Garuda - Garba Rujukan Digital

PROSES PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR BAGI TERTANGGUNG (Studi di Brins General Insurance Cabang Yogyakarta) ,, Atyanta Nanda Dhanistha; ,, Djuwityastuti
Jurnal Privat Law Vol 7, No 1 (2019): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

AbstractThis article aims to explaining completion of the insurance claim payment motorized vehicles for insured in BRINS General Insurance Branch Yogyakarta. This study examines the problems, firstly how the rejection of motor vehicle insurance claims and settlement of payments for the insured at BRINS General Insurance Branch Yogyakarta. Secondly, does the rejection of claims occurring at BRINS General Insurance Branch Yogyakarta is in accordance with the laws and regulations. This research is an empirical normative legal research that is descriptive. Secondary data types include primary and secondary legal materials. Data collection techniques used are literature study and interview, then the analysis technique used is qualitative method. The results showed that the call to pay motor vehicle insurance at BRINS Branch Yogyakarta General Insurance is done through the stages, also using Article 31 paragraph (3) of Law Number 40 Year 2014 as a guidance that is handling risk quickly, easily, easily accessed and fair. The settlement of insurance claim payment at BRINS Branch Yogyakarta Public Insurance is based on the existing provisions of Law Number 40 Year 2014 regarding the rules of implementation in the OJK Regulations, the Book of Commercial Law, the Civil Code and the Standard of Motor Vehicle Insurance Indonesia. It can be proved by Article 29 paragraph (2) and paragraph (3) of OJK Regulation No. 69/POJK.05/2016 that the premium payment has been made which resulted in the responsibility of the Insurer.Keywords: Payments; claims; agreements; motor vehiclesAbstrakArtikel ini bertujuan untuk menjelaskan penyelesaian pembayaran klaim asuransi kendaraan bermotor di BRINS General Insurance Cabang Yogyakarta. Penelitian ini mengkaji permasalahan, pertama bagaimana penolakan klaim asuransi kendaraan bermotor dan penyelesaian pembayarannya bagi tertanggung di BRINS General Insurance Cabang Yogyakarta. Kedua, apakah penolakan klaim yang terjadi di BRINS General Insurance Cabang Yogyakarta sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris yang bersifat deskriptif. Jenis data sekunder meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan wawancara, selanjutnya teknik analisis yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian pembayaran klaim asuransi kendaraan bermotor di BRINS General Insurance Cabang Yogyakarta dilakukan melalui tahapan yang telah ditentukan, serta menjadikan Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 sebagai pedoman yaitu penanganan klaim secara cepat, sederhana, mudah diakses, dan adil. Penyelesaian pembayaran klaim asuransi di BRINS General Insurance Cabang Yogyakarta dilakukan berdasarkan perundang-undangan yang ada yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 beserta peraturan pelaksanaannya dalam Peraturan OJK, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia.Hal ini dapat dibuktikan melalui Pasal 29 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan OJK Nomor 69/POJK.05/2016 bahwa apabila pembayaran premi telah dilakukan maka pembayaran klaim asuransi yang timbul merupakan tanggung jawab Penanggung.Kata Kunci : Pembayaran; klaim; perjanjian; kendaraan bermotor

PELAKSANAAN TJSLP PT. SIDOMUNCUL DITINJAU DARI PERDA KABUPATEN SEMARANG NOMOR 3 TAHUN 2013 Muhammad NAN, Maulana; Sudarwanto, Albertus Sentot
Jurnal Privat Law Vol 7, No 2 (2019): JULI - DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

