cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Privat Law
Published by Universitas Sebelas Maret
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 153 Documents
 6   7   8   9   10 
KEABSAHAN PURCHASE ORDER BERBAHASA ASING SEBAGAI PERJANJIAN JUAL BELI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2009 TENTANG BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN Aditya Wibawa, Faiz Rafii; Tuhana, '
Jurnal Privat Law Vol 12, No 1 (2024): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v12i1.50435

Abstract

This article describe, first, the validity of a foreign language purchase order as a sale and purchase agreement. Second, the legal consequences of violating Article 31 of Law Number 24 of 2009 concerning the Flag, Language and National Emblem, as well as the National Anthem. This type of article is normative that is prescriptive and applied. The type of data used is secondary data with primary and secondary legal materials, as well as non-legal materials or tertiary legal materials. Data collection techniques are carried out by downloading, copying, collecting and then reading, studying, reviewing and analyzing primary legal materials such as laws, Civil Code and other regulations, books, articles, journals related to the issues reviewed by the author. Furthermore, the technical analysis used is the deduction method. The study show that purchase order is a valid agreement in accordance with the valid terms of the agreement, then if the sale and purchase transaction is carried out with a foreign party and uses a purchase order to reach an understanding, the purchase order must be made in Indonesian then the equivalent is made with the national language of the foreign party country and/or English. Second, purchase orders that violate these provisions do not have a criminal sanction, but purchase order can be canceled or requested for cancellation.Artikel ini mengkaji mengenai, pertama, keabsahan Purchase Order bahasa asing sebagai perjanjian jual beli.  Kedua, akibat hukum dari pelanggaran Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Jenis artikel ini adalah normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Jenis data yang digunakan adalah jenis data sekunder dengan bahan hukum primer dan sekunder, serta bahan non-hukum atau bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengunduh (download), meng-copy, mengoleksi lalu membaca, mempelajari, mengkaji dan menganalisis bahan-bahan hukum primer seperti Undang-Undang, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan lain, buku-buku, artikel, jurnal yang berhubungan dengan isu yang dikaji. Selanjutnya teknis analisis yang digunakan adalah metode deduksi. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa purchase order merupakan perjanjian yang sah sesuai dengan syarat sahnya perjanjian, lalu apabila transaksi jual beli dilakukan dengan pihak luar negeri dan menggunakan purchase order demi tercapai kesepahaman purchase order wajib dibuat dalam Bahasa Indonesia lalu dibuat padanannya dengan bahasa nasional dari pihak luar negeri dan/atau Bahasa Inggris. Yang kedua, purchase order yang melanggar ketentuan tersebut tidak terdapat sanksi secara pidana namun purchase order tersebut dapat dibatalkan atau dimintai pembatalan.
PEMBERLAKUAN FORCE MAJEURE AKIBAT PANDEMI COVID-19 DALAM KONTRAK KERJA KONSTRUKSI Tori, Qisthi Hani Mazaya; Tedjomurti, Kukuh
Jurnal Privat Law Vol 13, No 1 (2025): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v13i1.55183

