Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

ASPEK PENDIDIKAN RUHIYAH DALAM AL QURAN Kholil, Munawar
Jurnal Pendidikan Guru Vol 2, No 1 (2017)
Publisher : Jurnal Pendidikan Guru

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

God provides a set of basic capabilities that have a tendency to grow, which in the so-called potential or known psychological disposition, which, according to the flow of so-called psychological behaviorism prepoten reflexi (basic capability that can automatically grow). Humans have three potential in him, namely, the potential of a body, mind and spirit. Each potential intake must be provided. Human advantage lies in the best possible shape creature (Ahsana al Taqwim) in its beauty, perfection in shape, as well as the ability to interpret, both intellectual and spiritual. This paper tries to explore the meaning Taqwim intended by the Qir’an, especially associated with the potential to be developed in the eduaction of the present and the future.
PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH DALAM TRANSAKSI MELALUI INTERNET BANKING (Studi di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.) Devanto, Satrio Pradana; Kholil, Munawar
Jurnal Privat Law Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v6i1.19252

Abstract

AbstractThis article aims to determine the implementation of legal protection of internet banking customer users in Bank Jatim, and the accountability of banks in transactions conducted using internet banking in Bank Jatim. This Articles is a descriptive  empirical legal research. Implementation of customer protection Internet Banking user service in Bank Jatim is done by security protection of internet banking technology, customer complaint and consumer education. Protection of internet banking technology security in Bank Jatim is done with the principle of confidentiality principle, integrity principle and principle of availability. In accountability to customers, Bank Jatim specifically regulates how Bank Jatim provides its responsibility to customers or third parties in terms and conditions of internet banking services. However, Bank Jatim still has to fulfill the principle of always responsible which regulated in Consumer Protection Act.Keyword: Legal protection; internet banking; customerAbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum nasabah pengguna layanan internet banking di Bank Jatim, dan pengaturan pertanggungjawaban bank dalam  transaksi yang dilakukan menggunakan internet banking di Bank Jatim. Artikel ini termasuk jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskripstif. Pelaksanaan perlindungan nasabah pengguna layanan internet Banking di Bank Jatim dilakukan dengan bentuk perlindungan keamanan teknologi internet banking, pengaduan nasabah dan pendidikan konsumen. Perlindungan keamanan teknologi internet banking di Bank Jatim dilakukan dengan pendekatan prinsip kerahasiaan, prinsip integritas dan prinsip ketersediaan. Dalam pertanggungjawaban kepada nasabah, Bank Jatim mengatur secara spesifik bagaimana Bank Jatim memberikan tanggungjawabnya kepada nasabah atau pihak ketiga dalam syarat dan ketentuan layanan internet banking. Namun, Bank Jatim tetap harus memenuhi prinsip selalu bertanggung jawab yang diatur dalam UU Perlindungan Konsumen.Kata kunci: Perlindungan Hukum; Internet Banking; Nasabah.
PERLINDUNGAN HUKUM SENI BATIK MOTIF KONTEMPORER BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA (Studi di Kampung Batik Laweyan Kota Surakarta) Pamungkas, Bangkit; Kholil, Munawar
Jurnal Privat Law Vol 6, No 2 (2018): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v6i2.25580

