cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Privat Law
Published by Universitas Sebelas Maret
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 291 Documents
 7   8   9   10   11 
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TANAH LETTER C DI BAWAH TANGAN Socha Tcefortin Indera Sakti; Ambar Budhisulistyawati
Jurnal Privat Law Vol 8, No 1 (2020): JANUARI - JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (347.155 KB) | DOI: 10.20961/privat.v8i1.40388

Abstract

Abstract This article aims to analyze and to understand the legal protection provided to the parties involved in under-hand agreement of the sale of Letter C land. The legal protection or all of the parties involved is contained in the agreement if the agreement specifically stated it in its clauses. The kegal protection outside of the agreement is contained in the laws and regulations in force which is Civil Code and Statute. The legal protection is an important aspect to ensure the fulfillment of a person’s legal rights. Furthermore, it also has other objective, which is to realize legal certainty, legal benefits, and justice for the parties. Legal protection can be preventive or repressive. The agreements made in the underhand sale of Letter C land forms a legal relationship between the two parties. The legal relations are relationships that result in legal consequences guaranteed by the laws and regulations. Every legal act that causes legal consequences must have legal protection, especially when there is a dispute between the parties. Dispute can occur after the under-hand agreement of the sale of Letter C Land was agreed, therefore legal protection is needed to provide solutions, certainty and clarity towards the resolution of the existing as well as the potential post-agreement disputes.Keywords: Legal Protection; Under-hand Agreement; the sale of Land.AbstrakArtikel ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui perlindungan hukum yang diberikan bagi para pihak yang terlibat didalam perjanjian dibawah tangan jual beli tanah Letter C. Perlindungan hukum yang diberikan bagi para pihak dalam perjanjian dibawah tangan terdapat di dalam perjanjian apabila dalam perjanjian disebutkan secara khusus dalam klausula-klausula yang telah disepakati dalam perjanjian. Perlindungan hukum yang terdapat diluar perjanjian yaitu dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu KUHPerdata dan undang-undang. Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang penting dalam menjamin terpenuhinya hak-hak hukum seseorang. Selain itu, perlindungan hukum yang diberikan memiliki tujuan lain yaitu guna mewujudkan kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan bagi para pihak. Perlindungan hukum yang diberikan dapat bersifat preventif (mencegah) maupun represif (memperbaiki). Perjanjian yang disepakati dalam perjanjian jual beli tanah Letter C dibawah tangan menimbulkan suatu hubungan hukum antara dua pihak yang membuatnya. Hubungan hukum sendiri merupakan hubungan yang menimbulkan akibat hukum yang dijamin oleh hukum atau undang-undang. Setiap perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum harus memiliki perlindungan hukum, terlebih disaat terjadi suatu sengketa diantara para pihaknya. Sengketa pertanahan dapat timbul setelah disepakatinya perjanjian jual beli tanah Letter C, maka dari itu diperlukan perlindungan hokum untuk memberi solusi dan kepastian serta kejelasan akan penyelesaian sengketa yang ada atau yang berpotensi terjadi pasca perjanjian disepakati.Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Perjanjian di bawah tangan; Jual Beli Tanah.
STUDI PERLINDUNGAN HUKUM MEREK PADA USAHA KECIL MENENGAH (UKM) JENANG DI KABUPATEN PONOROGO DALAM UPAYA MENDUKUNG BERKEMBANGNYA EKONOMI KREATIF Risky Kharisma Manggara '; Munawar Kholil ,
Jurnal Privat Law Vol 7, No 1 (2019): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1141.505 KB) | DOI: 10.20961/privat.v7i1.29964