AbstractThis legal research aims to find out the configuration of corporate social responsibility (CSR) PT. Sidomuncul Klepu, sub-district Bergas, municipality Semarang to people around the company as well as thetarget of the CSR program and inhibitions run by the companies in the keeping of consistency and the confidience of the community around the company of the CSR companies and the CSR forum, This writing is a legal research using empirical or non-doctrinal research in order to discover the real circumstances occurred on the research sites. The research uses primary data in the form of observation and interview, as well as secondary data in the form of Act No. 40 of 1997 on limited company, regional legislations No3 of 2013 on CSR the data was collected by library research of legal material relating to the research and data obtained from field observations and interviews to the director of public relations PT. Sidomuncul. The results show 2 (Two) kinds of conclusions. Firstly,the companies is fully contributing to the CSR forum and maintaining the consistency of internal CSR performance. Secondly, the existence and performance of the CSR company have been recognized in the center of community, in addition to the implementation of the CSR PT. Sidomuncul program it has not yet reched the field of education and culture.Keywords: CSR, Implementation, Forum, Society, PT. Sidomuncul.AbstrakPenulisan Hukum ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) PT. Sidomuncul Klepu, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang terhadap masyarakat sekitar perusahaan maupun masyarakat sasaran program TJSLP dan hambatan yang di alami oleh perusahaan dalam menjaga konsistensi dan kepercayaan masyarakat sekitar perusahaan terhadap program TJSLP perusahaan serta TJSLP forum. Penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian hukum empiris atau non-doctrinal research untuk mengetahui keadaan nyata yang terjadi di lapangan. Jenis data yang digunakan adalah data primer berupa observasi dan wawancara, serta data sekunder berupa undang-undang. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan studi kepustakaan dari bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian serta data-data yang didapatkan dari pengamatan di lapangan dan wawancara . Pada pembahasan di hasilkan 2 (dua) kesimpulan pertama perusahaan sepenuhnya berkontribusi di dalam forum TJSLP kabupaten dan menjaga konsistensi pelaksanaan TJSLP internal perusahaan, kedua, keberadaan dan hasil pelaksanaan TJSLP perusahaan telah diakui di tengah masyarakat,selain itu pelaksanaan program TJSLP PT. Sidomuncul belum merambah di bidang pendidikan dan kebudayaan.Kata kunci : TJSLP, Pelaksanaan, Forum, Masyarakat, PT. Sidomuncul.

PROBLEMATIKA HUKUM PENGGUNAAN KARTU ANJUNGAN TUNAI MANDIRI (ATM) BERLOGO GERBANG PEMBAYARAN NASIONAL (GPN) Hariyanto, Agus; Pujiyono, '
Jurnal Privat Law Vol 8, No 1 (2020): JANUARI - JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

AbstractThis article aims to examine the Legal Problems of Automated Teller Machine (ATM) Card Usage with National Payment Gateway (GPN) Logo. The research method used is normative legal research with the nature of prescriptive research. The research approach is the statute approach and conceptual approach. The type of research data used is secondary data. The research data collection technique used is library research with deduction data analysis techniques.The results showed that the National Payment Gateway (GPN) which is a new product in Indonesian banking has several legal problems, that is creating potential fraud in the Automated Teller Machines (ATM) card with National Payment Gateway (GPN) logo and weak legal protection for customers in terms and conditions for making Automated Teller Machines (ATM) card with National Payment Gateway (GPN) logo. besides that the security system used in this interconnection card is unclear, and the potential for trade war.Keyword: Legal Problems; Automated Teller Machines (ATM) card; National Payment Gateway (GPN)AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengkaji tentang problematika hukum penggunaan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) berlogo Gerbang Pembayaran Nasional (GPN). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian preskriptif. Pendekatan penelitian adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Jenis data penelitian yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan sumber data penelitian yang digunakan yaitu studi kepustakaan dengan teknik analisis data deduksi. Hasil penelitian menunjukan bahwa Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) yang merupakan produk baru di perbankan Indonesia mempunyai beberapa problematika hukum, yaitu menciptakan potensi fraud dalam transaksi kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) berlogo Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) dan lemahnya perlindungan hukum terhadap nasabah dalam syarat dan ketentuan pembuatan kartu kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) berlogo Gerbang Pembayaran Nasional (GPN), selain itu sistem keamanan yang digunakan dalam kartu interkoneksi ini belum jelas, dan yang adanya potensi perang dagang.Kata Kunci: Problematika Hukum; Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM); Gerbang Pembayaran Nasional (GPN)

KAJIAN YURIDIS PENGATURAN HAK ASUH ANAK SEBAGAI AKIBAT PERCERAIAN DARI PERKAWINAN CAMPURAN DITINJAU DARI HUKUM PERDATA INTERNASIONAL Waspada, R. Jangkung Surya; Kharisma, Dona Budi
Jurnal Privat Law Vol 8, No 1 (2020): JANUARI - JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

