the study is exploratory. Analysis of data using qualitative analysis approach to law and case and using primary data source, secondary and tertiary.The technique of data collection using literature and observation to strengthen analysis qualitatively. Based on research carried out produced a conclusion that reason Restrictions on Head Village Candidate In The Head Village Election (Pilkades) Simultaneously was central government took aims to effective goal using by systemic of utilities. The villages chief candidates also citizens  which  given  protection of  his  political  rights  where  political  rights  can  only  limited by constitution. So restrictions village head candidate should not be applied because it law No. 6 of 2014 about village not directly contain restriction regulation village head candidates. The restriction of the village head candidate there is only on the implementation arrangements.Key words : Restrictions village head candidate, Human rights, Head Village Election. AbstrakArtikel ini mengkaji tentang Pembatasan Calon Kepala Desa Pada Pemilihan Kepala Desa ( Pilkades ) Serentak Dalam Konteks Hak Asasi Manusia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal dan bentuk  penelitiannya eksploratif.  Pendekatan  yang  digunakan  adalah pendekatan  perundang  – undangan  dan  pendekatan  kasus  dengan menggunakan  sumber  data primer, sekunder  dan  tersier. Teknik Pengumpulan datanya menggunakan literatur dan observasi untuk memperkuat analisa secara kualitatif. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan menghasilkan suatu kesimpulan bahwa alasan pilkades.  Kedua  alasan tersebut  diambil  pemerintah  pusat  dengan  maksud untuk  mencapai tujuan yang efektif dengan menggunakan sarana – sarana yang sistemik sehingga kebijakan sentral dapat terlaksana. Calon kepala desa juga warga Negara yang diberi perlindungan terhadap hak politiknya dimana hak politik hanya dapat dibatasi dengan Undang – Undang saja. Jadi pembatasan calon kepala desa hendaknya tidak diberlakukan karena Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang desa tidak secara langsung memuat aturan pembatasan calon kepala desa. Pembatasan calon kepala desa hanya ada pada aturan pelaksanannya.Kata kunci : Pembatasan Calon Kepala Desa, Hak Asasi Manusia, Pemilihan   Kepala Desa.
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENGURUS YAYASAN TERHADAP RUMAH SAKIT YANG DIKELOLA OLEH YAYASAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT Reinan Mahastoro, Hernindyo; Sudarwanto, Albertus Sentot
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 7, No 2 (2019): JULI - DESEMBER
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v7i2.43006

Abstract

AbstractThis article aims to examine the legal issues to find out the liability of the foundation trustee  who manages a hospital. The research method uses non doctrinal research method or empirical research, which finding the secondary data at the beginning, later on proceeded to the primary data. Law Number 44 Year 2009 on Hospital emphasizes that explains that hospitals can be managed by a non-profit legal entity, Law Number 16 Year 2001 jo. Law Number 28 Year 2004on Foundation emphasizes that foundation trustee is fully responsible for the management of the foundation for the interests and objectives of the foundation and has the right to represent the foundation both inside and outside the court. This study that the validity of hospital managed by foundation could be valid if referring to the Constitutional Court Decision Number: 38 / PUU-XI / 2013. It was found that Aria Sentra Medika Hospital is valid and the Fatmawati FoundationTrustee is the party charged with liability for hospital management.Keyword: Foundation; Foundation Trustee; Hospital; Validity; LiabilityAbstrakArtikel ini bertujuan mengkaji isu hukum untuk mengetahui pertanggungjawaban pengurus  yayasan yang mengelola rumah sakit. Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode penelitian non doktrinal atau penelitian Empiris, yaitu meneliti data sekunder pada awalnya, untuk kemudian dilanjutkan penelitian terhadap data primer di lapangan. Undang – Undang  Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit menjelaskan bahwa rumah sakit dapat dikelola oleh badan hukum nirlaba, Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan menegaskan bahwa pengurus yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan dan tujuan yayasan serta berhak mewakili yayasan baik di dalam maupun di luar Pengadilan Hasil penelitian ini diketahui bahwa sahnya suatu rumah sakit yang dikelola oleh yayasan dapat dinyatakan sah jika merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 38/PUU-XI/2013. Pada hasil penelitian, diketahui bahwa Rumah Sakit Aria Sentra Medika adalah sah dan pengurus Yayasan Fatmawati adalah pihak yang dibebankan pertanggungjawaban atas kepengelolaan rumah sakit.Kata Kunci: Yayasan; Pengurus Yayasan; Keabsahan; Pertanggungjawaban
PERBEDAAN PENAFSIRAN DALAM PENERAPAN HUKUM SEBAGAI KRIMINOGEN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA Hariyani, Desi Dwi
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 8, No 1 (2020): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v8i1.44293

