cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Privat Law
Published by Universitas Sebelas Maret
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 153 Documents
 7   8   9   10   11 
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERIMA PINJAMAN DALAM MENGGUNAKAN PEER TO PEER LENDING Sirait, Gabriella Hosianna; Sudarwanto, Albertus Sentot
Jurnal Privat Law Vol 12, No 2 (2024): AGUSTUS-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v12i2.51621

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum terhadap penerima pinjaman dalam menggunakan layanan peer to peer lending. Penelitian ini adalah  penelitian  empiris  bersifat  deskriptif.  Sumber  data penelitian  ini  didapat dengan melakukan wawancara terhadap penerima pinjaman peer to peer lending, penyelenggara peer to peer lending, dan Otoritas Jasa Keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam mengajukan pinjaman, penerima pinjaman sering kali merasa dirugikan oleh penyelenggara atau penyedia layananan. Perlindungan hukum yang dapat diperoleh oleh penerima pinjaman yaitu perlindungan hukum secara preventif dan represif. Perlindungan hukum secara preventif bersumber dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen,Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan perlindungan hukum yang berasal dari penyelenggara pinjaman. Perlindungan hukum secara represif yaitu penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi maupun non litigasi
POST MERGER NOTIFICATION DAN KONSEKUENSI KETERLAMBATAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA Pawiring, Meisyani Putri Ayu Angela; Muryanto, Yudho Taruno
Jurnal Privat Law Vol 14, No 1 (2026): JANUARI - JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v14i1.59651

Abstract

The obligation to provide notification or notification for business entities that carry out Merger, Consolidation or Acquisition has been regulated in the system of laws and regulations. In Indonesia itself, using the mandaroty post-merger notification approach. The purpose of the notification is to prevent monopolistic practices and unfair business competition. This article aims to find out how the post notification merger process in Indonesia and the consequences when business entities are late in carrying out notification obligations using normative legal research with a conceptual approach using legal materials including primary and secondary legal materials, data collection techniques in the form of library research. The results show that although there are two types of notifications, what is required for business entities is only post-merger notification, while pre-merger notification is only voluntary. Business entities may be subject to a fine of Rp. 1,000,000,000 (one billion rupiah) per day of delay with a maximum of Rp. 25,000,000,000 (twenty five billion rupiah) as updated in the Job Creation Law, the maximum fine being Rp.2,000,000,000 (two billion rupiah)
KAJIAN INDIKATOR ASAS PROPORSIONALITAS DALAM DRIVER CONTRACT ANTARA PT GOJEK INDONESIA DAN MITRA DRIVER Az Zahra, Shofwatul Islamia; Kharisma, Dona Budi
Jurnal Privat Law Vol 12, No 1 (2024): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v12i1.49836

Abstract

This article is to examine the indicator principle of proportionality of an electronic contract between PT Gojek Indonesia and Driver Partners. This articel is normative legal research conducted with an evaluative approach. The type of data used is secondary data which includes primary and secondary legal materials. The result shows that the characteristics of an electronic contracts based on the principle of proportionality have three aspects, namely the equal rights and obligations, the liberty in establishing the substance of the agreement, and the guarantee of rights’ implementation as well as the distribution of obligations proportionally. The identification of electronic contracts between PT Gojek Indonesia and Driver Partners resulted in the absence of the utilization of the proportionality principle. To even the rights and obligations of the parties involved, an ideal solution proposed is the enforcement of the proportionality principle in standart electronic contracts.
EVALUASI SISTEM HUKUM NEGARA BERDASARKAN PERKEMBANGAN PERADILAN PERDATA INDONESIA Ulul Arham, Habby Luthfi
Jurnal Privat Law Vol 13, No 1 (2025): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v13i1.98930

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai evaluasi sistem hukum Indonesia dengan sudut pandang perkembangn terkini mengenai sistem peradilan perdata di Indonesia. Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana sistem hukum di Indonesia dan bagaimana hasil evaluasi sistem hukum Indonesia berdasarkan sistem peradilan perdata di Indonesia. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktinal dengan dua pendekatan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Manfaat dari penelitian ini adalah agar dijadikan bahan rujukan sebagai dasar dibutuhkannya Kitab Undang-Undang Hukum Aacara Perdata.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERUBAHAN MEREK TERKENAL MENJADI MEREK GENERIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 Septianingrum, Reni Eka; Sulistiyono, Adi
Jurnal Privat Law Vol 12, No 1 (2024): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v12i1.50363

