cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Privat Law
Published by Universitas Sebelas Maret
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 153 Documents
 8   9   10   11   12 
PEMBAHARUAN HUKUM ACARA PERDATA MELALUI GUGATAN SEDERHANA GUNA MENINGKATKAN KEMUDAHAN BERUSAHA DI INDONESIA Febriyanti, Wiwin Dwi Ratna; Sulistiyono, Adi
Jurnal Privat Law Vol 12, No 1 (2024): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v12i1.85624

Abstract

AbstractBusiness dispute resolution plays a crucial role in the legal and economic development of a country. Investors will try to invest when the conduciveness of a country shows its role. One of the benchmarks for the ease of investors entering Indonesia includes 10 indicators as stated by the World Bank in its survey. For this reason, this study will discuss the government's efforts to increase the EoDB ranking as a form of legal and economic development as well as small lawsuits as a reform of Indonesian civil procedural law. This study will use socio-legal methods, where studying law does not solely use laws/legislative regulations, but also uses an interdisciplinary approach. That law as a tool of social engineering will be greatly influenced by power/government as a maker of laws and policies. So,  to  realize  the  State's  goals  as  stipulated  in paragraph 4 of the 1945 Constitution, the State must make efforts to increase economic development, through improvement efforts in the 10 EoDB Word Bank Indicator sectors. For this reason, it is important to position the role of business dispute resolution institutions as institutions that examine and adjudicate final and binding business disputes so that investors do not remain in time- consuming legal issues for too long which will impact investments.Abstrak :Penyelesaian sengketa bisnis memegang peranan penting dalam pembangunan hukum dan ekonomi suatu Negara. Bahwa para investor akan berupaya berinvestasi ketika kondusifitas sebuah negara menunjukan peranannya. Salah satu tolak ukur kemudahan investor masuk ke Indoneisa diantaranya terdapat 10 indikator sebagaimana yang disampaikan oleh Bank Dunia dalam surveynya. Untuk itu kajian ini akan membahas mengenai upaya pemerintah dalam menaikkan rangking EoDB  sebagai  bentuk  pembangunan hukum dan ekonomi serta gugatan sederhana sebagai pembaharuan hukum acara perdata Indonesia. Kajian ini akan menggunakan metode sosio legal, dimana mengkaji hukum tidak semata-mata menggunakan hukum/peraturan perundang-undangan semata, namun juga menggunakan pendekatan  interdisipliner. Bahwasannya  Hukum  sebagai Law as tool of Sosial Enggineering, akan sangat dipengaruhi oleh  kekuasaan/pemerintah sebagai  pembuat  hukum  dan kebijakan. Sehingg untuk mewujudkan tujuan Negara sebagaimana alenia ke 4 UUD 1945 Negara harus melakukan upaya-upaya sehingga mampu meningkatkan pembangunan ekonomi,  melalui  upaya  perbaikan di  10  sektor  Indikator EoDB Word Bank. Untuk itu menjadi penting memposisikan peran lembaga penyelesaian sengketa Bisnis sebagai lembaga yang memeriksa dan mengadili sengketa bisnis yang besifat final dan binding sehingga investor tidak terlalu lama berada dalam persoalan hukum yang menyita waktu yang akan berdampak pada investas 
PENGGUNAAN SINGKATAN NAMA SEBAGAI MEREK KAITANNYA TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN MEREK SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS Hastami, Ade Irma Cendikia; Muryanto, Yudho Taruno
Jurnal Privat Law Vol 13, No 2 (2025): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v13i2.52851

