Articles
153 Documents
<![CDATA[PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENCANTUMAN LOGO OJK PADA FINTECH PEER TO PEER LENDING ILEGAL ]]>
<![CDATA[Saputra, Michael Rizky]]>;
<![CDATA[Pranoto, ,]]>;
<![CDATA[Tejomurti, Kukuh]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 10, No 1 (2022): JANUARI-JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v10i1.60469
<![CDATA[Artikel ini mengkaji dua pokok permasalahan, pertama terkait perlindungan konsumen perusahaan FinTech Peer to Peer Lending ilegal yang melakukan pencantuman logo OJK dalam platformnya. Kedua, Sanksi Pencantuman Logo OJK pada FinTech Peer to Peer Lending Ilegal. Metode Penelitian merupakan penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan atau studi dokumen yaitu pengumpulan data dengan cara membaca, mengkaji, dan membuat catatan dari buku-buku, peraturan perundangundangan, dokumen serta tulisan yang berhubungan dengan FinTech peer to peer lending, selanjutnya teknik analisis yang digunakan adalah metode deduktif. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat pelanggaran Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang dilakukan oleh Perusahaan FinTech Peer to Peer Lending ilegal. Pelanggaran tersebut yaitu pencantuman logo OJK serta pernyataan telah terdaftar dan diawasi oleh OJK pada platformnya. Hal ini OJK wajib memberikan sanksi kepada Perusahaan FinTech Peer to Peer Lending ilegal sehingga tidak terjadi permasalahan serupa dikemudian hari.]]>
<![CDATA[MENGGUGAT PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PERLINDUNGAN DATA NASABAH KONSUMEN JASA KEUANGAN PERBANKAN ]]>
<![CDATA[Putri, Revania Nadira]]>;
<![CDATA[Sulistiyono, Adi]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 10, No 1 (2022): JANUARI-JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v10i1.60463
<![CDATA[Ketidakmampuan perbankan dalam mengantisipasi masalah pada aspek perlindungan atas data/ informasi pribadi nasabah belum dapat diberikan secara maksimal terlebih kaitannya dengan data/ informasi nasabah yang bersifat rahasia. Otoritas Jasa Keuangan, sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam perlindungan konsumen jasa keuangan diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada nasabah karena ketidakmampuan perbankan dalam menjaga kerahasiaan data nasabah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah dalam menjalankan tugasnya, OJK dihadapkan dengan berbagai kendala seperti kurang aktif dan tidak kooperatifnya baik nasabah maupun pelaku usaha jasa keuangan. Ditambah lagi belum optimalnya pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan di tingkat daerah.]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN HUKUM HAK ATAS MEREK SEBAGAI JAMINAN KREDIT DI PERBANKAN INDONESIA ]]>
<![CDATA[Alami, Shella Latifa]]>;
<![CDATA[Pujiyono, ,]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 10, No 1 (2022): JANUARI-JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v10i1.60478
<![CDATA[Artikel ini bertujuan untuk menelaah bagaimana kedudukanhukum hak atas merek di Perbankan Indonesia dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia melihat sifat hak atas merek yang dapat beralih atau dialihkan berdasarkan Pasal 41 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dengan melakukan pendekatan perundangundangan. Sumber data penelitian ini merupakan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Tehnik pengumupulan data dengan metode deduksi silogisme. Berdasarkan penelitian ini mendapatkan hasil bahwa hak atas merek memiliki kedudukan hukum ditinjau dari berbagai peraturan perundang-undangan yaitu pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, KUHPerdata, Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Walaupun tidak disebutkan secara nyata dan eksplisit dalam satu pasal seperti halnya hak cipta sebagai objek jaminan kredit. Sampai saat ini hak atas merek sebagai jaminan kredit belum diterapkan pada perbankan indonesia.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM PADA END USER LICENSE AGREEMENT (PERJANJIAN LISENSI PENGGUNA AKHIR) BAGI PENGGUNA MEDIA SOSIAL FACEBOOK ]]>
<![CDATA[Khaerunisa, Alinda]]>;
<![CDATA[Nugraheni, Anjar Sri Ciptorukmi]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 10, No 1 (2022): JANUARI-JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v10i1.60471
<![CDATA[Artikel ini bertujuan untuk mengetahui problematika hukum yang hadir dalam end user license agreement atau perjanjian lisensi pengguna akhir media sosial Facebook yang selanjutnya disebut EULA, serta model perlindungan hukum bagi data pribadi pengguna yang telah disediakan dalam perjanjian tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif, dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder,dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik studi dokumen atau studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa terdapat problematika hukum data pribadi dalam EULA media sosial Facebook pada bagian preamble atau pembukaan, Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 pada kontrak tersebut. Selain itu, telah terdapat model perlindungan hukum data pribadi dalam EULA media sosial Facebook tersebut. Namun, model perlindungan hukum data pribadi ini belum maksimal dalam memberikan perlindungan kepada pengguna media sosial Facebook. Oleh karena itu, diperlukan pengubahan, penghapusan, atau penambahan terhadap beberapa pasal dalam EULA media sosial Facebook, sehingga dapat dihasilkan suatu model perlindungan hukum data pribadi yang ideal.]]>