Abstract

AbstractThis article aims to find out about the barriers SME offender porridge in Ponorogo in obtaining legal protection in the field of brand and provide solutions to address these obstacles. Empirical legal research is descriptive research location in Ponorogo. Types and sources of data for this research include primary data and secondary data. The technique of data collection through interviews and the study of librarianship. Technique of data analysis is done with a qualitative analysis of the interactive model. The results of this study discusses the barriers SME offender porridge in Ponorogo in obtaining legal protection brand. Barriers experienced by SME offender jenang in Ponorogo writers clarifikasion into two internal obstacles experienced by SME the abuser is the lack of information about the legal protection especially in the field of branding, in addition the limitations of funds as well as concerns its brand denied admission and perpetrators of SME still consider his effort was still not forward/small so it does not need to be registered. While the external obstacles i.e. obstacles that occur outside of the perpetrators of the barriers SME, about the cost of the administration of the registration of an expensive brand, brand registration site distances and time of registration of a brand that takes a long time. Solutions for internal and external barriers, namely SME should be more perpetrator digging information about the protection of the law in particular brands and follow the training activities in the conduct of the local government. Ponorogo and provide financing facilities for the registration of the brand.Keywords: Brand; Small And Medium Businesses; EkonomiKreatif.AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui tentang hambatan pelaku UKM jenang di Kabupaten Ponorogo dalam memperoleh perlindungan hukum di bidang merek serta memberikan solusi untuk mengatasi hambatan tersebut.Penelitian hukum empiris ini bersifat deskriptif dengan lokasi penelitian di Kabupaten Ponorogo. Jenis dan sumber data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan.Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan analisis interaktif model.Hasil penelitian ini membahas tentang hambatan pelaku UKM jenang di Kabupaten Ponorogo  dalam  memperoleh  perlindungan  hukum  merek.  Hambatan-hambatan  yang  dialami  oleh pelaku UKM jenang di Kabupaten Ponorogo penulis mengklarifikasikan menjadi dua yaitu  h ambatan internal yang dialami pelaku UKM adalah kurangnya informasi tentang perlindungan hukum khususnya dibidang merek, selain itu keterbatasan dana serta kekhawatiran mereknya ditolak pendaftarannya dan pelaku UKM masih menganggap usahanya masih belum maju/ kecil sehingga tidak perlu didaftarkan.Sedangkan hambatan eksternal yaitu hambatan yang terjadi di luar pelaku UKM, hambatan tersebut yaitu mengenai biaya administrasi pendaftaran merek yang mahal, tempat pendaftaran merek yang jauh dan waktu pendaftaran merek yang membutuhkan waktu yang lama.Solusi untuk hambatan internal dan eksternal yaitu pelaku UKM harus lebih menggali informasi tentang perlindungan hokum khususnya merek dan mengikuti kegiatan pelatihan yang di adakan Pemerintah Daerah. Kabupaten Ponorogo serta memberikan fasilitas pembiayaan untuk pendaftaran merek.Kata Kunci: Merek; Usaha Kecil Menengah; EkonomiKreatif.
PEMAHAMAN PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH TERHADAP URGENSI PENERAPAN HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL TERKAIT MEREK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (Studi di Dinas Koperasi dan UMKM Surakarta) Raissa Diva Kirana ,; Hernawan Hadi ,
Jurnal Privat Law Vol 7, No 1 (2019): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1055.021 KB) | DOI: 10.20961/privat.v7i1.30138

Abstract

AbstractThis article aims to determine whether or not the understanding of micro, small and medium enterprises (MSMEs) in Surakarta City, to the application of the regulations stated in Law Number 20 of 2016 on Trademark and Geographical Indication (According to the research in the Department of Cooperatives and UMKM Surakarta) registration of brands and constraints that hinder the implementation of the law to the entrepreneurs of MSMEs. This understanding includes several factors that influence from culture to moral values. This legal research is an empirical or sociological juridical research, which studies the problem directly to the target (in this study the entrepreneur of MSMEs). Techniques of collecting legal materials with questionnaires, interviews, and literature study. Based on the results of this study and discussion, the conclusion of the unequal distribution of the related understanding of Brand rights as regulated in Law Number 20 of 2016 on the entrepreneurs of MSMEs, whether the understanding of the definition of the rights of the brand itself, the benefits, and the procedure of registration. The factors that become obstacles hampering the implementation of this law on the entrepreneurs of SMEs in Surakarta.Keywords: Understanding; Trademark Rights and Geographical Indicatio; MSMEs entrepreneursAbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui tercipta tidaknya pemahaman pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Surakarta, terhadap penerapan peraturan yang tertera pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Sesuai penelitian di Dinas Koperasi dan UMKM Surakarta) terkait pendaftaran merek beserta kendala-kendalanya yang menjadi penghambat dalam penerapan undang-undang tersebut pada pelaku UMKM. Pemahaman ini meliputi beberapa faktor yang mempengaruhi mulai dari budaya hingga nilai moral. Penelitian hukum ini merupakan penilitian empiris atau yuridis sosiologis, yang mempelajari masalah dengan langsung pada sasarannya (dalam penelitian ini pelaku UMKM). Tekhnik pengumpulan bahan hukumnya dengan kuisioner, wawancara, serta studi pustaka. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ini dihasilkan simpulan belum meratanya pemahaman terkait Hak merek yang diatur pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 pada para pelaku UMKM, baik pemahaman mengenai pengertian hak merek itu sendiri, manfaat, maaupun prosedur pendaftarannya. Adapun faktor-faktor yang menjadi kendala terhambatnya penerapan undang-undang ini pada pelaku UMKM di Surakarta. Kata Kunci : Pemahaman; Merek dan Indikasi Geografis; Pelaku UMKM
PERLINDUNGAN KONSUMEN PERUSAHAAN EFEK YANG MELAKUKAN PEMBELIAN SAHAM KORPORASI TERBUKA YANG DINYATAKAN MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI Laras Ayu Sahita; Hudi Asrori
Jurnal Privat Law Vol 7, No 2 (2019): JULI - DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (802.724 KB) | DOI: 10.20961/privat.v7i2.39326