Abstract

This article aims to describes and examines problems, first, to examine the use of name abbreviations as brands in Trademark Law No. 20/2016. Second, explain the types of the resolutions of brand ownership disputes. This type of research is normative legal research, which is prescriptive and use statutory research approach and case approach. The data used in this research are secondary data in the form of primary and secondary legal materials. Data collection techniques using library research. The data analysis technique used the deduction method. The results of this study show the regulation about the use of name abbreviations in a brand, in the Trademark Law. What kind of name abbreviations are prohibited so it can cause legal consequences for the brand registration. Then, regarding to the resolution of a brand ownership dispute the parties may use either a litigation or non-litigation (alternative dispute resolution) way that already state in Articles 83 to 93 of Law 20/2016. However, related to the use of name abbreviation of a country or national or international institution is specifically mention in Article 21 paragraph (2) letter b.  
PROBLEMATIKA HUKUM PADA PERJANJIAN KEMITRAAN PT. SOLUSI TRANSPORTASI INDONESIA (GRAB) DENGAN MITRA PENGEMUDI DITINJAU DARI ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK Adinugraha, Muhammad Farhan; Nugraheni, Anjar Sri Ciptorukmi
Jurnal Privat Law Vol 12, No 2 (2024): AGUSTUS-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v12i2.50538

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika hukum pada perjanjian kemitraan antara Grab dengan para mitra pengemudi yang ditinjau dari asas kebebasan berkontrak, menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi mitra pengemudi pada perjanjian kemitraan antara Grab dengan mitra pengemudi, serta membangun model perlindungan hukum bagi mitra pengemudi yang dapat diterapkan dalam perjanjian kemitraan antara Grab dengan mitra pengemudi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik studi dokumen atau studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum menggunakan analisis hukum yang bersifat deduksi dengan metode silogisme. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penerapan asas kebebasan berkontrak pada perjanjian kemitraan Grab menimbulkan adanya beberapa klausula yang mengesampingkan tanggung jawab Grab atas segala bentuk kerugian mitra pengemudi. Selain itu, berdasarkan analisis terhadap bentuk perlindungan hukum bagi mitra pengemudi pada perjanjian kemitraan Grab, ditemukan suatu bentuk perlindungan hukum secara preventif maupun represif. Namun, bentuk perlindungan ini belum berjalan secara optimal dibuktikan dengan problematika hukum yang ada. Oleh karena itu, penelitian ini turut memberikan model perlindungan hukum yang optimal guna melindungi mitra pengemudi dengan cara mengubah pasal, menghapus pasal, dan menambahkan beberapa pasal dalam perjanjian kemitraan Grab.
PELANGGARAN HAK KONSUMEN ATAS KEBOCORAN DATA PRIBADI OLEH PT. TELKOMSEL Mega, Irena Puspa; Sudarwanto, Albertus Sentot
Jurnal Privat Law Vol 13, No 2 (2025): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v13i2.53149

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis faktor apa saja yang menyebakan adanya kebocoran data pribadi dan mengkaji serta menganalisis tanggung jawab PT. Telkomsel sebagai unsur pemerintah dalam menyelesaikan masalah kebocoran data pribadi yang melanggar hak-hak konsumen. Jenis penelitian ini adalah penelitian non doktrinal atau disebut juga penelitian hukum empiris, mengguakan sifat penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang dalam penjelasannya penulis menggunakan penjelasan yang didapatkan dari sumber hukum berupa data primer yakni wawancara dan data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, buku, maupun dokumen terkait penulisan ini. Metode analisis ini adalah analisis kualitatif dengan tiga komponen utama yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang diperoleh dari analisis data. Hasil dari penelitian ini diperoleh bahwa faktor penyebab tersebarnya data pribadi konsumen ada dua yakni faktor eksternal dan interal, faktor ekternal disebabkan oleh adanya cybercrime, pihak ketiga baik itu mitra atau karyawan perusahaan serta adanya kecurangan dari pengusaha tempat pengisian pulsa dilakukan. Faktor internal penyebab tersebarnya data pribadi konsumen Telkomsel adalah karena adanya sharing data konsumen yang dilakukan oleh PT. Telkomsel kepada perusahaan mitra yang dilakukan tanpa seijin konsumen. Belum ada tanggung jawab dari PT. Telkomsel mengenai adanya kebocoran data tersebut akibat dari sharing data kepada mitra baik tanggung jawab secara materil maupun immateril. Permerintah bersama DPR harus segera mengesahkan RUU PDP guna melindungi data pribadi konsumen di Indonesia dengan turut mengakomodir lembaga pengawas untuk memastikan patuhnya pemegang data terhadap UU PDP tersebut serta perlu adanya sosialisasi dari Menkominfo bersama Menkumham kepada konsumen akan pentingnya perlindungan data pribadi yang harus ditinjau setiap enam bulan sekali 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK DESAIN GRAFIS PADA KAOS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI (Studi Pada Penjual Kaos di Malioboro Yogyakarta) Widiasari, Ezra Mayora; Sulistiyono, Adi
Jurnal Privat Law Vol 11, No 2 (2023): JULI - DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v11i2.49319