Abstract

AbtractThis article aims to determine the implementation of force majeure due to the inability of the parties to  fulfill  its obligations because  Covid-19  pandemic  on  construction contracts.  The research method used in this article is normative legal research methods that focus on studying and reviewing legal materials to produce new arguments as perspectives in answering a legal problem. The analysis technique used is qualitative analysis, specifically by analyzing legal materials with reference to the existing theoretical basis. The results of this research reveal that the implementation of force majeure due to Covid-19 in construction work contracts may apply but it’s casuistic, depending on the case or circumstances of each party. In determining force majeure, it is important that the elements of force majeure as stated in Articles 1244 and 1245 of KUHPerdata are fulfilled. This is an important element to ensure the inability of the parties to fulfill its obligations on contract and the outstanding party must be able to prove that the Covid-19 pandemic is the cause of the failure of its obligation.Keywords: Contruction Contract; Force Majeure; Pandemic Covid-19AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui pemberlakuan force majeure yang diakibatkan ketidakmampuan debitur melakukan prestasinya karena pandemic Covid-19 pada kontrak kerja konstruksi. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus mempelajari dan mengkaji bahan-bahan hukum untuk menghasilkan argumentasi baru sebagai perspektif dalam menjawab suatu permasalahan hukum. Teknik analisis yang dilakukan adalah analisis kualitatif yaitu menganalisis bahan hukum dengan mengacu pada landasan teoritis yang ada. Hasil dari penelitian ini adalah pemberlakuan force majeure akibat Covid-19 dalam kontrak kerja konstruksi dapat berlaku namun sifatnya kasuistis, bergantung pada kasus atau keadaan masing-masing pihak. Dalam menentukan keadaan force majeure menjadi penting unsur-unsur force majeure sebagaimana tertuang dalam Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata terpenuhi. Hal ini menjadi penting untuk memastikan sejauh mana kontrak tersebut tidak dapat dilaksanakan dan debitur selaku pihak yang berprestasi harus dapat membuktikan bahwasanya pandemi Covid-19 ini merupakan penyebab tidak terlaksananya suatu prestasi.Kata Kunci: Force Majeure; Kontrak Kerja Konstruksi; Pandemi Covid-19
EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA MUSIK YANG DIADAPTASI OLEH DISJOKI UNTUK KONSER BERBAYAR Hakim, Satria Sulton; ., Pranoto
Jurnal Privat Law Vol 12, No 2 (2024): AGUSTUS-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v12i2.50814

Abstract

Artikel ini dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi apakah problematika perlindungan hukum musik di Indonesia yang menyebabkan pelanggaran hak cipta tersbut terjadi terus menerus dan bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta apabila lagunya diadaptasi oleh Disjoki untuk konser berbayar tanpa seiijin pemilik hak cipta. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu suatu penelitian hukum yang dilaksanakan dengan cara meneliti bahan Kemudian, pendekatan yang digunakan penulis dalam artikel ini adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach), dengan jenis data yang terdiri dari data primer dan sekunder. Teknik analisis data yang digunakan yakni berupa reduksi data, penyampaian data dan menarik.  Hasil dari penelitian ini adalah pelanggaran terus-menerus terjadi khususnya terkait hak cipta lagu dan/atau musik bidang performing right, dikarenakanbudaya hukum masyarakat Indonesia yang kurang memberikan penghargaan terhadap para pencipta dan karya ciptanya. Kemudian terhadap setiap pelanggaran hak cipta berupa ketiadaan izin tersebut diatas, oleh Undang- undang Hak Cipta telah memberikan perlindungan kepada pencipta berupa gugatan ganti rugi secara perdata serta adanya hak negara untuk melakukan penuntutan secara pidana.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EMERGENCY CONTACT DALAM PINJAMAN ONLINE PEER TO PEER LENDING Okisari, Irma Nurul; Pranoto, Pranoto
Jurnal Privat Law Vol 13, No 2 (2025): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v13i2.52755

Abstract

This article aims to examine the legal protection of Emergency Contacts in online credit transactions. This research is a normative legal research with a perspective which using primary and secondary legal materials. The data collection technique which is used in this study is an act and case approach. Data analysis in this study used systematic, grammatical and historical techniques. The legal problem that arises is how debt collector collect the debt when debt payment failure happened in online credit transactions carried out by debtors. Sometimes, billing method which is used are using harsh words even with intimidation, so that affecting Emergency Contacts. The problem solution of emergency contacts needs to be provided with legal protection both externally and internally
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR SEPARATIS DALAM EKSEKUSI HARTA BOEDEL PAILIT APABILA DIHADAPKAN DENGAN SITA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI Mubarak, Hakim Harismawan; Kharisma, Dona Budi
Jurnal Privat Law Vol 11, No 2 (2023): JULI - DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v11i2.49272

