Garuda - Garba Rujukan Digital

ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM PERSEKONGKOLAN TENDER MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT Riski Dysas Prabawani; Munawar Kholil
Jurnal Privat Law Vol 5, No 2 (2017): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v5i2.19396

AbstractThis article aims to determine the application of sanctions in the Commission’s Decision on Case No. 11 / KPPU-L / 2015. This article is a kind of normative law which are prescriptive and applied. The approach which is used is the approach of legislation (statute approach) and the approach of the case (case approach). The sources of legal materials consisting of primary legal materials, secondary, and tertiary collecting these techniques to the study of literature. This article used deductive analysis technique. The imposition of sanctions in the Commission’s Decision No. 11 / KPPU-L / 2015 granted to businesses still less in accordance with the provisions of Article 22 of Law No. 5 of 1999.Keywords: Conspiracy, Business CompetitionAbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sanksi pada Putusan KPPU Perkara Nomor 11/KPPU-L/2015. Artikel ini merupakan penelitian hukum nonnatif yang bersifat preskiptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Undang-undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan teknik pengumpulannya dengan studi kepustakaan. Artikel ini nienggunakan teknik analisis secara deduktif. Penerapan sanksi di dalam Putusan KPPU Nomor 11/KPPU-L/2015 yang diberikan kepada pelaku usaha masih kurang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.Kata kunci: Persekongkonlan Tender, Persaingan Usaha

PENERAPAN ASAS JAMINAN FIDUSIA DAN PERJANJIAN PADA PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA DALAM PEMBIAYAAN KONSUMEN (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 102/PDT/2015/PT.BDG) Eva Andari Ramadhina; Ambar Budhisulistyawati
Jurnal Privat Law Vol 5, No 1 (2017): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v5i1.19340

AbstractThis article aims to determine whether there is the application of the principles of fiduciary and principles of the treaty in the registration of fiduciary by financial institutions as well as to determine the suitability and incompatibility rules fiduciary in the decision under review, Bandung High Court No. 102/PDT /2015/PT.BDG. This article is a prescriptive normative legal research, with law and case approach. Results of research and study shows that there is no application of fiduciary principles on the implementation of consumer financing agreement, but already apply the principles of the agreement. Consumer agreement that is not accompanied by any additional agreements resulted in the imposition of bail using general collateral, so it does not apply to him the rights of collateral material. Consequently, for the third party is not respected the rights of creditors holders fiduciary. When there is a transition object fiduciary, creditors holder can’t be protected by the principle of droit de suite. In other words, the holder of fiduciary creditors as unsecured creditors domiciled not preferred creditor. At the Bandung High Court Decision No. 102/PDT/2015/PT.BDG, there are no registration requirements fiduciary implementation, so that the rights of debtors and creditors are not protected.Keywords: Customer Agreement, Registration Fiduciary, Fiduciary Principles, Principles AgreementAbstrak Artikel ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya penerapan asas-asas jaminan fidusia dan asas-asas perjanjian dalam pendaftaran jaminan fidusia oleh lembaga pembiayaan serta untuk mengetahui kesesuaian dan ketidaksesuaian peraturan jaminan fidusia pada putusan yang dikaji, yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 102/PDT/2015/PT.BDG. Artikel ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum normative yang bersifat preskriptif, dengan pendekatan undang-undang dan kasus. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pada pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen tidak terdapat penerapan asas-asas jaminan fidusia, namun sudah menerapkan asas-asas dari perjanjian. Perjanjian konsumen yang tidak disertai dengan adanya perjanjian tambahan mengakibatkan pembebanan jaminannya menggunakan jaminan umum, sehingga tidak berlaku padanya hak-hak dari jaminan kebendaan. Konsekuensinya, bagi pihak ketiga adalah tidak dihormatinya hak jaminan fidusia dari kreditur pemegang jaminan fidusia. Ketika terjadi peralihan benda jaminan fidusia, kreditur pemegang jaminan fidusia tidak dapat dilindungi berdasarkan asas droit de suite. Dengan kata lain, kreditur pemegang jaminan fidusia berkedudukan sebagai kreditur konkuren bukan kreditur preferen. Pada Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 102/PDT/2015/PT.BDG, tidak terdapat penerapan ketentuan pendaftaran jaminan fidusia, sehingga hak-hak debitur maupun kreditur tidak dilindungi.Kata Kunci : Perjanjian Konsumen, Pendaftaran Fidusia, Asas-asas Jaminan Fidusia, Asas-asas Perjanjian