Abstract

AbstractThis article aims to determine about legal protection for consumers of securities companies that purchase shares of public listed company that committed acts of corruption. This article using a normative prespectivelegal research with statue approach. Legal materials that used include primary and secondary legal material obtained by data collection techniques based on literature study with analysis techniques with deductive logic, explain a general thing then drawing it into more specific conclusions. The result of this study explains that there is a legal protection in the form of efforts that can be done by the investors as explained in the Chapter VI Article 28 through Article 30 of Law Number 21 of 2011 on Financial Services Authority (FSA) and also through the predetermined Internal Dispute (IDR) mechanism by FSA. If the mechanism unsuccessfully, then they can do an alternative dispute resolution through an Alternative Dispute Settlement Institution in the Financial Services Sector as regulated in POJK Number 1 / POJK.07 / 2013. As a customer, it is expected to find out more about their rights and obligations in the capital market sector before deciding to invest their funds through a securities company. FSA also needs to provide more education regarding the rights and obligations of financial service businesses and financial service consumers. In addition, it is expected that the FSA can have a greater role related to the protection of consumers and society.Keywords: Protaction; Securities Companies; Consumers of Securities Companies.AbstrakPenulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui tentang perlindungan hukum bagi konsumen perusahaan efek yang melakukan pembelian saham korporasi terbuka yang dinyatakan melakukan tindak pidana korupsi. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat prespektif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach). Jenis data yang digunakan berupa data primer dan sekunder yang diperoleh dengan teknik pengumpulan data berdasarkan studi kepustakaan dengan teknik analisis data dengan logika deduktif, yaitu  menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus. Hasil dari kajian ini adalah adanya perlindungan hukum berupa upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen sebagaimana dijelaskan pada Bab VI Pasal 28 sampai dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan juga melalui mekanisme Standar Internal Dispute (IDR) yang telah ditentukan oleh OJK. Jika melalui mekanisme tersebut belum menemui titik terang maka dapat melakukan alternatif penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 1/ POJK.07/2013. Sebagai nasabah diharapkan untuk lebih mencari tahu kembali terkait hak-hak dan kewajibannya selaku nasabah di sektor pasar modal sebelum memutuskan untuk menginvestasikan dananya melalui perusahaan efek. OJK juga perlu memberikan edukasi lebih terkait hak dan kewajiban baik pelaku usaha jasa keuangan dan konsumen jasa keuangan, selain itu OJK diharapkan dapat memiliki peranan yang lebih besar lagi terkait dengan perlindungan konsumen dan masyarakat.Kata kunci: Perlindungan; Perusahaan Efek; Konsumen Perusahaan Efek.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI LEMBAGA PERBANKAN ATAS MUNCULNYA ISU RUSH MONEY BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN Adi Candra Wibowo; ' Djuwityastuti
Jurnal Privat Law Vol 8, No 1 (2020): JANUARI - JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (359.277 KB) | DOI: 10.20961/privat.v8i1.40351