Abstract

This article aims to explain the legal position of the state in the confiscation of a criminal act of corruption that is faced with confiscation in bankruptcy, position, and legal protection for separatist creditors in the execution of bankruptcy assets when confronted with confiscation in a criminal act of corruption. The research method used is normative legal research with a statutory approach and a case approach. Based on the results of the research, it can be concluded that the position of creditors is weak in the sense that they do not have legal certainty when the execution of the bankruptcy assets is faced with seizure in a corruption case, so that no party can execute the bankruptcy property which is included in the confiscation in the case of crime. criminal corruption until there is a verdict with permanent legal force, and the loss to the state has been paid off based on the sale of assets included in the assets obtained from the proceeds of the criminal act of corruption as stipulated in the court decision. In the confiscation of a corruption crime case, the principle of public interest applies so that the position of the confiscation in the corruption case is stronger than the seizure contained in the execution of the bankruptcy bailout which in fact is the application of the principle of personal interest. This has resulted in a stronger public interest principle as emphasized in the Preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (vide paragraph IV) along with its torso in Articles 33 and 44 have outlined that all government officials must carry out activities leading to the implementation. public interest.
TANGGUNG JAWAB PT. KAI TERKAIT KESELAMATAN PENUMPANG BERDASARKAN SURAT EDARAN MENTERI PERHUBUNGAN SE. 14 TAHUN 2020 SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PENULARAN COVID DALAM KERETA API Sejati, Mariana Putri; ., Tuhana
Jurnal Privat Law Vol 13, No 1 (2025): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v13i1.55292

Abstract

AbstractThis articel aims to understand responsibility private law PT Kereta Api Indonesia (Persero) of the carrier's accountability mechanism for the transmission of COVID-19 virus in the implementation of rail transportation.. This research in a research law empirical that is descriptive with a qualitative approach. The kind of data that used is primary data obtained live from the site of research and secondary data obtained from the literature, for the source of the data used is the source of primary data obtained directly from source first and secondary data obtained from the law primary, secondary, and tertiary. Technique the collection of primary data by interviews and secondary data to the study literature, technique data analysis with a model analysis interactive. The result of research and discussion is that the responsibility of PT Kereta Api Indonesia (Persero) regarding passenger safety during the COVID-19 pandemic are in accordance with the circular letter. However, there is no policy regulation regarding whether PT. KAI is responsible for providing compensation for passengers who are infected with the COVID-19 virus while traveling by train. AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab keperdataan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atas penularan COVID-19 dalam penyelenggaraan pengangkutan kereta api. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian dan data sekunder yang diperoleh dari bahan kepustakaan, untuk sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang diperoleh langsung dari sumber pertama dan sumber data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data primer dengan wawancara dan data sekunder dengan studi kepustakaan, teknik analisis data dengan model analisis interaktif. Hasil penelitian dan pembahasan adalah bahwa tanggung jawab PT Kereta Api Indonesia terkait keselamatan penumpang pada masa pandemi COVID-19 telah sesuai dengan surat edaran yang berlaku. Akan tetapi belum adanya peraturan kebijakan, mengenai apakah pihak PT.KAI bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi bagi penumpang yang tertular virus COVID-19 ketika melakukan perjalanan kereta api.
TINJAUAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP TINDAKAN PENJUALAN AKUN NETFLIX TIDAK RESMI DALAM MEDIA SOSIAL Donita, Tasya Maura; Imanullah, Moch Najib
Jurnal Privat Law Vol 14, No 1 (2026): JANUARI - JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v14i1.58640

Abstract

This articles aims to find out and analyze the copyright protection of netflix paid streaming application programs in the study of trading unofficial netflix accounts on social media. This study uses a combination of normative methods and descriptive empirical methods. This research approach uses a qualitative approach by using primary legal materials and secondary book materials. The technique of collecting legal materials in writing this law uses library research and interview techniques. According to Law of the Republic of Indonesia Number 28 of 2014 on Copyright, the Netflix paid streaming application is a computer program and is included in a protected work. Along with the development of technology and social media, the act of buying and selling netflix accounts unofficially began to bloom on social media. The results of research and studies in writing this law show that Law of the Republic of Indonesia Number 28 of 2014 on Copyright regulates the prohibition of commercializing unofficial netflix accounts on social media. This study aims to increase public awareness of the applicable law and the importance of copyright which requires an active government role in controlling copyright in social media. So it can be concluded that there needs to be an increase in supervision from the Directorate General of Intellectual Property so that the Netflix application can improve the user account security system so that the public is able to respect copyright more.
LAND PROCUREMENT FOR PUBLIC INTEREST DEVELOPMENT IN INDONESIA Prayitno, Budi; Priyoto, '; Sri Marleni, '
Jurnal Privat Law Vol 12, No 1 (2024): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v12i1.85182

