Garuda - Garba Rujukan Digital

PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SAHAM MINORITAS TERHADAP IMPLIKASI PRAKTIK INSIDER TRADING DALAM PERDAGANGAN SAHAM DI PASAR MODAL Widyoningrum, Riezdiani Restu; Muryanto, Yudho Taruno
Jurnal Privat Law Vol 5, No 2 (2017): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v5i2.19402

Abstract This article aims to describe legal protection of minority shareholder of insider trading implication in capital market stock trading. This article uses prescriptive normative research. The approch which uses by aouthor is legal approach with data source was obtained through secondary data. The secondary data was obtained through study of literature methods of capital market regulation, books, journal, and legal articles. Legal protection of minority shareholder of insider trading implication has 2 (two) types protections, first, legal protection from auto rejection system that use to press minority shareholder disadvantages, second, legal protection which is give minority shareholder chance to submit their civil lawsuit.Keywords : Insider Trading, Legal Protection, Minority ShareholderAbstrak Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas ketika terjadi insider trading pada perdagangan saham di pasar modal. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan perundang-undangan dengan sumber data diperoleh melalui data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu peraturan tentang pasar modal, buku, jurnal dan artikel ilmiah. Perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas terhadap implikasi praktik insider trading terbagi menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu perlindungan hukum melalui sistem auto rejection guna menekan angka kerugian serta perlindungan hukum melalui kesempatan melakukan upaya gugatan perdata kepada pihak-pihak yang terlibat insider trading.Kata Kunci : Insider trading, Perlindungan Hukum, Pemegang Saham Minoritas

KAJIAN MENGENAI GUGATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP SENGKETA WANPRESTASI Chandraresmi, Harumi; ,, Pranoto
Jurnal Privat Law Vol 5, No 1 (2017): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v5i1.19346

AbstractThis article has a purpose to find out about against the law that is based on the contractual relationship. The method used in this article is legal prescriptive,with approach legislation, the sources of law material that is included in this article come from primary and secondary. From the result of this article, it is known that against the law that is based on the contractual relationship can be done if of the claim supports their actions against the law, namely the Act violations both the rights of others and the obligations of actors and contrary to morals or decency, accuracy, and prudence.Keywords : Contract, Breach of Contract, Tort lawAbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui tentang adanya gugatan perbuatan melawan hukum yang didasarkan dari hubungan kontraktual. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum preskriptif, dengan pendekatan perundang-undangan, sumber bahan hukum yang digunakan dalam artikel ini adalah bahan hukum primer dan sekunder. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa gugatan perbuatan melawan hukum yang didasarkan dari hubungan kontraktual dapat dilakukan selama masih ada gugatannya yang mendukung adanya perbuatan melawan hukum yaitu mengenai pelanggaran Undang-Undang, baik melanggar hak orang lain maupun kewajiban pihak pelaku dan bertentangan dengan tata susila atau kepatutan, ketelitian, serta kehati-hatian.Kata Kunci : Perikatan, Wanprestasi, Perbuatan Melawan

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUUN 1998 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 DALAM AKUISISI BANK BUMN TERHADAP BANK SWASTA (Telaah Studi Bank Rakyat Indonesia Terhadap Bank Agroniaga) Saputra, Doras Nugraha; ,, Djuwityastuti
Jurnal Privat Law Vol 5, No 2 (2017): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v5i2.19392

