cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Privat Law
Published by Universitas Sebelas Maret
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 291 Documents
 1   2   3   4   5 
TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN JASA PENERBANGAN TERHADAP KECELAKAAN PADA PENUMPANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN Retno Puspandari; Tuhana ,
Jurnal Privat Law Vol 5, No 1 (2017): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v5i1.19366

Abstract

Abstract This Article aims to determine corporate responsibility of aviation services in case of flight accidents to passengers known procedures of passengers in the filing of compensation benefits to aviation services company in Indonesia.Type of research used law normative research. Approach used legislation approach. Law material used primary law material and secondary law material. Primary law material includeLegislation and secondary law material such as all the publicity on the law.Based on results of research and discussion that based on Law Number 1 Year Of 2009 On Flight, aviation services company responsible to the passengers who were injured, disabled temporary/ permanent and died due to accidents. Huge amount of compensation stipulated in the Ministerial Regulation Number 77 Year Of 2011 On Responsibilities Freight of Air Transport. Passengers able to file a claim for damages to the aviation services company for losses suffered by passengers consequence occurrence of aviation accident to the aviation services company in accordance with procedures stipulated in Laws and Ministerial Regulations.Keywords: Responsibility, Accidents, PassengerAbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab perusahaan jasa penerbangan bila terjadi kecelakaan pesawat kepada para penumpang dan mengetahui prosedur penumpang dalam pengajuan ganti kerugian kepada perusahaan jasa penerbangan di Indonesia.Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian normatif.Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang.Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian adalah bahan hukum premier dan bahan hukum sekunder.Bahan hukum primer ini adalah perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa menurut Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, perusahaan jasa penerbangan bertanggung jawab kepada penumpang yang luka-luka, cacat sementara/permanen dan meninggal dunia yang disebabkan karena terjadinya kecelakaan. Jumlah besar ganti kerugian diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkutan Angkutan Udara.Penumpang juga bisa mengajukan klaim ganti kerugian kepada perusahaan jasa penerbangan atas kerugian yang di derita oleh penumpang akibat terjadinya kecelakaan pesawat kepada perusahaan jasa penerbangan sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam undang-undang dan peraturan menteri.Kata Kunci : tanggung jawab, kecelakaan, penumpang
PERJANJIAN UTANG PIUTANG DENGAN JAMINAN PENGUASAAN TANAH PERTANIAN OLEH PIHAK BERPIUTANG Astrian Endah Pratiwi; Pranoto ,
Jurnal Privat Law Vol 5, No 2 (2017): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v5i2.19400

Abstract

AbstractThis  article  aims  to  determine  the  mechsnism  of  debt  agreement  with  the  guarantee  of  control  of  agricultural land by the creditor in the form of unwritten and without period in the Kerjo Kidul Village, Ngadirojo Districts, Wonogiri District. This research is a descriptive empirical research. The data source used is primary data obtained through interviews with the relevant parties. And the secondary data used are literature materials, laws and regulations, journals, article, and materials from the internet and other related sources. Data collection technique used is qualiytative with interactive analysis model. Based on the result of the research, the debt agreement with the guarentee of control of agricultural land by the creditor in the Kerjo Kidul Village, Ngadirojo Districts, Wonogiri District on the background by the economic need factor, the binding process of the agreement does not require difficult procedures and is an alternative choosen not to sell off farmland. The unwritten agreement form and without a period of time. The reason of the agreement payable receivables with guarantee of control of agricultural land by the creditor in unwritten and without a period in the Kerjo Kidul Village, Ngadirojo Districts, Wonogiri District is due to a sense of trust between the parties regarding the accomplishment of achievements by each party.Keywords: Debt Agreement, Guarantee, TrustAbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme perjanjian utang piutang dengan jaminan penguasaan tanah pertanian oleh pihak berpiutang dan alasan dilakukan perjajian utang piutang dengan jaminan penguasaan tanah pertanian oleh pihak berpiutang dalam bentuk tidak tertulis dan tanpa jangka waktu di Desa Kerjo Kidul, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wongiri. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan ialah Data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan para pihak terkait. Dan  data sekunder yang digunakan adalah bahan kepustakaan, peraturan perundang-undangan, jurnal, artikel, dan bahan dari internet serta sumber lain yang terkait. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustaaan dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif dengan model analisis interaktif. Berdasarkan hasil penelitian, perjanjian utang piutang dengan jaminan penguasaan tanah pertanian oleh pihak berpiutang di Desa Kerjo Kidul Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri dilatar belakangi oleh faktor kebutuhan ekonomi, proses pengikatan perjanjian tidak membutuhkan prosedur yang sulit dan merupakan alternatif yang dipilih agar tidak menjual lepas tanah pertanian. Bentuk perjanjian lisan dan tanpa janga waktu. Alasan dilakukan perjanjian utang piutang dengan jaminan penguasaan tanah pertanian oleh pihak berpiutang secara tidak tertulis dan tanpa jangka waktu di Desa Kerjo Kidul Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri ini adalah karena adanya rasa kepercayaan antar para pihak mengenai pemenuhan prestasi oleh masing-masing pihak yang terlibat dalam perjanjian.Kata Kunci: Perjanjian Utang Piutang, Jaminan, Kepercayaan.
IMPLEMENTASI PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS OLEH NOTARIS MENURUT PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 1 TAHUN 2016 Setyawan, Adam Azis Rachma; Cahyaningsih, Diana Tantri
Jurnal Privat Law Vol 5, No 1 (2017): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v5i1.19344