KEBERADAAN ARBITRASE ONLINE SEBAGAI CARA PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS DI INDONESIA ( STUDI DI BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA JAKARTA) Sarah Meilita Indrani; Hernawan Hadi
Jurnal Privat Law Vol 5, No 2 (2017): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v5i2.19386

AbstractThis article aims to determine online arbitration conformity with the legal system in Indonesia and to determine about the application of online arbitration in Indonesia as one of the alternative dispute resolution business. In this article also contains the online arbitration procedure and also contains about weaknesses and advantages online arbitration as a means of dispute resolution business.This article is an empiric legal research. The location of the research at the BANI Arbitration Center, Jakarta. The specification of this article is the descriptive reserach, which is a research meant to give descriptions concerning research results accompanied by the analysis of the prevailing law. The article approach in this study is the approach of legislation and qualitative approach. This type of article data used include primary and secondary data. Source of research data collection techniques used is field study and literature study. Data analysis technique used in this research is qualitative data analysis technique.The result showed that online arbitration does not conflct with the Act No. 30 of 1999 about Arbitration and Alternative Dispute Resolution. While about the application of online arbitration actually have not been applied in Indonesia, it’s just that the online arbitration procedure is the same thing with the conventional arbitration procedure, the difference in online arbitration conduct online using internet network.Keywords: Online Arbitration, Act No. 30 of 1999 about Arbitration and Alternative Dispute Resolution, BANI Arbitration CenterAbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian arbitrase online dengan sistem hukum di Indonesia dan untuk mengetahui penerapan arbitrase online di Indonesia sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa bisnis. Dalam artikel ini juga berisikan mengenai prosedur daripada arbitrase online serta kelebihan dan kelemahan arbitrase online sebagai cara penyelesaian sengketa bisnis. Artikel ini merupakan penelitian hukum empiris. Lokasi penelitian yaitu di Badan Arbitrase Nasional Indonesia, Jakarta. Spesifikasi artikel ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang hasil penelitian disertai analisa mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan artikel dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kualitatif. Jenis data artikel yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan sumber data penelitian yang digunakan yaitu studi lapangan dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa arbitrase online tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Sedangkan untuk penerapan dari arbitrase online itu sendiri sebenarnya belum diterapkan di Indonesia, hanya saja prosedur untuk melakukan arbitrase online sama hal nya dengan prosedur arbitrase konvensional, perbedaannya pada arbitrase online dilakukan secara online dengan menggunakan jaringan internet.Kata kunci: Arbitrase Online, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Badan Arbitrase Nasional Indonesia

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PENGANGKUTAN JAVA MOTOR TRANSPORT SEMARANG TERHADAP PEMILIK BARANG APABILA TERJADI KETERLAMBATAN DAN KERUSAKAN BARANG ANGKUTAN Hanna Nurhayati Candra Dewi; Ambar Budhisulistyawati
Jurnal Privat Law Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v6i1.19228