<![CDATA[PROBLEMATIKA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA/PEMEGANG CIPTA HAK CIPTA SINEMATOGRAFI TERHADAP MONETISASI DERIVATIVE WORKS BERDASARKAN FAIR USE DOCTRINE ]]>
<![CDATA[Suwandaru, Gatut Adhi]]>;
<![CDATA[Pranoto, ,]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 10, No 1 (2022): JANUARI-JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v10i1.60465
<![CDATA[Artikel ini bertujuan untuk mengkaji problematika penerapan hukum doktrin fair use dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta atas karya sinematografi. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undag-undang (statue approach), pendekatan perbandingan (comparative approach), pendekatan konseptual (conceptual approach). Jenis data sekunder meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan. Teknis analisis menggunakan metode deduktif dengan logika silogisme. Problematika penerapan hukum doktrin fair use dalam Pasal 44 ayat (1) UUHC atas karya sinematografi yaitu pertama ketidakjelasan unsur yang diatur dalam pasal 44 ayat (1) UUHC. Kedua, tdak ada indikator batasan kewajaran untuk mengalihwujudkan karya orang lain. Ketiga, belum dikenalnya pendaftaran pembuktian kepemilikan tokoh fiksi pada karya sinematografi.]]>
<![CDATA[URGENSI PENERAPAN ONLINE DISPUTE RESOLUTION TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA PERDAGANGAN ELEKTRONIK DITINJAU DARI TEORI ECONOMIC ANALYSIST OF LAW ]]>
<![CDATA[Sutarni, Nanik]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 10, No 1 (2022): JANUARI-JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v10i1.60480
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi penerapan Online Dispute Resolution terhadap penyelesaian sengketa perdangan elektronik (e-commerce) yang ditinjau dengan teori economic analysist of law. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang menggunakan pendekatan perundangundangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Online Dispute Resolution relevan untuk diterapkan pada sengketa transaksi e-commerce karena memiliki karakteristik yang sama. Online Dispute Resolution telah sesuai dengan teori economic analysist of law yang memenuhi prinsip kemanfaatan dan keuntungan yang bersifat moneter dan non moneter karena dalam dapat diterapkan secara efisien dan efektif. Di Indonesia belum terdapat regulasi khusus atau peraturan pelaksanakan mengenai Online DisputeResolution. Berdasarkan Pasal 41 UU ITE, terdapat peluang untuk dikembangkannya Online Dispute Resolution sebagai bentuk peran masyarakat mengembangkan teknologi.Para pihak dapat menentukan Online Dispute Resolution sebagai choice of forum berdasarkan perjanjian yang telah disepakati, yang kemudian pelaksanaannya berdasarkan UU APS.]]>
<![CDATA[PEMBADANAN NILAI MUSYAWARAH DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA ]]>
<![CDATA[Murtiah, Ambar]]>;
<![CDATA[Sulistiyono, Adi]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 10, No 2 (2022): JULI - DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v10i2.65071
<![CDATA[AbstractThis study aims to find out how to establish the value of consultation in the settlement of civil disputes. This research is prescriptive normative legal research. Secondary data types include primary, secondary and tertiary legal materials. Data collection technique used is the study of literature, then the technical analysis used is the method of deductive syllogism, using the major premise and the minor premise of the two premises then conclusions are taken. The results showed that the musyawarah values on the regulation of laws related to the settlement of civil disputes has been carried out, then settlement of civil disputes related to the establishment of the musyawarah values has not been effective because the process is not yet understood and internalized so that the settlement of the case will still be brought to justice. Therefore, attention and communication to the people of Indonesia is needed in relation to the establishment of the musyawarah values so that they can feel its many benefits so that it can help alleviate the accumulation of cases in the Supreme Court. Keywords: Entrepreneurship; musyawarah values; civil disputes AbstrakKajian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pembadanan nilai musyawarah dalam penyelesaian sengketa perdata. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Jenis data sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, selanjutnya teknis analisis yang digunakan adalah metode deduktif silogisme, menggunakan premis mayor dan premis minor dari kedua premis tersebut kemudian diambil konklusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai musyawarah pada pengaturan perundang-undangan terkait dengan penyelesaian sengketa perdata sudah dilakukan, kemudian penyelesaian sengketa perdata terkait dengan pembadanan nilai musyawarah belum berjalan efektif karena prosesnya belum dipahami dan dihayati sehingga menyebabkan penyelesaian perkara tetap dibawa peradilan. Oleh karena itu diperlukan perhatian dan komunikasi terhadap masyarakat Indonesia terkait dengan pembadanan nilai musyawarah agar merek merasakan banyak manfaatnya sehingga dapat membantu meringankan penumpukan perkara di Mahkamah Agung.Kata Kunci : Pembadanan; musyawarah; sengketa perdata]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI POLIS ASURANSI JIWA SEBAGAI JAMINAN KREDIT PADA PERBANKAN (Studi di PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Solo Slamet Riyadi) ]]>
