Garuda - Garba Rujukan Digital

PERLINDUNGAN HUKUM PENANGGUNG PERORANGAN DALAM PERJANJIAN KREDIT DI PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. CABANG WATES Ratna Nindya Hastaning Pertiwi; Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni
Jurnal Privat Law Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v6i1.19248

AbstractThis article aims to determine the legal protection of individual insurers in credit agreements in PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Wates. This type of article is a descriptive empirical legal research with a qualitative approach. The data used are primary data and secondary data. Data collection techniques used interviews and literature studies. Based on the analysis, it can be seen that PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Wates has provided protection for individual insurers in credit agreements. The form of protection is the insurer may request compensation to the debtor for what he has paid, the insurer is positioned as the companion of the debtor, and the implementation of credit restructuring by the bank. Legal protection against the insurer of PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Wates has been in accordance with several provisions of the Civil Code, Act Number 7 of 1992 concerning Banking as amended by Act Number 10 of 1998, Law Number 2 Year 2014 on Amendment to Law Number 30 of 2004 Regarding Position of Notary, Bank Indonesia Regulation Number 14/15/PBI/2012 concerning Asset Quality Assessment of Commercial Banks, Regulation of the Financial Services Authority Number 42/POJK.03/2017 Concerning Obligation of Preparation and Implementation of Credit Policy Or Financing of Bank for Commercial Banks , and Circular Letter of Bank Indonesia Number 7/3/DPNP dated January 31, 2005 on Asset Quality Rating for Commercial Banks. Keywords: legal protection; credit agreemen; insurance coverageAbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum penanggung perorangan dalam perjanjian kredit di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Wates. Jenis artikel ini adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil analisis, dapat diketahui bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Wates telah memberikan perlindungan untuk penanggung perorangan dalam perjanjian kredit. Bentuk perlindungan tersebut dintaranya yaitu penanggung dapat meminta ganti kerugian kepada debitur atas apa yang telah dibayarkannya, penanggung berkedudukan sebagai pendamping debitur, dan adanya penerapan restrukturisasi kredit oleh bank. Perlindungan hukum terhadap penanggung PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Wates telah sesuai dengan beberapa ketentuan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 Tentang Kewajiban Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum, dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/3/DPNP tanggal 31 Januari 2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.Kata kunci : perlindungan hukum; perjanjian kredit; jaminan penanggungan

TINJAUAN HUKUM TERHADAP WANPRESTASI ROYALTY RAHASIA DAGANG DALAM PERJANJIAN WARALABA Bella Katrinasari; Hernawan Hadi
Jurnal Privat Law Vol 5, No 1 (2017): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v5i1.19364

AbstractThe purpose of this article is to review the form of the breach law and the legal protection of trade secrets in franchisor business in Indonesia. Collecting primary and secondary law material through literature review technique. Agreement arranged in III KUHP about engagement. In Komala restaurant franchise agreement there are due to law in case of breach, that is when the franchisee do not pay the royalty fee to the franchisor, so franchisee obliged to pay the royalty fee who have not paid to the franchisor interest expense in payment royalty fee. In an culinary enterprise which is franchised must be have a secret like secret ingredients also the business implementation method. Trade secrets in franchise need to be protected to prevent recipe burglaries and unhealthy business competition. The franchisee must replace the loss of the secret company ownership. The franchise agreement is one of the law protection aspects. It is because agreement can be used as strong legal fundament to enforce legal protection of trade secrets and for both sides.Keywords: Franchise, Trade Secrets, Breach.AbstrakTujuan artikel ini adalah untuk mengetahui akibat hukum dari kelalaian dalam perjanjian serta perlindungan hukum rahasia dagang dalam bisnis waralaba kuliner di Indonesia. Dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan sekunder melalui teknik studi kepustakaan. Perjanjian diatur dalam buku III KUH Perdata tentang Perikatan. Perjanjian waralaba Komala restaurant terdapat akibat hukum dalam hal terjadi wanprestasi, yaitu apabila pihak penerima waralaba tidak membayar royalty fee yang menjadi hak pihak pemberi waralaba, maka diwajibkan membayar royalty fee yang belum dibayarkan kepada pihak pemberi waralaba/franchisor serta bunga keterlambatan dalam pembayaran royalty fee. Dalam suatu perusahaan kuliner yang diwaralabakan pasti memiliki rahasia perusahaan berupa resep rahasia serta metode pelaksanaan bisnis tersebut. Rahasia dagang perlu dilindungi untuk mencegah pencurian resep dan persaingan usaha yang tidak sehat. Pihak penerima waralaba diwajibkan mengganti kerugian terhadap hak kemilikan rahasia perusahaan. Perjanjian waralaba merupakan salah satu aspek perlindungan hukum. Hal ini dikarenakan perjanjian dapat menjadi dasar hukum yang kuat untuk menegakkan perlindungan hukum rahasia dagang dan bagi para pihak.Kata Kunci: Waralaba, Rahasia Dagang, Wanprestasi.