AbstractThe article of this research is know how to main base into consideration Bank Rakyat Indonesia in doing Agroniaga, Bank acquisitions and ownership as well as knowing the order management after the acquisition of pengambilalhian shares or conducted by the people’s Bank of Indonesia against the Bank Agroniaga of Law Number 10 Of 1998 changes to the Law Number Number 7 Of 1992. This research is socio legal. The research is descriptive. Types of data used include primary data and secondary data, which includes primary legal materials and legal secondary materials. Data collection techniques used with interviews and studies library. Data analysis techniques used in this research was the qualitative analysis. The results of research and discussion of the basic considerations that Rakyat Indonesia Bank in the acquisition of the Agroniaga Bank business expansion, addition of assets as there are similarities in core business, namely in the field of agribusiness, the demand for Indonesia of Bank to Rakyat Indonesia Bank to acquire Agroniaga Bank who are going through a slump. Agroniaga Bank ownership after being acquired belong to the people’s Indonesia of Bank. Management of the Agroniaga Bank chosen unilaterally by the people’s Indonesia of Bank.Keywords : Rakyat Indonesia Bank and Agroniaga Bank, acquisition, basic considerations, ownership and governance.AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui mengenai dasar utama yang menjadi pertimbangan Bank Rakyat Indonesia dalam melakukan akuisisi Bank Agroniaga, dan mengetahui kepemilikan serta susunan kepengurusan sesudah akuisisi atau pengambilalhian saham yang dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia terhadap Bank Agroniaga ditinjau dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan wawancara dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan bahwa dasar pertimbangan Bank Rakyat Indonesia dalam melakukan akuisisi Bank Agroniaga yaitu ekspansi bisnis, penambahan aset karena terdapat kemiripan pada core bussines yaitu dibidang agribisnis, permintaan Bank Indonesia kepada Bank Rakyat Indonesia untuk mengakuisisi Bank Agroniaga yang sedang mengalami keterpurukan. Kepemilikan Bank Agroniaga setelah diakuisisi menjadi milik Bank Rakyat Indonesia. Kepengurusan Bank Agroniaga dipilih secara sepihak oleh Bank Rakyat Indonesia.Kata kunci: Bank Rakyat Indonesia dan Bank Agroniaga, akuisisi, dasar pertimbangan, kepemilikan dan kepengurusan

AKIBAT HUKUM DEBITUR WANPRESTASI PADA PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DENGAN OBYEK JAMINAN FIDUSIA YANG DISITA PIHAK KETIGA (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 3089 K/Pdt/2015) Sutarjo, Achmad Yusuf; ,, Djuwityastuti
Jurnal Privat Law Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v6i1.19240

AbstractThis article aim to know the legal effect of the debtor a breach of contract on consumer financing agreement and fiduciary guarantee seized third party. The purpose of the legal effect is the rights and obligations arising from the agreement when a default occurs by using judges' consideration in deciding a breach of contract. This research is a descriptive normative legal research. The type of data used is secondary data in the form of primary legal materials and secondary legal materials. The data collection technique used is document study and literature study, research instrument is Supreme Court Decision Number 3089 K / Pdt / 2015. The analytical technique used is deductive syllogism. The verdict regarding the default, which is between PT. First Indo America Leasing as Plaintiff and PT.Dharma Budhi Lestari as Accused of Defendant with Primary Service Office as the Defendant. PT.Dharma Budhi Lestari was sued on the basis of having made a breach of the consumer financing agreement made between the Plaintiff and the Defendant with the object of the warrant seized by the Defendant. The Defendants conducted the defense on the pretext of having confiscated in accordance with the Tax Law. However, the judge declared that the Defendant had defaulted and sentenced the Defendant to return the fiduciary guarantee object to the Contractor. The fiduciary assurance has the nature of droit de suit which means to follow the object wherever it is so that seizure by the party when it can not be justified.Keywords: Consumer finance agreement, Fiduciary guarantee, breach of contractAbstrakArtikel ini bertujuan mengetahui akibat hukum debitur wanprestasi pada perjanjian pembiayaan konsumen dan jaminan fidusia disita pihak ketiga. Maksud dari akibat hukum tersebut yaitu hak dan kewajiban apa yang ditimbulkan dari perjanjian ketika terjadi wanprestasi dengan menggunakan pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara wanprestasi. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yag digunakan adalah studi dokumen dan studi kepustakaan, instrumen penelitian adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 3089 K/Pdt/2015. Teknik analisis yang digunakan adalah deduktif silogisme. Putusan tersebut mengenai wanprestasi, yaitu antara PT. First Indo America Leasing sebagai Penggugat dan PT.Dharma Budhi Lestari sebagai Turut Tergugat dengan Kantor Pelayanan Pratama sebagai Turut Tergugat. PT.Dharma Budhi Lestari digugat atas dasar telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian pembiayaan konsumen yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat dengan objek jaminan yang disita pihak Turut Tergugat. Turut Tergugat melakukan pembelaan dengan dalih telah melakukan penyitaan sesuai dengan UU Perpajakan. Namun hakim memutusakan bahwa Tergugat telah wanprestasi dan menghukum Turut Tergugat untuk mengembalikan objek jaminan fidusia kepada Penguguat. Jaminan fidusia mempunya sifat droit de suit yang berarti mengikuti bendanya dimanapun berada sehingga penyitaan oleh pihak ketika tidak dapat dibenarkan.Kata Kunci: Perjanjian pembiayaan Konsumen, Jaminan Fidusia, Wanpresta

