Articles
291 Documents
<![CDATA[PENGATURAN PELAKSANAAN SEWA RAHIM (SURROGACY) BERDASARKAN HUKUM DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Desy Rosanti]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 9, No 1 (2021): Januari-Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v9i1.29006
<![CDATA[Beberapa peraturan di Indonesia telah melarang adanya sewa rahim baik secara eksplisit maupun implisit. Secara implisit, pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan hanya mengatur mengenai bayi tabung yang menggunakan rahim dari mana ovum itu berasal, ini berarti secara implisit Undang-Undang tersebut melarang sewa rahim di Indonesia. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, pada Pasal 43 ayat (3) huruf b bahwa adanya pelarangan penanaman embrio dalam rahim perempuan lain. Secara eksplisit peraturan tersebut melarang sewa rahim. Namun peraturan-peraturan tersebut menurut penulis belum sempurna karena belum adanya sanksi sebagai antisipasi bila ada pihak yang melanggar.]]>
<![CDATA[TINJAUAN HUBUNGAN HUKUM PERJANJIAN LEASING ]]>
<![CDATA[Silvi Triadita Sari]]>;
<![CDATA[Arief Suryono]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 9, No 1 (2021): Januari-Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v9i1.28762
<![CDATA[AbstractThis article aims to understand the the construction of legal relation of parties in motor vehicle leasing agreement. This study was normative law research that was prescriptive and applied in nature. The approach used statute approach with secondary data source supported with primary data as supporting data. Techniques of collecting data used were literature studies and field studies. Furthermore, technique of analyzing data used was deductive method. Considering the result of research analysis, it could be concluded that the construction of legal relation in leasing agreement did not meet the fourth requirement of legitimate agreement based on Article 1320 of KUHPerdata (Civil Code). Leasing agreement is in contradiction with Article 65 clause (2) of Law Number 22 of 2009 about Traffic and Road Transportation in the case of leasing object property juridically based on the certificate of ownership of the motor vehicle (BPKB). Although leasing agreement is based on the principle of contract freedom, its existence may not be in contradiction with the law, morality, and public orderliness as governed in Article 1337 of KUHPerdata Thus, the legal consequence of agreement should be void for the sake of law. Particularly for motor vehicle leasing in leasing agreement, the parties should agree to override the Article 65 clause (2) of Law Number 22 of 2009 just like the parties overriding Article 1266 of KUHPerdata to lessee in agreement. AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui konstruksi hukum para pihak dalam perjanjian leasing kendaraan bermotor. Penelitian hukum ini termasuk jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dengan sumber data sekunder yang ditunjang dengan data primer sebagai data pendukungnya. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan. Selanjutnya teknik analisis data menggunakan metode deduksi. Berdasarkan hasil analisis penelitian, dapat diambil kesimpulan bahwa konstruksi hukum perjanjian leasing tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian yang keempat berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata. Perjanjian leasing bertentangan dengan Pasal 65 ayat (2) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam hal hak milik objek leasing secara yuridis berdasarkan BPKB. Meskipun perjanjian leasing didasarkan pada asas kebebasan berkontrak, namun keberadaannya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaaan, maupun ketertiban umum seperti yang diatur dalam Pasal 1337 KUHPerdata. Sehingga akibat hukumnya perjanjian tersebut seharusnya batal demi hukum. Khusus untuk leasing kendaraan bermotor dalam perjanjian leasing, para pihak seharusnya sepakat untuk mengesampingkan Pasal 65 ayat (2) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 sebagaimana para pihak mengesampingkan Pasal 1266 KUHPerdata bagi lessee dalam perjanjian.]]>
<![CDATA[PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) WAJIB PADA MAINAN ANAK DI KOTA JAKARTA TIMUR ]]>
<![CDATA[Sari Tri Suprapto]]>;
<![CDATA[Dona Budi Kharisma]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 8, No 2 (2020): JULI-DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v8i2.48413
<![CDATA[AbstractThis article aims to determine the factors that hinder the effectiveness of the application of the Indonesian National Standard (SNI) on children’s toys. The research methodology used is empirical research, whichis researching secondary data at first, then continuing research on primary data in the field or thecommunity. Legal research materials used are primary and secondary legal materials, the techniqueused in gathering legal materials is depth interviews and document studies or library materials. Theresults showed that there were factors that hindered the effectiveness of the implementation of the Indonesian National Standard (SNI), which was due to the community being indifferent or not paying attention to the importance of standardization in children’s toys besidesthe lack of merchant knowledgeto the