cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Privat Law
Published by Universitas Sebelas Maret
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 291 Documents
 16   17   18   19   20 
Penanganan TerhadaP Financial Technology Peer-To-Peer lending Ilegal MelaluI OTOrITas Jasa Keuangan (studi Pada OJK Jakarta Pusat) Salvasani, Alifia; Kholil, Munawar
Jurnal Privat Law Vol 8, No 2 (2020): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v8i2.48417

Abstract

abstractThis article aims to examine the role of Otoritas Jasa Keuangan (OJK) in handling illegal peer-to-peer  (P2P)  financial  technology  (fintech)  in  Indonesia.  This  role  includes  the handling carried out by the FSA to minimize the number of illegal fintech in Indonesia, both through supervision and arrangements related to illegal fintech. This type of empirical legal research, is descriptive, with primary data types. Literature study and interview data collection techniques, qualitative analysis techniques. Factors causing the rise of illegal fintech are normative and non-normative factors. Then the role of the OJK in making efforts to handle illegal P2P lending includes establishing Satgas Waspada Investasi, listing registered P2P lending and licensed on the official OJK website, socializing to the public about the characteristics of illegal P2P lending that must be avoided and data of illegal P2P lending in Indonesia, closing illegal P2P lending, blocking applications and illegal P2P lending websites on a regular basis, conducting selective checks on P2P lending companies that  propose opening  new  accounts,  applying  special  rules  for  P2P  lending  companies related to the fintech payment system , and submit information reports to the Criminal Investigation Police regarding cyber crime.Keywords: Otoritas Jasa Keuangan; Illegal Fintech; Peer-to-PeerabstrakArtikel  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  peranan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  dalam menangani  financial technology (fintech) peer-to-peer (P2P) lending ilegal di Indonesia. Peranan tersebut  meliputi penanganan yang dilakukan OJK untuk meminimalisir jumlah fintech  ilegal  di  Indonesia,  baik  melalui  pengawasan  maupun  pengaturan  terkait  fintech ilegal. Jenis penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif, dengan jenis data primer. Teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan wawancara, teknik analisis kualitatif. Faktor penyebab tumbuh maraknya fintech ilegal adalah adanya faktor normatif dan non-normatif. Kemudian peranan OJK dalam melakukan upaya penanganan P2P lending ilegal antara lain dengan membentuk Satgas Waspada Investasi, mencantumkan daftar P2P lending yang terdaftar dan berizin di website resmi OJK, mensosialisasikan kepada masyarakat terkait ciri-ciri P2P lending ilegal yang harus dihindari dan data P2P lending ilegal di Indonesia, melakukan penutupan terhadap P2P lending ilegal, pemblokiran aplikasi dan website P2P lending ilegal secara  rutin, melakukan  pemeriksaan  secara selektif bagi perusahaan  P2P lending yang mengajukan pembukaan rekening baru, memberlakukan aturan khusus bagi perusahaan  P2P  lending  terkait  fintech  payment  system,  dan  menyampaikan  laporan informasi kepada Bareskrim Polri terkait tindakan cyber crime.Kata Kunci: Otoritas Jasa Keuangan; Fintech Ilegal; Peer-to-Peer Lending
Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia (Studi Kasus Di Koperasi Simpan Pinjam Sendang Artha Mandiri Madiun) Fajri, Indah Nur
Jurnal Privat Law Vol 9, No 1 (2021): Januari-Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v9i1.29136

