Garuda - Garba Rujukan Digital

EKSISTENSI PUTUSAN ARBITRASE TERHADAP GUGATAN OLEH SALAH SATU PIHAK MELALUI PENGADILAN Sinaga, Meliana Ferawati; ,, Pujiyono
Jurnal Privat Law Vol 6, No 2 (2018): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

AbstractThis article aims to find out about the existence of an arbitration award against a lawsuit by one of the parties through a court because it is based on dissatisfaction with the decision issued by the arbitrator. This legal research is a normative legal research with the prescriptive characteristic. Research approach used by writer in this research is approach of law (statue approach). Sources of research data are primary legal materials (Arbitration Law, Judicial Power Law, HIR,), secondary legal materials (books, journals, legal thesis), and tertiary legal materials (KBBI, Internet). The technique of collecting legal materials used in this research is document study (literature study). The results of the study indicate that a lawsuit committed by either party can not invalidate an arbitral award because based on its legal force the award of the arbitration is final and binding for the parties to the dispute and not open any remedy. A decision which already has a permanent legal force (kracht van gewijsde power in force) can not be contested, it means that it has closed the opportunity to use a legal effort to fight the verdict.Keywords: Arbitration; Court; Existence;Abstrak Artikel ini bertujuan untuk mengetahui tentang eksistensi putusan arbitrase terhadap gugatan oleh salah satu pihak melalui pengadilan karena didasari ketidakpuasan atas putusan yang dikeluarkan oleh arbiter. Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (statue approach). Sumber data penelitian adalah bahan hukum primer (UU Arbitrase, UU Kekuasaan Kehakiman, HIR,), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, skripsi hukum), dan bahan hukum tersier (KBBI, Internet). Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa gugatan yang dilakukan oleh salah satu pihak tidak dapat membatalkan putusan arbitrase karena berdasarkan kekuatan hukumnya putusan arbitrase sudah final dan mengikat bagi para pihak yang bersengketa dan tidak terbuka upaya hukum apapun. putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (kracht van gewijsde power in force) tidak dapat diganggu gugat, itu artinya sudah tertutup kesempatan menggunakan upaya hukum untuk melawan putusan tersebut.Kata Kunci: Arbitrase; Pengadilan; Eksistensi;

PENEGAKAN HUKUM PERSEKONGKOLAN TENDER MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT Hadi, Hernawan; Saputra, Ginanjar Bowo
Jurnal Privat Law Vol 6, No 2 (2018): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

AbstractThis article aims to determine consideration related impacts unfair business competition in the Commission’s Decision on Case No. 01 / KPPU-L / 2016. This article is a kind of normative law which are prescriptive and applied. The approach which is used is the approach of legislation (statute approach) and the approach of the case (case approach). The sources of legal materials consisting of primary legal materials, secondary, and tertiary collecting these techniques to the study of literature. This article used deductive analysis technique. The results showed that the impact of unfair business competition in Comission’s Decision Number 01 / KPPU-L / 2016 is still very simple, lacking in detail and still not in accordance with the provisions of Law Number 5 Year 1999.Keywords: Conspiracy; Business Competition; Enforcement Rule of LawAbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan terkait dampak persaingan usaha tidak sehat pada Putusan KPPU Perkara Nomor 01/KPPU-L/2016. Artikel ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskiptif dan terapan.. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Undang-undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan teknik pengumpulannya dengan studi kepustakaan. Artikel ini menggunakan teknik analisis secara deduktif. Hasil penelitian menunjukan bahwa dampak persaingan usaha tidak sehat dalam Putusan KPPU Nomor 01/KPPU-L/2016 masih sangat sederhana, kurang menjelaskan secara detail dan masih kurang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.Kata kunci: Persekongkolan Tender; Persaingan Usaha; Penegakan Hukum