KELEMAHAN UNDANG-UNDANG MEREK DALAM HAL PENDAFTARAN MEREK (Studi Atas Putusan Sengketa Merek Pierre Cardn) Karlina Perdana; Pujiyono ,
Jurnal Privat Law Vol 5, No 2 (2017): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v5i2.19398

AbstractThis legal research examines the weakness of Act No. 20 of 2016 on Marks and Geographical Indications, as until now there is still a knockoff brands that passed trademark registration in Indonesia. This research uses doctrinal or normative prescriptive research methods. Results of this study is the absence of the requirements and there are multiple interpretations of the philosophy of the brand famous brand understanding and similarity in principle or in its entirety.Keyword: Trademark registration, weakness of Act AbstrakPenulisan hukum ini mengkaji mengenai kelemahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagaimana sampai sekarang ini masih terdapat merek-merek tiruan yang lolos pendaftaran merek di Indonesia. Penulisan ini menggunakan metode penelitian doktrinal atau normatif yang bersifat preskriptif. Hasil penelitian ini adalah tidak adanya persyaratan filosofi merek dan terdapat multitafsir pemahaman merek terkenal dan persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya.Kata kunci: pendaftaran merek, kelemahan UU

KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP GANTI KERUGIAN NASABAH BANK YANG BELUM DIBAYAR PIHAK BANK Bahir Mukhammad; M.Hudi Asrori S
Jurnal Privat Law Vol 5, No 1 (2017): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v5i1.19342

AbstractThis article aims to know Bank rensposible for deposan customer compensation because of bank officer do violation of law. This type of research used by the authors to draw up legal research are doctrinal legal research. The author uses the approach of statue (statue approach), that is by analyze regulations which are related on cases pertaining who already have permanent legal force. Legal materials analysis techniques used by the author is to use legal reasoning by deduction. All activities of bank itself can pose a particular risks. Risks which may arise in banking operations include liquidity, market risk , credit risk , operational risk , and the risk of the owner or caretaker. The risk of the owner or caretaker often happens because of lack of maximum application of the prudence principle (prudence banking principle). Bank X sued by the plaintiff for violation of the law for the withdrawal of funds without permission of a plaintiff. Disbursement of funds done by a defendant III who is employees from the bank X. Based on Act 9 Part c UU OJK, it said that in carrying out supervisory duties Financial Service Authority (OJK) has authority of “supervise, examine, investigate, do consumer protection, and other action towards financial services institutions, doer, and/or supporting activities financial services as referred to in legislation in the services sector financial”. The existence of ojk as an institution supervisor in the financial sector is expected to protect consumers of an offender financial services considered can harm the interests of consumers, in this case the consumer bank.Keyword: financial services authority, legal protection, bank costumer AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab Bank atas ganti kerugian terhadap nasabah deposan yang disebabkan perbuatan melawan hukum pegawai bank. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis untuk menyusun penelitian hukum ini adalah penelitian hukum doktrinal. Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach), yaitu dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan penulis adalah dengan menggunakan penalaran hukum dengan metode deduksi. Setiap pelaksanaan kegiatan perbankan sendiri dapat menimbulkan risiko-risiko tertentu. Risiko yang mungkin timbul dalam operasional perbankan meliputi risiko likuiditas, risiko pasar, risiko kredit, risiko operasional, risiko hukum dan risiko pemilik atau pengurus. Risiko pemilik atau pengurus sering terjadi karena kurang maksimalmya penerapan prinsip kehati-hatian (prudence banking principle). Bank X digugat Penggugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas pencairan dana tanpa izin dari Penggugat. Pencairan dana dilakukan oleh Tergugat III yang merupakan Pegawai dari Bank X. Berdasarkan Pasal 9 huruf c UU OJK dikatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan OJK memiliki kewenangan “melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan”. Keberadaan OJK sebagai lembaga pengawas di sektor jasa keuangan, diharapkan mampu melindungi konsumen dari pelaku jasa keuangan yang dinilai dapat merugikan kepentingan konsumen, dalam hal ini konsumen Bank.Kata Kunci: Otoritas Jasa Keuangan, Perlindungan Hukum, Nasabah Bank