AbstractThe purpose of this article is to examine the form of the responsibility of the company's Freight Transport Motor Semarang Java against the owner of the goods in the event of delay or damage to goods transport. The method of approach in writing this is sociological, juridical specifications of this research is a descriptive qualitative research. Data source using primary data and secondary data. Engineering data collection using the study interviews and a library/study documents. Data analysis techniques using descriptive qualitative approach. Based on the results of research that has been done, the conclusion that the responsibility of the company's Java Motor Transport in case of damage the delay in Semarang on goods is going to replace the damage goods he based on the results of the deliberations, the item is replaced and shipped back to the recipient with the transport expenses borne by the company Java Motor Transport.Key Words: Responsibility Of The Carrier; Damage; Delays. AbstrakTujuan artikel ini adalah untuk mengkaji bentuk tanggung jawab Perusahaan Pengangkutan Java Motor Transport Semarang terhadap pemilik barang apabila terjadi keterlambatan ataupun kerusakan barang angkutan. Metode pendekatan dalam penulisan ini adalah yuridis sosiologis, spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi wawancara dan kepustakaan/studi dokumen. Teknik analisis data menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa tanggung jawab Perusahaan Java Motor Transport Semarang apabila terjadi keterlambatan kerusakan pada barang adalah akan mengganti kerusakan barang-barang yang diangkutnya berdasarkan hasil musyawarah, selanjutnya barang tersebut diganti dan dikirimkan kembali ke penerima dengan ongkos angkut ditanggung oleh Perusahaan Java Motor Transport Semarang.Kata Kunci: Tanggung Jawab Pengangkut; Kerusakan; Keterlambatan.

PELAKSANAAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI SECARA ONLINE DI BETENG TRADE CENTER SURAKARTA Fatia Gupita; Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni
Jurnal Privat Law Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v6i1.19258

AbstractThis article aims to determine implementation of good faith principle in an online purchase agreement at Beteng Trade Center (BTC) Surakarta. This article law belongs to the type of legal research or empirical descriptive, with a qualitative approach. Data used primary and secondary data. Data collection techniques used interviews and literature study. Data analysis technique used qualitative analysis with interactive analysis model. The result showed that the implementation of good faith principle in an online purchase agreement at BTC covers all of agreement’s phases, namely pre agreement phase, agreement phase, and post agreement phase. Traders and buyers had implemented good faith principle in the agreement phase, while in the pre agreement and post agreement phase good faith principle had not been implemented.Keywords : Good Faith Principle, Online Purchase Agreement, Agreement’s PhasesAbstrak Artikel ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan asas itikad baik dalam perjanjian jual beli secara online di Beteng Trade Center (BTC) Surakarta. Artikel ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi kepustakaan. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan model analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan asas itikad baik dalam perjanjian jual beli secara online di BTC meliputi seluruh tahap perjanjian, yaitu tahap pra perjanjian, tahap perjanjian, dan tahap pasca perjanjian. Pedagang dan pembeli sudah melaksanakan asas itikad baik pada tahap perjanjian, sedangkan pada tahap pra perjanjian dan tahap pasca perjanjian asas itikad baik belum dilaksanakan.Kata Kunci : Asas Itikad Baik, Perjanjian Jual Beli secara Online, Tahap-tahap Perjanjian

PROBLEMATIKA KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI MENJATUHKAN PUTUSAN DALAM SENGKETA BISNIS YANG MEMPUNYAI KLAUSULA ARBITRASE Satrio Wicaksono Adi; Pujiyono ,
Jurnal Privat Law Vol 5, No 1 (2017): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v5i1.19374