<![CDATA[Sitorus, Roslima Sitorus]]>;
<![CDATA[Pranoto, ']]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 10, No 2 (2022): JULI - DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v10i2.65062
<![CDATA[AbstractThis article aims to find out the implementation and status of life insurance policies as credit guarantees in banks and the execution of life insurance policies by creditors when there is a default. This research is an empirical legal research with the nature of descriptive research and qualitative approaches. This study uses qualitative methods with primary data sources and secondary data sources in the form of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Data collection techniques in the form of taking the main data from interviews accompanied by a study of supporting documents. The results of this study indicate that life insurance policies in material security are tied to pawns or fiduciaries, because life insurance policies have a right to claim (receivables) which can be classified as movable property. In addition, the position of a life insurance policy is also an additional guarantee. Execution of life insurance policies can be done if an event occurs as agreed, ie the debtor dies. Execution of this life insurance policy can be done as a settlement of the debtor's loan.Keywords: Status; Life Insurance Policies; Credit GuaranteeAbstrak Artikel ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dan kedudukan polis asuransi jiwa sebagai jaminan kredit pada perbankan serta eksekusi polis asuransi jiwa oleh kreditur saat terjadi wanprestasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan sumber data primer dan sumber data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data berupa pengambilan data utama dari wawancara yang disertai dengan studi dokumen-dokumen pendukung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa polis asuransi jiwa dalam jaminan kebendaan diikat dengan gadai maupun fiducia, dikarenakan polis asuransi jiwa memiliki hak tagih (piutang) yang dapat diklasifikasikan sebagai benda bergerak. Selain itu, kedudukan polis asuransi jiwa juga sebagai jaminan tambahan. Eksekusi polis asuransi jiwa dapat dilakukan apabila terjadi peristiwa seperti yang diperjanjikan, yaitu debitur meninggal dunia. Eksekusi polis asuransi jiwa ini dapat dilakukan sebagai penyelesaian dari pinjaman debitur tersebut.Kata Kunci : Kedudukan; Polis Asuransi Jiw;, Jaminan Kredit]]>
<![CDATA[KONSEP IDEAL DALAM MEWUJUDKAN PRINSIP PENYELESAIAN SENGKETA PENGGUNA FINTECH LENDING BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR77/POJK.01/2016 ]]>
<![CDATA[Shanti, Annisa Fidela]]>;
<![CDATA[Pranoto, ']]>;
<![CDATA[Tedjomurti, Kukuh]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 10, No 2 (2022): JULI - DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v10i2.64960
<![CDATA[AbstractThis article aims to find out the ideal concept to realize the principle of user dispute resolution in accordance with the Financial Services Authority Regulation No. 77/POJK.01/2016. The research method used is normative legal research. Sources of legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials, with legal material analysis techniques using the syllogism method and interpretation using deductive thinking patterns. Based on the results of research conducted by the author, it is known that there are several ways of resolving disputes intransactions Fintech Lending, but the Financial Services Authority whose function is to organize an integrated regulation and supervision system for all activities in the financial services sector has not yet formed an Alternative Dispute Resolution Institution in the field of Fintech Lending. Financial Services Authority Regulation Number 77/POJK.01/2016 is also considered not effective in resolving disputes in technologybased money lending and borrowing transactions. The Financial Services Authority Regulation Number 77/POJK.01 /2016 Is considered not effective because in Article 29 letter e only explains that the settlement of user disputes is simple, fast, and affordable, there is no clear mechanism related to the settlement of the user dispute Fintech Lending, So that the Organizers Fintech Lending do not yet have guidelines for resolving disputes that result in the Operator Fintech Lending being initials of theable to elect the Registrar’s Office Of the South Jakarta District Court To settle disputes with