Abstract

AbstractThis article aimed to determine implementation and obstacles of establishment Limited Company by a Notary according to Minister Regulation of Justice and Human Right Nomor 1 of 2016 about Amendment on Minister Regulation of Justice and Human Right Nomor 4 of 2014 about Procedures of Application Submission Attestation Legal Entity and Approval Amendment of Articles of Association and Establishing Notification of Amendment of Articles of Association and Amendment Data of Limited Company. This article law belongs to the type of legal research or empirical sociological descriptive, with a qualitative approach. The data used are primary data and secondary data. Data collection techniques using interviews and literature study. Data analysis technique used is qualitative analysis with interactive analysis model. Establishment of Limited Company according to Minister Regulation of Justice and Human Right was use the AHU Online System. The establishment of Limited Company through a AHU Online System can only be achieved by a notary. Of a stage done notary in AHU Online that is, enter users name and password, pay PNBP, fill documents establishment of Limited Company electronically, pay PNRI bills, upload certificate, fill statement accountability, and last printing a decree. Notaries had in common in the process of establishment Limited Company through a AHU Online System. Only in printing a decree, third notary not in accordance with regulations. Obstacles faced by Notaries as the internet network, AHU eror system, difficulties in communicate with AHU services, and  lack of public knowledge about terms and procedure for establishment Limied Company.Keywords: Limited Company, Notary, AHU Online System AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dan kendala pendirian Perseroan Terbatas oleh Notaris menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas. Artikel ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi kepustakaan. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah menggunakan analisis kualitatif dengan model analisis interaktif. Pendirian Perseroan Terbatas menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM adalah menggunakan Sistem AHU online. Pendirian PT melalui Sistem AHU online hanya dapat dilakukan oleh Notaris. Tahap yang dilakukan Notaris pada AHU online yaitu, memasukkan nama pengguna dan kata sandi, membayar PNBP, mengisi dokumen pendirian PT secara elektronik, membayar tagihan PNRI, pengunggahan akta PT, mengisi pernyataan pertanggungjawaban, dan terakhir pencetakan Surat Keputusan. Ketiga Notaris tersebut mempunyai kesamaan dalam proses pendirian PT melalui Sistem AHU online. Hanya dalam pencetakan Surat Keputusan, ketiga Notaris tidak sesuai peraturan. Kendala yang dihadapi oleh ketiga Notaris yaitu jaringan internet, sistem AHU mengalami eror, kesulitan untuk berkomunikasi dengan layanan AHU, dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang syarat dan prosedur pendirian PT.Kata Kunci : Perseroan Terbatas, Notaris, AHU online   
ANALISIS PERMASALAHAN PENCAIRAN KLAIM SURETY BOND AKIBAT PRINCIPAL YANG WANPRESTASI PADA PERJANJIAN PEMBORONGAN BANGUNAN SEBAGAI JAMINAN YANG DIKELUARKAN OLEH PERUSAHAAN ASURANSI (Studi di PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia Cabang Madura) Aminah, Siti; Suryono, Arief
Jurnal Privat Law Vol 5, No 2 (2017): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v5i2.19390