AbstractThis research aims to acknowledge child custody arrangements in terms of the breakdown of a marriage due to divorce which one party is a citizen of Indonesia (WNI) and the other one is a foreign citizen (FOREIGNERS). This research is a descriptive empirical law with a qualitative approach. The data collection technique used is an interview on the Sleman State Court Judge and documents or references review. Based on the research and discussion, we know that issues that arise from mixed divorce are the place that divorce lawsuit was filed, fighting for child custody, and about child nationality. In resolving disputes over child custody, the judge uses Indonesian national law about child custody which tends to give children the right to choose who they want to be cared for. The Judge’s guideline is the priority of the child’s needs. About children nationality, Indonesian national law recognizes limited dual citizenship to children under 18 (eighteen) years old or unmarried children. When children turns 18 (eighteen) years old or after marriage, children must choose one nationality from their parents.Keywords: Mixed Marriage; Mixed Divorce; Child Custody; Limited Dual Citizenship.AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hak asuh anak dalam putusnya perkawinan karena perceraian yang dilakukan antara suami isteri dimana salah satu pihak adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dan pihak yang lain adalah Warga Negara Asing (WNA). Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan wawancara pada Hakim Pengadilan Negeri Sleman dan studi dokumen atau bahan pustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa problematika yang muncul dalam perceraian campuran yaitu tempat diajukannya gugatan perceraian, perebutan hak asuh anak, dan kewarganegaraan anak tersebut. Hakim Indonesia dalam menyelesaikan masalah hak asuh anak dari perceraian campuran menggunakan hukum nasional Indonesia dimana cenderung memberikan anak hak untuk memilih dengan siapa ia ingin diasuh. Hakim berpatokan pada kebutuhan anak yang diutamakan. Anak juga memperoleh kewarganegaraan ganda terbatas selama ia berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun atau sebelum menikah. Anak yang telah berumur 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah mereka harus memilih salah satu kewarganegaraan dari orang tua mereka.Kata kunci: Perkawinan Campuran; Perceraian Campuran; Hak Asuh Anak; Kewarganegaraan Ganda Terbatas.

SINKRONISASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN ', Elsa Aprilia; ', Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni; ', Luthfyah Trini Hastuti
Jurnal Privat Law Vol 7, No 1 (2019): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

AbstractThe writing of this article aims to synchronize The Judgment Of Mahkamah Konstitusi he knows no. 46/PUU-VIII/2010 with law number 1 Year 1974 about marriage. This type of research using normative legal research is descriptive and the approach used approach to legislation. Legal research materials used are primary and secondary legal materials, the techniques used in the collection of the material law in this research is the study of librarianship or study document. This research uses the legal materials analysis techniques with methods that use syllogisms deductive thinking patterns. There are several provisions in The Judgment Of Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 that are not in sync with the law number 1 Year 1974 about marriage as arrangement about children, relation of children outside marriage, responsibility from parent and authentication children in understanding The Judgment Of Mahkamah Konstitusi not synchron with the notion of legitimate son in law Marriage, but there is also a provision that such provision of synchronous’s authentication that protection about children outside marriage . After there is proof about the relationship of blood must remain an endorsement done his father against son beyond mating to be legitimate children.Keywords: Synchronization; Children Outside Of Marriage; The Judgment Of Mahkamah KonstitusiAbstrakPenulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui sinkronisasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jenis penelitian menggunakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan perundang-undangan. Bahan penelitian hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum adalah studi kepustakaan atau studi dokumen. Teknik analisis memakai bahan hukum dengan metode silogisme yang menggunakan pola berpikir deduktif. Terdapat beberapa ketentuan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang tidak sinkron dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan seperti hubungan anak luar kawin, pembuktian anak dan tanggung jawab orangtua, namun terdapat juga ketentuan yang sinkron seperti ketentuan tentang pengaturan yang memberi perlindungan terhadap anak luar kawin. Setelah ada pembuktian tentang hubungan darah harus tetap ada pengesahan yang dilakukan ayahnya terhadap anak luar kawin agar menjadi anak sah.Kata kunci: Sinkronisasi; Anak Luar Kawin; Putusan Mahkamah Konstitusi.