Abstract

This articles aim to determine the legal protection of well-known trademark into generic trademark in the Intellectual Property Law system in Indonesia. This writing is a normative legal research with prescriptive research characteristics. Legal materials used in this research are primary and secondary legal materials that are collected by using literature study techniques. The author in conducting this research uses a statutory approach, a case approach, a conceptual approach, and a comparative approach. Based on the results of the discussion, it was concluded that a well-known registered mark that proved to be transformed into a generic brand would lose its distinguishing power, so that such a brand has weak legal protection and has the potential to face a lawsuit for cancellation. However, under certain conditions, there are marks that are indicated to have changed to become generic and still receive legal protection and remain registered, provided that the mark is able to build secondary meaning by public understanding.Generic Trademark; Legal Protection; Wellknown Trademark 
TINJAUAN TENTANG PERJANJIAN TERTUTUP (TYING AGREEMENT) DALAM KEGIATAN BANCASSURANCE ANTARA BANK DAN ASURANSI DIBIDANG HUKUM PERSAINGAN USAHA Arum, Intan Sekar; Hadi, Hernawan
Jurnal Privat Law Vol 13, No 2 (2025): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v13i2.52625

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui mengenai dugaan perjanjian tertutup (tying agreement) dalam kegiatan bancassurance antara bank dan asuransi dalam bidang hukum persaingan usaha. metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat perspektif dan terapan. Pendekatan yang digunakan menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik analisis data menggunakan silogisme yang berpola piker deduktif. Pelaksanaan bancassurance di Indonesia sejauh ini telah sesuai dengan peraturan yang ada dan peran bank dalam kerjasama ini sebagai media pemasaran dari produk tersebut. Namun tetap dibutuhkannya kekuatan hukum yang pasti dari berbagai lembaga terkait untuk mewujudkan persaingan usaha yang sehat dan baik.
EKSEKUSI CASH COLLATERAL DALAM HAL DEBITUR WANPRESTASI (Studi Kasus di Bank BPR Intidana Sukses Makmur) Surya, Agustinus Aditya; ., Pranoto
Jurnal Privat Law Vol 12, No 2 (2024): AGUSTUS-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v12i2.51856

Abstract

Artikel ini mengkaji dan mendeskripsikan tentang bagaimana pengikatan cash collateral sebagai jaminan kredit serta bagaimana eksekusi cash collateral apabila debitur wanprestasi di Bank BPR Intidana Sukses Makmur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Pendekatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Jenis dan sumber data yang digunakan berupa data primer yaitu hasil wawancara serta data sekunder yang berupa bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, artikel, karya ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan eksekusi cash collateral apabila debitur wanprestasi, Bank BPR Intidana Sukses Makmur dapat melakukan eksekusi secara langsung (parate eksekusi) yang didasarkan dengan adanya surat kuasa pencairan yang telah dibuat bersamaan dengan perjanjian kredit.
AKIBAT HUKUM BAGI KREDITUR TERHADAP PENGIKATAN SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN APARATUR SIPIL NEGARA SEBAGAI JAMINAN KREDIT APABILA TERJADI WANPRESTASI Setya Maratantri, Apritania Putri; Pati, Umi Khaerah
Jurnal Privat Law Vol 14, No 1 (2026): JANUARI - JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v14i1.59240

Abstract

The civil servant receiving credit may use the Civil Service Appointment Decree (SK ASN) as collateral. However, SK ASN is not a type of security that can be used as collateral, such as fiduciary or pawn. Because it cannot be used as collateral, the practice of ensuring SK ASN does not give rise to property rights. If there is a default, it causes problems, particularly for kreditor. This is normative legal research with a conceptual approach that uses primary and secondary legal materials, as well as data collection techniques in the form of literature studies. The findings revealed that SK ASN is not a collateral object. When a debtor defaults, the characteristics of SK as a valuable letter differ from those of securities that can be liquidated or transferred as debt repayment. SK ASN is only a security guarantee for banks whose position is equivalent to promissory notes. In the event of a default, the consequences of creditors are not prioritized in the repayment of the loan. As a result, the creditors' position is that of a competing creditor, as specified in articles 1131 and 1132 of the civil code. However, civil servant SK has its own risk and profit as a guarantee that is taken into account by a bank when granting credit.
PENERAPAN “ASAS KEADILAN” DALAM SENGKETA KEPAILITAN DALAM RANGKA MELINDUNGI KEPENTINGAN DEBITUR (Studi Putusan : Nomor 44pk/Pdt.Sus-Pailit/2016) Rachman, Raihan; Muryanto, Yudho Taruno
Jurnal Privat Law Vol 11, No 2 (2023): JULI - DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v11i2.49651