Abstract

AbstractThis article aims to determine the claims disbursement problems Surety Bond issued by PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia Branch Madura, Principal as a result of the default in the building chartering agreements as a form of guarantee in protecting the interests of the obligee or the Service User Works Building Works. This study is a descriptive empirical law with a qualitative approach, the type of data used is primary data obtained directly from the test site and the data obtained sekuder dai library materials. The data collection technique used is the library to study the document or material and interviews with interactive model as data analysis techniques. Based on the results of research problems arising from the melting of claims Surety bond is that the melting of the claim is conditional it is not in accordance with the arrangements disbursement claims contained in Presidential Decree No. 4 of 2015, and other problems as a result of melting of the claims, there is a problem regarding the recovery or the right to sue through subrogation whose setting is different from that contained in the insurance subrogation.Keyword: Surety Bond, Disbursement Claims, Legal issuesAbstrakArtikel  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  permasalahan  pencairan  klaim  Surety Bond yang dikeluarkan oleh  PT (Persero) Asuransi Kredit  Indonesia Cabang Madura sebagai akibat Principal  yang  wanprestasi  dalam  perjanjian pemborongan bangunan  sebagai bentuk penjaminan dalam melindungi kepentingan Obligee  atau  Pengguna  Jasa  dalam  Pekerjaan  Pemborongan  Bangunan.  Penelitian  ini  merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif, jenis data yang digunakan adalah data primer  yang  diperoleh  langsung  dari  lokasi  penelitian  dan  data  sekuder  yang diperoleh dai bahan kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah  studi  dokumen  atau  bahan  pustakan  dan  wawancara,  dengan  model analisis interaktif sebagai teknik analisis data. Berdasarkan hasil penelitian permasalahan yang timbul dari pencairan klaim Surety bond adalah bahwa pencairan klaim bersifat conditional hal ini tidak sesuai dengan pengaturan pencairan klaim yang terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, kemudian permasalahan lain sebagai akibat pencairan klaim, terjadi permasalahan mengenai recovery atau hak tuntut melalui subrogasi yang pengaturannya berbeda dengan subrogasi yang terdapat dalam asuransi.Kata Kunci: Surety Bond, Pencairan Klaim, Permasalahan Hukum
EFEKTIVITAS TANGGUNG RENTENG PADA PERUSAHAAN MODAL VENTURA UNTUK MENGATASI PERUSAHAAN PASANGAN USAHA WANPRESTASI (Studi di PT. Perusahaan Modal Ventura Kantor Cabang Tasikmadu) Widowati, Cempaka; Budhisulistyawati, Ambar
Jurnal Privat Law Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v6i1.19238