EFEKTIVITAS PENDEKATAN RULE OF REASON DALAM PENEGAKAN HUKUM PERSEKONGKOLAN TENDER BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT Bambang Eko Nugroho ,; Munawar Kholil ,
Jurnal Privat Law Vol 7, No 1 (2019): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

AbstrackThis article describes and examines the problem, firstly whether the arrangement of the Rule of Reason approach in enforcement of tender conspiracy can be effectively implemented. This study is a descriptive empirical law study. Types of primary and secondary data. Data completion technique used is interviews, observation, and literature study with interactive qualitative method. The law enforcement of tender conspiracy by using the rule of reason approach so far can be effectively implemented by the Business Competition Supervisory Commission, by making the factor of law and economic condition and procedure of the Commission of Business Competition Supervisor itself. Keywords: Legal Effectiveness; Rule of Reason; KPPU; Tendering ConspiracyAbstrakArtikel ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan, pengaturan pendekatan Rule of Reason dalam penegakan hukum persekongkolan tender dapat efektif dilaksanakan. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris bersifat deksriptif. Jenis data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan studi kepustakaan, selanjutnya teknis analisis yang digunakan adalah metode kualitatif interaktif. Penegakan hukum persekongkolan tender dengan menggunakan pendekatan rule of reason sejauh ini efektif dilaksanakan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dengan menjadikan faktor keadaan dari segi hukum dan segi ekonomi maupun prosedur teknis dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha itu sendiri.Kata Kunci : Efektivitas Hukum; Rule of Reason; KPPU; Persekongkolan Tender

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PERJANJIAN PADA PLATFORM LOAN-BASED CROWDFUNDING Chartilia Gendis Napinillit M.; Anjar Sri Ciptorukmi
Jurnal Privat Law Vol 7, No 2 (2019): JULI - DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

This article aims to analyze and know the law protection provided to parties involved in the agreement through the loan-based crowdfunding platform. The legal protection granted to the parties is contained within the agreement itself, namely within the clause of the clause agreed upon by the parties, and there is also an out of the agreement, that is, in the provisions of current laws and regulations. Law protection is an important thing to guarantee the fulfillment of the legal rights of a person. In addition to these objectives, law protection is provided to bring about legal certainty, legal benefit, and justice for the parties. Law protection can be preventive (prevent) or repressive (fix). The agreed agreement on the loan-based crowdfunding platform creates a legal relationship between the two parties of the manufacturer. Legal Relationship is a relationship that gives rise to the consequences of a law guaranteed by law or law. Any legal action that raises legal consequences on a loan-based crowdfunding platform should have legal protection, especially when there is a dispute between theparties. Peaceful forums or through deliberations can not be guaranteed to resolve existing disputes, therefore legal protection is required to provide a solution and clarity of existing dispute settlement or potentially occurring after the agreement is agreed.Keywords: Law Protection, Agreement, Loan-based crowdfunding, .AbstrakArtikel ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui perlindungan hukum yang diberikan bagi para pihak yang terlibat didalam perjanjian melaui platform loan-based crowdfunding. Perlindungan hukum yang diberikan bagi para pihak terdapat didalam perjanjian itu sendiri, yaitu didalam klausula klausula yang telah disepakati para pihak, dan terdapat juga diluar perjanjian, yaitu didalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang penting untuk menjamin terpenuhinya hak hak hukum dari seseorang. Selain tujuan tersebut, perlindungan hukum yang diberikan guna mewujudkan kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan bagi para pihak. Perlindungan hukum yang diberikan dapat bersifat preventif (mencegah) atau represif (memperbaiki). Perjanjian yang disepakati pada platform loan-based crowdfunding menimbulkan suatu hubungan Hukum antara dua pihak pembuatnya. Hubungan Hukum yaitu hubungan yang menimbulkan akibat Hukum yang dijamin oleh Hukum atau Undang-Undang. Setiap perbuatan hukum yang memunculkan akibat hukum pada platform loan-based crowdfunding harus memiliki perlindungan hukum, terlebih disaat terjadi suatu sengketa antar pihak. Forum damai atau melalui cara musyawarah belum dapat menjadi jaminan akan terselesaikannya sengketa yang ada, maka dari itu perlindungan hukum diperlukan untuk memberi solusi dan kejelasan akan penyelesaian sengketa yang ada atau yang berpotensi terjadi pasca perjanjian disepakati.Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Perjanjian, Loan based crowdfunding.

TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI INSTAGRAM DITINJAU MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA Risanda Lilho Pangestu; Tuhana '
Jurnal Privat Law Vol 7, No 2 (2019): JULI - DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

AbstractThis article aims to examine the validity of transaction process through an Instagram that is reviewed based on The Indonesian Civil Code and in order to find out what consequences that will be faced if one of the parties do a breach of contract in the process of transaction. Doctrinal-descriptive research is used in this study to examine the case by using law statue approach. Both primary and secondary law are used in this present study. The technique of collecting data uses library-based research and the technique of analyzing data uses deductive qualitative method. The result reveals that contract validity of transaction through Instagram have to fulfill the four terms written in the Article 1320 Indonesian Civil Code. In the process of transaction of Instagram,both seller and buyer do not meet face-to-face so that it is hard to discover if the participant have the competency based on the Indonesian Civil Code. Therefore, if one of the terms in the Article 1320 Indonesian Civil Code is unfulfilled, the transaction could be canceled by the court judgement. However, if one of the parties does not ask for a cancellation, then the contract will still be applied for both of them. Regarding the consequences for the one doing breach of contract, there will be two possibilities which are; the one doing that breach fulfill the demands from the injured party based on the Article 1267 Indonesian Civil Code or the breach of contract person does not fulfill the demands as what had written in Indonesian Civil Code.Keywords: Transaction; Instagram; Indonesian Civil Code. AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengkaji mengenai keabsahan kontrak dalam transaksi jual beli melalui Instagram ditinjau berdasar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan untuk mengetahui akibat hukum yang timbul apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yan bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan undang-undang. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan dan teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah kualitatif dengan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukan bahwa kontrak yang sah harus memenuhi empat syarat di dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga kontrak dalam transaksi jual beli melalui Instagram untuk dapat dikatakan sebagai kontrak yang sah harus memenuhi ketentuan Pasal 1320 Kitab UndangUndang Hukum Perdata. Dalam transaksi jual beli melalui Instagram, mengenai Kecakapan seseorang sangat sulit untuk dipenuhi karena penawaran dan penerimaan Terjadinya kesepakatan tidak bertemu langsung/bertatap muka, sehingga sulit menentukan Para pihak telah dinyatakan sudah cakap menurut undang-undang. Tidak terpenuhinya Salah satu syarat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Yaitu syarat kecakapan, sehingga kontrak tersebut dapat dibatalkan melalui putusan pengadilan, Akan tetapi jika salah satu pihak tidak meminta pembatalan maka kontrak tersebut tetap berlaku dan mengikat para pihak yang terlibat. Mengenai akibat hukum bagi pihak yang wanprestasi dalam transaksi jual beli melalui Instagram ada dua kemungkinkan, yaitu: pihak yang wanprestasi memenuhi tuntutan oleh pihak yang dirugikan dalam ketentuan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau pihak yang wanprestasi tidak memenuhi tuntutan dalam ketentuan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.Kata kunci: Transaksi; Instagram; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA KEMITRAAN (Studi Kasus di Brownies Cinta Cabang Sragen) Cinde Semara Dahayu; Ambar Budhisulistyawati
Jurnal Privat Law Vol 8, No 1 (2020): JANUARI - JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