LEGALITAS PENGGUNAAN METODE HARRINGTON DALAM PRAKTIK KARTEL (Studi Kasus Praktik Kartel Ban Kendaraan Roda Empat) ,, Hendrik Barita S; ,, Adi Sulistiyono
Jurnal Privat Law Vol 7, No 1 (2019): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

AbstractThis article examines the legality of using the Harrington method in cartel practice (case studies of four-wheeled tire cartel practice). This article uses normative legal research methods with prescriptive research properties. The research approach uses legal approach and legal source using primary legal material where the main legal material comes from legislation, secondary law material obtained from legal literature materials, as well as non-legal legal materials that have relevance to the research topic. Based on the research of the Law of the Republic of Indonesia Number 5 Year 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices (Law No. 5/1999) and Unfair Business Competition was formed to overcome Unhealthy Competition among business actors, one of the Cartel. Indonesia’s tire industry is impacted by the cartel that occurred at the Indonesian Ban Company Association (APBI) with several tire manufacturers. This is done by setting the price for the product and marketing of motorized four-wheeled vehicle tires of passenger cars. Furthermore, the agreement does not sell new tires so that tires circulating in the community / consumers to be limited. In order to prove the violation and Article 11 (production cartel) of Law Number 5 of 1999, Article 11 requires fulfillment of the agreement element. However, since the cartel is usually conducted secretly, KPPU needs indirect evidence to prove the existence of cartel agreement among business actors. In the case of a four-wheeled tire cartel conducted by APBI, KPPU uses Harrington Metotode to prove the cartel happened. However, in law the use of Harrington method has not been set more rigid. So the author is interested to discuss about the legality of Harrington Method usageKeywords: Cartel; APBI; Harrington MethodAbstrakArtikel ini mengkaji tentang legalitas penggunaan metode Harrington dalam praktik kartel (studi kasus praktik kartel ban kendaraan roda empat). Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian preskriptif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan undang-undang dan sumber hukum menggunakan bahan hukum primer dimana bahan hukum utama berasal dari perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang diperoleh dari bahan kepustakaan hukum, serta bahan hukum non-hukum yang mempunyai relevansi dengan topik penelitian. Berdasarkan hasil penelitian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli (UU No 5/1999) dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dibentuk untuk mengatasi Persaingan tidak sehat diantara pelaku usaha, salahsatunya Kartel. Industri ban Indonesia tekena dampak dari kartel yang terjadi pada Asosiasi Perusahaan Ban Indonesia (APBI) dengan beberapa produsen ban. Hal ini dilakukan dengan cara menetapkan harga untuk produk dan pemasaran ban kendaraan bermotor roda empat kelas mobil penumpang. Selanjutnya terjadi kesepakatan tidak memasarkan ban baru sehingga ban yang beredar di masyarakat/konsumen menjadi terbatas. Mengakibatkan, harga ban di pasaran bisa naik karena banyakannya kebutuhan permintaan atas ban dengan jenis-jenis mobil penumpang tersebut.Dalam rangka membuktikan terjadinya pelanggaran dan Pasal 11 (kartel produksi) Undnag- Undang Nomor 5 Tahun 1999, pasal 11 mensyaratkan pemenuhan unsur perjanjian. Namun demikian karena kartel biasanya dilakukan secara diam-diam, maka KPPU membutuhkan bukti tidak langsung untuk membuktikan adanya perjanjian kartel di antara pelaku usaha. Dalam kasus kartel ban kendaraan roda empat yang dilakukan APBI, KPPU menggunakan Metotode Harrington dalam membuktikan kartel yang terjadi. Namun dalam peraturan perundang-undang penggunaan metode Harrington belum diatur lebih rigid. Maka penulis tertarik untuk membahas mengenai legalitas penggunaan Metode Harrington.Kata kunci: Kartel; APBI; Metode Harrington

PERLINDUNGAN HUKUM PIHAK KETIGA YANG MENERUSKAN KREDIT DEBITUR PERUMAHAN PADA BANK BERDASARKAN AKTA KUASA NOTARIS Hartono Putri, Earline Gracella; Suryono, Arief
Jurnal Privat Law Vol 7, No 2 (2019): JULI - DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