Abstract

This article aims to find out what are the problems that hamper legal protecting of rights holders in T-shirt graphic design according to law number 31 of 2000 concerning industrial design ( case study in T-shirt seller in Malioboro, Yogyakarta).The research methodology used is a non-doctrinal research method or Empirical research, which is researching secondary data at first, then continuing research on primary data in the field. The law of the Republic of Indonesia Number 30 of 2000 concerning Industrial Design which is protected a creator  of  graphic  design.  A  graphic  design  is  a  one  of  creation  must  be  protection. Especially for creator of design graphic. The result of protection for T-shit creator design graphic in Malioboro, Yogyakarta, is not protected optimally because there are defect in implementation and there are three inhibiting factors. Researchers getting conclusion that the implementation of protected for creator rights graphic design on t-shirt is not optimally and to harmful for creator and designer 
TINJAUAN YURIDIS HARMONISASI PERLINDUNGAN DATA PRIBADI E-CONSUMER PADA KEGIATAN JUAL BELI DALAM PLATFORM ONLINE MARKETPLACE Cahyani, Disty Allyagita; Nugraheni, Anjar Sri Ciptorukmi
Jurnal Privat Law Vol 13, No 1 (2025): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v13i1.54793

Abstract

AbstractThis  article  examines  the  laws  and  regulations  of  e-consumer  personal  data protection in buying activities in online marketplace, also the harmonization of these  regulations  with  the  personal  data  protection  bill.  This  research  is  a prescriptive normative with statutory approach. The data used were primary data and secondary data. Data collection techniques carried out by literature study or document study with qualitative deductive legal material analysis techniques. The results of the reseacrh and discussion show that the laws and regulations in Indonesia have regulated the protection of e-consumer personal data in online marketplace platform, but are still scattered in several laws and regulations. Meanwhile, the personal data protection bill regulates the protection of personal data  in  general,  not  only in  the scope  of  systems  or  electronic transactions. Harmonization   between   the   personal   data   protection   bill   and   laws   and regulations has been implemented in several aspects, includes the obligations of users of personal data, the rights of the owner of personal data, to role of the government and society. Where the personal data protection bill regulates in more detail or clarifies what has been regulates in laws and regulations. Keywords:  E-Consumer;  Harmonization;  Online  Marketplace;  Personal  Data ProtectionAbstrakArtikel ini mengkaji bentuk perlindungan data pribadi e-consumer dalam kegiatan jual beli online marketplace dalam peraturan perundangan-undangan serta harmonisasi peraturan tersebut dengan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif   dengan   pendekatan   perundang-undangan.   Bahan   hukum   yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum skunder. Teknik pengumpulan  data  dilakukan  dengan  studi  kepustakaan  atau  studi  dokumen, dengan teknik analisis bahan hukum bersifat deduktif kualitatif. Hasil penelitian dan   pembahasan   menunjukkan   bahwa   peraturan   perundang-undangan   di Indonesia telah mengatur perlindungan data pribadi e-consumer dalam platform online marketplace, namun masih tersebar di beberapa peraturan perundang- undangan. Sedangkan untuk RUU PDP mengatur perlindungan data pribadi secara umum tidak hanya di lingkup sistem atau transaksi elektronik. Harmonisasi antara Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan peraturan perundang- undangan telah terlaksana dalam beberapa aspek, mencakup kewajiban pengguna data pribadi, larangan-larangan terhadap data pribadi, hak pemilik data pribadi, hingga peran dari pemerintah dan masyarakat. Dimana Rancangan Undang- Undang Perlindungan Data Pribadi mengatur lebih terperinci atau memperjelas kembali yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan.Kata Kunci: E-Consumer; Harmonisasi; Online Marketplace; Perlindungan DataPribadi
ANALISIS YURIDIS PENYALAHGUNAAN KEADAAN (MISBRUIK VAN OMSANDIGHEDEN) SEBAGAI ALASAN PEMBATALAN PERJANJIAN JUAL BELI (STUDI KASUS DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO NOMOR 19/Pdt.G/2015/PN Skh) Umarsyah, Umarsyah; Pujiyono, Pujiyono
Jurnal Privat Law Vol 14, No 1 (2026): JANUARI - JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v14i1.58769

