Articles
153 Documents
<![CDATA[URGENSI PENGATURAN JAMINAN KREDIT DALAM SEKTOR PEER TO PEER (P2P) LENDING DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Shania, Amalia Vanny]]>;
<![CDATA[Kharisma, Dona Budi]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 11, No 2 (2023): JULI - DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v11i2.48947
<![CDATA[This articles aims to analyse and examine the importance of implementing credit guarantee on peer to peer (p2p) lending mechanism in Indonesia as a form of prevention of Non Perfroming Loan Risk and the ideal type of credit guarantee to be applied on peer to per (p2p) lending mechanism. This research is a normative legal research with a perspective character with a consepual approach. The type of data used is secondary data which includes primary dan secondary legal materials. Meanwhile, the thechnique of collecting data in examining these problems use a literature study technique which is then carried out by technical analysis using the deductive method. The results show that there is urgency for the application of credit guarantee on peer to peer (p2p) lending sector based on 3 important aspects, namely philosophical, juridical, and sociological foundations. The urgency is related to the risk of non performing loan or default by the borrower which must be borne by the the lender. Implementing fiduciary security into peer to peer (p2p) lending mechanism can be an ideal solution to provide protection and legal certainty for lenders while minimizing the potentional risk of non performing loan. ]]>
<![CDATA[PROBLEMATIKA PEMENUHAN HAK KONSUMEN DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 80 TAHUN 2019 TENTANG PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK SERTA PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS POP-UP STORE ]]>
<![CDATA[Firmansyah, Alfa Edha]]>;
<![CDATA[., Suraji]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 12, No 2 (2024): AGUSTUS-DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v12i2.52386
<![CDATA[This article examines the problems of consumer protection against consumer rights with pop-up stores as an alternative to online shopping that can be done in terms of overcoming violations of consumer rights and solutions that can be done to protect consumers against the disadvantages of online shopping. This research is a normative legal research that is descriptive and applied with a legal approach (statue approach), conceptual approach (conceptual approach) and historical approach (historical approach). Types of legal materials include primary and secondary legal materials. The technique of collecting legal materials is a literature study which will then be studied deductively using a syllogistic logic. The results showed the problems of consumer protection for the rights of consumers to shop online and pop-up stores, first, in that consumers cannot directly test, try, see or touch the goods to be ordered when shopping online. Second, the unclear status of legal subjects of business actors. Third, unclear information about the products offered in the form of misleading advertisements. Fourth, the imposition of an unbalanced risk on guaranteed delivery of goods. Fifth, borderless cross-border transactions raise questions about the mechanism for fulfilling consumer rights and obligations of business actors in transactions between countries. Sixth, there are no statutory provisions or implementing provisions for the pop-up store trading model or O2O business (online to offline or offline to online).]]>
<![CDATA[TINJAUAN PERJANJIAN BAKU PADA KONTRAK BERLANGGANAN INDIHOME PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK ]]>
<![CDATA[Khairunnisa, Nanda]]>;
<![CDATA[Budhisulistyawati, Ambar]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 14, No 1 (2026): JANUARI - JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v14i1.59252
<![CDATA[ PT Telkom’s Indihome subscription contract is a standard form contract made by one of the leading parties where the other parties by no means have to follow the contract without having any chance to alter the provision under the proposed agreement by both parties. The purpose of this article is to understand the practice of subscription contract by Indihome, whether it is already conducted in accordance to the fundamental of legal agreement or not. This article is done by normative law approach which is prescriptive. Types of data being used in this article are primary, secondary, and tertiary data gathered through document and library study by Cyber Media. Deductive method was used to analyse the case. The result shows that Indihome’s subscription contract did not meet the valid terms of agreement, which is statedt fee in Article 1320 of the Civil Code. Indihome’s contract contains an exoneration clause that contradicts Article 18 of the Consumer Protection Act. ]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR DALAM EKSEKUSI OBJEK HAK TANGGUNGAN DARI SITA EKSEKUSI PIHAK KETIGA (Studi Putusan No. 61/Pdt.Plw/2017/PN. Jmb) ]]>
<![CDATA[Azani, Annisa Puspita]]>;
<![CDATA[Suraji, ']]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 12, No 1 (2024): JANUARI-JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v12i1.50092