ANALISIS PEMISAHAN WEWENANG PENGAWASAN LEMBAGA KEUANGAN PERBANKAN ANTARA BANK INDONESIA DENGAN OTORITAS JASA KEUANGAN Rahman, Reza Fazlur; Sulistiyono, Adi
Jurnal Privat Law Vol 5, No 1 (2017): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v5i1.19330

AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan pemisahan wewenang pengawasan terhadap lembaga keuangan perbankan antara Bank Indonesia dengan Otoritas Jasa Keuangan dan untuk mengetahui koordinasi antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan pengawasan lembaga keuangan perbankan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan perbandingan. Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang menggunakan metode studi pustaka sebagai teknik pengumpulan bahan hukum. Teknik analisis yang digunakan adalah metode deduksi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan kesimpulan, yakni kesatu, dasar pertimbangan pembentukan Otoritas Jasa Keuangan dan pemisahan wewenang pengawasan lembaga keuangan perbankan antara Bank Indonesia dengan Otoritas Jasa Keuangan adalah Pasal 34 Undang-Undang Bank Indonesia. Kesimpulan kedua, yaitu Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia harus berkoordinasi dalam membuat peraturan pengawasan dibidang perbankan yang terdapat dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan.Kata kunci: Pemisahan Wewenang, Perbankan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan.

PENERAPAN ASAS KEADILAN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE (Studi di Lazada) Azizatunnida, Nadiah; Imanullah, Mochammad Najib
Jurnal Privat Law Vol 5, No 2 (2017): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v5i2.19382

AbstractThe purpose of this article to determine whether agreement in electronic transactions through Lazada site meet the principle of justice. This legal research method used in this legal writing include: normative type of research, descriptive nature of research, types and sources of data for this research include primary data is obtained from the legislation, and secondary data obtained from books and scientific publications related this research.. Based on research and analysis of data, the agreement in electronic transaction through Lazada site not according with the principle of justice, which is principle of justice based on principle of freedom of contract, and principle of proportionality.Keyword: Principle of justice, validity, online shop,AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui asas keadilan dalam perjanjian jual beli online melalui situs Lazada. Penulisan ini menggunakan metode penelitian normatif yang bersifat deskriptif, Sumber bahan hukum menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang- undangan dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan semua publikasi ilmiah tentang penelitian hukum terkait. Teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka baik dari media cetak maupun media elektronik (internet). Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, perjanjian jual beli online melalui situs Lazada belum sepenuhnya memenuhi asas keadilan, yang mana asas keadilan ini dilihat dari asas kebebasan berkontrak dan asas proporsionalitas.Kata kunci: Asas keadilan, keabsahan, jual beli online

ANALISIS YURIDIS DAN PENGGUNAAN INDIRECT EVIDENCE DALAM KASUS KARTEL SEPEDA MOTOR DI INDONESIA DITINJAU DARI HUKUM PERSAINGAN USAHA INDONESIA Fitriyah, Sarah; Sulistiyono, Adi
Jurnal Privat Law Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v6i1.19224