Abstract

Bankruptcy is a legal process when a debtor who go through difficulty to pay the debt to the creditor hence it is stated as bankrupt through commercial court. In the court process of bankruptcy legal action, there are principles which become foundation to execute the bankruptcy process in accordance with the Act No. 37 Year 2004 about PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang/Suspension of debt payment obligations) and Bankruptcy. This research aimed to acknowledge the implementation of justice principle in the bankruptcy legal action between Acrossasia Limited and PT. First Media Tbk, also the power of bankruptcy legal verdict especially on the verdict of No. 44PK/Pdt.Sus-Pailit/2016 which not in accordance with the bankruptcy requirements. This research used normative method which means the writer studied the existing laws and regulations. Moreover, the research used case approach to find a complete picture of a situation. The research results of this article show that this decision has permanent power and execution but in this decision it does not apply as justice which is a condition in bankruptcy.
PENGGUNAAN PRINSIP REBUS SIC STANTIBUS PADA PERMASALAHAN WANPRESTASI PERJANJIAN KREDIT DI MASA PANDEMI COVID-19 (Studi di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Jakarta) Rofita, Nabila Alto; Imanullah, Moch Najib
Jurnal Privat Law Vol 13, No 1 (2025): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v13i1.55263

Abstract

AbstractThis  writing  describes and  examines  the  existence   of the  Rebus  Sic  Stantibus principle in  resolving defaults on  credit agreements at Bank  BNI  Jakarta.  This writing is a prescriptive normative legal  research.  The  types  of secondary data include primary legal  materials,  namely  Laws  and Civil  Codes,  then  secondary legal  materials  in  the form of scientific works,  legal journals  and  literature in accordance with research.  The technique of collecting legal materials used is by browsing,   searching,   and   downloading,  as  well  as  copying,   and  conducting interviews to deepen  the analysis. Technical analysis used is descriptive qualitative method.  The results of the writing show that the arrangements set by Bank Negara Indonesia in Credit Restructuring are in accordance with the regulations issued by the OJK to overcome credit problems during the Covid-19 Pandemic. Credit restructuring carried out by Bank Negara Indonesia is still using the Force Majuere Principle but has not used the Rebus  Sic Stantibus Principle.Keywords:  Covid-19 Pandemic; Rebus  Sic Stantibus;  Credit Restructuring AbstrakPenulisan ini mendeskripsikan dan mengkaji eksistensi prinsip Rebus  Sic Stantibus dalam  menyelesaikan  wanprestasi  pada  perjanjian kredit  di Bank  BNI  Jakarta. Penulisan  ini  adalah  penelitian  hukum  nonnatif bersifat preskriptif.  Jenis  data sekunder meliputi bahan hukum primer adalah Undang-Undang dan Kitab Undang• Undang Hukum  Perdata, kemudian bahan hukum  sekunder berupa karya  ilmiah, jurnal hukum  dan  literatur  yang sesuai dengan  penelitian.  Teknik  pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah dengan browsing, searching, dan download, serta mengcopy, dan melakukan wawancara  untuk mernperdalam analisis. Teknis analisis yang digunakan  adalah  metode deskriptif kualitatif. Hasil penulisan menunjukkan  bahwa  pengaturan  yang  ditetapkan  oleh  Bank  Negara  Indonesia dalam Restrukturisasi Kredit yang telah sesuai dengan peraturan  yang dikeluarkan oleh OJK untuk mengatasi permasalahan  kredit di masa Pandemi Covid-19. Restrnkturisasi Kredit yang dilakukan Bank Negara Indonesia masih menggunakan Prinsip Force Majuere belum menggunakan Prinsip Rebus  Sic Stantibus.Kata Kunci  : Pandemi Covid-19; Rebus Sic Stantibus; Restrukturisasi Kredit 

Page 9 of 16 | Total Record : 153

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2017 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14, No 1 (2026): JANUARI - JUNI Vol 13, No 2 (2025): JULI-DESEMBER Vol 13, No 1 (2025): JANUARI-JUNI Vol 12, No 2 (2024): AGUSTUS-DESEMBER Vol 12, No 1 (2024): JANUARI-JUNI Vol 11, No 2 (2023): JULI - DESEMBER Vol 11, No 1 (2023): JANUARI-JUNI Vol 10, No 2 (2022): JULI - DESEMBER Vol 10, No 1 (2022): JANUARI-JUNI Vol 5, No 1 (2017): JANUARI-JUNI