AbstractThe article purpose to find out the conformity of the implementation of partnership cooperation agreement to the Government Regulation Number 44 of 1997 concerning Partnership juncto Government Regulation Number 17 of 2013 concerning Micro Small Medium-sized Enterprises. The research object of partnership cooperation was carried out in Brownies Cinta branch in Sragen. The legal writing in the current research employed empirical legal research approach which was initially done by researching secondary data and subsequently researching the primary data in the field or in the society. The research result shows that the implementation of partnership cooperation agreement run by Brownies Cinta branch in Sragen has not met all of the requirements contained in the partnership agreement determined in the Government Regulation Number 17 of 2013. The partnership cooperation agreement of Brownies Cinta branch in Sragen only contains the business critera, contract period, and the settlement of disputes. The agreement has no provision regarding the form of development, the right, and the duty of each party. Keywords: Brownies Cinta; Cooperation Agreement; Government Regulatio; Micro Small Mediumsized Enterprises, Partnership.Abstrak Artikel ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan perjanjian kerjasama kemitraan denganPeraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan juncto Peraturan Pemerintah Nomor17 Tahun 2013 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Obyek penelitian kerjasama kemitraandilakukan di Brownies Cinta Cabang Sragen. Penulisan hukum dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang berawal dari meneliti data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat. Hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan perjanjian kerjasama kemitraan yang dilakukan oleh Brownies Cinta Cabang Sragen tidak memenuhi semua ketentuan dari isi perjanjian kemitraan yang telah ditetapkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013, isi perjanjian kerjasama kemitraan Brownies Cinta Cabang Sragen hanya memuat kriteria kegiatan usaha, jangka waktu kontrak, dan penyelesaian perselisihan. Dalam perjanjian tidak adanya ketentuan mengenai bentuk pengembangan, dan hak kewajiban masing-masing pihak. Kata Kunci: Brownies Cinta; Kemitraan; Perjanjian Kerjasama; Peraturan Pemerintah; Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

ASPEK HUKUM KONTRAK ELEKTRONIK (E-CONTRACT) DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE YANG MENGGUNAKAN BITCOIN SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN Ridwan Romadhoni ,; Dona Budi Kharisma ,
Jurnal Privat Law Vol 7, No 1 (2019): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

AbstractThis review is to analyze the validity of electronic contracts in e-commerce transactions using bitcoin in terms of civil law. This study is based on the results of the normative legal study that is descriptive by using the law approach. The types and sources of legal materials used are secondary data. The technique of collecting legal materials using literature study. The technique of analysis of legal materials used is qualitative with deductive method in drawing conclusion. The result of research shows the validity of electronic contract in e-commerce transaction with bitcoin payment method must fulfill the provisions of Article 1320 KUH Perdata regarding the validity of the agreement. In e-commerce transactions by bitcoin payment methods the terms of validity in Article 1320 KUH Perdata are very difficult to fulfill, so contracts born in e-commerce transactions by method of payment through bitcoin are invalid and can be canceled through a court decision if the parties or wrong one party wishes, but if the parties do not request a cancellation then the contract remains valid and binds the parties involved. The responsibilities of each party involved in this transaction ie the seller, the buyer, the payment system provider, and the expedition must be viewed in terms of the respective parties’ liabilities and also seen from the disadvantages caused by the fault of the parties involved.Keywords: Electronic Contract; E-Commerce Transaction; BitcoinAbstrakKajian ini untuk menganalisis keabsahan kontrak elektronik dalam transaksi e-commerce menggunakan bitcoin ditinjau dari aspek hukum perdata. Kajian ini didasarkana atas hasil kajian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan undang- undang. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah berupa data sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah kualitatif dengan metode deduktif dalam penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan keabsahan kontrak elektronik dalam transaksi e-commerce dengan metode pembayaran bitcoin haruslah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian. Dalam transaksi e-commerce dengan metode pembayaran bitcoin syarat-syarat keabsahan dalam Pasal 1320 KUH Perdata sangatlah sulit untuk dipenuhi, sehingga kontrak yang lahir dalam transaksi e-commerce dengan metode pembayaran melalui bitcoin tidak sah dan dapat dibatalkan melalui putusan pengadilan apabila para pihak atau salahsatu pihak menghendaki, namun apabila para pihak tidak meminta pembatalan maka kontrak tersebut tetap berlaku dan mengikat para pihak yang terlibat. Tanggung jawab masing-masing pihak yang terlibat didalam transaksi ini yakni penjual, pembeli, penyelenggara sistem pembayaran, dan pihak ekspedisi harus dilihat dari segi kewajiban masing-masing pihak dan juga dilihat dari kerugiaan tersebut disebabkan oleh kesalahan pihak yang terlibat.Kata Kunci : Kontrak Elektronik, Transaksi E-Commerce, Bitcoin