Abstract This article discusses the price fixing of automatic scooter motorcycle that cause unfair competition, including cartels and verification systems are used in resolving the matter in perspective of competition based on No. 5 Year 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. Cartels are very difficult to be proved, because cartels case are rare or has no hard evidence. Therefore, the emergence of indirect evidence approved as evidence to used by The Commision to decide the cartels case. Indirect evidence that are used in this motorcycle cartel case are a price movement that indicate a similar trend between the reported. In conclusion, there is a coordination between the two companies in determining the price. The Commission’s decision No.04/KPPU-I/2016 relating to price fixing are perfomed by well-known automotive companies. Automotive companies have met the elements of Article 5 concerning the price fixing. The method used in this study is normative legal research or literature searches in data collection. The results suggest improvements in increased oversight of the business, improving education, and provided space for an indirect evidence for the unfair business competition case in Indonesia.Keyword: Indirect Evidence; Cartels; Business Competition AbstrakArtikel ini membahas mengenai penetapan harga sepeda motor skuter matik yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat, termasuk kartel dan sistem pembuktian yang digunakan dalam menyelesaikan perkara dalam perspektif hukum persaingan usaha berdasarkan Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Praktek kartel merupakan pelanggaran yang sangat sulit untuk dibuktikan, dikarenakan kasus kartel jarang atau tidak memiliki bukti langsung (hard evidence). Karena hal tersebut, munculnya bukti tidak langsung (indirect evidence) sebagai alat bukti digunakan KPPU untuk memutus perkara kartel. Bukti tidak langsung yang digunakan pada kasus kartel sepeda motor ini adalah adanya pergerakan harga menunjukkan adanya tren yang sama diantara para terlapor. Hasil ini menyimpulkan bahwa adanya koordinasi antara kedua perusahaan dalam menentukan harga. Putusan KPPU No.04/KPPU-I/2016 berkaitan dengan penetapan harga yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan otomotif terkenal. Perusahaan-perusahaan otomotif tersebut telah memenuhi unsur dalam Pasal 5 mengenai penetapan harga. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelusuran kepustakaan dalam pengumpulan data. Hasil penelitian menyarankan perbaikan dalam meningkatkan pengawasan terhadap pelaku usaha, meningkatkan edukasi, serta diberikan ruang bagi pembuktian tidak langsung untuk perkara persaingan usaha tidak sehat di Indonesia.Kata Kunci: Bukti Tidak Langsung; Kartel; Persaingan Usaha

OPTIMALISASI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL BIDANG DESAIN INDUSTRI (Studi Industri Mebel dan Kerajinan Kabupaten Jepara) Renaldi, Ivan; Sulistiyono, Adi
Jurnal Privat Law Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v6i1.19254

AbstractThe purpose of this article is to determine the cause of intellectual property right alternative dispute resolution for industrial design in the field of furniture and craft industry Jepara Regency which not optimal and its legal efforts to optimize the intellectual property right alternative dispute resolution in the field of furniture and craft industry Jepara Regency by businessmen , Government and law enforcement. The research method used is empirical (sociological / non doctrinal) law research with descriptive research character and prescriptive form with research on law effectiveness and qualitative analysis approach. The result of the research indicates that the intellectual property right alternative dispute resolution has not been run well supported by the many cases of intellectual property rights processed through the court (litigation) whereas the Indonesian people and especially the society in Jepara Regency have the spirit of discussion and prioritize the simple social approach in facing the dispute. The application of the theory of Structure is used to develop non-litigation paradigm (PnLg) in society especially in Jepara so that the litigation paradigm (PLg) is becoming abandoned. One of the legal efforts to optimize the alternative dispute resolution is the structuring of intellectual property right alternative dispute resolution especially in the field of industrial design in furniture and craft industry Jepara Regency.Keywords: Alternative dispute resolution, Intellectual property right, Industrial designAbstrakTujuan artikel ini adalah untuk mengetahui penyebab belum optimalnya alternatif penyelesaian sengketa hak kekayaan intelektual bidang desain industri di lingkungan industri mebel dan kerajinan Kabupaten Jepara dan upaya hukumnya untuk mengoptimalkan alternatif penyelesaian sengketa hak kekayaan intelektual bidang desain industri di lingkungan industri mebel dan kerajinan Kabupaten Jepara oleh pengusaha, pemerintah maupun penegak hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris (sosiologis/ non doktrinal) dengan sifat penelitian deskriptif dan bentuk preskriptif serta penelitian terhadap efektivitas hukum dan pendekatan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alternatif penyelesaian sengketa hak kekayaan intelektual belum berjalan dengan baik didukung oleh banyaknya perkara hak kekayaan intelektual yang diproses melalui jalur pengadilan (litigasi) padahal masyarakat Indonesia dan khususnya masyarakat di Kabupaten Jepara memiliki jiwa musyawarah dan mengedepankan kekeluargaan dalam menghadapi sengketa. Penerapan teori Strukturisasi digunakan untuk mengembangkan paradigma non-litigasi (PnLg) di masyarakat khususnya di Jepara agar paradigma litigasi (PLg) mulai ditinggalkan. Salah satu upaya hukum untuk mengoptimalkan alternatif penyelesaian sengketa adalah strukturisasi penyelesaian sengketa alternatif hak kekayaan intelektual khususnya bidang desain industri di lingkungan industri mebel dan kerajinan Kabupaten Jepara.Kata Kunci: Alternatif penyelesaian sengketa, Hak kekayaan intelektual, Desain industri