Abstract

AbstractThe purpose of this article is to get comprehensive data and information about the resolving defaults in credit agreement with fiduciary collateral by Sendang Artha Mandiri Credit Cooperative and according to Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Collateral. This research used empiricial methods. The result of this research showed that the process of resolving default by Sendang Artha Mandiri Credit Cooperative are : 1) Direct approach; 2) A memorandum bestoval; 3) Novation; and 4) Confiscation and auction of default debtor assets. According to Article 36 of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Collateral, that debtors who transfer object of fiduciary collateral without creditors approval are punished by imprisonment and fines. In this case, there is a contradiction within the process of resolving defaults in a credit agreement with fiduciary collateral between Sendang Artha Mandiri Credit Cooperative and Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Collateral caused by the presence of cooperative principles, that is the kinship principle.AbstrakArtikel ini bertujuan untuk memperoleh data dan informasi yang lengkap mengenai penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia oleh KSP Sendang Artha Mandiri dan menurut UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa proses penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh KSP Sendang Artha Mandiri antara lain : 1) Pendekatan secara langsung; 2) Pemberian surat peringatan; 3) Novasi; dan 4) Penyitaan dan pelelangan harta kekayaan debitur wanprestasi. Sedangkan menurut Pasal 36 UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, diatur bahwa debitur yang mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur dipidana dengan pidana penjara dan denda. Perbedaan  penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia antara KSP Sendang Artha Mandiri dengan UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia disebabkan adanya asas koperasi yaitu asas kekeluargaan.
PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI PENERIMA PINJAMAN DALAM TRANSAKSI LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLGI INFORMASI Perwitasari, RR. Intan Ratih; Sulistiyono, Adi
Jurnal Privat Law Vol 9, No 1 (2021): Januari-Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v9i1.28900

Abstract

Abstract                                                     The development of Digital Financial Innovation (IKD) in Indonesia is very rapid, especially in one type of IKD, namely Information Technology Based Money Lending Services (LPMUBTI). In its development, cases of misuse of personal data of the Borrower were found by one of the LPMUBTI Organizers. Therefore, this article discusses the legal protection of personal data of Loan Recipients in LPMUBTI transactions. Thus, LPMUBTI Organizers can comply with and comply with personal data protection regulations and the Loan Recipient obtains legal protection of personal data by the competent authority. This study uses normative legal research that is prescriptive with data collection techniques used are document study techniques or library studies, with data sources consisting of primary, secondary and non-legal or tertiary legal materials.AbstrakPerkembangan Inovasi Keuangan Digital (IKD) di Indonesia sangatlah pesat, khususnya pada salah satu jenis IKD, yaitu Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI). Dalam perkembangannya, ditemukan kasus penyalahgunaan data pribadi Penerima Pinjaman yang dilakukan oleh salah satu Penyelenggara LPMUBTI. Oleh karena itu, artikel ini membahas mengenai perlindungan hukum data pribadi Penerima Pinjaman dalam transaksi LPMUBTI. Sehingga, Penyelenggara LPMUBTI dapat tunduk dan patuh terhadap peraturan perlindungan data pribadi dan Penerima Pinjaman mendapatkan perlindungan hukum data pribadi oleh otoritas yang berwenang. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik studi dokumen atau studi kepustakaan, dengan sumber data yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non-hukum atau tersier.
KEDUDUKAN HUKUM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN TEMPAT USAHA Rheza Narendra Putra Pratama; , Suraji
Jurnal Privat Law Vol 8, No 2 (2020): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v8i2.48412

Abstract

AbstractThis article discusses the legal standing of credit agreement with business place as the collateral. This  study uses normative or doctrinal legal research methods that act prescriptively and applied. This study uses sources of primary and secondary legal materials. The analysis technique used is the syllogism method that uses deductive thinking patterns. Based on the results of this study it can be concluded. Credit agreement with business place as collateral commonly found nowadays. Mostly micro small and medium business operators as the debtors who have limited capital and limited ownership of object which  could burdened by institutionalized collateral rights legally. Whereas, generally business place which  proposed as the collateral not owned by the business operators but owned by other party. Practically bank as creditors agreed these credit lending because it has good economic value. Conseuently the legality of these credit agreement as the basis and the business place as the collateral be important.Keywords: Legal Standing; Credit Agreement; Collateral; Business PlaceAbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum perjanjian kredit atau utang piutang yang  disertai jaminan berupa tempat usaha. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal yang bersifat preskriptif dan teknis. Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisis yang digunakan yaitu dengan metode silogisme yang menggunakan pola berpikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perjanjian kredit dengan bentuk seperti ini jamak ditemui praktiknya sekarang ini. Biasanya yang bertindak sebagai debitor merupakan pemilik usaha mikro kecil dan menengah yang memiliki keterbatasan modal dan keterbatasan kepemilikan benda yang bisa dibebani hak jaminan yang sudah terinstitusionalisasi secara hukum. Padahal biasanya tempat usaha yang diajukan menjadi jaminan bukan merupakan kepemilikan langsung dari para pelaku usaha, akan tetapi milik pihak lain. Praktiknya bank sebagai kreditor juga menyetujui pemberian kredit seperti ini karena dianggap memiliki nilai ekonomis yang baik. Oleh karena itu aspek legalitas perjanjian kredit yang mendasarinya serta tempat usaha yang dijadikan jaminan menjadi penting.Kata Kunci: Kedudukan Hukum; Perjanjian Kredit; Jaminan; Tempat Usaha
PENGGANTIAN KELAMIN BAGI TRANSEKSUAL DAN AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP KEABSAHAN PERKAWINAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN Yeni Astutik; Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni
Jurnal Privat Law Vol 8, No 2 (2020): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v8i2.48428