Abstract

AbstractThe aim of this artile is to investigating the effectiveness of the application of joint liability guaranty to settle capital loan problem due to partner company breach the contract. This legal writing using empirical law research is descriptive. The research approach using qualitative data and the type of its a primary data which is the main data derived from empirical research and the secondary data is obtained from the literature which is related to the problem or research materials. Based on the result of this research is that the application of joint liability guaranty is not effective to  settle capital loan problem due to partner company breach the contract. This can be seen from the first, the partner does not want to implement joint liability in accordance with the agreement, secondly, from the creditors also can not make the joint liability can be an instrument to settle capital loan problem due to partner company breach the contract, instead using the effort of rescuing out of joint liability, which are debt collection individually, rescheduling installment payments, deduction of responsibility money, and debt relief for debtors who have over tenor. In the implementation of the provision capital loan with the application of joint liability is not effective to complite partner company breach the contract.Key  words  :  Joint  Liability  Guaranty;  Breach  of  Contract;  Venture  Capital Contract.AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas jaminan tanggung renteng untuk mengatasi   perusahaan pasangan   usaha wanprestasi. Penulisan hukum ini merupakan jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deksriptif .Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan data kualitatif dan jenis data berupa data primer dimana data utama berasal dari hasil penelitian empiris yang dilakukan serta data  sekunder yang diperoleh dari bahan kepustakaan yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pertama, perusahaan pasangan usaha tidak mau melaksanakan tanggung renteng sesuai dengan kesepakatan, kedua, dari pihak kreditur tidak dapat mengupayakan supaya tanggung renteng dapat menjadi instrumen untuk mengatasi wanprestasi, justru menggunakan upaya penyelamatan diluar tanggung renteng, yaitu penagihan utang secara individu, rescheduling pembayaran angsuran, pemotongan uang tanggung jawab, dan pembebasan utang bagi debitur yang telah over tenor. Dalam pelaksanaanya, tanggung renteng tidak efektif untuk mengatasi perusahaan pasangan usaha wanprestasi. Kata  Kunci  :  Tanggung  renteng;  Wanprestasi;  Perjanjian  Pembiayaan  Modal Ventura.
AKIBAT HUKUM ANAK YANG BERBEDA AGAMA DENGAN ORANG TUA DITINJAU MENURUT HUKUM WARIS DI INDONESIA (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1582 K/Pdt/2012) Maharani, Dhea Swasti; Cahyaningsih, Diana Tantri
Jurnal Privat Law Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v6i1.19262

Abstract

AbstractThis article aims to analyze the consequences in life caused if children have different religion with parents or interreligion inheritance. This research uses prescriptive normative legal research. With the approach of legislation and approch of case. Using primary and secondary sources of law. Mechanical collection of legal materials through the study of literature. Analysis of legal materials using deductive syllogism. The result is that Supreme Court Rulling Number 1582 K/Pdt/2012 certify that the heirs who have different religion with the dead still can get inheritance wealth from the dead, although based on concept of Islamic Law, if the dead is Islam then the heirs who are not Islam are prohibited to receive the wealth that left by the dead. In the case of interreligious inheritance, all the opponents have to obey religion law the dead has and in this case the dead profess Islam. The heirs that have different religion can receive the wealth from the dead as the one who received wasiat wajibah.Keywords: Inheritance; Interreligion; Heredity LawAbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum jika anak berbeda agama dengan orang tua. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat perskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Menggunakan sumber hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan. Analisis hukum menggunakan silogisme deduksi. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1582K/Pdt/2012 menyatakan bahwa Ahli Waris yang berbeda agama dengan Pewaris tetap dapat mendapatkan Harta Warisan peninggalan Pewaris, padahal menurut Hukum Islam, jika Pewaris beragama Islam maka Ahli Waris yang tidak beragama Islam tidak mendapatkan Harta Warisan dari Pewaris tersebut. Dalam hal Kewarisan Beda Agama, pihak-pihak di dalamnya harus tunduk terhadap hukum agama yang dianut oleh Pewaris dan pada kasus ini Pewaris memeluk agama Islam. Anak yang berbeda agama dengan orang tua dapat memperoleh bagian hartanya dari Pewaris tetapi bukan sebagai Ahli Waris tetapi sebagai orang yang diberi wasiat wajibah.Kata kunci: Waris; Beda Agama; Hukum Waris
PROSES PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE DITINJAU DARI UU No. 30 TAHUN 1999 (Studi Putusan No. 86/PDT.G/2002/PN.JKT.PST) Maretta, Astri; Asrori S, Hudi
Jurnal Privat Law Vol 5, No 2 (2017): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v5i2.19380