TINJAUAN TERHADAP DOKTER YANG MENANGANI PASIEN GAWAT DARURAT TANPA MENGGUNAKAN INFORMED CONSENT Indra Darian Wicaksana ,; Ambar Budhisulistyawati ,
Jurnal Privat Law Vol 7, No 1 (2019): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

AbstractThis journal aims to determine the legal consequences of emergency medical treatment without informed consent. This research is a normative perspective. As science is perspective, the science of law study law purposes, the values of justice, the validity of the rule of law and legal norms. This research approach using the statue approach. Legal materials research using primary and secondary legal materials. Mechanical collection of legal materials research through library research / study documents and subsequently analyzed by deduction, the analysis to draw conclusions from things that are common to be the case that individual. Informed consent is mandatory before doctors perform medical procedures on patients. In the absence of informed consent then there is no agreement before medical treatment. In the absence of informed consent is the legal protection of the doctor and the patient is minimal and there is no agreement between the patient and the doctor. Legal consequences arising in the absence of informed consent was not inflict a loss of a doctor giving a feat obligation to the patient. Keywords: Legal consequences; Informed Consent; Agreement; ExceptionAbstrakJurnal ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum dari penanganan medis gawat darurat tanpa menggunakan informed consent. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat perspektif. Sebagai ilmu yang bersifat prespektif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, dan norma-norma hukum. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang. Bahan hukum penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum penelitian ini melalui studi kepustakaan/studi dokumen dan selanjutnya dianalisis dengan teknik deduksi, analisis untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi kasus yang bersifat individual. Informed Consent merupakan hal yang wajib sebelum dokter melakukan tindakan medis terhadap pasien. Dengan tidak adanya informed consent maka tidak terjadi perikatan sebelum penanganan medis. Dengan tidak adanya informed consent maka perlindungan hukum terhadap dokter dan pasien sangatlah minim dan tidak terdapat perikatan antara pasien dan dokter. Akibat hukum yang timbul dengan tidak adanya informed consent ternyata tidak menimbulkan hilangnya kewajiban dokter memberikan suatu prestasi kepada pasien. Kata Kunci : Akibat Hukum; Informed Consent; Persetujuan; Pengecualian