importance of SNI in children’s toys.In the application of SNI, there are inhibiting factors, namelythe Law factor indicated by the absence of regional regulations governing mandatory SNI on children’stoys, law enforcement factors namely the lack of work ethic in law enforcement, facility and infrastructurefactorsare indicated by communication tools that do not yet support the role of law enforcers to maximizetheir performance, community factors many people who do not know the importance of SNI in children’stoys due to the lack of socialization they get, cultural factors are shown by the legal culture or immaturelegal habits of society so that the effectiveness of the mandatory forefront of SNI is not running optimally.Keywords: SNI; Children Toys; Effectiveness.AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat efektivitas penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) pada mainan anak. Metodologi penelitian yang digunakan adalahpenelitian empiris, yaitu meneliti data sekunder pada awalnya, untuk kemudian dilanjutkan penelitianterhadap data primer di lapangan atau terhadap masyarakat. Bahan penelitian hukum yang digunakanadalah bahan hukum primer dan sekunder, teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukumadalah depth interview dan studi dokumen atau bahan pustaka. Hasil penelitian menunjukkan terdapatfaktor yang menghambat efektivitas penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) yaitu dikarenakanmasyarakat acuh atau tidak memperhatikan betul pentingnya standardisasi pada mainan anak selainitu kurangnya pengetahuan pedagang terkait pentingnya SNI pada mainan anak. Dalam penerapanSNI terdapat faktor-faktor yang menghambat yaitu faktor Undang-Undang ditunjukkan dengan belumadanya peraturan daerah yang mengatur tentang wajib SNI pada mainan anak, faktor penegak hukumyaitu masih kurangnya etos kerja pada penegak hukum, faktor sarana dan prasarana ditunjukkandengan alat komunikasi yang belum menunjang peranan penegak hukum untuk memaksimalkankinerjanya, faktor masyarakat yaitu banyak masyarakat yang belum mengetahui pentingnya SNI padamainan anak dikarenakan kurangnya sosialisasi yang mereka dapatkan, faktor kebudayaan ditunjukkandengan budaya hukum atau kebiasaan hukum masyarakat yang belum matang sehingga efektivitas penerapan wajib SNI tidak berjalan dengan maksimal. Kata Kunci: SNI; Mainan Anak; Efektivitas.]]>
<![CDATA[PROBLEMATIKA HUKUM ARBITRASE ONLINE MENURUT UU NO. 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA ]]>
<![CDATA[Ilham Bagaskara Aji]]>;
<![CDATA[, Pujiyono]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 8, No 2 (2020): JULI-DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v8i2.48429
<![CDATA[AbstractThis article describes and examines the problem, first, the legal standing of the Arbitration Online according to Law No. 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution. Secondly, there are legal problems if online arbitration is carried out in Indonesia. This research is prescriptive normative legal research. Types of data and sources of research material include primary and secondary legal materials. The data collection technique used is the study of literature and through Cyber media, furthermore the technical analysis used is the deductive method. The results show that online arbitration can actually be carried out in Indonesia. Through Law No. 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions that were changed using Law No. 19 of 2016 concerning Amendments to Law No. 11 of 2008 and Government Regulation No. 71 of 2019 concerning the Implementation of Electronic Transactions and Systems the government has provided the means and foundation for carrying out online arbitration. Online arbitration has advantages in the speed and efficiency of dispute resolution times. However, online Aribtrase also has some disadvantages such as how to registering decisions in court, the presence of witnesses in court, piracy and hacking, and unequal electronic means.Keywords: Alternative Dispute Resolution; Online Arbitration; Electronic Document; Law No. 30 of 1999AbstrakArtikel ini ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan, pertama, kedudukan hukum Arbitrase Online menurut UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Kedua, problem hukum apabila arbitrase online dilaksanakan di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Jenis data dan sumber bahan penelitian meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan melalui Cyber media, selanjutnya teknis analisis yang digunakan adalah metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa arbitrase online sebenarnya sudah dapat dilaksanakan di Indonesia. Melalui Undang- Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elekronik yang diubah menggunakan Undang- Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang- Undang No. 11 Tahun 2008 serta Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Sistem dan Transaksi Elektronik pemerintah telah memberikan sarana dan landasan untuk melaksanakan arbitrase online. Arbitrase online memiliki kelebihan dalam kecepatan dan efisiensi waktu penyelesaian sengketa. Akan tetapi arbitrase online juga memiliki beberapa kekurangan seperti bagaimana pendaftaran putusan di pengadilan, kehadiran para saksi dalam persidangan, pembajakan dan peretasan, dan sarana elektronik yang kurang merata.Kata Kunci: Alternatif Penyelesaian Sengketa; Arbitrase Online; Dokumen Digital; UU No. 30 Tahun 1999]]>