Abstract

AbstractThis  article  aimed  to  describe  the  annulment  of  International Arbitration Award,  especially  between Pertamina and Karaha Bodas Company’s Case, also the legal consequences of the annulment. This study is a prespective normative and empirical law research. The approach is judicial and empirical judicial. The legal substance that is use in this research are the primary and secondary legal materials. The techniques to this research is by doing a research to PT. Pertamina (Persero) through searches of legislation and literature related to this research.. The approach is qualitative and case approach. The results are, first, the annulment of International Arbital Award on the case of Pertamina and Karaha Bodas is not following the applicable arbitration Law No. 30 of 1999. Second, the annulment is not granted by the Supreme Court so Pertamina require to implement the contents of international arbitration award.Keywords: Arbitration, Arbitration Award, Annulment of Arbitration.AbstrakArtikel ini mendeskripsikan mengenai kesesuaian pelaksanaan permohonan pembatalan putusan arbitrase internasional dalam kasus Pertamina dengan Karaha Bodas, serta akibat hukum dari pembatalan sebuah putusan arbitrase internasional. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris yang bersifat preskriptif. Pendekatan penelitian adalah pendekatan yuridis normatif. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penulisan hukum ini dengan melakukan penelitian di Kantor Pusat PT. Pertamina (Persero) serta melalui penelusuran peraturan perundang-undangan serta literatur yang berhubungan dengan artikel ini. Hasil dari penelitian ini, Pertama, proses pembatalan putusan arbitrase internasional dalam kasus  Pertamina  dengan  Karaha  Bodas  Company  belum  mengikuti  ketentuan  yang  berlaku  dalam Undang-Undang No. 30 Tahun1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Kedua, pembatalan putusan arbitrase yang ditolak adalah kembali pulihnya kekuatan eksekuatur dari putusan arbitrase internasional tersebut dan mengharuskan Pertamina untuk melaksanakan isi dari putusan arbitrase internasional tersebut.Kata Kunci: Arbitrase, Putusan Arbitrase, Pembatalan Putusan Arbitrase
EKSISTENSI KARTU KREDIT DENGAN ADANYA ELECTRONIC MONEY (E-MONEY) SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH ,, Pranoto; Salsabila, Sekar Salma
Jurnal Privat Law Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v6i1.19222

Abstract

AbstractThis paper discusses about the existence of credit cards after electronic money (e-money)  as  a  legitimate  payment  instrument. This  method  of  legal  writing  usingnormative  legal  research  methods. Regulation  of  Bank  Indonesia  Number16/8/PBI/2014  about  Amendment  to  Regulation of  Bank  Indonesia  Number11/12/PBI/2009 about Electronic Money raises non-cash payment instruments inaddition  to  credit  cards,  debit  cards  and  ATM  namely e-money  as  part  of  thelegitimate  payment  instrument  in  Indonesia.  This  causes  the  number  of  creditcards is less than the e-money circulation.Keywords : E-money; credits card; non-cash payment instrumen.AbstrakTulisan  ini  membahas  tentang  bagaimana eksistensi  kartu  kredit  setelah munculnya uang elektronik (e-money) sebagai alat pembayaran yang sah. Metode penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. PeraturanBank Indonesia Nomor 16/08/PBI/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia  Nomor  11/12/PBI/2009  tentang  Uang  Elektronik  (Electronic  Money)memunculkan alat pembayaran non tunai selain kartu kredit, kartu debit dan ATM yaitu e-money sebagai bagian dari alat pembayaran yang sah di Indonesia. Hal ini menyebabkan  jumlah kartu  kredit  yang  beredar  menjadi  lebih  sedikit dibandingkan dengan peredaran e-money.Kata Kunci : E-money; kartu kredit; alat pembayaran non tunai
PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH DALAM TRANSAKSI MELALUI INTERNET BANKING (Studi di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.) Devanto, Satrio Pradana; Kholil, Munawar
Jurnal Privat Law Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v6i1.19252

