Garuda - Garba Rujukan Digital

TANGGUNGJAWAB NOTARIS ATAS SURAT KETERANGAN WARIS YANG TIDAK SAH DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 & KODE ETIK NOTARIS (Studi Putusan Nomor 85/Pdt.G/2013/PN.Klt) Aprilianingrum, Annisa; ,, Djuwityastuti
Jurnal Privat Law Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v6i1.19242

AbstractThis article aims to determine the responsibilities of the notary in the description of unauthorized inheritance. This responsibility is reserved to the notary who issues the certificate of inheritance in order not to include all the heirs so that the letter is declared invalid. This legal search involves a kind of normative legal research that is prescriptive, with a case approach. Legal material sources are primary and secondary legal materials. Techniques of data collection with a literature review and analysis of the use case is to use the judgment. On the basis of this research it is found that the case that the author thoroughly in decision No. 85 / Pdt.G / 2013 / PN.Klt is a violation of the notary when issuing an unauthorized inheritance certificate, because it is not all Heirs of the testator and in the judgment according to the author of the penalty for payment of a fine not in accordance with the provisions of Law No. 30 Year 2004 in respect of the notary juncto Law No. 2 year 2014. The case examined in this work is a violation against Article 16 (1) letter a, so that the sanctions should be based on Article 85 of Law No. 30 Year 2004 in conjunction with Law No. 2 Year 2014.Keywords: responsibility; notary; inheritance certificate.AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui tanggungjawab Notaris atas keterangan waris yang tidak sah. Tanggungjawab ini dikhususkan untuk Notaris yang mengeluarkan Surat Keterangan Waris tidak memasukkan seluruh ahli warisnya, sehingga surat tersebut dinyatakan tidak sah. Penelitian hukum ini termasuk jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif, dengan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan datanya dengan studi kepustakaan dan analisis kasus yang digunakan adalah dengan menggunakan putusan. Berdasarkan penelitian ini, diperoleh hasil bahwa kasus yang penulis teliti di dalam Putusan Nomor 85/Pdt.G/2013/PN.Klt ini terjadi pelanggaran yaitu Notaris dalam mengeluarkan surat keterangan waris yang tidak sah karena tidak memasukkan seluruh ahli waris dari pewaris dan dalam putusan tersebut menurut penulis hukuman untuk membayar sejumlah denda tidak sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Kasus yang diteliti dalam skripsi ini merupakan pelanggaran terhadap Pasal Pasal 16 ayat (1) huruf a, sehingga seharusnya sanksi yang digunakan adalah berdasarkan pada Pasal 85 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.Kata kunci : tanggungjawab; notaris; surat keterangan waris.

TANGGUNG JAWAB KEPERDATAAN DALAM PENYELENGGARAAN PENGANGKUTAN UDARA ATAS KETERLAMBATAN JADWAL PENERBANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN Nuraini, Shinta; ,, Tuhana
Jurnal Privat Law Vol 5, No 1 (2017): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v5i1.19360

AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab perdata atas keterlambatan penerbangan yang merugikan pihak penumpang serta ganti rugi yang diberikan pihak pengangkut terhadap penumpang bila terjadi keterlambatan akibat adanya wanprestasi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Undang-Undang. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer ini adalah perUndang-Undangan dan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa pengangkut bertanggung jawab atas keterlambatan penerbangan yang menyebabkan kerugian kepada penumpang apabila keterlambatan tersebut dikarenakan kerusakan pada pesawat, maka pihak pengangkut diwajibkan untuk memberikan ganti rugi kepada penumpang. Kecuali maskapai penerbangan dapat membuktikan bahwa keterlambatan tersebut dikarenakan faktor cuaca dan teknis operasional maka pengangkut tidak diwajibkan memberikan ganti rugi kepada penumpang sesuai dengan Pasal 146 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Kompensasi pemberian ganti rugi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 dengan pemberian ganti rugi sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setelah mengalami keterlambatan selama 4 jam.Kata Kunci : Tanggung Jawab, Keterlambatan, Penumpang