<![CDATA[PROBLEMATIKA PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Muhammad Arif Widyanto]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 9, No 1 (2021): Januari-Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v9i1.28930
<![CDATA[AbstractThe aims of this article is to find out the problem of consumer protection in electronic transactions that occur in Indonesia. This research is normative prescriptive research. Secondary data types include primary, secondary and tertiary legal materials. The data collection technique that the author uses in this study uses the Library Study technique, then the data analysis technique used is the deductive syllogism method. The results of the study show that the problem of consumer protection can arise due to several factors such as legislation that is too old and needs renewal, lack of goodwill from business actors to fulfill their obligations fully in carrying out electronic transactions, ignorance of consumers regarding regulations that protect rights their rights in electronic transactions, as well as the government's role in lacking preventive and repressive actions in resolving consumer protection issues that occur in electronic transactions. Consumer protection is a problem that must be resolved immediately by the government considering that the problem has been occurring for a long time now so that it cannot provide legal protection to consumers optimally. AbstrakTujuan dari artikel ini adalah untuk mengetahui problematika perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik yang terjadi di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian normatif bersifat preskiptif. Jenis data sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik Studi Pustaka, selanjutnya teknik analisis data yang digunakan adalah metode silogisme deduktif. Hasil penelitian menunjukkan problematika perlindungan konsumen dapat muncul karena beberapa faktor diantaranya seperti peraturan perundang-undangan yang sudah terlalu tua dan butuh pembaharuan, tidak adanya itikad baik dari pelaku usaha untuk memenuhi kewajibannya secara penuh dalam melakukan transaksi elektronik, ketidaktahuan konsumen mengenai peraturan yang melindungi hak-hak mereka dalam transaksi elektronik, serta peran pemerintah yang kurang dalam melakukan tindakan preventif dan represif dalam menyelesaikan persolan perlindungan konsumen yang terjadi di transaksi elektonik. Perlindungan konsumen menjadi problematika yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah mengingat problematika tersebut sudah terjadi sejak lama hingga sekarang sehingga tidak dapat memberikan perlindungan hukum kepada konsumen secara optimal. ]]>
<![CDATA[AKIBAT HUKUM YANG DITIMBULKAN MENGENAI CRYPTOCURRENCY SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Haruli Dwicaksana]]>;
<![CDATA[. Pujiyono]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 8, No 2 (2020): JULI-DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v8i2.48407
<![CDATA[AbstractThis article aims to know the use of cryptocurrency can replace conventional money as a means of payment in Indonesia. This article belongs to the type of normative legal research that is prescriptive to produce a new concept in resolving the problems faced by supported by a legal approach and a case approach. The data used is secondary data with primary binding and fundamental material. Data collection techniques using library studies. The data analysis technique used by the authors is a silogism analysis. The results showed that cryptocurrencies are difficult to substitute for conventional currency use as a means of payment in Indonesia because there is no centralized authority governing as well as the value of a relatively unstable cryptocurrency from Conventional currency that has been circulating in Indonesia is the rupiah, it is difficult to use cryptocurrency as a means of payment at the least level of Use daily.Keywords: Payment Tools; Paymeny Systems; Conventional Currency; Cryptocurrency.AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan cryptocurrency dapat menggantikan uang konvensional sebagai alat pembayaran di Indonesia. Artikel ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif untuk menghasilkan konsep baru dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, didukung dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Data yang digunakan merupakan data sekunder dengan bahan hukum primer yang sifatnya mengikat dan mendasar. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan penulis merupakan analisis silogisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cryptocurrency sulit untuk menggantikan kegunaan mata uang konvensional sebagai alat pembayaran di Indonesia karena tidak ada otoritas terpusat yang mengatur serta nilai dari cryptocurrency yang relatif tidak stabil dari mata uang konvensional yang sudah beredar di Indonesia yaitu rupiah, maka sulit untuk menggunakan cryptocurrency sebagai alat pembayaran di tingkat paling kecil yaitu penggunaan sehari-hari.Kata Kunci: Alat Pembayaran; Sistem Pembayaran; Uang Konvensional; Cryptocurrency.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DOKUMEN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN PT BAF SURAKARTA ]]>