Abstract

AbstractThis article aimed to research law’s patronage toward banking institution and law’s patronage toward bank’s customer regarding the reappearance of Rush Money issue based on Regulations Number 10 Year 1998 pertaining to banking institute. This research is a prescriptively normative legal research. Data used consisted of primary data, and secondary data including primary legal product and secondary legal product. Data collection technique used in this research is literature review method. The data that’s used thus been analyzed using deduction method which explain the general statement then pull it into specific conclusion. Based of the result of the research and discussion, conclusion’s generated. First, law’s protection for banking institution in Indonesia carried out seriously considering that bank is an institution that collect public’s fund, the presence of Regulations Number 10 Year 1998 about banking institutions and supervisor incorporated with Financial System Stability Committee is a proof for the importance of banking insittions, thus it makes Rush Money issue as merely an issue, that it is not really happening. Second, protection for banking customer according to Regulations Number 10 Year 1998 about banking institutions, i.e. by having a direct protection using Deposit Insurance Institutions and the Rights of Customer’s Preferred Fund Deposit. In additions, the regulations also described an indirect protection, among others, the existence of Precautionary Principle, Credit Limit, Obligations to Announce the Balance of Income and Outcome, also Merger, Consolidation, and Bank Acquisition. The Deposit Insurance Institution also served to ensure banking customer’s savings in every bank throughout Indonesia.Keywords: Protection; Banking; Rush MoneyAbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap lembaga perbankan dan perlindungan hukum terhadap nasabah perbankan atas munculnya isu Rush Money berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Jenis data yang digunakan terdiri dari data primer, data sekunder yang mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dihasilkan simpulan, Kesatu, perlindungan hukum bagi lembaga perbankan di Indonesia dilaksanakan sangat serius mengingat perbankan adalah institusi yang menghimpun dana masyarakat, hadirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan lembaga-lembaga pengawas perbankan yang tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan adalah bukti bahwa pentingnya institusi perbankan di Indonesia, hingga  menjadikan isu Rush Money hanya sekedar isu dan tidak benar-benar terjadi. Kedua, perlindungan  kepada nasabah perbankan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yaitu adanya perlindungan secara langsung menggunakan Lembaga Asuransi Deposito dan Hak Preferen Nasabah Penyimpan Dana. Selain itu, dijelaskan pula perlindungan secara tidak langsung, antara lain adanya Prinsip Kehati-hatian, Batas Maksimal Pemberian Kredit, Kewajiban untuk Mengumumkan Neraca Perhitungan Laba Rugi, dan yang terakhir yaitu Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank. Adanya Lembaga Penjamin Simpanan juga bertugas untuk menjamin seluruh simpanan nasabah perbankan di Bank seluruh Indonesia.Kata Kunci: Perlindungan; Perbankan; Rush Money
EFEKTIVITAS JAMINAN PERORANGAN (PERSONAL GUARANTEE) DALAM MENUNJANG PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH DI BANK BRI CABANG SURAKARTA DAN BANK BNI SYARIAH CABANG SURAKARTA Nur Intan Yunianti; Ambar Budhisulistyawati
Jurnal Privat Law Vol 8, No 1 (2020): JANUARI - JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (347.325 KB) | DOI: 10.20961/privat.v8i1.40383