Abstract

This article describes and examines the problems, first, what are the indicators of abuse of circumstances in a sale and purchase agreement. Second, how is the judge's consideration in deciding the sale and purchase agreement which contains elements of acts of abuse of circumstances in the Sukoharjo District Court Decision Number 19/Pdt.G/2015/PN Skh. This article is a normative legal research. The nature of this article is prescriptive using a statutory approach and a conceptual approach. This article uses literature study by collecting primary legal materials and secondary legal materials. The results of data collection were then analyzed using the deductive syllogism method. The results show that the indicators of abuse of circumstances in the sale and purchase agreement are divided into 3 (three) aspects, namely the first in terms of the position of the parties in the contractual phase, the second in terms of the formulation of the agreement, and the third in the aspect of morality. Misuse of conditions in the sale and purchase agreement as a new will has not been clearly regulated in the Civil Code. However, in practice the teaching of abuse of circumstances (misbruik van omstandigheden) contained in the Supreme Court Decision Number 2356 K/Pdt/2008 can be used by judges in the Sukoharjo District Court Decision Number 19/Pdt.G/2015/PN Skh as a reason for canceling the agreement. other than the defects of will that have been regulated in the Indonesian Civil Code, namely coercion (dwang), oversight (dwaling), and fraud (bedrog).
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK MEREK DALAM KASUS PENCATUTAN MEREK BERDASARKAN UNDANG UNDANG NO 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS Citoputri, Monica Christina; Muryanto, Yudho Taruno
Jurnal Privat Law Vol 13, No 1 (2025): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v13i1.54337

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pemilik merek atas perbuatan melawan hukum pencatutan merek dan upaya yang dapat dilakukan atas perbuatan pencatutan tersebut sesuai dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Artikel ini merupakan artikel dengan metode yuridis normatif dengan sifat deskriptif. Artikel ini menggunakan pendekatan perundang undangan dan pendekatan komparatif, dengan 3 sumber hukum yaitu primer, sekunder dan tersier. Dalam mengumpulkan bahan-bahan informasi dan fakta terkait artikel ini menggunakan teknik studi kepustakaan, demgan teknik analisis deduksi dengan metode silogisme yang dilakukan dengan cara evaluatif, interpretatif, konstruksi, dan argumentatif. Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan hukum ini dihasilkan bahwa Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis telah mengakomodasi perlindungan hukum bagi pemilik merek atas tindakan pencatutan merek, baik secara preventif maupun represif melalui pasal-pasal yang terkandung dalam undang undang tersebut. Tindakan pencatutan merek sendiri dikategorikan sebagai pelanggaran merek karena adanya penggunaan merek oleh pihak lain untuk keuntungan pribadi. Perlindungan Hukum yang diberikan terbukti efektif dilihat dari tiap pasal-pasal yang mengatur tentang perlindungan hukum itu secara mendetail
KEDUDUKAN HAK WARIS SEORANG TRANSEKSUAL YANG TELAH MENGGANTI IDENTITAS JENIS KELAMINNYA MELALUI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI Perwira, Muhammad Satria Praja; Nugraheni, Anjar Sri Ciptorukmi
Jurnal Privat Law Vol 12, No 1 (2024): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v12i1.50508