<![CDATA[Rima Agustina]]>;
<![CDATA[Ambar Budhisulistyawati]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 8, No 2 (2020): JULI-DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v8i2.48424
<![CDATA[AbstractThis article aims to determine the suitability of the consumer financing agreement made by PT Bussan Auto Finance (BAF) with the regulations stipulated in the Civil Code. As for analyzing these problems is done by using normative methods with approaches used through the statute approach. The legal material analysis technique used by using the syllogism method is by using the deduction method which is the opposite of submitting a major premise and then submits a minor premise and from then draws a conclusion. The results of this study indicate that the consumer financing agreement of PT Bussan Auto Finance (BAF) is in accordance with the terms of the agreement stipulated in the Civil Code. The conditions are as follows: (1) Their agreement is binding, agreement can be seen through the signatures of the parties in the agreement; (2) The ability to make an engagement, the parties must include a National Identity Card (KTP) to prove their skills; (3) A certain subject matter, namely regarding the financing of a motorized vehicle; (4) A reason that is not prohibited, the financing made is a reason that is lawful and does not conflict with the law. Then the agreement is valid and binding and applies as a law for the parties who make it.Keywords: Agreement; Consumer Financing Agreement; Financing Company.AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara perjanjian pembiayaan kosumen yang dibuat oleh PT Bussan Auto Finance (BAF) dengan peraturan yang diatur dalam KUH Perdata. Adapun untuk menganalisis permasalahan tersebut dilakukan dengan menggunakan metode normatif dengan pendekatan yang digunakan melalui pendekatan undang-undang (statute approach). Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dengan menggunakan metode silogisme yaitu dengan penggunaan metode deduksi yang bepangkal dari pengajuan premis mayor kemudian diajukan premis minor dan dari kemudian ditarik suatu kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian pembiayaan konsumen PT Bussan Auto Finance (BAF) telah sesuai dengan syarat-syarat perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata. Adapun syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut: (1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri, kesepakatan dapat dilihat melalui tanda tangan para pihak dalam perjanjian; (2) Kecakapan untuk membuat perikatan, para pihak wajib mencantumkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk membuktikan kecakapannya; (3) Suatu pokok persoalan tertentu, yakni mengenai pembiayaan sebuah kendaraan bermotor; (4) Suatu sebab yang tidak terlarang, pembiayaan yang dilakukan tersebut merupakan suatu sebab yang halal dan tidak bertentangan dengan undang-undang. Maka perjanjian tersebut sah dan mengikat serta berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Kata Kunci: Perjanjian; Perjanjian Pembiayaan Konsumen; Perusahaan Pembiayaan]]>
<![CDATA[KEWENANGAN PENGURUS YAYASAN ATAS PERALIHAN HAK ATAS TANAH MILIK YAYASAN (Studi Kasus pada Yayasan Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada) ]]>
<![CDATA[Christ Aldo Susanto]]>;
<![CDATA[M. Hudi Asrori Sayuti]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 9, No 1 (2021): Januari-Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v9i1.28726
<![CDATA[AbstractThis legal writing aims to find out how the formation of a foundation, the terms and responbilities of the foundation as a legal entity in Indonesia and to know what the duties and authorities off all organs, both mentors, managements and supervisors, especially in terms of the transfer of asset owned by foundations in Indonesia. This research is a descriptive legal research. The research method uses a qualitative approach. Legal materials that has been used is the primary legal materials and secondary legal materials. Mechanical collection of legal materials is carried out by the interviews and the study of literature. Development of the foundations in Indonesia has been very good, this is evidence by the existence of laws that have been ratified and must be adheard to by all components of the foundations in Indonesia. The foundations as a legal entity certainly has rules like other legal entities in Indonesia, including the transfer of assets owned by the foundation.The transition rules of the foundation’s assets which often cause many problems. This study will examine how the regulations on the transition of assets belonging to the foundation according to the law in force in Indonesia. AbstrakPenulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana terbentuknya sebuah yayasan, syarat serta tanggung jawab yang dimiliki oleh yayasan sebagai badan hukum di Indonesia serta untuk mengetahui apa tugas dan wewenang dari seluruh organ baik itu pengurus, pembina dan pengawas terutama dalam hal peralihan aset milik yayasan di Indonesia. Penelitin ini merupakan penelitian hukum yang bersifat deskriptif. Penulisan hukum ini menggunakan pendekatan kualitatif. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah dengan wawancara dan studi kepustakaan. Perkembangan yayasan di Indonesia sudah sangat baik, hal ini dibuktikan dengan adanya undang-undang yang telah disahkan dan harus ditaati oleh seluruh komponen yayasan di Indonesia. Yayasan sebagai sebuah badan hukum tentu memiliki aturan seperti badan hukum lain di Indonesia, termasuk tentang peralihan aset milik yayasan. Peraturan peralihan aset yayasan ini yang seringkali menimbulkan banyak masalah. Penelitian ini akan megkaji tentang bagaimana peraturan peralihan aset milik yayasan menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia. ]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM MENGGUNAKAN JASA MODIFIKASI BENGKEL KUSTOM di RICH RICHIE RIDE GARAGE ]]>