ANALISIS PENYELESAIAN KREDIT MACET AKIBAT DEBITUR WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DI KANTOR PT ARTHABUANA MARGAUSAHA FINANCE CABANG SURAKARTA Putra, Muhammad Rio Ervandra; Budhisulistyawati, Ambar
Jurnal Privat Law Vol 5, No 1 (2017): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v5i1.19370

AbstractIn this articel is to discuss the bad debts in the consumer finance companies and efforts to resolve what is used and the obstacles experienced. This articel is included into law research or empirical sociological descriptive, with a qualitative approach. The data collected by the author using a structured interview techniques, literature on primary and secondary data, and content analysis of secondary data sources. The cause of the debtor in default, which is a factor in bad faith since going to do the financing agreement, can not resolve the principal and interest installments corresponding time period specified in the agreement, as well as the funds are planned to pay principal and interest debt used for other purposes. Loan resolution most ideal according to PT Arthabuana Margausaha Finance branch Surakarta can through two efforts, the efforts of non-litigation and litigation. Barriers experienced while performing loan resolution efforts due to the debtor defaults include the presence of internal resistance and external barriers.For external barriers party finance company requesting internal and external parties to resolve these obstacles. For internal barriers the companies subject to reprimand and sanctions applicable consumer finance company.Keywords : consumer finance companies , non performing loan , tortAbstrakDalam artikel ini membahas kredit macet di perusahaan pembiayaan konsumen dan upaya penyelesaian yang digunakan serta hambatan yang dialami. Artikel ini termasuk kedalam jenis penelitian hukum sosiologis atau empiris yang bersifat deskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Data tersebut dikumpulkan penulis dengan menggunakan teknik wawancara terstruktur, studi literatur pada data primer dan sekunder, dan analisis isi untuk sumber data sekunder.Penyebab debitur melakukan wanprestasi, yaitu faktor itikad tidak baik sejak akan melakukan perjanjian pembiayaan, tidak dapat menyelesaikan angsuran pokok hutang dan bunga sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian, serta dana yang direncanakan untuk membayar angsuran pokok hutang dan bunga digunakan untuk keperluan lainnya. Penyelesaiankredit macet paling ideal menurut PT Arthabuana Margausaha Finance cabang Surakarta dapat melalui dua upaya, yaitu upaya non litigasi dan litigasi. Hambatan yang dialami saat melakukan upaya penyelesaian kredit macet akibat debitur wanprestasi meliputi adanya hambatan internal dan eksternal. Untuk hambatan eksternal pihak perusahaan pembiayaan meminta pihak internal dan eksternal untuk menyelesaikan hambatan tersebut. Untuk hambatan internal pihak bagian perusahaan dikenakan teguran dan sanksi yang berlaku dari perusahaan pembiayaan konsumen.Kata kunci : perusahaan pembiayaan konsumen, kredit macet, wanprestasi