Abstract

AbstractIn Law Number 35 Year 2009 on Narcotics, in practice pose a problem in particular in the application of Article 112, Paragraph (1) and Article 127 Paragraph (1) letter a. The problem occurs because of a lack of clarity in the second chapter of the so in its application lead to differences in interpretation between law enforcement could be kriminogen in the eradication of criminal acts of narcotics. This paper will try to see how a difference of interpretation in the application of the law could be kriminogen in the eradication of criminal acts of narcotics. The research used is research of the doctrinal approach to law. The results of his research is the difference in interpretation between law enforcement in applying Article 112, Paragraph (1) and Article 127 Paragraph (1) letter a produces a verdict that is different between the perpetrators of the deed are almost the same so it is criminal as a treatment to the offender to be less precise. Actors are supposed to be rehabilitated but in the beat, or vice versa. Differences of interpretation also resulted in the increasing amount of legal effort in the case of narcotics that have an impact on the large number of prisoners of narcotics. Both those things can be krimonogen new in the crime of narcotics as the offender can commit a crime repeatedly and learn from other offenders. It is necessary for matching between the perception of law enforcement by doing the interpretation of the profound and more far more needs to be done changes to such Legislation.Keywords : Difference of Interpretation, Kriminogen, NarcoticAbstrakPada undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada prakteknya menimbulkan sebuah masalah khususnya pada penerapan Artikel 112, Alinea (1) dan Alinea 127 Alinea (1) huruf a. Masalah terjadi karena kurangnya kejelasan pada bab dua tentang pengaplikasiannya sehingga mengakibatkan perbedaan interpretasi antara penegakan hukum bisa menjadi kriminogen dalam penghapusan tindak pidana narkotika. Makalah ini akan mencoba untuk mengetahui bagaimana perbedaan interpretasi dalam penerapan undang-undang tersebut dapat menjadi kriminogen dalam penghapusan tindak pidana narkotika. Penelitian yang digunakan adalah penelitian pendekatan doktrinal terhadap hukum. Hasil penelitiannya adalah perbedaan interpretasi antara penegakan hukum dalam penerapan Pasal 112, Alinea (1) dan Pasal 127 Alinea (1) huruf a menghasilkan sebuah putusan yang berbeda diantara para pelaku hamper sama jadi ini adalah kriminal (penjahat) sebagai perlakuan terhadap pelanggar kurang tepat. Para pelaku seharusnya direhabilitasi tetapi dalam irama, atau sebaliknya. Perbedaan interpretasi juga mengakibatkan peningkatan jumlah upaya hukum pada perkara narkotika yang memiliki dampak terhadap sejumlah narapidana narkotika. Kedua hal tersebut bisa jadi merupakan kriminogen yang baru dalam tindak pidana narkotika karena pelanggar dapat melakukan tindak pidana secara berulang-ulang dan belajar dari pelanggar lainnnya. Perlu ada penyesuaian antara persepsi tentang penegakan hukum dengan melakukan interpretasi yang nyata dan yang lebih jauh diperlukan adalah mengubah peraturan perundang-undangan.Kata kunci: Perbedaan Interpretasi, Kriminogen, Narkotika
TINDAK PIDANA GRATIFIKASI DI INDONESIA DITINJAU DARI ASPEK BUDAYA HUKUM Maradona, Tigana Barkah
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 9, No 1 (2021): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v9i1.52526