<![CDATA[AbstrakAbstrakArtikel ini bertujuan untuk menjelaskan perlindungan hukum bagi kreditur atas haknya terhadap objek hak tanggungan, ketika dieksekusi oleh pihak lain. Penelitian ini 2 merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Sumber bahan hukum adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik studi kepustakaan (library research) dengan cara mengunduh (download), menyalin (copy), mengoleksi literatur yang berupa buku-buku atau jurnal kemudian mengkualifikasi bahan hukum. Selanjutnya dianalisis menggunakan metode silogisme dengan pola berpikir deduktif. Permasalahan hukum yang timbul yaitu objek hak tanggungan yang sedang dilelang oleh kreditur untuk pelunasan hutang debitur, dilakukan sita eksekusi oleh pengadilan karena adanya perkara lain. Sesuai dengan teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Moch. Isnaeni, kreditur dapat diberikan perlindungan secara internal maupun eksternal. Perlindungan hukum internal yaitu dengan dibuatnya perjanjian hutang-piutang yang mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian untuk mengurangi resiko kerugian. Bentuk perlindungan hukum eksternal yaitu adanya regulasi yang digunakan sebagai dasar perlindungan kreditur, yakni Undang-Undang No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Hal tersebut terbukti di dalam amar Putusan No. 61/Pdt.Plw/2017/PN. Jmb yang menyatakan bahwa sita eksekusi terhadap objek hak tanggungan harus dibatalkan.Kata Kunci: Eksekusi Objek Hak Tanggungan; Hak Tanggungan; Perlindungan Hukum]]>
<![CDATA[DAMPAK PERATURAN MENTERI ESDM NOMOR 12 TAHUN 2020 TERHADAP INDUSTRI HULU MINYAK DAN GAS DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Yeshinta, Agnes]]>;
<![CDATA[Imanullah, Moch. Najib]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 12, No 1 (2024): JANUARI-JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v12i1.50177
<![CDATA[Artikel ini bertujuan untuk mengkaji isu hukum yang menganalisa perbandingan skema Kontrak Bagi Hasil (PSC) Cost Recovery dan Gross Split dan dampak Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 08 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split terhadap Industri Hulu Migas di Indonesia. Kajian ini bertujuan untuk menemukan skema PSC yang dapat menguntungkan Negara dan KKKS serta untuk menemukan apa dampak yang telah dihasilkan oleh Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2020 terhadap Industri Hulu Migas Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut maka penulis melakukan penelitian yang menggunakan metode penelitian hukum normatif bersifat deskriptif. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan cara studi pustaka/dokumen, teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme yang menggunakan pola pikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa skema Gross Split lebih menguntungkan bagi Negara maupun Kontraktor KKS serta Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2020 yang dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan investasi Minyak dan Gas Bumi di Indonesia nyatanya belum menimbulkan dampak positif pada industri Migas Indonesia]]>
<![CDATA[PENERAPAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO.1/POJK.07/2013 UNTUK MELINDUNGI NASABAH LAYANAN PINJAM MEMINJAM PERUSAHAAN FINTECH DARI KERUGIAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 ]]>
<![CDATA[Zulkifli, Muhammad]]>;
<![CDATA[Pujiyono, Pujiyono]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 13, No 2 (2025): JULI-DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v13i2.52962
<![CDATA[Artikel ini mengkaji permasalahan yang dihadapi oleh nasabah layanan pinjam meminjam perusahaan financial technology yang tidak bisa melunasi pinjaman tepat waktu pada masa pandemic covid-19. Penelitian yang bersifat preskriptif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dengan bahan hukum yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan dan dianalisis menggunakan metode silogisme beserta pola pikir deduktif. Kesimpulan akhir dari penelitian ini adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 yang mengatur mengenai pinjam meminjam uang berbasis financial technology dalam tugasnya memberikan perlindungan terhadap konsumen ataupun masyarakat, diberikan sebuah kewenangan bagi OJK untuk melakukan tindakan pencegahan yang berujung pada kerugian dari konsumen pengguna layanan jasa keuangan. OJK sebagai suatu lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi lembaga pembiayaan harus mampu berpedoman dengan cita hukum, yaitu kepastian, kemanfaatan, dan keadilan hukum agar keberadaan dari peer to peer lending dalam financial technology mampu bersaing ditengah maraknya bisnis berbasis teknologi saat ini. ]]>
<![CDATA[TRANSPARANSI PADA LAYANAN PERUSAHAAN ASURANSI KESEHATAN DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN ]]>
<![CDATA[Hutagalung, Fuad Dicky]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 12, No 2 (2024): AGUSTUS-DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v12i2.89442
<![CDATA[This article aims to examine the importance of transparency in health insurance company services from the perspective of consumer protection law. This research is a doctrinal research that studies the purpose of law, the values of justice, the validity of legal rules, legal concepts and legal norms. The results showed that health services are very important basic needs and human rights of every individual. The quality of health services has a significant effect on the degree of public health. Access to quality and affordable health services is a must, with information transparency as the main indicator. This transparency is important to increase consumer efficiency in choosing products and to increase loyalty to certain products. The Consumer Protection Law (Law No. 8 of 1999) and the Insurance Law regulate the obligations of insurance companies in providing accurate and complete information, as well as ensuring fairness in the claims process and handling consumer complaints Insurance companies must manage premium funds wisely and transparently, and engage and educate consumers about their rights. Open and transparent communication with consumers is essential to build trust. Consumer protection can also be enhanced through cooperation between the government, insurance companies, healthcare providers, and consumer organizations. By consistently carrying out these obligations, the healthcare and insurance industries can build a good reputation and gain the trust of the public.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN KEDUDUKAN AHLI WARIS PENDERITA CACAT MENTAL DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN (Perspektif KUH Perdata) ]]>