Abstract

AbstractThis article aims to know the problems and solutions that can be done to overcome the problematics of legal protection of copyrights of contemporary batik motif  in Kampung Batik Laweyan Surakarta City based on regulation number 28 in the year 2014 regarding copyright.This research is a type of empirical legal research that is descriptive with qualitative approach. The type of data used is primary data and secondary data. Data collection techniques by interview and literature study. Data analysis techniques with interactive qualitative data analysis.Problematic protection of copyright law of batik art of contemporary motif is from batik craftsmen, firstly because of lack of awareness of copyright law; secondly, the cost of registration of creation is less affordable and thirdly, the process of registration of creation is complicated and the process is long. While the problematic from the government side, first the minimum budget and the quota of facilitation of creation registration that is in charge by the government is limited. Second, the lack of Human Resources for the socialization of IPR and registration program creation. Based on the data, showed 66.6% of contemporary batik craftsmen in Kampung Batik Laweyan did not register his creations. Contemporary batik craftsmen who registration their creation, entirely because of the program of facilitation of registration creation for free by the government. Craftsmen have no intention of registering their creations if there is no government free registration facilitation program. The solution that can be done is to increase the budget and quota facilitation registration creation for free, conduct socialization of IPR and registration program creation, accelerate the registration process of creation, and need to form advocacy team/escort special legal and intellectual property in laweyan batik industrial area to raise awareness law of batik craftsmen.Keywords: Legal Protection; Copyright; Batik ContemporaryAbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui problematika serta solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi problematika perlindungan hukum hak cipta seni batik motif kontemporer di Kampung Batik Laweyan Kota  Surakarta  berdasarkan  Undang-undang  Nomor  28 Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta.  Penelitian ini  merupakan  jenis  penelitian  hukum  empiris  yang  bersifat  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi pustaka.Teknik analisis data dengan analisis data kualitatif interaktif. Problematika perlindungan hukum hak cipta seni batik motif kontemporer adalah dari pengrajin batik, pertama karena kurangnya kesadaran hukum hak cipta, kedua, biaya pencatatan ciptaan kurang terjangkau dan ketiga, proses pencatatan ciptaan yang rumit dan prosesnya lama. Sedangkan problematika dari sisi pemerintah, pertama minimnya anggaran dan kuota fasilitasi pencatatan ciptaan yang di tanggung oleh pemerintah terbatas. Kedua, kurangnya  Sumber Daya Manusia untuk sosialisasi HKI dan program  pencatatan ciptaan. Berdasarkan data, menunjukan 66,6 % pengrajin batik motif kontemporer di Kampung Batik Laweyan tidak mencatatkan ciptaannya. Pengrajin batik motif kontemporer yang mencatatkan ciptaannya, keseluruhannya dikarenakan adanya program fasilitasi pencatatan ciptaan secara gratis oleh pemerintah. Pengrajin tidak mempunyai niat mencatatkan ciptaannya apabila tidak ada program fasilitasi pencatatan ciptaan secara gratis oleh pemerintah. Solusi yang dapat di lakukan yaitu menambah anggaran dan kuota fasilitasi pencatatan ciptaan secara gratis, melakukan sosialisasi HKI dan program pencatatan ciptaan, mempercepat proses pencatatan ciptaan, serta perlu membentuk tim advokasi/pendamping khusus bagian hukum dan HKI di kawasan industri batik Laweyan untuk meningkatkan kesadaran hukum pengrajin batik.Kata kunci: Perlindungan Hukum; Hak Cipta; Batik Motif Kontemporer
PENERAPAN TEORI EFISIENSI DALAM PEDEKATAN RULE OF REASON PADA PEMBUKTIAN KASUS PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT Dewantari, Revina Aprilia; Kholil, Munawar
Jurnal Privat Law Vol 6, No 2 (2018): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v6i2.25614

Abstract

AbstractThis article aims to determine the application of efficiency theory in the approach of rule of reason on the verification of unfair business competition case. This research is a normative research viewed from prespective and technical/applied. The approach is using statute approach. This research is using primary legal materials and secondary legal materials. The legal materials collected through library research and study of the document which is analyzed using a technique based on the method of deductive. The application of efficiency theory in the approach of rule of reason to prove the verification of unfair business competition is the way of business competition law enforcers in understanding how business actors in choosing the best alternative to meet their needs. The application of efficiency theory aims to create healthy business competition.Keywords: Business Competition; Rule of Reason; EfficiencyAbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui penerapan teori efisiensi dalam pendekatan rule of reason pada pembuktian kasus persaingan usaha tidak sehat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan teknis/terapan. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan Undang-Undang. Bahan hukum penelitian ini  menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan atau studi dokumen (library research), yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik deduksi. Penerapan teori efisiensi dalam pendekatan rule of reason pada pembuktian kasus persaingan usaha tidak sehat adalah cara para penegak hukum persaingan usaha dalam memahami bagaimana para pelaku usaha dalam memilih alternatif yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan mereka. Penerapan teori efisiensi ini bertujuan untuk membantu terwujudnya ilkim persaingan usaha yang sehat.Kata Kunci: Persaingan Usaha; Rule of Reason; Efisiensi
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENYEDIA PLATFORM TERHADAP BARANG YANG MELANGGAR MEREK DALAM MARKETPLACE Giantama, Andreyan Nata; Kholil, Munawar
Jurnal Privat Law Vol 8, No 1 (2020): JANUARI - JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v8i1.40358