AKIBAT HUKUM PENETAPAN DISPENSASI PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pacitan) Mulyadi, Wisono; Nugraheni, Anjar Sri Ciptorukmi
Jurnal Privat Law Vol 5, No 2 (2017): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v5i2.19394

AbstractThis article described and studied the following problems: firstly what is the Judge of Pacitan Religion Court’s rationale in granting or refusing the application for marriage dispensation?. Secondly, what is the legal consequence of the grant or the refusal of the application for marriage dispensation?. This study was an empirical or sociological research that was descriptive in nature. The types of data used were primary and secondary ones including primary, secondary and tertiary law materials. Techniques of collecting data used were field study and library study; and the technique of analyzing data used was the qualitative one with interactive model of analysis. The result of research showed that the Pacitan Religion Court’s rationale in granting or refusing an application for marriage dispensation was based on the evidences filed by the applicant. When the evidence filed was adequate and completed according to the Court and there was no kinship or sibling relationship and no prohibition to conduct marriage, the Chamber of Judge would have no reason to refuse the application. However, when the application was filed by non-authorized one, the evidence was inadequate, and there was a prohibition to conduct marriage, the application would be refused by the Chamber of Judge in Pacitan Religion Court. When the application for marriagedispensation was granted, the Pacitan Religion Court would release a stipulation mentioning that the marriage could be held. And then the applicant would bring the stipulation to the local Religion Affairs Office (KUA). Based on such the stipulation, KUA could hold the marriage of applicants. Meanwhile, when the application for marriage dispensation was refused, there would be no reason to get married until the marriage age was fulfilled by the applicants.Keywords: Marriage dispensation, Pacitan Religion Court, Marriage Law, Stipulation of the JudgeAbstrakArtikel ini mendiskripsikan dan mengkaji permasalahan, pertama bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pacitan dalam mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi perkawinan. Kedua, apa akibat hukum yang timbul atas dikabulkan atau ditolaknya permohonan dispensasi perkawinan. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau sosiologis bersifat deskriptif. Jenis data primer dan sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan dan studi kepustakaan, selanjutnya teknis analisis yang digunakan adalah metode kualitatif dengan model analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pacitan dalam mengabulkan atau menolak suatu permohonan dispensasi perkawinan didasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon. Apabila bukti yang diajukan sudah cukup dan lengkap menurut Pengadilan, serta tidak ada hubungan kekeluargaan maupun sesusuan, serta tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, maka Majelis Hakim tidak ada alasan untuk menolak permohonan. Akan tetapi, ketika permohonan diajukan bukan oleh orang yang berwenang, tidak terdapat bukti yang cukup, serta adanya larangan untuk melangsungkan perkawinan, maka permohonan akan ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pacitan. Apabila permohonan dispensasi perkawinan dikabulkan, maka Pengadilan Agama Pacitan akan mengeluarkan sebuah penetapan yang berisi bahwa perkawinan dapat dilaksanakan. Kemudian Penetapan tersebut dibawa oleh pemohon ke Kantor Urusan Agama setempat. Berdasarkan penetapan tersebut, KUA dapat melaksanakan perkawinan pemohon. Sedangkan apabila permohonan dispensasi perkawinan ditolak maka tidak ada alas hak untuk menikah, hingga usia perkawinan terpenuhi oleh pemohon.Kata Kunci: Dispensasi Perkawinan, Pengadilan Agama Pacitan, Hukum Perkawinan, Penetapan Hakim

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEPENTINGAN BANK SEBAGAI PERUSAHAAN TARGET AKUISISI Purnamasari, Indrianita Melissa; ,, Pujiyono
Jurnal Privat Law Vol 5, No 1 (2017): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v5i1.19338