TANGGUNG JAWAB RUMAH SAKIT TERHADAP KERUGIAN YANG DIDERITA OLEH PASIEN AKIBAT TINDAKAN TENAGA MEDIS DALAM PERJANJIAN TERAPEUTIK Nanda Dwi Haryanto; Arief Suryono
Jurnal Privat Law Vol 7, No 2 (2019): JULI - DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Abstract This legal research aims to know the hospital responsibilities of the act medical workers that caused loses of patient in the terapeutic agreement. This research is prescriptive normative legal research. The Approach that used in this research is statute approach. The type of the law materials are primary law material and secondary law material. Law material collection techniques that used in this research is library research, and then analyzed by deductive techniques, analysis to draw conclusion from the things in general become spesific things.Legal relation between medical workers and hospital by some of related legislation, that are Law Number 29 of 2004 about Medical Practice, Law Number 44 of 2009 about Hospital, Law Number 36 of 2014 about Health Worker, Law Number 13 of 2003 about Employment, and Indonesian Code of Hospital Ethics can be concluded that legal relation between medical workers and hospital based on working relationship. Working relationship between medical workers and hospital determine responsibilities by the hospital. The hospital is responsible for the negligence act by medical worker that cause loses of patient can be determine based on Article 1367 of Indonesian Civil Code and Article 46 Law Number 44 of 2009 abaut Hospital, which state that hospital take responsibilities of negligence act by medical workers.Keywords: Hospital Responsibility, Negligence, Medical WorkersAbstrakPenelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab rumah sakit terhadap tindakan tenaga medis yang mengakibatkan kerugian terhadap pasien dalam perjanjian terapeutik. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan undang-undang (statute approach). Jenis bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan dan selanjutnya dianalisis dengan teknik deduksi, analisis untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi hal yang bersifat khusus. hubungan hukum antara tenaga medis dan rumah sakit menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait, yakni Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Kode Etik Rumah Sakit dapat disimpulkan bahwa hubungan antara rumah sakit dan tenaga medis didasarkan pada adanya hubungan kerja. Hubungan kerja antara tenaga medis dan rumah sakit menentukan rumah sakit dapat bertanggungjawab. Rumah sakit bertanggungjawab atas tindakan kelalaian tenaga medis yang menyebabkan kerugian terhadap pasien dapat ditentukan berdasarkan Pasal 1367 Kitab UndangUndang Hukum Perdata, dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, yang menyatakan bahwa rumah sakit bertanggungjawab atas tindakan kelalaian yang dilakukan oleh tenaga medis.Kata kunci: Tanggung Jawab Rumah Sakit, Kelalaian, Tenaga Medis

IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PERJANJIAN DI BAWAH TANGAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA Arya Krisna Okta Bomantara; ' Tuhana
Jurnal Privat Law Vol 8, No 1 (2020): JANUARI - JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

AbstractThis article aims to find out the legal implications and examine the case of under-lending with fiduciary collateral in the Koperasi Serba Usaha Barokah. Based on this matter in this study also know the legal consequences arising from underhanded credit with fiduciary guarantees. This type of research is a descriptive type of empirical research. This research is a study with data obtained from activities in the field. The technique of collecting data is in the form of field studies and literature studies. Field studies include direct observation of interviews with the heads of cooperatives, secretaries and members of cooperatives then study of literature is literature from books and journals. The analysis technique uses descriptive tools with interview data collection and observation. The results of this study are analysis of underhanded credit at the Koperasi Serba Usaha Barokah by looking at legal regulations and interviews with related sources.Keywords: consequences; Agreement; Fiduciary.AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui implikasi hukum dan mengkaji terhadap kasus pemberian kredit di bawah tangan dengan jaminan fidusia di Koperesi Serba Usaha Barokah Sragen. Berdasarkan hal tersebut dalam penelitian ini juga mengetahui akibat hukum yang timbul terhadap kredit di bawah tangan dengan jaminan fidusia. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris dengan tipe diskriptif. Penelitian ini merupakan penelitian dengan data-data yang di peroleh dari kegiatan di lapangan . Teknik pengumpulan data berupa studi lapangan dan studi kepustakaan. Studi lapangan meliputi observasi langsung wawancara dengan kepala koperasi, sekertaris dan anggota koperasi kemudian studi kepustakaan adalah literature dari buku maupun jurnal. Teknik analisisnya menggunakan deskriptif dengan alat pengumpulan data wawancara dan observasi. Hasil dari penelitian ini adalah analisis terhadap kredit di bawah tangan di Koperasi Serba Usaha Barokah dengan melihat peraturan hukum dan wawancara dengan narasumber terkait .Kata Kunci: Akibat; Perjanjian; Fidusia.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota surakarta,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota surakarta, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota surakarta,

Jawa tengah

INDONESIA