KAJIAN PROSEDUR PELAPORAN DAN PENANGANAN KLAIM ASURANSI TOTAL LOSS ONLY KENDARAAN BERMOTOR (Studi di PT Asuransi Jasa Indonesia {Persero} Cabang Surakarta) Adisty Ananda Putri; Arief Suryono
Jurnal Privat Law Vol 5, No 2 (2017): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v5i2.19388

AbstractThe aim of this article is to find out the procedure of reporting indemnification notice, claim handling in Asuransi Jasa Indonesia Inc. branch Surakarta, and the problem that appears in the procedure of reporting and handling Total Loss Only Insurance claim in Asuransi Jasa Indonesia Inc. branch Surakarta along with its problem solving. This research is an empirical-descriptive law research with qualitative approach. The data collection technique used is an interview on the claim section in Asuransi Jasa Indonesia Inc. branch Surakarta and a literature review. Based on the research and discussion, there is a conclusion as the result. First, inn the stage of reporting procedure the insured can report to the insurer, designated workshop, or call the agent or insurance broker. There are several obstacle in the stage of handling claim such as, the damage survey, claim analysis, vehicle repair in the workshop, and claim payment. Second, the reporting implementation obstacle and claim handling in Asuransi Jasa Indoneseia Inc. branch Surkarta in terms of reporting procedure includes an information notification delivery by the insured which is not in accordance with the facts. The solutions in the reporting procedure stage is the insurer must be more vigilant to the insured who indicated does not have a good ethicto report and the insured must behave well in order to finish reporting process effectivel. The obstacle in claim handling stage includes claim submission process to the previous headquarter. The solution is point out a company valuer of insurance loss to calculate the loss.Keywords: Insurance, Claim, Total Loss Only, and Vehicle.AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pelaksanaan pelaporan pemberitahuan ganti kerugian dan penanganan klaim asuransi total loss only di PT Asuransi Jasa Indonesia Cabang Surakarta dan permasalahan yang timbul dalam prosedur pelaporan dan penanganan klaim asuransi total loss only pada PT Asuransi Jasa Indonesia Cabang Surakarta beserta dengan solusi untuk mengatasinya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang diguanakan dengan wawancara pada Bagian Klaim PT Asuransi Jasa Indonesia Cabang Surakarta dan studi pustaka. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan telah dihasilkan kesimpulan. Pertama, dalam tahapan prosedur pelaporan tertanggung dapat melaporkan kepada penanggung, bengkel yang ditunjuk atau menghubungi agen/broker asuransi. Dalam tahapan penanganan klaim, yaitu survei kerusakan, analisa klaim, perbaikan kendaraan di bengkel dan pembayaran klaim. Kedua, hambatan dalam pelaksanaan pelaporan dan penanganan klaim PT Asuransi Jasa Indonesia Cabang Surakarta dalam hal prosedur pelaporan mencakup penyampaian informasi pemberitahuan oleh tertanggung yang tidak sesuai dengan fakta. Solusi bagi hambatan pada tahapan prosedur pelaporan adalah penanggung harus bersikap lebih waspada terhadap tertanggung yang berindikasi tidak mempunyai itikad baik dalam melakukan pemberitahuan. Sedangkan hambatan dalam hal penanganan klaim mencakup proses pengajuan klaim ke kantor pusat yang lama. Solusi yang dapat diambil adalah dengan menunjuk perusahaan penilai kerugian asuransi untuk dapat membantu dalam perhitungan penilaian kerugian.Kata kunci: Asuransi, Klaim, Total Loss Only, dan Kendaraan Bermotor.