users, especially Lenders. The importance Of the Financial Services Authority to establish an Alternative Dispute Resolution Institution In the field of Fintech Lending So that Users ofservices Fintech Lending especially the Lender Get clarityKeywords: Fintech Lending; Ideal Concept; Dispute resolution AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui konsep yang ideal untuk mewujudkan prinsip penyelesaian sengketa pengguna sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola berpikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, diketahui bahwa terdapat beberapa cara menyelesaikan sengketa dalam transaksi Fintech Lending, namun Otoritas Jasa Keuangan yang berfungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan belum membentuk Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam bidang Fintech Lending. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 juga dinilai belum efektif untuk menyelesaikan sengketa dalam transaksi pinjam meminjam uang berbasis teknologi. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tersebut dinilai belum efektif karena dalam Pasal 29 huruf e hanya menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau, tidak ada mekanisme yang jelas terkait penyelesaian sengketa pengguna Fintech Lending tersebut, sehingga para Penyelenggara Fintech Lending belum memiliki pedoman untuk menyelesaikan sengketa yang mengakibatkan Penyelenggara Fintech Lending berinisial dapat memilih Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menyelesaikan sengketa dengan pengguna khususnya Lender. Pentingnya Otoritas Jasa Keuangan untuk membentuk Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam bidang Fintech Lending tersebut agar para Pengguna layanan Fintech Lending khususnya Lender tersebut mendapatkan kejelasanKata Kunci: Fintech Lending; Konsep Ideal; Penyelesaian Sengketa]]>
<![CDATA[PROBLEMATIKA PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA KARYA BUKU (Studi Kasus Di Kios Buku Sriwedari Kota Surakarta) ]]>
<![CDATA[PANGGABEAN, ADOLF OMRY H]]>;
<![CDATA[HADI, HERNAWAN]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 10, No 2 (2022): JULI - DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v10i2.65072
<![CDATA[AbstractThis article aims to find out what are the problems that hamper the protection of legal rights of book copyrights at Surakarta City's Sriwedari bookstore. The research methodology used is a non-doctrinal research method or Empirical research, which is researching secondary data at first, then continuing research on primary data in the field. The Law of the Republic of Indonesia Number 28 of 2014 concerning Copyright confirms that books are one of the creations that must be protected. Copyright creators and apprentices also get protection for their creations, namely protection of moral rights and economic rights. The result is the protection of the rights of authors and book copyrights holders in the Surakarta city of Sriwedari bookstore, which has not been protected to the maximum because there are deficiencies in the application and there are 3 inhibiting factors is lack of socialization about Copyright, LMK that has not been running optimally and the low legal culture of the community . Many booksellers and photocopier businesses do not know about the protection of the creator regulated in the Law of the Republic of Indonesia Number 28 of 2014. Based on the results of the study and discussion, the researcher concluded that the implementation of the protection of the creators and holders of book copyrights at the Surakarta Bookstore Sriwedari was still not optimal and harmed the creators.Key Words: Protection; Copyrights; Creator; Copyright Holder; Sriwedari BookStoreAbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui apa saja problematika yang menjadi penghambat perlindungan hukum Hak Cipta buku di kios buku Sriwedari Kota Surakarta. Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode penelitian non doktrinal atau penelitian Empiris, yaitu meneliti data sekunder pada awalnya, untuk kemudian dilanjutkan penelitian terhadap data primer di lapangan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menegaskan bahwa buku adalah salah satu ciptaan yang harus dilindungi. Pencipta dan Pemagang Hak Cipta juga mendapatkan perlindungan atas ciptaannya yaitu perlindungan atas Hak Moral dan Hak Ekonomi. Hasilnya perlindungan hak pencipta dan pemegang Hak Cipta buku di kios buku Sriwedari Kota Surakarta ,masih belum dilindungi dengan maksimal karena terdapat kekurangan pada penerapan dan terdapat 3 faktor penghambatnya yaitu kurangnya sosialisasi tentang Hak Cipta, LMK yang belum berjalan dengan maksimal serta rendahnya budaya hukum masyarakat .Terlebih lagi para pedagang buku dan pelaku usaha fotokopi masih banyak yang tidak mengetahui tentang perlindungan pencipta yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, peneliti mendapatkan kesimpulan bahwa pelaksanaan perlindungan pencipta dan pemegang Hak Cipta buku di kios buku Sriwedari Kota Surakarta masih belum maksimal dan merugikan pencipta.Kata Kunci: Perlindungan; Hak Cipta; Pencipta; Pemegang Hak Cipta; Kios Buku Sriwedari.]]>