PERMOHONAN PAILIT PERUSAHAAN EFEK YANG DIAJUKAN OLEH KREDITOR (Komparasi Hukum Putusan Pengadilan Niaga No.03/Pailit/2010/PN.NIAGA. JKT.PST dan Putusan Pengadilan Niaga No.08/Pdt.Sus.PAILIT/2016/ PN.Niaga.Jkt.Pst) Nurlaiilla, One Octivia; ,, Pujiyono
Jurnal Privat Law Vol 5, No 2 (2017): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v5i2.19404

AbstractThe writing is aimed at knowing comparation of the securities company’s bankruptcy application filed by the creditor through a study of Commercial Court Decision No.03 / Pailit / 2010 / PN.NIAGA.JKT.PST and Commercial Court Decision No.03 / Pailit / 2010 / PN.NIAGA.JKT.PST . The research method used was the normative legal research. The approach used is approach the law made by reviewing all the regulations the laws. Data source used are legal materials that include primary and secondary. From this research, Who knew can apply for bankrupt securities companies distinguished on the basic of historical facts in the period before the birth of the UU OJK authority to apply for bankrupty as the provisions of article 2 paragraph (4) of the act is on the bankrupty of Bapepam. For a period after the inception of the UU OJK are ”lex post teriori derograt legi priori” authority Bapepam regulated in article 2 paragraph (4) of the act of bankruptcy entirely switched to OJK. The filing of the petition for bankruptcy securities firm precedent proposed by creditors in the Coommercial Court decision No.03/Pailit/2010/PN.NIAGA.JKT.PST and in the Commercial Court decision No.08/Pdt.Sus.PAILIT/ 2015/PN.Niaga.Jkt.Pusat. Based on research can be concluded the receipt of the petition for bankrupt securities companies filed by creditors does not comply with the legislation. But with the Commercial Court Decision No.08/Pdt.Sus.PAILIT/ 2015/PN.Niaga.Jkt.Pusat that have cancelled with Court of Commerce decision number.08/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pusat be bright spot of the existence of legal certainty in a bankruptcy dispute resolution in the field od capital market.Keywords: the petition in bankruptcy, securities company, creditorsAbstrakPenulisan ini bertujuan untuk mengetahui komparasi hukum terhadap permohonan pailit perusahaan efek yang diajukan oleh kreditor melalui studi putusan Pengadilan Niaga No.03/Pailit/2010/PN.NIAGA.JKT.PST dan Putusan Pengadilan Niaga No.03/Pailit/2010/PN.NIAGA.JKT.PST. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan undang-undang. Sumber data hukum yang digunakan adalah data hukum sekunder yang mencakup bahan hukum primer dan sekunder. Pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit perusahaan efek dibedakan berdasarkan fakta kesejarahan yakni masa sebelum lahirnya UU OJK kewenangan untuk mengajukan permohonan pailit sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (4) UU Kepailitan ada pada Bapepam. Untuk masa setelah lahirnya UU OJK secara ”lex post teriori derograt legi priori” kewenangan Bapepam yang diatur di dalam Pasal 2 ayat (4) UU Kepailitan sepenuhnya beralih ke OJK. Contoh preseden pengajuan permohonan pailit perusahaan efek yang diajukan oleh pihak kreditur dalam Putusan Pengadilan Niaga No.03/Pailit/2010/PN.NIAGA.JKT.PST dan Putusan Pengadilan Niaga No.08/Pdt.Sus.PAILIT/ 2015/PN.Niaga.Jkt.Pusat. Dapat disimpulkan bahwa dengan diterimanya permohonan pailit perusahaan oleh kreditor tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Namun dengan dikeluarkannya keputusan Mahkamah Agung Nomor 99 PK/Pdt.Sus.Pailit/2015 menjadi titik terang adanya kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa kepailitan di bidang pasar modal.Kata kunci: permohonan pailit, perusahaan efek, kreditor.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota surakarta,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota surakarta, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota surakarta,

Jawa tengah

INDONESIA