Abstract

AbstractThis article defines the legal responsibilities of market place providers for counterfeit goods, by using doctrinal legal research. Based on Law Number 11 of 2008 as amended by Law Number 19 of 2016 concerning Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (ITE Law), the responsibility for counterfeit goods at market place cannot be charged to platform providers. ITE Law requires that errors made by users are not the responsibility of the organizer of the electronic system. As an effort to ensure legal certainty, and responsibility for managing the market place platform, it should also be determined the legal responsibility of the platform provider for the omission of negligence committed. This becomes the urgency of further study to find out the proper pattern of legal responsibility for the problems described above.Keywords: legal responsibility; platform providers; counterfeit goods; e-commerce; market placeAbstrakArtikel ini mendefinisikan pertanggungjawaban hukum yang dibebankan kepada penyedia platform market place atas barang yang melanggar merek, dengan menggunakan metode penelitian hukum doktrinal. Tanggung jawab hukum atas barang yang melanggar merek dalam market place berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tidak dapat dibebankan kepada penyedia platform. UU ITE mengehendaki kesalahan yang dilakukan oleh pengguna tidak menjadi tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik. Sebagai bentuk kepastian hukum dan tanggung jawab atas pengelolaan platform market place sudah semestinya ditentukan tanggung jawab hukum penyedia platform terhadap pembiaran pelanggaran yang terjadi. Inilah yang melandasi pengkajian lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana pola tanggung jawab hukum yang tepat terhadap permasalahan pelanggaran yang terjadi.Kata Kunci: tanggung jawab hukum; penyedia platform; barang yang melanggar merek; e-commerce; market Place.
EFEKTIFITAS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI OLEH PEMERINTAH DAERAH (Studi di Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Karanganyar) Lestari, Fitrianingsih Dwi; Kholil, Munawar
Jurnal Privat Law Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v6i1.19226

Abstract

AbstractThis article aims to find out the factors restricting the construction and supervision of cooperatives and the fix by Disdagnakerkop & SME Karanganyar Regency. The approach used is the juridical nature of the empirical approach is descriptive. Legal material comprises secondary, primary legal materials, and tertiary. Engineering data collection with interviews and study puataka. Qualitative data analysis techniques. Construction and monitoring of cooperation undertaken by the SME & Disdagnakerkop Karanganyar Regency is still not effective, the main factors that inhibit is not sysop disiplinnya cooperative in presenting a report every year to the cooperative of RAT Disdagnakerkop & SME Karanganyar Regency, some members of the Executive Board of the cooperative which utilizes the interests of private or cooperative groups, the lack of intensity of construction by Disdagnakerkop & SME Karanganyar Regency to cooperatives. Ways of overcoming obstacles is the strict law enforcement to the attitude of stakeholders that are not appropriate, guidance and oversight of cooperatives more at efektififkan.Keywords: Coaching, supervision, cooperative, Local Governments.Abstrak Artikel ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat pembinaan dan pengawasan koperasi dan cara mengatasinya oleh Disdagnakerkop & UKM Kabupaten Karanganyar. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris bersifat deskriptif. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi puataka. Teknik analisis data secara kualitatif. Pembinaan dan Pengawasan koperasi yang dilakukan oleh Disdagnakerkop & UKM Kabupaten Karanganyar masih belum efektif, faktor yang menghambat utamanya adalah tidak disiplinnya pengurus koperasi dalam menyampaikan laporan RAT koperasi setiap tahun kepada Disdagnakerkop & UKM Kabupaten Karanganyar, beberapa oknum pengurus koperasi yang memanfaatkan koperasi demi kepentingan pribadi atau kelompok, kurangnya intensitas pembinaan oleh Disdagnakerkop & UKM Kabupaten Karanganyar kepada koperasi-koperasi. Cara mengatasi hambatan ialah penegakan hukum yang tegas kepada sikap para pemangku kepentingan yang tidak sesuai, pembinaan dan pengawasan koperasi lebih di efektififkan.Kata kunci: Pembinaan, Pengawasan, Koperasi, Pemerintah Daerah
Penanganan TerhadaP Financial Technology Peer-To-Peer lending Ilegal MelaluI OTOrITas Jasa Keuangan (studi Pada OJK Jakarta Pusat) Salvasani, Alifia; Kholil, Munawar
Jurnal Privat Law Vol 8, No 2 (2020): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v8i2.48417