AbstractThis article aims to know what legal protection for banks as the target company in the acquisition, as mandated by article 5 of Government Regulation No.28 of 1999 on Merger, Consolidation and Acquisition bank. This research uses the legislation and conceptual approach. Source material law use either be primary and secondary legal materials. Mechanical collection of legal materials were used that the study of literature. The analysis technique use is the syllogism and interpretation using deductive thinking patterns. Based on the result of this research, that there is some protection to the bank`s target of both preventive and repressive set out in the legislation. Legal protection stipulated in the legislation itself is nothing explicitly regulated there is also a set implicitly that acquisition must obtain permission from the head of the Otoritas Jasa Keuangan (OJK) in advance, then the criteria that should be met by the new controlling shareholder in order to acquire bank will be tested and assessed by the OJK, and the arrangements regarding the requirement to hold sufficient capital to shareholders of the controlling shareholder in the bank.Keywords: Legal Protection, Bank Acquisition, Target CompanyAbstrakArtikel hukum ini bertujuan untuk megetahui perlindungan hukum seperti apa bagi bank sebagai perusahaan target dalam akuisisi, sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Akuisisi dan Konsolidasi Bank. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif atau dokterinal, dan bersifat preskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan berup bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu studi kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan adalah silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola berfikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ini dihasilkan simpulan bahwa ada beberapa perlindungan kepada bank target baik itu prefentif dan juga represif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri ada yang diatur secara eksplisit ada juga yang diatur secara implisit yakni akuisisi yang wajib memperoleh izin dari pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terlebih dahulu, kemudian adanya kriteria yang perlu dipenuhi oleh pemegang saham pengendali baru untuk dapat mengakuisisi bank yang nantinya akan di uji dan dinilai oleh OJK, dan pengaturan mengenai kewajiban memiliki modal yang cukup untuk pemegang saham menjadi pemegang saham pengendali pada bank.Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Akuisisi Bank, Perusahaan Target

KEWENANGAN PENGADILAN DALAM PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL DI INDONESIA Permatasari, Yuanita; ,, Pranoto
Jurnal Privat Law Vol 5, No 2 (2017): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v5i2.19384

AbstractThis article aims to find out the recognition and enforcement of international arbitration award in Indonesia, as well as the authority of the courts in annulment the international arbitration award in Indonesia. This research is a normative and prescriptive legal research. The type and source of materials used is the source of secondary legal material. The legal substances used in this study are of two kinds, namely primary legal materials and secondary legal materials. The method of collecting legal materials in this study is obtained through assessment of existing libraries, books, law journals, and court awards. Based on the result of the discussion, it can be concluded: Firstly, the international arbitration award can be recognized and enforced if the award is registered and obtain an execution from the Central Jakarta District Court. International arbitration rulings can only be recognized and enforced if they full fil the conditions in Article 66 of Arbitration and Alternative Dispute Resolution law. Second, the international arbitration award is final and binding. However, in reality many international arbitration awards are requested for annulment to the Court in Indonesia.Keywords: international arbitration award, annulment of international arbitration award, enforcement of international arbitration awardAbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia, serta kewenangan pengadilan dalam membatalkan putusan arbitrase internasional di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola berpikir deduktif. Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan: Pertama, agar putusan arbitrase internasional dapat diakui dan dilaksanakan, maka putusan tersebut harus terlebih dahulu didaftarkan dan memperoleh exequatur dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Putusan arbitrase internasional hanya dapat diakui dan dilaksanakan apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Kedua, putusan arbitrase internasional bersifat final and binding. Sehingga, putusan arbitrase internasional tidak dapat diajukan upaya pembatalan putusan arbitrase. Namun, dalam realitanya banyak putusan arbitrase internasional yang dimintakan pembatalannya kepada Pengadilan di Indonesia.Kata Kunci: putusan arbitrase internasional, pembatalan putusan arbitrase internasional, pelaksanaan putusan arbitrase internasional

EFEKTIFITAS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI OLEH PEMERINTAH DAERAH (Studi di Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Karanganyar) Lestari, Fitrianingsih Dwi; Kholil, Munawar
Jurnal Privat Law Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v6i1.19226