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan seorang transeksual terhadap hukum kewarisan di Indonesia yang meliputi hukum waris perdata barat, hukum waris islam, dan hukum waris adat. Transeksual yang dimaksudkan dalam artikel ini adalah seorang transeksual yang sudah sah secara yuridis melalui pengesahan pengadilan negeri. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum perimer dan sekunder, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konsep dan pendekatan undang-undang. Berdasarkan hasil penelitian yang ada menunjukan bahwa hak waris seorang transeksual sangat bergantung terhadap hukum yang digunakan, sebagai contoh hukum waris perdata barat berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jenis kelamin bukan merupakan indikator dari pembagian hak warisan sehingga perubahan jenis kelamin tidak berpengaruh pada pembagian warisan kepada hak seorang transeksual, namun dalam Hukum waris islam berdasarkan Kompilasi Hukum dan Hukum waris adat matrilineal (Minangkabau) ataupun Patrilienal (Bali) mengenal pembagian warisan berdasarkan jenis kelamin seseorang, sehingga bergantinya jenis kelamin pada seorang transeksual sangatlah mempengaruhi kedudukan hak waris seseorang.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BANK DALAM PERJANJIAN KREDIT AKIBAT WANPRESTASI NASABAH Faula, Rokhmad; Suraji, Suraji
Jurnal Privat Law Vol 13, No 2 (2025): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v13i2.52396

Abstract

AbstractThis artricles aims to examines the problems regarding sanctions or legal consequences that may be imposed on customers who default on the credit agreement at the bank and legal protection measures for the bank as a provider of funds to customers if there is default. This research is categorized as a normative legal research, which is prescriptive. The research approach used in this research is a statute approach. In nature the data used in this research is primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The data collection technique used in this research is library research and through cyber media. The results shows that sanctions or legal consequences for debtors who are in default, namely compensation in default, cancellation of agreement in default, transfer of risk in default, and paying court fees in default. The legal protection measures for banks to customers if there is default are internal legal protection and external legal protection. Internal legal protection is contained in the credit agreement. As for external legal protection contained in legislations.Keywords: Credit Agreement; Default; Legal Protection.AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengkaji sanksi atau akibat hukum yang dapat dikenakan kepada nasabah yang melakukan wanprestasi terhadap perjanjian kredit pada bank dan bentuk perlindungan hukum bagi bank sebagai pemberi dana kepada nasabah apabila terdapat wanprestasi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Sumber bahan hukum adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan dan melalui cyber media. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi atau akibat-akibat hukum bagi debitur yang wanprestasi, yaitu pembayaran ganti rugi dalam wanprestasi, pembatalan perjanjian dalam wanprestasi, peralihan resiko dalam wanprestasi, dan membayar biaya perkara dalam wanprestasi. Bentuk - bentuk perlindungan hukum bagi bank sebagai pemberi dana kepada nasabah apabila terdapat wanprestasi, dibedakan atas perlindungan hukum internal dan perlindungan hukum eksternal. Perlindungan hukum internal terdapat dalam perjanjian kredit itu sendiri. Adapun perlindungan hukum eksternal terdapat dalam Peraturan Perundang-Undangan.Kata Kunci: Perjanjian Kredit; Perlindungan Hukum; Wanprestasi.

Page 10 of 16 | Total Record : 153

 8   9   10   11   12 

Filter by Year

2017 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14, No 1 (2026): JANUARI - JUNI Vol 13, No 2 (2025): JULI-DESEMBER Vol 13, No 1 (2025): JANUARI-JUNI Vol 12, No 2 (2024): AGUSTUS-DESEMBER Vol 12, No 1 (2024): JANUARI-JUNI Vol 11, No 2 (2023): JULI - DESEMBER Vol 11, No 1 (2023): JANUARI-JUNI Vol 10, No 2 (2022): JULI - DESEMBER Vol 10, No 1 (2022): JANUARI-JUNI Vol 5, No 1 (2017): JANUARI-JUNI