Abstract

abstractThis article aims to examine the role of Otoritas Jasa Keuangan (OJK) in handling illegal peer-to-peer  (P2P)  financial  technology  (fintech)  in  Indonesia.  This  role  includes  the handling carried out by the FSA to minimize the number of illegal fintech in Indonesia, both through supervision and arrangements related to illegal fintech. This type of empirical legal research, is descriptive, with primary data types. Literature study and interview data collection techniques, qualitative analysis techniques. Factors causing the rise of illegal fintech are normative and non-normative factors. Then the role of the OJK in making efforts to handle illegal P2P lending includes establishing Satgas Waspada Investasi, listing registered P2P lending and licensed on the official OJK website, socializing to the public about the characteristics of illegal P2P lending that must be avoided and data of illegal P2P lending in Indonesia, closing illegal P2P lending, blocking applications and illegal P2P lending websites on a regular basis, conducting selective checks on P2P lending companies that  propose opening  new  accounts,  applying  special  rules  for  P2P  lending  companies related to the fintech payment system , and submit information reports to the Criminal Investigation Police regarding cyber crime.Keywords: Otoritas Jasa Keuangan; Illegal Fintech; Peer-to-PeerabstrakArtikel  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  peranan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  dalam menangani  financial technology (fintech) peer-to-peer (P2P) lending ilegal di Indonesia. Peranan tersebut  meliputi penanganan yang dilakukan OJK untuk meminimalisir jumlah fintech  ilegal  di  Indonesia,  baik  melalui  pengawasan  maupun  pengaturan  terkait  fintech ilegal. Jenis penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif, dengan jenis data primer. Teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan wawancara, teknik analisis kualitatif. Faktor penyebab tumbuh maraknya fintech ilegal adalah adanya faktor normatif dan non-normatif. Kemudian peranan OJK dalam melakukan upaya penanganan P2P lending ilegal antara lain dengan membentuk Satgas Waspada Investasi, mencantumkan daftar P2P lending yang terdaftar dan berizin di website resmi OJK, mensosialisasikan kepada masyarakat terkait ciri-ciri P2P lending ilegal yang harus dihindari dan data P2P lending ilegal di Indonesia, melakukan penutupan terhadap P2P lending ilegal, pemblokiran aplikasi dan website P2P lending ilegal secara  rutin, melakukan  pemeriksaan  secara selektif bagi perusahaan  P2P lending yang mengajukan pembukaan rekening baru, memberlakukan aturan khusus bagi perusahaan  P2P  lending  terkait  fintech  payment  system,  dan  menyampaikan  laporan informasi kepada Bareskrim Polri terkait tindakan cyber crime.Kata Kunci: Otoritas Jasa Keuangan; Fintech Ilegal; Peer-to-Peer Lending
ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM PERSEKONGKOLAN TENDER MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT Prabawani, Riski Dysas; Kholil, Munawar
Jurnal Privat Law Vol 5, No 2 (2017): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v5i2.19396