STUDI TENTANG JASA PENGIRIMAN HEWAN MELALUI PENGANGKUTAN DARAT DI PT HERONA EXPRESS CABANG SURAKARTA Fitriana Novitasari Istiharoh; Tuhana ,
Jurnal Privat Law Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v6i1.19230

AbstractThe purpose of this article is to understand the implementation of the transport agreement in pt herona the branch of surakarta express as shipping goods company that provides shipping services animals in the category of pets in Terms Of The Law Number 22 Years 2009 About Traffic And Public Transport along with obstacles and if a solution settlement occurring wanprestasi because mistakes do company activities in the transport of animals through land transportation. Methods used in data collection using type of writing law (thesis) empirical that are descriptive by approach qualitative descriptive produce numbers analysis. The result showed that the accountability offered by pt herona express when there negligence in work is only for delivery users who had losses, because company only give compensation some cost of course. Terms of law Number 22 Years 2009 About Traffic And Public Transportation also not specific specifically in technical delivery animals.Keyword: transportation, delivery of goods, transporting animals, accountabilityAbstrak Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pengangkutan di PT Herona Express Cabang Surakarta sebagai perusahaan pengiriman barang yang menyediakan jasa pengiriman hewan dalam kategori hewan peliharaan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan beserta kendala dan solusi penyelesaian apabila terjadi wanprestasi karena kesalahan perusahaan dalam melakukan kegiatan pengangkutan hewan melalui angkutan darat. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data menggunakan jenis penulisan hukum (skripsi) empiris yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk tanggung gugat yang diberikan oleh PT Herona Express apabila terjadi kelalaian dalam bekerja dirasa tidak maksimal untuk pemakai jasa pengiriman yang mengalami kerugian, karena perusahaan hanya memberi ganti rugi sejumlah biaya pengiriman saja. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga tidak mengatur secara khusus dalam teknis pengiriman hewan.Kata kunci : transportasi, pengiriman barang, pengangkutan hewan, tanggung gugat

PEMBERDAYAAN UNDANG-UNDANG ARBITRASE SEBAGAI MODEL PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS Dhikma Heradika; Adi Sulistiyono
Jurnal Privat Law Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v6i1.19260

AbstractThis article aims to determine why the law of arbitration is still rarely used in the settlement of business disputes in Indonesia and to know the empowerment model legislation arbitration to resolve business disputes. This study is a descriptive empirical law research. This research location is in the Indonesian Chamber of Commerce and Industry (KADIN) Surakarta. The type and source of research data included primary data and secondary data. The technique of collecting data through interviews and literature study. Technique of data analysis is conducted qualitatively by interactive models. Based on results showed that Law No. 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution due to several factors which include no action yet the government as the Arbitration Act issued a legal product and ADR to promote such laws; The existence of Indonesian National Arbitration Board (BANI) has not been known to business people because there is no socialization conducted BANI to the Arbitration Act and ADR besides the organizational structure BANI no deal with education and socialization, although the BANI Procedural Regulation Article 1 (1 ) points d mention BANI assessment Organizing authorities and research and training / education regarding arbitration and alternative dispute resolution; and dispute settlement patterns businesses are now reliance by the courts. So the settlement of disputes through the courts into their comfort zone. Also in dispute settlement practice when business people consult their concerns to the advocates of no advocates who suggest the settlement of disputes through arbitration.Keywords: Empowerment, Rules of Arbitration, Business Dispute Resolution.AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui mengapa undang-undang arbitrase masih jarang digunakan dalam penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia dan untuk mengetahui model pemberdayaan undang-undang arbitrase untuk menyelesaikan sengketa bisnis. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Lokasi penelitian yaitu di Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Surakarta. Jenis dan sumber data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan interaktif model. Berdasarkan hasil penelitian menunjukaan bahwa tidak berdayanya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dikarenakan beberapa faktor yang diantaranya adalah Belum ada tindakan pemerintah sebagai pihak yang mengeluarkan produk hukum UU Arbitrase dan APS untuk mensosialisasikan undang-undang tersebut; Keberadaan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) belum diketahui para pelaku bisnis dikarenakan tidak ada sosialisasi yang dilakukan BANI terhadap UU Arbitrase dan APS selain itu dalam struktur organisasi BANI tidak ada yang menangani masalah edukasi dan sosialisasi, meskipun dalam Peraturan Prosedur BANI Pasal 1 ayat (1) poin d menyebutkan BANI berwenang Menyelenggarakan pengkajian dan riset serta program pelatihan/ pendidikan mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa; dan pola penyelesaian sengketa para pelaku bisnis sekarang ini sudah ketergantungan dengan lembaga pengadilan. Sehingga penyelesaian sengketa melalui pengadilan menjadi zona nyaman mereka. Selain itu dalam praktek penyelesaian sengketa apabila pelaku bisnis mengkonsultasikan permasalahan mereka kepada para advokat tidak ada advokat yang menyarankan penyelesaian sengketa melalui arbitrase.Kata Kunci : Pemberdayaan, Undang-Undang Arbitrase, dan Penyelesaian Sengketa Bisnis.