AbstractThis article aims to find out the authority was given to the court from Arbitration Regulation in the business disputes with an arbitration’s clauses and the implication of legal consequences from the court’s verdict was given at the business disputes with an arbitration’s clauses. This research is a legal prescriptive and applied. The research method uses a statue approach and a case approach. The legal materials are the primary legal material, secondary legal material, and tertiary material. Mechanical collection of legal materials studied rule and literature with deductive method. The result of the research are. First, the court’s authorities are appoint arbitrator, right of refusal arbitrator, accepting registration of the arbitration verdict, implimentation of the arbitration’s verdict, and cancelled of the arbitration’s verdict. The excepting in article 3 jo. 11 of Arbitration Regulation to the court for examine and give a verdict to the business disputes with an arbitration clauses. Second, the legal consequences are the court’s verdict could not held by the party who not willing and the verdict does not have a legal certainty. Keyword: Arbitration, Court, ProblematicsAbstrakArtikel ini bertujuan untuk menelaah tentang kewenangan apa yang diberikan terhadap Pengadilan Negeri oleh UU Arbitrase dalam sengketa bisnis yang mempunyai klausula arbitrase dan akibat hukum Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan dalam sengketa bisnis yang mempunyai klausula arbitrase. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan penelitian adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi peraturan dan studi kepustakaan dengan metode deduktif. Hasil Penelitian ini, Pertama, Kewenangan Pengadilan Negeri yang diberikan UU Arbitrase adalah dalam menunjuk arbiter, hak ingkar arbiter, menerima pendaftaran putusan arbitrase, pelaksanaan putusan arbitrase dan dalam pembatalan putusan arbitrase. Pengecualian Pasal 3 jo. 11 UU Arbitrase terhadap Pengadilan Negeri dalam memeriksa dan memutus sengketa bisnis yang mempunyai klausula arbitrase. Kedua, Akibat hukum yang timbul adalah putusan Pengadilan Negeri tidak dapat dilaksanakan karena ketidakrelaan oleh salah satu pihak dan tidak memiliki kepastian hukum.Kata Kunci: Arbitrase, Pengadilan, Problematika

PERANAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PENANGGULANGAN INVESTASI ILEGAL DI INDONESIA Sufmi Dasco Ahmad
Jurnal Privat Law Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v6i1.19218

AbstractThe purpose of this research is to determine the role of Financial Services Authority (OJK) in tackling illegal investments in Indonesia, because the rise of Illegal Investment in Indonesia would harm some parties, especially people who fall into that investment. The method used in this research is normative. Sources and types of Legal Materials are primary legal materials in the form of legislation (OJK Law, Consumer Protection Law and related regulations) and secondary legal materials in the form of books and journals related to Illegal Investment and OJK. The results show that the Financial Services Authority has the legal protection authority for the people based on Articles 28, 29 and 30 of Law No. 21 of 2011 on the Financial Services Authority by educating the public, providing customer complaints facilities, and handling illegal investment by revoking business license, or indemnification and or filing a lawsuit to the court. In addition to preventing the existence of illegal investments the Financial Services Authority issues regulations relating to the prevention of illegal investments such as the Financial Services Authority Regulation Number 1 / POJK.07 / 2013 on Consumer Protection in the Financial Services Sector. The Financial Services Authority also creates an alert investment task force tasked with overseeing investments, particularly unclear investments such as illegal investments.Keywords: Financial Services Authority, Countermeasures, Illegal Investment AbstrakTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam menanggulangi investasi illegal di Indonesia, karena maraknya Investasi Ilegal di Indonesia tentu merugikan beberapa pihak, khususnya orang yang terjerumus dalam investasi tersebut. Metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah normatif. Sumber dan Jenis Bahan Hukum adalah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan (UU OJK, UU Perlindungan Konsumen dan peraturan terkait) dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan Investasi Ilegal dan OJK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan perlindungan hukum bagi masyarakat berdasarkan pada Pasal 28, 29, dan 30 Undang-Undang No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan dengan melakukan edukasi kepada masyarakat, memberikan fasilitas pengaduan nasabah, serta menangani investasi illegal dengan mencabut izin usaha, atau ganti rugi dan atau mengajukan gugatan ke pengadilan. Disamping itu dalam hal mencegah adanya investasi ilegal Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan regulasi-regulasi yang berkaitan terhadap penanggulangan investasi ilegal seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan juga membuat satgas waspada investasi yang bertugas untuk mengawasi Investasi, khususnya investasi yang tidak jelas seperti investasi ilegal.Kata Kunci : Otoritas Jasa Keuangan, Penanggulangan, Investasi Ilegal