AbstractThis article aims to find out the factors restricting the construction and supervision of cooperatives and the fix by Disdagnakerkop & SME Karanganyar Regency. The approach used is the juridical nature of the empirical approach is descriptive. Legal material comprises secondary, primary legal materials, and tertiary. Engineering data collection with interviews and study puataka. Qualitative data analysis techniques. Construction and monitoring of cooperation undertaken by the SME & Disdagnakerkop Karanganyar Regency is still not effective, the main factors that inhibit is not sysop disiplinnya cooperative in presenting a report every year to the cooperative of RAT Disdagnakerkop & SME Karanganyar Regency, some members of the Executive Board of the cooperative which utilizes the interests of private or cooperative groups, the lack of intensity of construction by Disdagnakerkop & SME Karanganyar Regency to cooperatives. Ways of overcoming obstacles is the strict law enforcement to the attitude of stakeholders that are not appropriate, guidance and oversight of cooperatives more at efektififkan.Keywords: Coaching, supervision, cooperative, Local Governments.Abstrak Artikel ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat pembinaan dan pengawasan koperasi dan cara mengatasinya oleh Disdagnakerkop & UKM Kabupaten Karanganyar. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris bersifat deskriptif. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi puataka. Teknik analisis data secara kualitatif. Pembinaan dan Pengawasan koperasi yang dilakukan oleh Disdagnakerkop & UKM Kabupaten Karanganyar masih belum efektif, faktor yang menghambat utamanya adalah tidak disiplinnya pengurus koperasi dalam menyampaikan laporan RAT koperasi setiap tahun kepada Disdagnakerkop & UKM Kabupaten Karanganyar, beberapa oknum pengurus koperasi yang memanfaatkan koperasi demi kepentingan pribadi atau kelompok, kurangnya intensitas pembinaan oleh Disdagnakerkop & UKM Kabupaten Karanganyar kepada koperasi-koperasi. Cara mengatasi hambatan ialah penegakan hukum yang tegas kepada sikap para pemangku kepentingan yang tidak sesuai, pembinaan dan pengawasan koperasi lebih di efektififkan.Kata kunci: Pembinaan, Pengawasan, Koperasi, Pemerintah Daerah

PELAKSANAAN PENYELESAIAN KLAIM ASURANSI UNIT LINK BANCASSURANCE DI PT. ASTRA AVIVA LIFE Dinda Bertha Ivana; Arief Suryono
Jurnal Privat Law Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v6i1.19256

AbstractThis article is aimed to acknowledge the implementation of unit link insurance claim handling that marketed through bancassurance in PT. Astra Aviva Life and the obstacles in the implementation of unit link bancassurance insuranace claim handling along with solutions to overcome them. This research is categorized as a descriptive empirical law with a qualitative approach. The data was collected through the interview on the individual business claim division and learning and development division in PT. Astra Aviva Life and a document or literature review. Based on the research and discussion, is as unit link insurance products in general, the insured, policyholders, or beneficiaries can claim for life protection benefits, and for unit link insurance products in PT. Astra Aviva Life it consists of claims for death risk, terminal illness risk, total and permanent disability and also health risks in additional insurance. In practice, filing such claims may not always work properly. Claims that were submitted by the insured, the policyholder, or the beneficiary might be declared closed or even denied as a result of any constraints arising from the insured, the policyholder, the beneficiary, or even the insurer itself.Keywords: Insurance; Claim; Unit Link; and Bancassurance.AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penyelesaian klaim asuransi unit link yang dipasarkan melalui bancassurance di PT. Astra Aviva Life dan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penyelesaian klaim asuransi unit link bancassurance beserta dengan solusi untuk mengatasinya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersisfat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara pada Bagian Klaim Individu dan Bagian Pembelajaran dan Pengembangan PT. Astra Aviva Life dan studi dokumen atau bahan pustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan adalah sebagaimana produk asuransi unit link pada umumnya, tertanggung, pemegang polis, atau penerima manfaat dapat mengajukan klaim atas manfaat proteksi jiwa, dimana untuk produk asuransi unit link di PT. Astra Aviva Life terdiri dari klaim atas risiko meninggal dunia, risiko terminal illness, risiko cacat total dan tetap maupun risiko atas kesehatan lain dalam asuransi tambahan. Pada prakteknya, pengajuan klaim tersebut tidak selalu dapat berjalan lancar. Klaim yang diajukan oleh tertanggung, pemegang polis, atau penerima manfaat dapat dinyatakan ditutup atau bahkan ditolak akibat adanya hambatan yang timbul dari pihak tertanggung, pemegang polis, penerima manfaat, atau bahkan penanggung itu sendiri.Kata kunci: Asuransi; Klaim; Unit Link; dan Bancassurance.