PROBLEMATIKA PEMBERESAN HARTA KEKAYAAN YAYASAN BHAKTI SOSIAL SURAKARTA YANG DIBUBARKAN OLEH PENGADILAN BERDASARKAN PUTUSAN NO 141 / Pdt G/ 2010 / PN Ska Izza Aulia Shahnaz; Pujiyono ,
Jurnal Privat Law Vol 5, No 2 (2017): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v5i2.19376

AbstractThe Purposes of this article are knowing the obstacle of settlement wealth Bhakti Sosial Surakarta’s Foundation. This research is empirical with descriptive research. The location of the research at the Office of the advocate Heru S. Notonegoro and Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA Khusus. Types and sources of data are primary data and secondary data. Data Collected technique through interview and library research. Analytical technique with qualitative and interactive model. The results of this research, the settlement of wealth’s Yayasan Bhakti Sosial Surakarta is the obstacles the process of Foundation can be classified into three things according the theory of Legal System by Friedman, judging from its legal Structure is Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA Khusus Specifically less scrupulous and clearly in the verdict, then dropped from the substance of the law is the verdict No. 141/G.Pdt/ 2010/PN Ska defective award,the case Bhakti Sosial Surakarta’s Foundation reflects that culture law of the organs the Foundation are not obedientproduct law. Sanctions can be applied to the organs of the Foundation are not doing the settlement of wealth Foundation disbanded is article 70 of Act No. 16 Of 2001 Jo. Act No. 28 of 2004 about the Foundation, in addition to applying criminal sanctions can also apply the tort with petitum UVB and sequestration.Keywords: The settlement, Wealth, Foundation, CourtAbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui hambatan proses pemberesan harta kekayaan Yayasan Bhakti Sosial Surakarta dan Sanksi yang dapat diterapkan apabila organ yayasan tidak melakukan pemberesan harta kekayaan yayasan yang telah dibubarkan oleh pengadilan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Lokasi penelitian yaitu di Kantor Advokat Heru S. Notonegoro dan Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA Khusus. Jenis dan sumber data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan interaktif model. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan proses pemberesan harta kekayaan Yayasan Bhakti Sosial Surakarta dapat digolongkan menjadi tiga hal menurut teori Legal System dari Friedman, Dilihat dari Struktur Hukumnya yaitu Hakim Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA Khusus kurang cermat dan jelas dalam menjatuhkan putusan, kemudian dari Substansi Hukumnya yaitu Putusan No. 141/G Pdt. 2010/ PN Ska yang cacat amar putusannya, kasus Yayasan Bhakti Sosial Surakarta mencerminkan bahwa budaya hukum dari Organ Yayasan tidak taat produk hukum. Sanksi yang dapat diterapkan untuk Organ Yayasan yang tidak melakukan pemberesan harta kekayaan yayasan yang bubar adalah Pasal 70 Undang-Undang No.16 Tahun 2001 Jo.Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, selain menerapkan sanksi pidana juga dapat menerapkan perbuatan melawan hukum dengan petitum Putusan Serta Merta dan Sita Jaminan.Kata Kunci : Pemberesan, Harta Kekayaan, Yayasan

STUDI TENTANG CSR (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) DI PT MADUBARU YOGYAKARTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS Puspa Wargianti; Ambar Budhisulistyawati
Jurnal Privat Law Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v6i1.19220