Abstract

AbstractThis article aims to determine the implementation of legal protection of internet banking customer users in Bank Jatim, and the accountability of banks in transactions conducted using internet banking in Bank Jatim. This Articles is a descriptive  empirical legal research. Implementation of customer protection Internet Banking user service in Bank Jatim is done by security protection of internet banking technology, customer complaint and consumer education. Protection of internet banking technology security in Bank Jatim is done with the principle of confidentiality principle, integrity principle and principle of availability. In accountability to customers, Bank Jatim specifically regulates how Bank Jatim provides its responsibility to customers or third parties in terms and conditions of internet banking services. However, Bank Jatim still has to fulfill the principle of always responsible which regulated in Consumer Protection Act.Keyword: Legal protection; internet banking; customerAbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum nasabah pengguna layanan internet banking di Bank Jatim, dan pengaturan pertanggungjawaban bank dalam  transaksi yang dilakukan menggunakan internet banking di Bank Jatim. Artikel ini termasuk jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskripstif. Pelaksanaan perlindungan nasabah pengguna layanan internet Banking di Bank Jatim dilakukan dengan bentuk perlindungan keamanan teknologi internet banking, pengaduan nasabah dan pendidikan konsumen. Perlindungan keamanan teknologi internet banking di Bank Jatim dilakukan dengan pendekatan prinsip kerahasiaan, prinsip integritas dan prinsip ketersediaan. Dalam pertanggungjawaban kepada nasabah, Bank Jatim mengatur secara spesifik bagaimana Bank Jatim memberikan tanggungjawabnya kepada nasabah atau pihak ketiga dalam syarat dan ketentuan layanan internet banking. Namun, Bank Jatim tetap harus memenuhi prinsip selalu bertanggung jawab yang diatur dalam UU Perlindungan Konsumen.Kata kunci: Perlindungan Hukum; Internet Banking; Nasabah.
ANALISIS PEMBENTUKAN ASEAN CROSS BORDER INSOLVENCY REGULATION SEBAGAI SOLUSI PERMASALAHAN KEPAILITAN LINTAS BATAS DI ASEAN Damardjati, Respati; Latifah, Emmy; Sudarwanto, Al. Sentot
Jurnal Privat Law Vol 5, No 1 (2017): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v5i1.19368

Abstract

AbstractThis paper purposes to analize the idea for establishing ASEAN cross border insolvency regulation as a solution of cross-border insolvency problem in ASEAN. It is a legal research viewed from descriptive analytic. The result of this paper indicates that the absence of uniformity or harmonization of insolvency law in ASEAN region will inflict some problems which are relating to the procedure of recognition and enforcement of a foreign insolvency. The regulation as a solution of cross-border insolvency in the ASEAN region is expected to become a facilitator for resolving problems and reducing uncertainty in cross-border insolvency cases. ASEAN Cross Border Insolvency Regulations in the form of a model law is the right solution to solve the problems of cross-border insolvency in the ASEAN region.Keyword (s)  :       ASEAN, ASEAN Cross Border Insolvency Regulation, Cross Border InsolvencyAbstrakArtikel hukum ini bertujuan untuk menganalisis gagasan pembentukan ASEAN cross border insolvency regulation sebagai solusi permasalahan kepailitan lintas batas di ASEAN. Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak adanya keseragaman atau harmonisasi hukum kepailitan di kawasan ASEAN menimbulkan permasalahan yang berkaitan dengan prosedur pengakuan dan pelaksanaan putusan kepailitan asing. Kehadiran sebuah pengaturan hukum sebagai solusi dari permasalahan kepailitan lintas batas di kawasan ASEAN sangat diharapkan untuk dapat menjadi fasilitator dalam menyelesaikan permasalahan dan dapat mengurangi ketidakpastian dalam perkara kepailitan lintas batas. ASEAN Cross Border Insolvency Regulation berupa model law merupakan solusi yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan kepailitan lintas batas di kawasan ASEAN.Kata Kunci  : ASEAN Cross Border Insolvency Regulation, Kepailitan Lintas Batas

Page 2 of 30 | Total Record : 291

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2017 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 11, No 1 (2023): JANUARI-JUNI Vol 10, No 3 (2022): SEPTEMBER-DESEMBER Vol 10, No 2 (2022): JULI - DESEMBER Vol 10, No 1 (2022): JANUARI-JUNI Vol 9, No 2 (2021): JULI-DESEMBER Vol 9, No 1 (2021): Januari-Juni Vol 8, No 2 (2020): JULI-DESEMBER Vol 8, No 1 (2020): JANUARI - JUNI Vol 7, No 2 (2019): JULI - DESEMBER Vol 7, No 1 (2019): JANUARI-JUNI Vol 6, No 2 (2018): JULI-DESEMBER Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-JUNI Vol 5, No 2 (2017): JULI-DESEMBER Vol 5, No 1 (2017): JANUARI-JUNI More Issue