ANALISIS YURIDIS SITA UMUM ASET BADAN USAHA MILIK NEGARA TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA Rizal Widiya Priangga; Yudho Taruno Muryanto
Jurnal Privat Law Vol 5, No 1 (2017): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v5i1.19372

AbstrakPenelitian ini bertujuan mengkaji penerapan sita umum aset BUMN terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sumber data penelitian adalah data sekunder meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan bahan hukum dengan studi pustaka dan metode analisa menggunakan deduktif. Hasil penelitian bahwa status dan kedudukan hukum aset Badan Usaha Milik Negara masuk dalam domain keuangan negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Meskipun aset Badan Usaha Milik Negara masuk pada domain negara, dapat diterapkan sita umum terhadap aset Badan Usaha Milik Negara. Hal ini karena Badan Usaha Milik Negara pengelolaanya tunduk pada hukum privat termasuk dalam hal kepailitan. Aset Badan Usaha Milik Negara sebagai badan hukum ini dapat dilakukan penyitaan. Namun, apabila terdapat barang milik negara yang masih dikuasai pengelolaanya dititipkan pada Badan Usaha Milik Negara maka, terhadap Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara berlaku sehingga barang milik negara tersebut tidak dapat dilakukan penyitaan.Kata Kunci: Sita Umum, Badan Usaha Milik Negara, Hukum Kepailitan

EFEKTIVITAS PASAL 16 AYAT (1) HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS MENGENAI KEWAJIBAN PELEKATAN SIDIK JARI PENGHADAP PADA MINUTA AKTA Guritno Tri Kuncoro; Diana Tantri Cahyaningsih; Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni
Jurnal Privat Law Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v6i1.19244