Abstract

Seeing definition of meaningful gratification neutral provision, then the implementation of cultural value system of plant cultivation and reciprocation in the form of gift-giving when it is done the work environment of government, civil service, and organizers of the State, can be interpreted as a form of modus operandi of the practice of gratuities. Gratuity is a form of criminalization of cultural values reciprocation that basically prohibited is a gift related to their occupation, position or influence. Setting the Crime of Bribery in the formulation of the United Nations Convention against Corruption and the exclusion of the elements of the acceptance of gifts as a form of crime.Keywords: Social system, Reciprocation, Gifts, Gratuities. Melihat definisi gratifikasi yang bermakna pemberian yang bersifat netral, maka Implementasi sistem nilai budaya menanam budi dan balas budi dalam bentuk pemberian hadiah jika dilakukan dilingkungan kerja pemerintahan, pengawai negeri, dan penyelenggara Negara, dapat ditafsirkan sebagai bentuk modus operandi dari praktek gratifikasi. Gratifikasi merupakan bentuk kriminalisasi terhadap nilai budaya balas budi yang pada dasarnya yang dilarang adalah hadiah yang berhubungan dengan pekerjaan, jabatan atau pengaruhnya. Pengaturan Tindak Pidana Penyuapan dalam rumusan United Nations Convention Against Corruption dan tidak dimasukkannya unsur-unsur penerimaan hadiah sebagai bentuk tindak pidana.Kata Kunci : sistem sosial, balas budi, hadiah, gratifikasi. 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU DI KABUPATEN BANYUMAS Purnamasari, Sofia; Mangesti, Yovita Arie; Novianto, Widodo Tresno
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-JUNI
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v6i1.17562

Abstract

AbstractThis article aims to know the causes of Maternal Mortality Rate (MMR) is still a relatively high in Banyumas Region and construct the steps that should be performed in optimizing health services decreasing acceleration effort mother and Maternal Mortality Rate (MMR). This research is an empirical legal research, legal and sociological approach militate invitation. Author using the descriptive analysis technique. The results of this study it was concluded that maternal mortality are still relatively high because of the legal culture which is the attitude and the assessment of health workers and the community specifically concerning the prevention and treatment of complications of emergency cases of maternal health services.Keywords : Health of Law, Health Policy Implementation, Maternal Health Services AbstrakArtikel penulisan ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab Angka Kematian Ibu (AKI) yang relatif masih tinggi di Kabupaten Banyumas dan mengkonstruksi langkah – langkah yang harus dilakukan dalam mengoptimalkan pelayanan kesehatan ibu serta upaya percepatan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI). Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris, dengan pendekatan sosiologi hukum dan pendekatan perundang – undangan. Penulis menggunakan teknik analisis yang bersifat analisis yang deskriptif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa angka kematian ibu yang masih relatif tinggi karena budaya hukum yang merupakan sikap dan penilaian tenaga kesehatan dan masyarakat secara khusus mengenai pencegahan dan penanganan kasus komplikasi kegawatdaruratan pelayanan kesehatan ibu.Kata Kunci : Hukum Kesehatan, Implementasi Kebijakan Kesehatan, Pelayanan Kesehatan Ibu

Page 10 of 18 | Total Record : 177

 8   9   10   11   12 

Filter by Year

2017 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 11, No 1 (2023): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 10, No 2 (2022): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 10, No 1 (2022): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 9, No 2 (2021): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 9, No 1 (2021): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 8, No 2 (2020): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 8, No 1 (2020): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 7, No 2 (2019): JULI - DESEMBER Vol 7, No 1 (2019): JANUARI-JUNI Vol 6, No 2 (2018): JULI - DESEMBER Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-JUNI Vol 5, No 2 (2017): JULI - DESEMBER Vol 5, No 1 (2017): JANUARI-JUNI More Issue