AbstractThis article discusses and examines the problems regarding legal protection for parties who are provided with a credit document accompanied by a notary’s power deed in forwarding the credit of the housing debtor. This research includes prescriptive doctrinal legal research. Data collection obtained by using literature study and technical analysis obtained by using deductive method. The results of the research show that the third party as the recipient of power based on the deed of power of attorney can be guaranteed legal rights. The power of attorney deed made by notary is an authentic deed that has strong legal force and as a perfect proof that binds the parties as long as it is made to fulfill the legal requirements of the agreement, therefore the power deed held by recipient of power of attorney can be used as a basis for acting and taking ownership certificates at the bank when completing credit.Keyword: legal protection; proxy; power of attorney; authentic deedAbstrakPenulisan artikel ini membahas dan mengkaji permasalahan mengenai perlindungan hukum bagi pihak yang dibekali dokumen kredit disertai akta kuasa notaris dalam meneruskan kredit debitur perumahan pada bank. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan teknik analisis menggunakan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak ketiga selaku penerima kuasa berdasarkan akta surat kuasa dapat terjamin haknya secara hukum. Akta surat kuasa yang dibuat oleh notaris ialah akta otentik yang memiliki kekuatan hukum kuat dan sebagai alat bukti yang sempurna yang mengikat para pihak sepanjang dibuat dengan memenuhi syarat sah perjanjian, maka dari itu akta kuasa yang dipegang oleh penerima kuasa ini dapat digunakan sebagai dasar bertindak dan pengambilan sertifikat kepemilikan pada bank saat penyelesaian kredit.Kata Kunci: Perlindungan hukum; penerima kuasa; surat kuasa; akta otentik

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR TERHADAP OBJEK JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN PADA KANTOR PENDAFTARAN FIDUSIA (Studi di Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah DIY) Carakata, Sharen Peari; Budhisulistyawati, Ambar
Jurnal Privat Law Vol 7, No 2 (2019): JULI - DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

AbstractThis article aims to explain the law protection form given to the creditor toward the fiduciary guarantee object that is not registered to Fiduciary Registration Office. The researcher studies the protection form given to the creditor if the fiduciary deed is not registered to the Fiduciary Registration Office. This research is a descriptive empirical legal research. The approach of the research is qualitative approach which is a research method that produce analytical descriptive data. The data were collected through document analysis or library material, observation, and interview. The techniques for analyzing the data were qualitative method. The fiduciary object that is not registered to the Fiduciary Registration Office is a regular civil agreement where the law protection to the creditor is a common agreement that is limited to a law protection that does not have special rules or special rights that are written or does not have preference rights as stated in Fiduciary Guarantee Law if the fiduciary guarantee is registered to the Fiduciary Registration Office. Keyword: Fiduciary guarantee; fiduciary registration; law protection. AbstrakArtikel ini bertujuan untuk menjelaskan mengenaibagaimana bentuk dari perlindungan hukum bagikreditur terhadap objek jaminan fidusia yang tidak didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia. Dimana penulismengkaji bentuk dari pelindungan hukum bagi kreditur apabila akta jaminan fidusia tersebut tidak didaftarkan. Penelitian ini merupakanpenelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Pendekatan yang dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif, yang merupakan suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis.Teknik pengumpulan data yang digunakan studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan dan wawancara.Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif.Jaminan fidusia yang tidak didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia merupakan sebuah perjanjian keperdataan biasa dimanaperlindungan hukum bagi kreditur merupakan perjanjian secara umum yaitu hanya sebatas perlindungan hukum yang tidak memiliki peraturan atau hak-hak khusus yang dicantumkan ataupun tidak memiliki hak preferensi seperti yang tercantum didalam Undang-undang Jaminan Fidusia apabila jaminan fidusia tersebut didaftrarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Kata Kunci: Jaminan fidusia; pendaftaran fidusia; perlindungan hukum.

KONSTRUKSI HUKUM SERTIFIKAT GURU SEBAGAI AGUNAN DALAM PEMBIAYAAN DITINJAU DARI HUKUM JAMINAN DI INDONESIA (Studi di BPR Syariah Dana Mulia Surakarta) Dradjad, Gracia Weningayu; Budhisulistyawati, Ambar
Jurnal Privat Law Vol 8, No 1 (2020): JANUARI - JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