Abstract This Article examines the effectiveness in the implementation of Article 16 paragraph (1) letter c of Law Number 2 Year 2014 on Amendment to Law Number 30 Year 2004 regarding Notary Position on Fingerprint Adjustment to Minuta Deed. The problems that occur in connection with the implementation of such articles in the practice of notarial and legal consequences if the Agent does not put fingerprints on the Minuta Deed. This research is a descriptive sociological or empirical legal research using qualitative approach. Primary data sources in this study were Notary and his staff at the Office of Notary Surakarta Soenarto, S.H. and in the Office of Notary Boyolali Diyah Setiyowati Secondary data obtained by researchers through literature study and document studies. Data collection techniques are documentation, observation, and interview. The method of analysis of legal materials used is descriptive qualitative.Based on the result of the research and discussion, the conclusion about the fingerprint attachment to the Minuta Deed is explained by Article 4 paragraph (1) letter c of Law Number 2 Year 2014 regarding the Amendment of Law Number 30 Year 2004 regarding Notary Position held As the basis of the rules to be adhered to in the fingerprint adherence Against the Minuta Deed which serves to prove that the Attendance is actually facing the Notary. If the Attachment fingerprint Against not executed by a Notary will have legal effect, is sanction for the Notary concerned. Based on the results of research from resource-informant researcher explained that in the areas of the speakers concerned have not encountered irregularities against fingerprint sticking obligations Against the Minuta Deed. Keywords: Fingerprint, Minuta Deed, Position Notary Abstrak Artikel ini mengkaji mengenai efektivitas dalam pelaksanaan Pasal 16 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengenai pelekatan sidik jari Penghadap pada Minuta Akta. Adapun permasalahan yang terjadi kaitannya dengan implementasi pasal tersebut di praktek kenotariatan dan akibat hukum apabila Penghadap tidak membubuhkan sidik jari pada Minuta Akta.Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis atau empiris yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Notaris dan stafnya di Kantor Notaris Kota Surakarta Soenarto, S.H. dan di Kantor Notaris Kabupaten Boyolali Diyah Setiyowati. data sekunder diperoleh peneliti melalui studi pustaka dan studi dokumen. Teknik pengumpulan data yaitu dokumentasi, pengamatan, dan wawancara. Metode analisis bahan hukum yang dipergunakan adalah deskriptif kualitatif.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan mengenai pelekatan sidik jari Penghadap pada Minuta Akta yang oleh narasumber peneliti dijelaskan bahwa Pasal 16 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dilaksanakan sebagai dasar peraturan yang harus ditaati dalam pelekatan sidik jari Penghadap pada Minuta Akta yang berfungsi untuk membuktikan bahwa Penghadap benar-benar secara nyata menghadap ke Notaris. Apabila pelekatan sidik jari Penghadap tidak dilaksanakan oleh Notaris akan menimbulkan akibat hukum, yakni sanksi bagi Notaris yang bersangkutan. Berdasarkan hasil penelitian dari narasumber-narasumber peneliti dijelaskan bahwa di daerah narasumber-narasumber yang berangkutan belum ditemui penyimpangan terhadap kewajiban pelekatan sidik jari Penghadap pada Minuta Akta.Kata kunci: Sidik Jari, Minuta Akta, Jabatan Notaris

KAJIAN YURIDIS PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA KONTRAK ANTARA PEMAIN SEPAK BOLA PROFESIONAL DENGAN KLUB PERSIBA BANTUL Erwan Priambada; Moch. Najib Imanullah
Jurnal Privat Law Vol 5, No 1 (2017): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v5i1.19362

AbstractThis legal writing analysis, describe, and examine the forms of legal protection of professional soccer players in case of tort in the form of delinquent payment by the person who manages a football club Persiba Bantul and finishing the tort be in arrears Football Club players salary Persiba Bantul that "win-win solution". The writing of this law is empirical legal research is descriptive. Writing this using this type of qualitative approaches. The type of the data being used is the primary data and secondary data. In this study, data gathering techniques that the author used to collect primary data: interviews and document analysis techniques, the study used is the analysis of qualitative data. The results showed that the employment contract agreement between the players with the Persiba Bantul still has a problem especially in payment of salaries. Therefore the form of legal protection for the player through litigation, arbitration and litigation or any third party. While the tort settlement for players who have experienced delays in the payment of salaries is done by way of negotiations.Keywords : Contract agreement, soccer player, tortAbstrakPenulisan hukum ini membahas, mendeskripsikan, dan mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap pemain sepak bola professional apabila terjadi wanprestasi dalam bentuk pembayaran yang tertunggak oleh pihak pengelola klub sepak bola Persiba Bantul dan penyelesaian wanprestasi tertunggaknya gaji pemain sepak bola klub Persiba Bantul yang saling menguntungkan. Penulisan hukum ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Penulisan ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer serta data sekunder. Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan penulis untuk mengumpulkan data primer yaitu : wawancara dan studi dokumen, teknik analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian kontrak kerja antara pemain dengan klub Persiba Bantul masih memiliki masalah terutama dalam pembayaran gaji. Maka dari itu bentuk perlindungan hukum bagi pemain yaitu melalui litigasi, non litigasi atau arbitrase dan pihak ketiga. Sementara penyelesaian wanprestasi bagi pemain yang mengalami penundaan pembayaran gaji dilakukan dengan cara negosiasi.Kata Kunci : Perjanjian Kontrak Kerja, Pemain Sepak Bola, Wanprestasi.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota surakarta,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota surakarta, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota surakarta,

Jawa tengah

INDONESIA