Abstract

AbstractThis article aims to determine the effectiveness of personal guarantees on the settlement of nonperforming loans at the Bank BRI of Surakarta Branch and Bank BNI Syariah of Surakarta Branch. This study uses empirical(nondoctrinal) legal research methods with the nature of descriptive research and qualitative approaches. The study uses qualitative methods with primary data sources and secondary data sources in the form of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials.  Data collection techniques in the form of taking primary data from interviews or interviews accompanied by studies of supporting documents. The results of the study indicate that there is a guarantee of individuals (borgtocht) in the form of coorporate guarantees and personal guarantees as an additional guarantee after the existence of material guarantees (fixed assets) but is able to be a tool for creditors in monitoring the continuity of the debtor’s business. Based on the results of the study according to the authors it can be seen that the effectiveness of individual guarantees in the settlement of non-performing loans is less effective because it is less able to guarantee the completion of credit at the BRI Branch of Surakarta Branch and Bank BNI Syariah Surakarta Branch considering the execution of the execution is too complicated. As well, these two banks have never sued the execution of individual guarantees to the District Court. During this time credit settlement uses fixed assetsKeywords: Effectivity, Credit, Persnal GuaranteeAbstrakArtikel ini bertujuan mengetahui efektivitas jaminan perorangan (personal guarantee) pada penyelesaian kredit bermasalah di Bank BRI Cabang Surakarta dan Bank BNI Syariah Cabang Surakarta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris (nondoktrinal) dengan sifat penelitian deskriptif and pendekatan kualitatif. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan sumber data primer dan  sumber data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.  Teknik pengumpulan data berupa pengambilan data utama dari wawancara atau interview yang disertai dengan studi dokumen-dokumen pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya jaminan Perseorangan (borgtocht) baik berupa coorporate guarantee maupun personal guarantee sebagai jamminan tambahan setelah adanya jaminan kebendaan (fixed asset) namun mampu sebagai alat bantu kreditur daalam memonitor kelangsungan usaha debitor. Berdasarkan hasil penelitian menurut penulis dapat diketahui bahwa efektivitas jaminan perorangan dalam penyelesaian kredit bermasalah kurang efektif karena kurang dapat  menjamin penyelesaian kredit di Bank BRI Cabang Surakarta dan Bank BNI Syariah Cabang Surakarta mengingat pelaksanaan eksekusi yang terlalu rumit. Serta, kedua bank ini belum pernah melakukan gugatan eksekusi jaminan perorangan ke Pengadilan Negeri. Selama ini penyelesaian kredit menggunaka jaminan kebendaan (fixed asset)Kata kunci: Efektivitas, Pemberian Kredit, Jaminan Perorangan
KAJIAN YURIDIS SENGKETA KEABSAHAN LOGO SEBAGAI SEBUAH MEREK DAN HAK CIPTA Fandy Ahmad ,; Djuwityastuti ,
Jurnal Privat Law Vol 7, No 1 (2019): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1082.303 KB) | DOI: 10.20961/privat.v7i1.30110

Abstract

AbstractThis Legal Writing examines the validity of the Logo as a brand and copyright as ownership of potentially problematic logos in the future if the logo is listed as a Copyright by someone and there are others who register it as a brand. This writing using the method of research normative or doctrinal which is prescriptive. The results of this study is a Logo that has been used as a brand cannot be done Copyright Registration.Keywords: Logo, Copyright Registration, Brand RegistrationAbstrakPenulisan  Hukum  ini  mengkaji  mengenai  keabsahan  Logo  sebagai  sebuah  merek  dan  hak  Cipta sebagaimana Kepemilikan logo berpotensi bermasalah dikemudian hari apabila logo dicatatkan sebagai Hak Cipta oleh seseorang dan ada orang lain yang mendaftarkannya sebagai merek. Penulisan ini menggunakan metode penelitian Normatif atau doktrinal yang bersifat preskriptif. Hasil Penelitian ini adalah Suatu Logo yang sudah digunakan sebagai merek tidak dapat dilakukan Pencatatan Hak Cipta.Kata kunci : Logo, Pencatatan Hak Cipta, Pendaftaran Merek
UPAYA KPPU DALAM MENCEGAH PRAKTIK KARTEL DAGING AYAM BROILER Daud Dionesius; Hernawan Hadi
Jurnal Privat Law Vol 7, No 2 (2019): JULI - DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (796.097 KB) | DOI: 10.20961/privat.v7i2.39320