AbstractThis article aims to explaining the implementation of CSR (Corporate Social Responsibility) in PT Madubaru Yogyakarta and the obstacles with the solutions. This research is a descriptive empirical law with a qualitative approach. The type of data used is primary data obtained directly from the test site and the data obtained sekuder from literature review. The data collection technique used is an interview and a document or literature review. Based on the research and discussion, PT Madubaru implement CSR (Corporate Social Responsibility) through the activities of Partnership and Community Development Program. PT Madubaru implement CSR (Corporate Social Responsibility) pursuant to Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Company in pratice in the form Partnership and Community Development Program with reference The Regulation of Minister of State-Owned Enterprise Number Per-09/MB/07/2015 changed to Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number Per-03/MBU/12/2016. Obstacles in the implementation of CSR (Corporate Social Responsibility) are should not seize collateral, loan repayments are stuck, difficult to match the time of the assisted partners for the training activities, difficult to survey the location of candidates targeted, and limited Human Resources to implement CSR Corporate Social Responsibility.Keywords : CSR (Corporate Social Responsibility); PT Madubaru; Limited Liability Company AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan CSR (Corporate Social Responsibility) di PT Madubaru dan kendala-kendala beserta penyelesaiannya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian dan data sekuder yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi dokumen atau bahan pustaka. Berdasakan hasil penelitian dan pembahasan, PT Madubaru melaksanakan CSR (Corporate Social Responsibility) melalui kegiatan PKBL (Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan). PT Madubaru melaksanakan CSR (Corporate Social Responsibility) sesuai ketentuan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dalam praktiknya berupa kegiatan PKBL (Program Kemitraan Dan Program Bina Lingkungan) dengan berpedoman Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-09/MBU/07/2015 sebagaimana diubah menjadi Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-03/MBU/12/2016. Kendala yang timbul dalam pelaksanaan CSR (Corporate Social Responsibility) yaitu tidak diperbolehkannya sita agunan, macetnya pengembalian pinjaman, sulitnya mencocokan waktu mitra binaan untuk kegiatan pelatihan, kesulitan survey lokasi calon binaan dan terbatasnya Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan CSR (Corporate Social Responsibility). Kata kunci : CSR (Corporate Social Responsibility); PT Madubaru; Perseroan Terbatas

PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK DALAM PEMBERIAN KREDIT DENGAN JAMINAN RESI GUDANG DI BANK JATENG KANTOR CABANG JEPARA Maulina yuliati; Moch. Najib Imanullah
Jurnal Privat Law Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v6i1.19250

AbstractThis legal research aims to know the implementation of the prudential banking principles in the giving of credit with the guarantee of Warehouse Receipt in the Bank of Central Java Jepara Branch Office and all its problems. This research is a descriptive empirical law research. Technique of collecting data through interview and literature study. The types of data used are primary and secondary data types. The data analysis tecnique used is qualitative with interactive analysis model. Based on the result of this legal research, the implementation of prudential banking principles in the giving of credit with the guarantee of Warehouse Receipt conducted by Bank of Central Java Jepara Branch Office with several stages,but in its implementation is not done maximally because there are some actions that do not reflect bank prudential principles.. Keyword: Prudential Banking Principles, Credit, Warehouse Receipt Guarantee.AbstrakPenelitian hukum ini bertujuan mengetahui penerapan prinsip kehati-hatian bank dalam pemberian kredit dengan jaminan Resi Gudang di Bank Jateng Kantor Cabang Jepara. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi pustaka. Jenis data yang digunakan adalah jenis data primer dan sekunder. Teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif dengan model analisis interaktif. Berdasarkan hasil penelitian hukum ini, penerapan prinsip kehati-hatian bank dalam pemberian kredit dengan jaminan Resi Gudang yang dilaksanakan oleh Bank Jateng Kantor Cabang Jepara dengan beberapa tahapan, namun dalam pelaksanaannya tidak dilakukan secara maksimal karena ada beberapa tindakan yang tidak mencerminkan prinsip kehati-hatian bank.Kata Kunci: Prinsip Kehati-hatian Bank, Kredit, Jaminan Resi Gudang

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota surakarta,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota surakarta, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota surakarta,

Jawa tengah

INDONESIA