Abstract

AbstractThis article aims to examine the ratification of changes in legal status and gender replacement  procedures in population documents for transsexuals in Indonesia, as well as the legality of marriages for transsexuals in terms of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. The research method used is a type of normative legal research, with a qualitative approach. The legal materials used are primary and  secondary legal materials, with data collection techniques used are literature study or document study  techniques. Based on the results of the study, it was concluded that in Indonesia there are no specific rules regarding sex change, but for judges they cannot refuse a case because the law does not exist or is unclear. Regarding the procedure for changing sexes in population documents regulated in Act Number 23 of 2006 concerning Population Administration and Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 25 of 2008 concerning Requirements and Procedures for Population Registration and Civil Registration. Then regarding the validity of marriage for transsexuals, from the six  religions  recognized  by  the  government  as  the  official  religion  in  Indonesia,  namely  Islam, Christianity, Catholicism, Hinduism, Buddhism, and Confucianism, do not legalize a marriage carried out by parties, one of whom is a transsexual who has gone through Sex Reassignment Surgery. Keywords: Sex Reassignment; Transsexual; Legality of Marriage.AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengkaji pengesahan perubahan status hukum dan prosedur penggantian  jenis kelamin di dokumen kependudukan bagi transeksual di Indonesia, serta keabsahan perkawinan bagi transeksual ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif, dengan pendekatan kualitatif. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik studi kepustakaan atau studi dokumen. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa di Indonesia belum ada aturan khusus mengenai penggantian jenis kelamin, namun bagi hakim tidak boleh menolak suatu perkara karena Undang-Undang tidak ada atau tidak jelas. Mengenai prosedur penggantian jenis kelamin di dokumen kependudukan diatur dalam  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Kemudian mengenai keabsahan perkawinan bagi transeksual, dari keenam agama yang diakui pemerintah sebagai agama resmi di Indonesia yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu, tidak mensahkan suatu perkawinan yang dilaksanakan oleh para pihak yang salah  satunya seorang transeksual yang telah melalui operasi penggantian kelamin.Kata Kunci: Penggantian Kelamin; Transeksual; Keabsahan Perkawinan.
KEDUDUKAN SUROGASI DAN STATUS HUKUM ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DI INDONESIA lintang wistu malindi; Mochammad Najib Imanullah
Jurnal Privat Law Vol 9, No 1 (2021): Januari-Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v9i1.28926

Abstract

This study aims to analyze the legal standing of Surrogacy and the legal status of the child which is born by surrogacy based on Indonesia’s Private Law. In order to achieve the goal, the writer used normative legal research as a method. It used secondary data which consist of primary sources and secondary sources which obtained by doing literature study. The primary sources was composed of legislation, meanwhile its secondary sources was composed of publication such as books and other publications which related to the matter. It used statute approach and law interpretation in order to achive an answer. Based on the study, it shows that such surrogacy is unlawful and the legal status of the child which was achieved through the method still remains unclear based on Indonesia’s Private Law. Keyword: Surrogacy; Legal Status of The Child; Private Law  
ANALISIS TANGGUNG JAWAB SUAMI TERHADAP ISTRI DAN ANAK PASCACERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA KLATEN Dinda Berliana Kusumawardani; ' Pranoto
Jurnal Privat Law Vol 8, No 2 (2020): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v8i2.48406