Abstract

This research aims to identify the rules and processes of land procurement for public interest development in Indonesia. The government of Indonesia, regardless of its leadership, is responsible for organizing development, including public interest development. In this process, land plays a crucial role as the location for the development. Understanding the rules and procedures of land procurement for public interest development is crucial. The process of land procurement is not as simple as it may seem and can be a significant obstacle in the development process. The researcher used a descriptive qualitative method and obtained data through library research. The primary data consists of regulations on land procurement for public interest development. The research concludes that regulations for land procurement in Indonesia for public interest development can be found in various levels of legislation, including laws and government regulations. The process consists of four steps: planning, preparation, implementation, and submission of the results.
BUSINESS JUDGEMENT RULE KAITANNYA SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DIREKSI DALAM PENGELOLAAN INVESTASI BUMN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid.Sus/2020) Zulfikar, Rifqi Nur; Muryanto, Yudho Taruno
Jurnal Privat Law Vol 13, No 2 (2025): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v13i2.52680

Abstract

This article examines the regulations related to the Business Judgment Rule in Indonesia in providing legal protection for BUMN directors for the management of BUMN investments and the application of the Business Judgment Rule principle in Supreme Court Decision Number 121 K/Pid.Sus/2020. This type of article is normative and descriptive in nature. The types of materials used are secondary data with primary and secondary legal materials, as well as non-legal materials or tertiary legal materials. Data collection techniques are carried out by downloading, copying and then reading, studying, reviewing, and analyzing primary legal materials such as laws, the Civil Code and other regulations, books, articles, journals related to the issues concerned. studied. Furthermore, the technical analysis used is the deduction method. The results of the study indicate that the regulation related to the Business Judgment Rule in Indonesia is contained in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies Article 97 paragraph (5). Second, the Supreme Court Decision Number 121 K/Pid.Sus/2020 acquitted Karen Agustiawan as the defendant on the grounds that the decision taken by Karen Agustiawan was a business action so it was included in the Business Judgment Rule.
PERLINDUNGAN HUKUM LENDER DALAM TRANSAKSI PEER TO PEER LENDING KAITANNYA PLATFORM YANG MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM Gustami, Nabila Rahma; Muryanto, Yudho Taruno
Jurnal Privat Law Vol 11, No 2 (2023): JULI - DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v11i2.48758

Abstract

This article aims to find out the first, the regulation of peer to peer lending transactions in the rule of law in Indonesia and the second, the form of legal protection against lenders in peer to peer lending transactions in relation to platforms that commit illegal acts. This type of research is normative with a prescriptive nature of research. Based on the results of research and discussion, the authors show that the regulation of peer to peer lending transactions in the rule of law in Indonesia has been regulated in several regulations, Undang-Undang Number 21 of 2011, Undang-Undang Number 11 of 2008 as amended by Undang-Undang Number 19 of 2016 , Financial Services Authority Regulation Number 77 / POJK.01 / 2016, Financial Services Authority Regulation Number 13 / POJK.02 / 2018, Bank Indonesia Regulation Number 19/12/ PBI / 2017. And as for the form of legal protection for lenders in peer to peer lending transactions, the relationship between platforms committing acts against the law is regulated in the Financial Services Authority Regulation Number 77/POJK.01/2016

Page 8 of 16 | Total Record : 153

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2017 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14, No 1 (2026): JANUARI - JUNI Vol 13, No 2 (2025): JULI-DESEMBER Vol 13, No 1 (2025): JANUARI-JUNI Vol 12, No 2 (2024): AGUSTUS-DESEMBER Vol 12, No 1 (2024): JANUARI-JUNI Vol 11, No 2 (2023): JULI - DESEMBER Vol 11, No 1 (2023): JANUARI-JUNI Vol 10, No 2 (2022): JULI - DESEMBER Vol 10, No 1 (2022): JANUARI-JUNI Vol 5, No 1 (2017): JANUARI-JUNI