<![CDATA[Bintoro, Arya Adi]]>;
<![CDATA[Budhisulistyawati, Ambar]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 14, No 1 (2026): JANUARI - JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v14i1.59545
<![CDATA[This article examines the position and rights as well as distribute inheritance to heirs with mental disabilities according to the perspective of the Civil Code. This type of research is normative with the nature of prescriptive legal research. Based on the provisions of the Civil Code, people with mental disabilities remain entitled and have the position of heirs of people with mental disabilities over the distribution of inheritance through a curatele by an expert curator to support the heirs of people with mental disabilities to continue to get their inheritance rights. With regard to this problem, it is necessary to reform and improve the special rules of the Civil Code regarding the position and rights of heirs with mental disabilities in the distribution of inheritance.]]>
<![CDATA[PERAN KOPERASI DALAM MENDUKUNG PENGUATAN UMKM KONVEKSI DI KABUPATEN PATI PADA MASA PANDEMI COVID-19 ]]>
<![CDATA[Fitria Asiati, Eva Ida]]>;
<![CDATA[Sudarwanto, Albertus Sentot]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 11, No 2 (2023): JULI - DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v11i2.49845
<![CDATA[This article aims to examine the role of cooperatives in supporting the strengthening of MSMEs Convection Cloth Masks during the Covid-19 pandemic.This study uses empirical research methods. This legal research uses legal resources in the form of legal materials both primary legal materials and secondary legal materials. The data types used are Secondary data and Primary data. Data collection techniques are used through literature studies, interviews, and data analysts. The results showed that cooperatives play an active role in supporting the strengthening of MSMEs Convection in Pati Regency. ]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA ATAS FILM YANG DIPUBLIKASIKAN MELALUI WEBSITE (Studi Kasus website Rebahin) ]]>
<![CDATA[Rozannah, Nurul Husna Khoirani]]>;
<![CDATA[Hadi, Hernawan]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 13, No 1 (2025): JANUARI-JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v13i1.53922
<![CDATA[AbstractEase of access to enjoy movies turns out to be a gap to commit copyright infringement because there are many websites that publish movies without permission from the creator. This article aims to analyze the legal protection to copyright for Films published through website. This research is an empirical research conducted at the Ministry of Law and Human Rights and the Ministry of Communication and Information Technology. The types of data used are primary and secondary data. Primary data obtained through the interview method conducted through the application zoom meeting while secondary data obtained from literature study. The results of the study indicate that the legal protection of copyright on Film has been regulated in the Law of the Republic of Indonesia Number 28 of 2014 concerning Copyright. In order to support this protection, the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia facilitates the Creator or Copyright Holder to report the website that has been distributed their Film without obtaining permission from Author. And cooperating with the Ministry of Communication and Infromation to block some weebsite that proven to have violated Copyright.Keywords: Copyright; Creator; Film; Legal Protection; Website.AbstrakKemudahan akses untuk menikmati Film ternyata membuat celah untuk melakukan pelanggaran terhadap Hak Cipta karena banyaknya website yang mempublikasikan Film tanpa izin dari Pencipta. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap hak cipta atas Film yang dipublikasikan melalui website. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang dilakukan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Jenis data yang digunakan merupakan data primer dan sekunder. Data primer didapat melalui metode wawancara yang dilakukan melalui aplikasi zoom meeting sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelrindungan hukum terhadap Hak Cipta telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Kemudian untuk mendukung perlindungan tersebut Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memfasilitasi Pencipta untuk melakukan laporan terhadap website yang apabila karya ciptanya dipublikasikan melalui website tanpa adanya izin. Serta melakukan kerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk melakukan blokir terhadap website yang terbukti melakaukan pelanggaran Hak Cipta.Kata Kunci: Film; Hak Cipta; Pencipta; Perlindungan Hukum; Website]]>