AbstractAs the need for funds is currently increasing, the bank provides a solution by providing credit or financing facilities which of course requires a collateral to minimize losses. Recent developments, guarantees are not limited to those that have been regulated by law such as pawning, fiduciary, mortgage right and borgtocht, but now there are other objects that can be guaranteed such as teacher certificates. This article aims to determine the legal construction of teacher certificates as collateral in terms of guarantee law in Indonesia. The research used is descriptive empirical legal research, with a qualitative approach. The results showed that teacher certificates used as collateral in financing in BPR Syariah Dana Mulia Surakarta included in the category letters of value and are intangible-movable objects that do not qualify as objects that can be guaranteed, however their use as collateral is more effective in practice.Keywords: financing; collateral; teacher certificate.AbstrakSeiring dengan kebutuhan akan dana saat ini kian meningkat, bank menyediakan solusi dengan menyediakan fasilitas kredit atau pembiayaan yang tentunya mensyaratkan adanya suatu agunan untuk meminimalisir timbulnya kerugian. Perkembangan terkini, jaminan tidak terbatas pada yang sudah diatur undang-undang seperti gadai, fidusia, hak tanggungan maupun borgtoch, namun kini terdapat benda lain yang dapat dijaminkan seperti sertifikat guru. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui konstruksi hukum dari sertifikat guru sebagai agunan ditinjau dari hukum jaminan di Indonesia. Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikat guru yang digunakan sebagai agunan dalam pembiayaan di BPR Syariah Dana Mulia Surakarta termasuk dalam golongan surat yang berharga dan merupakan benda bergerak tidak berwujud yang tidak memenuhi syarat sebagai benda yang dapat dijaminkan, namun demikian penggunaannya sebagai benda jaminan kian efektif dalam praktik.Kata Kunci: pembiayaan; agunan; sertifikat guru.

PENYELESAIAN GANTI RUGI AKIBAT SENGKETA PENGUASAAN HAK ATAS TANAH SECARA MELAWAN HUKUM (Tinjauan Beberapa Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta) ,, Ananda Dwinanti Kinasih; ,, M. Hudi Asrori S
Jurnal Privat Law Vol 7, No 1 (2019): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

AbstractThis article aims for reviewing how the settlement of compensation as the consequences of the tenure of land rights unlawfully in civil law Surakarta state court verdict number 106/pdt.g/2017/PN.SKT and number 103/pdt.G/2006/PN.SKT where the court’s decision has a permanent legal force. This research is a juridical normative legal research. The location of this research at Notary Office and PPAT Adib Sujarwadi and the State Court Surakarta Class 1A Specific. Kinds and the sources of data in this research are consist of primary data and secondary data. The technique of data collection through interview and library study. The analytical technique used by the author is by the method of syllogism that uses the deduction mindset. Regarding the settlement of compensation due to unlawful tenure of land rights is a compensatory damages, in the form of payment to the victim amounting to a loss that is actually experienced. Based on the decision of the Panel of Judges. Regarding the non-granting of immaterial compensation because the Plaintiff does not attach the appropriate evidence. After the verdict is declared incracht, outside the court, the Defendant and the Plaintiff may hold deliberations to determine the amount of the indemnity or the Plaintiff waived the indemnity obligation, but the Defendant must leave the land of the object of the dispute voluntarily. In the case of still occupy it will be executed by the bailiff from the Court.Keywords: Compensation; Tort; Tenure Of Land Rights.AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana penyelesaian ganti rugi akibat penguasaan hak atas tanah secara melawan hukum pada perkara perdata Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 106/Pdt.G/2017/PN SKT dan Nomor 103/Pdt.G/2006/PN SKT, dimana putusan pengadilan tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yuridis. Lokasi penelitian yaitu di Kantor Notaris dan PPAT Adib Sujarwadi dan Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA Khusus. Jenis dan sumber data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan oleh penulis adalah dengan metode silogisme yang menggunakan pola pikir deduksi. Penyelesaian ganti rugi akibat penguasaan hak atas tanah secara melawan hukum yaitu dengan ganti rugi kompensasi, berupa pembayaran kepada korban sebesar kerugian yang benar-benar dialami. Berdasarkan keputusan Majelis Hakim. Mengenai tidak dikabulkannya ganti rugi immateriil dikarenakan Penggugat tidak melampirkan bukti-bukti yang sesuai. Setelah putusan dinyatakan incraht, di luar pengadilan, Tergugat dan Penggugat dapat mengadakan musyawarah untuk menentukan jumlah ganti rugi atau Penggugat membebaskan kewajiban pembayaran ganti rugi, namun Tergugat harus meninggalkan tanah obyek sengketa secara sukarela. Dalam hal masih tetap menempati maka akan dilakukan eksekusi oleh juru sita dari Pengadilan.Kata Kunci : Ganti Kerugian; Perbuatan Melawan Hukum; Penguasaan Hak Atas Tanah.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota surakarta,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota surakarta, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota surakarta,

Jawa tengah

INDONESIA