Abstract

AbstractThis article describes the suggestion and also efforts made by KPPU in preventing the occurrence of cartel poultry practice in Indonesia. The duties and authorities of KPPU in preventing and avoiding monopolistic practices and unfair business competition conducted by business actors is by giving advice to the government (case study of cartel practice of broiler chicken in Indonesia). This article uses normative legal research methods with prescriptive research properties. The research approach uses legal approach and legal source using primary legal material where the main legal material comes from legislation, secondary law material obtained from legal literature materials, as well as non-legal legal materials that have relevance to the research topic. Based on the research of the Law of the Republic of Indonesia Number 5 Year 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices (Law No. 5/1999) and Unfair Business Competition was formed to overcome Unhealthy Competition among business actors, one of the Cartel. Indonesia’s poultry industry is due to the impact of cartel allegations that occurred in2015 by some manufacturers. This is done by doing an early rejection of 2 million parent stock, so that broiler chickens circulating in society / consumers to be limited. As a result, the price of broiler chicken meat in the market can rise due to the decrease in the number of offer from the producers. In order to prove the violation and Article 11 (cartel) of Law Number 5 Year 1999, Article 11 requires fulfillment of the agreement element. Nevertheless it has become the duty and authority of KPPU in giving advice to the government and efforts in order to prevent cartel practices especially in the field of poultry happen again. So writer interested to discuss about suggestion and effort of KPPU in preventing poultry cartel.Keywords: Cartel; KPPU; Broiler ChickenAbstrakArtikel ini menjabarkan tentang saran dan juga upaya yang dilakukan KPPU dalam mencegah terjadinya praktik kartel perunggasan di indonesia. Tugas dan kewenangan KPPU dalam mencegah dan menghindari praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh para pelaku usaha adalah dengan memberikan saran kepada pemerintah (studi kasus praktik kartel daging ayam broiler di indonesia). Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian preskriptif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan undang-undang dan sumber hukum menggunakan bahan hukum primer dimana bahan hukum utama berasal dari perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang diperoleh dari bahan kepustakaan hukum, serta bahan hukum non-hukum yang mempunyai relevansi dengan topik penelitian. Berdasarkan hasil penelitian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli (UU No 5/1999) dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dibentuk untuk mengatasi Persaingan tidak sehat diantara pelaku usaha, salahsatunya Kartel. Industri perunggasan Indonesia tekena dampak dari dugaan kartel yang terjadi pada tahun 2015 oleh beberapa produsen . Hal ini dilakukan dengan cara melakukan afkir dini terhadap 2 juta parent stock, sehingga ayam broiler yang beredar di masyarakat/konsumen menjadi terbatas. Mengakibatkan, harga daging ayam broiler di pasaran bisa naik karena berkurangnya jumlah peawaran dari produsen. Dalam rangka membuktikan terjadinya pelanggaran dan Pasal 11 (kartel) Undnag- Undang Nomor 5 Tahun 1999, pasal 11 mensyaratkan pemenuhan unsur perjanjian. Namun demikian sudah menjadi tugas dan kewenangan KPPU dalam memberikan saran kepada pemerintah serta upaya dalam rangka mencegah praktik kartel khususnya dibidang perunggasan terjadi kembali. Maka penulis tertarik untuk membahas mengenaisaran serta upaya KPPU dalam mencegah kartel unggas.Kata kunci : Kartel; KPPU; Daging Ayam Broiler
KONTRADIKSI ANTARA KEWAJIBAN ANAK KEPADA ORANGTUA DENGAN ANAK MENGGUGAT ORANGTUA Riska Andista Indriyani; Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni
Jurnal Privat Law Vol 7, No 2 (2019): JULI - DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (797.675 KB) | DOI: 10.20961/privat.v7i2.39337

Abstract

AbstractThis article explains the problem, firstly about the causal factors cause of the child sues the parent. Secondly, regarding law enforcement efforts against Article 46 of Law Number 1 Year 1974 on Mariage to prevent children from suing parents. This research is normative legal research is descriptive. The type of data used is secondary data, data collection techniques used is literature study, further technical analysis used is the nature of descriptive data analysis. The results of the research indicate that the factors causing the child to sue the parent is the existence of problems in the family and the provisions of the Article related to the obligation of the child to the parents has not provided assertiveness that the child who sues the parent is a violation of these provisions. The law enforcement effort against Article 46 of Law Number 1 Year 1974 regarding Marriage to prevent children from suing parents is done by settling family problems through deliberation  or through mediation and formulation of continued legal policy as the elaboration of such provisions.Keywords: Sues Paren; Child Obligation; Law Enforcement. AbstrakArtikel ini menjelaskan permasalahan, pertama tentang faktor penyebab anak menggugat orangtua. Kedua, tentang upaya penegakan hukum terhadap Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk mencegah anak menggugat orangtua. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, selanjutnya teknis analisis yang digunakan adalah sifat analisis data deskriptif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab anak menggugat orangtua adalah adanya permasalahan dalam keluarga dan ketentuan pasal terkait kewajiban anak  kepada orangtua belum memberikan ketegasan bahwa anak yang menggugat orangtua merupakan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut. Upaya penegakan hukum terhadap Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk mencegah anak menggugat orangtua dilakukan dengan penyelesaian permasalahan keluarga melalui musyawarah atau melalui mediasi dan perumusan kebijakan hukum lanjutan sebagai penjabaran ketentuan tersebut.Kata kunci: Menggugat Orangtua; Kewajiban Anak; Penegakan Hukum.
KEPEMILIKAN DAN PENGUASAAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA APABILA TERJADI SENGKETA WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT Dija Hedistira; ' Pujiyono
Jurnal Privat Law Vol 8, No 1 (2020): JANUARI - JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (356.144 KB) | DOI: 10.20961/privat.v8i1.40372