IMPLIKASI BERUBAHNYA KONTRAK BAGI HASIL (PRODUCT SHARING CONTRACT) KE KONTRAK BAGI HASIL GROSS SPLIT TERHADAP INVESTASI MINYAK DAN GAS BUMI DI INDONESIA Andrey Hernandoko; Mochammad Najib Imanullah
Jurnal Privat Law Vol 6, No 2 (2018): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

AbstractThis study is aimed to know the differences between Product Sharing Contract and Gross Split along with the effects that appear in investment sector on the change of Product Sharing Contract to Gross Split. This study is based on the result of normative law study which has descriptive characteristic. The kind of data which was used was secondary data which was obtained by using literature review data collecting technique, the next was analyzed by doing law interpretation systematically. Systematic means by making classifications toward those written law materials to ease analysis and construction works. The results of this study showed the differences between Production Sharing Contract and Gross Split were that in Gross split has no longer familiar with cost recovery and base split in gross split were 57%:43% for oil production and 52%:48% for natural gas production. Moreover, in Gross split there was no First Tranche Petroleum and inside Gross Split there were variable components and progressive components to the additional of contractor split. Beside that, the authority of SKK Migas in the post implementation of Gross Split was changed in their orientations into focusing on exploration production, security, work safety, domestic component,even human resources matter. The second, Gross Split could give and increase oil and gas investmentclimate in Indonesia because it was more profitable than PSC. This was showed from Internal Rate of Return (IRR) Gross Split which bigger than PSC (Gross Split 28,8%, PSC 24,8%) if the contractor is efficient in operating and managing faster time than Production Sharing Contract, but the government needs to make a rule in Gross Split become Government Regulations and make easier the permission so that it can optimize oil and gas investment situation in Indonesia.Key words: product sharing contract; gross split; implication; investment.AbstrakKajian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan antara Kontrak Bagi Hasil (Product Sharing Contract) dan Kontrak Bagi Hasil Gross Split serta akibat yang ditimbulkan di bidang investasi atas perubahan Kontrak Bagi Hasil (Product Sharing Contract) ke Kontrak Bagi Hasil Gross Split. Kajian ini didasarkan atas hasil kajian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh teknik pengumpulan data studi pustaka, yang selanjutnya dianalisis dengan melaksanakan penafsiran hukum secara sistematis. Sistemasi berarti, membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut, untuk memudahkan kerjaan analisa dan konstruksi. Hasil dari kajian ini menunjukkan perbedaan antara Production Sharing Contract dengan Gross Split adalah dalam Gross Split sudah tidak mengenal cost recovery dan base split dalam gross split adalah 57%:43% untuk produksi minyak dan 52%:48% untuk produksi gas bumi. Selain itu di dalam Gross Split sudah tidak ada lagi First Tranche Petroleum, dan di dalam Gross Split terdapat komponen variabel dan komponen progresif untuk tambahan split kontraktor. Selain itu kewenangan SKK Migas pasca penerapan Gross Split berubah orientasinya menjadi fokus pada produksi eksplorasi, keamanan, dan keselamatan kerja, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), hingga persoalan sumber daya manusia. Yang kedua, Gross Split dapat memberikan iklim investasi migas di Indonesia meningkat karena lebih menguntungkan dari PSC. Hal ini terlihat dari Internal Rate of Return (IRR) Gross Split yang lebih besar yakni sebesar 28,8% daripada PSC yang hanya 24,8% jika kontraktor dapat efisien dalam beroperasi dan efisiensi waktu yang lebih cepat daripada Production Sharing Contract, namun pemerintah perlu membuat aturan Gross Split menjadi Peraturan Pemerintah dan lebih mempermudah perizinan agar dapat mengoptimalkan suasana investasi migas di Indonesia.Kata Kunci: kontrak bagi hasil; kontrak bagi hasil gross split; implikasi; investasi.