<![CDATA[Diva Satria Bhaskara]]>;
<![CDATA[Moch. Nadjib Imanullah]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 8, No 2 (2020): JULI-DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v8i2.48419
<![CDATA[AbstractThis article wants to find out how Rich Richie Ride Garage gives consumer right protection to their consumer, some times the consumer who cuztomised their bike disappointed for Rich Richie Ride Garage because their expectation and ideas of their custom bike isn’t accordance with the reality. In this legal writing, the Author using non doctrinal legal research or empiric legal research. The nature of empiric showed by data collection. On empirical research that was examined initially secondary legal, then followed by research towards primary legal in field. The result of research and review there are still things that harmful the consumer like progress of modification takes a long time, the result of work isn, accordance with the deal, do something prohibited in the deal. Unfortunately the consumer lack of knowledge about consumer right protection wich cause them to not fully understand the rights belongs them. They even gave up their rights because of their ignorance about consumer right protection.Keywords: Custom Workshop; Consumer Right Protection; Modification ServicesAbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan konsumen yang diberikan oleh Rich Richie Ride Garage terhadap para konsumennya, terkadang konsumen dari pemilik kendaraan yang menggunakan jasa dari bengkel kustom merasa kecewa dengan pengerjaan yang tidak sesuai antara hasil jadi kendaraan tersebut dengan rancangan ide–ide dari pemilik kendaraan. Untuk mencapai tujuan tersebut maka dilakukan penelitian hukum non doktrinal atau penelitian empiris. Dalam hal ini sifat empirisme ditunjukkan dengan perolehan data yang terkait dengan perlindungan konsumen dari Rich Richie Ride Garage. Pada penelitian hukum sosiologis atau empiris, maka yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat. Dari hasil penelitian dan kajian diketahui masih terjadi wanprestasi berupa hasil yang tidak sesuai dari perjanjian, melakukan pekerjaan yang dilarang dalam perjanjian, perjanjian tidak dipenuhi secara keseluruhan, dan yang utama dalam masalah waktu pengerjaan yang merugikan para konsumen. Tetapi yang sangat disayangkan adalah ketidaktahuan para konsumen mengenai aturan hukum perlindungan konsumen menyebabkan para konsumen kurang memahami hak-hak yang seharusnya didapatkan. Bahkan, terdapat pula konsumen yang melepaskan haknya dalam hal penggantian ganti rugi oleh penjual dikarenakan ketidaktahuan konsumen akan hak perlindungan hukum bagi konsumenKata Kunci: Bengkel Kustom; Perlindungan Konsumen; Jasa Modifikasi]]>
<![CDATA[LEGALITAS SISTEM PEER TO PEER LENDING FINANCIAL TECHNOLOGY DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Ditarizky Wijayanti]]>;
<![CDATA[' Pujiyono]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 9, No 1 (2021): Januari-Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v9i1.28760
<![CDATA[Abstrack:This research aims to examine the legal protection of investor in peer to peer lending platform in Indonesia. The problem formulation of this research consists two things: what is the regulation of peer to peer lending platform in Indonesia and what kind of risk that investor faced thorugh investement in peer to peer lending . This normative research uses a statutory and conceptual approach with the nature of prescriptive research. The result showed that there was regulations that adjust about the legal protection in prefentive and repressive for investor in peer to peer lending. But there aren’t any specific regulation that adjust about financial technology and peer to peer lending itself.AbstrakPenelitian ini bertujuan mengkaji terkait perlindungan hukum bagi investor peer to peer lending di Indonesia. Permasalahan yang dibahas adalah terkait bagaimana regulasi hukum mengenai peer to peer lending serta kelemahan penerapan peer to peer lending di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian preskriptif dengan menggunakan pendekatan statute approach dan conseptual approach. Hasil penelitian menunjukkan bahwa memang sudah ada pengaturan yang mengatur terkait perlindungan hukum bagi investor secara preventif dan represif, tindakan represif bisa dilaksanakan melalui jalur non litigasi dan litigasi, namun belum ada undang-undang secara spesifik yang mengatur terkait financial technology dan peer to peer lending itu sendiri.]]>