Abstract

AbstractThe writing of this law aims to examine the responsibility of the husband towards his wife and children after  divorce divorce. Divorce does not mean the release of the husband’s responsibility to give responsibility to the ex-wife whether iddah, mut’ah, and child income, with conditions according to the ability of the husband. This legal research uses prescriptive empirical legal research. The approach taken with the statutory  approach,  primary legal  materials  used  in  primary law  in  the form  of legislation relating to the husband’s responsibility between divorce divorce and divorce and secondary legal materials used in the form of legal books and legal research are relevant. The legal material collection techniques used include documentary studies and direct interviews with Religious Court Judges in Klaten. Legal material analysis technique uses analytical techniques that are educational by the method of sociology.Keywords: Talak Divorce; Husband’s Responsibility; Wife and Child IncomeAbstrakPenulisan hukum ini bertujuan untuk mengkaji mengenai tanggung jawab suami terhadap istri dan anak  pascacerai talak. Adanya perceraian bukan berarti lepasnya tanggung jawab suami untuk memberikan tanggung jawab kepada mantan istri baik itu nafkah iddah, mut’ah, dan nafkah anak, dengan syarat sesuai dengan kemampuan suami. Penelitian hukum ini menggunakan penelitian hukum Empiris yang bersifat preskriptif. Pendekatan yang dilakukan  dengan pendekatan perundang-undangan, bahan hukum primer yang digunakan dalam hukum primer ini berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tanggung jawab suami antara cerai talak dan cerai gugat serta  bahan  hukum  sekunder  yang  digunakan  berupa  buku-buku hukum dan penelitian hukum yang relevan. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan meliputi studi dokumenter dan wawancara secara langsung dengan Hakim Pengadilan Agama di Klaten. Teknik analisis bahan hukum menggunakan teknik analisis yang bersifat deduksi dengan metode silogisme.Kata  Kunci: Cerai-Talak; Tanggung Jawab Suami; Nafkah Istri dan Anak
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN PERCERAIAN DENGAN PEMBERIAN HAK ASUH ANAK KEPADA BAPAK Renita Ivana; Diana Tantri Cahyaningsih
Jurnal Privat Law Vol 8, No 2 (2020): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v8i2.48423

Abstract

AbstractThis article aims to find out the basis of the judge’s consideration of the Divorce Decision with the  Provision of Child Custody to the father. This writing also includes normative legal research that is prescriptive. The research approach uses the Law approach (state approach) and case approach. Legal material collection techniques use legal material collection techniques with the study of documents or library materials (library study). The results of the study explained that judges’ consideration arose from the six divorce decisions that the authors examined was by prioritizing the best interests principle for  children, the judge giving custody of underage children to the father. This is not in accordance with the  rules of the invitation that apply because the child under the age of custody is in the hands of the mother. But because of the bad behavior of the mother, abandoning the child, forgetting her responsibilities as a mother which is all the basis of the judge’s consideration in making decisions regarding the granting of custody of minors to the father.Keywords: Divorce; Consideration of Judges; Child CustodyAbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim terhadap Putusan Perceraian dengan  Pemberian Hak Asuh Anak kepada bapak. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan Undang-undang (state approach) dan pendekatan kasus (case approach). Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi dokumen atau bahan pustaka (library study). Hasil penelitian menjelaskan bahwa pertimbangan hakim yang muncul dari keenam Putusan Perceraian yang penulis teliti adalah dengan mengedepankan asas kepentingan terbaik bagi anak, hakim memberikan hak asuh anak di bawah umur kepada bapak. Hal tersebut tidak sesuai aturan Perundang-undangan yang  berlaku karena anak di bawah umur kedudukan hak asuhnya berada di tangan ibu. Namun karena perilaku ibu yang buruk, menelantarkan anak, melupakan tanggung jawabnya sebagai ibu. Sehingga menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan mengenai pemberian hak asuh anak di bawah umur kepada bapak.Kata Kunci: Perceraian; Pertimbangan Hakim; Hak Asuh Anak
PHENOMENON OF DEBTOR FILING LAWSUIT AGAINST CREDITORS IN THE LOAN AGREEMENT WITH SECURITY RIGHTS AS A GUARANTEE Ayu Kurniajati; ' Pranoto
Jurnal Privat Law Vol 9, No 1 (2021): Januari-Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v9i1.28970