Abstract

AbstractThis article aims to analyze the ownership and mastery of a fiduciary collateral object, in cases that often occur today, many disputes between creditors and debtors in fiduciary collateral agreements are caused because creditors assume that with executive rights as fiduciary recipients, the fiduciary collateral object legally owned by creditors and creditors the right to take and sell fiduciary collateral objects when the debtor defaults unilaterally, as well as the debtor who considers that the fiduciary collateral object is owned by him because the object is registered on his name, so that the debtor can use the object free as  giving to a third party or selling the object of fiduciary guarantee unilaterally. the author uses a normative juridical approach, and deductive analysis method based on the Civil Code and fiduciary law applicable in Indonesia, Law No. 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees. The conclusion of the discussion is the ownership of the object of the Fiduciary Guarantee is owned by the debtor in accordance with the Law, mastery of the object of collateral controlled by the debtor for economic benefits, the procedure of execution The object of Fiduciary Guarantee is carried out in accordance with the Fiduciary Guarantee Act, an alternative mediation in resolving the dispute. There needs to be clarity in the use of language in making a law, so as not to conflict with each other between Article one and the other Articles.Keywords: Ownership; Mastery; Object of Fiduciary Guarantee; Debtor; Creditors.AbstrakArtikel ini bertujuan untuk menganalisis tentang kepemilikan dan penguasaan suatu objek jaminan fidusia, dalam kasus yang saat ini sering terjadi, banyak sengketa antara kreditur dan debitur dalam perjanjian jaminan fidusia disebabkan karena kreditur beranggapan bahwa dengan adanya hak eksekutorial sebagai penerima fidusia, maka objek jaminan fidusia tersebut secara sah dimiliki oleh kreditur dan kreditur berhak mengambil dan menjual objek jaminan fidusia saat debitur cidera janji(wanprestasi) secara sepihak, begitupun dengan debitur yang menganggap bahwa objek jaminan fidusia tersebut dimiliki olehnya karena objek tersebut terdaftar atas namannya, sehingga debitur dapat mempergunakan objek tersebut secara bebas seperti menyerahkan kepada pihak ketiga atau menjual objek jaminan fidusia tersebut secara sepihak. penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, dan metode analisis deduktif yang didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdatadan hukum jaminan fidusia yang berlaku di Indonesia, Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Kesimpulan pembahasan adalah Kepemilikan Objek Jaminan Fidusia dimiliki oleh debitur sesuai Undang-undang, penguasaan objek jaminan dikuasai debitur untuk manfaat ekonomis, prosedur eksekusi Objek Jaminan Fidusia dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Jaminan Fidusia, alternatif secara mediasi dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi. Perlu ada kejelasan dalampenggunaan bahasa pada pembuatan suatu Undang-Undang, agar tidak saling bertentangan antar Pasal satu dengan Pasal yang lainnya. Kata Kunci: Kepemilikan; Penguasaan; Objek Jaminan Fidusia; Debitur; Kreditur.

Page 9 of 30 | Total Record : 291

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2017 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 11, No 1 (2023): JANUARI-JUNI Vol 10, No 3 (2022): SEPTEMBER-DESEMBER Vol 10, No 2 (2022): JULI - DESEMBER Vol 10, No 1 (2022): JANUARI-JUNI Vol 9, No 2 (2021): JULI-DESEMBER Vol 9, No 1 (2021): Januari-Juni Vol 8, No 2 (2020): JULI-DESEMBER Vol 8, No 1 (2020): JANUARI - JUNI Vol 7, No 2 (2019): JULI - DESEMBER Vol 7, No 1 (2019): JANUARI-JUNI Vol 6, No 2 (2018): JULI-DESEMBER Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-JUNI Vol 5, No 2 (2017): JULI-DESEMBER Vol 5, No 1 (2017): JANUARI-JUNI More Issue