ANALISIS KASUS PERMOHONAN POLIGAMI YANG DIDAHULUI NIKAH SIRRI BERDASARKAN HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA (Studi Kasus Putusan No. 840/Pdt.G/2015/PA.SKA) Arum Savitry, Allysa; ,, Pranoto
Jurnal Privat Law Vol 6, No 2 (2018): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

AbstractThe aims of writing this article is to analyze the decision of polygamy preceded by the underhand marriage or marriage of sirri, because the marriage of polygamy done sirri is still done in society. Sirri marriage is a marriage that is only valid according to religion (islam) but does not get legal protection from the State because it is not registered. Meanwhile, in case the husband will apply for permission to have more than one (polygamy) wife must obtain permission from the religious court. In this paper using normative juridical approach which is based on marriage law in Indonesia, namely Law Number 1 Year 1974 about Marriage, Government Regulation Number 9 Year 1975 on Implementation of Law Number 1 Year 1974 about Marriage and also Compilation of Law Islam (KHI).Therefore, the Parliament together with the Government must immediately amend Law Number 1 Year 1974 about Marriage because it can not accommodate the aspect of marriage.Keywords: Marriage; Judge’s Decision; Polygamy; Marry Sirri.AbstrakPenulisan artikel ini bertujuan untuk menganalisis putusan poligami yang didahului dengan pernikahan sirri, karena pernikahan poligami yang dilakukan secara sirri masih dilakukan di dalam masyarakat.Pernikahan sirri adalah pernikahan yang hanya sah menurut agama (islam) tapi tidak mendapat perlindungan hukum dari Negara karena tidak dicatatkan. Sedangkan, dalam hal suami akan mengajukan izin beristeri lebih dari seorang (poligami) maka harus mendapatkan izin dari pengadilan agama. Dalam tulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang di dasarkan pada hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga Kompilasi Hukum Islam (KHI). Maka dari itu, DPR bersama dengan Pemerintah harus segera mengamandemen Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena sudah tidak dapat mengakomodasi permasalahan terkait perkawinan.Kata Kunci: Perkawinan; Putusan Hakim; Poligami; Nikah Sirri

PENERAPAN TEORI EFISIENSI DALAM PEDEKATAN RULE OF REASON PADA PEMBUKTIAN KASUS PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT Dewantari, Revina Aprilia; Kholil, Munawar
Jurnal Privat Law Vol 6, No 2 (2018): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

AbstractThis article aims to determine the application of efficiency theory in the approach of rule of reason on the verification of unfair business competition case. This research is a normative research viewed from prespective and technical/applied. The approach is using statute approach. This research is using primary legal materials and secondary legal materials. The legal materials collected through library research and study of the document which is analyzed using a technique based on the method of deductive. The application of efficiency theory in the approach of rule of reason to prove the verification of unfair business competition is the way of business competition law enforcers in understanding how business actors in choosing the best alternative to meet their needs. The application of efficiency theory aims to create healthy business competition.Keywords: Business Competition; Rule of Reason; EfficiencyAbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui penerapan teori efisiensi dalam pendekatan rule of reason pada pembuktian kasus persaingan usaha tidak sehat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan teknis/terapan. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan Undang-Undang. Bahan hukum penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan atau studi dokumen (library research), yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik deduksi. Penerapan teori efisiensi dalam pendekatan rule of reason pada pembuktian kasus persaingan usaha tidak sehat adalah cara para penegak hukum persaingan usaha dalam memahami bagaimana para pelaku usaha dalam memilih alternatif yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan mereka. Penerapan teori efisiensi ini bertujuan untuk membantu terwujudnya ilkim persaingan usaha yang sehat.Kata Kunci: Persaingan Usaha; Rule of Reason; Efisiensi

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota surakarta,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota surakarta, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota surakarta,

Jawa tengah

INDONESIA