Abstract

Abstract This article aims to assess on the reason for the debtor to sue creditor in a loan agreement and consideration of the judge in deciding the case. This writing uses legal research with statue approach and case approach. Based on research, several reasons for debtor to sue the creditor among others are default, tort, and debtor was not provided with sufficient time to read and understand the content of the loan agreement. The debtor in its lawsuit often provides statements that have actually not yet occurred. It can be said that the debtor is only making things up. On the other hand, the judge’s consideration of the debtor’s claim to the creditor is based on the reasons found on the court’s claim that is only to delay the execution time with respect to the auction of collateral.Abstrak Artikel ini bertujuan untuk mengkaji mengenai alasan debitur menggugat kreditur dalam perjanjian hutang piutang serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut. Metode penulisan ini adalah legal research dengan pendekatan Perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach). Berdasarkan penelitian, beberapa alasan debitur kepada kreditur antara lain wanprestasi, perbuatan melawan hukum, serta debitur tidak diberikan waktu untuk membaca dan memahami isi perjanjian kredit. Debitur pada gugatannya seringkali memberikan pernyataan yang sebenarnya belum terjadi. Dapat dikatakan bahwa debitur hanya mengada- ada akan hal tersebut. Disisi lain, pertimbangan hakim mengenai gugatan debitur kepada kreditur yaitu berdasar alasan-alasan yang ditemukan di lapangan gugatan tersebut hanya untuk mengulur waktu eksekusi dalam pelelangan barang jaminan. 
PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA DALAM PENERAPAN ALAT BUKTI TIDAK LANGSUNG (IndIrect evIdence) TERHADAP PRAKTIK KARTEL Dimas Surya Pranata; Hernawan Hadi
Jurnal Privat Law Vol 8, No 2 (2020): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v8i2.48418

Abstract

AbstractThis article aims to know the enforcement of business competition law in the implementation of indirect  evidence on cartel practices.This article belongs to legal principles and legal doctrines in order to answer the legal problems encountered who based focus read and study materials primary and secondary law. For law drafting to be able to produce arguments for new theories or concepts, it is a prescription for solving the problems of this legal research. The results of the research indicate that the enforcement of business competition law against cartel practices in Indonesia continues to face obstacles and has not been maximized. This indirect evidence can be used as a solution to the difficulty of proving the practice of cartels in business competition laws, provided that they are equipped with other evidence. Indirect evidence may be included in the category of evidence in Article 42 of Law No. 5 of 1999 on Prohibition of Monopoly Practices and Unfair Competition.Keywords: Law Enforcement; Indirect evidence; Cartel PracticesAbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum persaingan usaha terhadap penerapan alat  bukti tidak langsung (indirect evidence) terhadap praktik kartel. Artikel ini merupakan penelitian hukum doktrinal atau normatif yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (library based) yang berfokus pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Sehingga penulisan hukum mampu menghasilkan argumentasi teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang terkait dalam penelitian hukum ini. Hasil Penelitian menyatakan penegakan hukum persaingan usaha terhadap praktik kartel di Indonesia masih menemui kendala dan belum maksimal. Alat bukti tidak langsung (indirect evidence) ini dapat dijadikan solusi atas sulitnya pembuktikan praktik kartel dalam hukum persaingan usaha, Alat bukti tidak langsung (indirect evidence) dapat dimasukkan dalam kategori alat bukti sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Kata Kunci: Penegakan Hukum; Indirect evidence; Praktik Kartel

Page 18 of 30 | Total Record : 291

 16   17   18   19   20 

Filter by Year

2017 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 11, No 1 (2023): JANUARI-JUNI Vol 10, No 3 (2022): SEPTEMBER-DESEMBER Vol 10, No 2 (2022): JULI - DESEMBER Vol 10, No 1 (2022): JANUARI-JUNI Vol 9, No 2 (2021): JULI-DESEMBER Vol 9, No 1 (2021): Januari-Juni Vol 8, No 2 (2020): JULI-DESEMBER Vol 8, No 1 (2020): JANUARI - JUNI Vol 7, No 2 (2019): JULI - DESEMBER Vol 7, No 1 (2019): JANUARI-JUNI Vol 6, No 2 (2018): JULI-DESEMBER Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-JUNI Vol 5, No 2 (2017): JULI-DESEMBER Vol 5, No 1 (2017): JANUARI-JUNI More Issue