Abstract

AbstractThis article aims to determine the application of sanctions in the Commission’s Decision on Case No. 11 / KPPU-L / 2015. This article is a kind of normative law which are prescriptive and applied. The approach which is used is the approach of legislation (statute approach) and the approach of the case (case approach). The sources of legal materials consisting of primary legal materials, secondary, and tertiary collecting these techniques to the study of literature. This article used deductive analysis technique. The imposition of sanctions in the Commission’s Decision No. 11 / KPPU-L / 2015 granted to businesses still less in accordance with the provisions of Article 22 of Law No. 5 of 1999.Keywords: Conspiracy, Business CompetitionAbstrakArtikel  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  penerapan  sanksi  pada  Putusan  KPPU  Perkara  Nomor  11/KPPU-L/2015. Artikel ini merupakan penelitian hukum nonnatif yang bersifat preskiptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Undang-undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan  teknik  pengumpulannya  dengan  studi  kepustakaan. Artikel  ini  nienggunakan  teknik  analisis secara deduktif. Penerapan sanksi di dalam Putusan KPPU Nomor 11/KPPU-L/2015 yang diberikan kepada pelaku usaha masih kurang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.Kata kunci: Persekongkonlan Tender, Persaingan Usaha
Ta’dib (Penanaman Adab) di Pondok Pesantren Kholil, Munawar; Rahman, Abdur; Anshory, Muhammad Isa
TSAQOFAH Vol 4 No 5 (2024): SEPTEMBER
Publisher : Lembaga Yasin AlSys

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58578/tsaqofah.v4i5.3380

Abstract

Etiquette (adab) must be a primary focus for students (santri) in modern pesantren (Islamic boarding schools), especially for those studying religious knowledge. The aim of learning adab is to ensure that the knowledge gained is beneficial and blessed, as a small amount of knowledge accompanied by adab is better than a large amount of knowledge devoid of adab. The role of pesantren is vital in the cultivation of adab (ta'dib) among its students. The methods of instilling adab include: 1) Teaching methods, which encompass classroom learning and the study of religious texts (ta'lim kitab). 2) Mentorship methods, which include: role modeling, advice and motivation, training and habituation, discipline, rewards, and punishments. Therefore, pesantren are expected to produce competent and ethical Islamic leaders.
Karakteristik Kimia dan Organoleptik Sabun Padat Dengan Penambahan Serbuk Daun Ketepeng Cina (Cassia alata L.) Eko Rifkowaty, Encik; Nopriyanti, Marisa; Kholil, Munawar; Novitasari, Dhea; Septiana, Emi
Jurnal Teknologi Pangan dan Industri Perkebunan (LIPIDA) Vol 3 No 2 (2023)
Publisher : Politeknik Negeri Ketapang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58466/lipida.v3i2.1458

Abstract

The raw material for making solid soap in this research was coconut oil which was then added with ketepeng leaf powder. The purpose of adding ketepeng leaf powder to soap is easy to use of ketepeng leaves as a skin medicine. Ketepeng leaves have the function of treating skin diseases because its contain secondary metabolite compounds. The treatment in this study consisted of three variations were the addition of 2, 4 and 6 grams of ketepeng leaf powder. The organoleptic characteristics tested in this research were color, aroma, amount of foam, and irritation test, while chemical characteristics included hardness level, water content, pH, and free alkali. Based on the research results, it is known that solid soap with the addition of ketepeng leaf powder meets the quality requirements of the Indonesian National Standard for solid bath soap based on the parameters of water content, pH and free alkali, and does not cause irritation. The color parameters and amount of foam in the 2 gram treatment were significantly different from the other two treatments, while the aroma parameters were not significantly different between the three treatments.