Garuda - Garba Rujukan Digital

EKSEKUSI BENDA MILIK PIHAK KETIGA KETIKA DEBITUR WANPRESTASI (Studi di PT Pegadaian Cabang Nganjuk) Windy, '; Pranoto, ,
Jurnal Privat Law Vol 8, No 2 (2020): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v8i2.48415

AbstractThis article aims to know when the debtor does not inform the third party if the goods will be made collateral and then the debtor is tort. This article belongs to the type of empirical research that is descriptive to provide data that is likely to be about human, state or other symptoms with a qualitative approach. The data used is primary data and secondary data. Data collection techniques using data collection tools such as document study or library material, observation or observation, and interviews or interview. The results showed that the execution of the goods owned by third party debtor in PT. Nganjuk Pawn Branch can be done by parate execution, ecsekutorial title and sales under hand by means of selling pawn objects is carried out publicly according to local customs and customary requirements, which in practice in its implementation is carried out after maturity of 120 days or 4 months from the date of credit.Keywords: Pawnshop; Pawn Object Execution; TortAbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui ketika debitur tidak memberitahu terlebih dahulu kepada pihak ketiga jika barangnya akan dijadikan jaminan gadai dan kemudian debitur tersebut wanprestasi. Artikel ini termasuk ke dalam jenis penelitian empiris yang bersifat deskriptif untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan merupakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan alat pengumpulan data yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Eksekusi Benda Gadai Milik Pihak Ketiga Debitur Wanprestasi Pada PT Pegadaian Cabang Nganjuk dapat dilakukan dengan parate eksekusi, titel eksekutorial dan penjualan bawah tangan dengan cara melakukan penjualan benda gadai adalah dilakukan di hadapan umum menurut kebiasaan setempat dan persyaratan yang lazim, yang pada praktiknya dalam pelaksanaannya dilaksanakan setelah jatuh tempo 120 hari atau 4 bulan dari tanggal kredit.Kata Kunci: Pegadaian; Eksekusi Benda Gadai; Wanprestasi

TINJAUAN YURIDIS PEMENUHAN HAK TERTANGGUNG DALAM HAL PERUSAHAAN ASURANSI DINYATAKAN PAILIT Afrianarko, Fairuz; Suryono, Arief
Jurnal Privat Law Vol 9, No 1 (2021): Januari-Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v9i1.29144

AbstractThis article aims to determine the fulfillment of the insured's right when the insurance company is declared bankrupt. Bankruptcy decisions by the court have a legal effect on the loss of the bankrupt debtor's authority in managing his property. The authority will be transferred to the curator as the party managing the bankrupt assets. This condition allows the insured's rights not fulfilled in the insurance agreement due to bankruptcy. Based on that, there is a need for further research on the legal basis and mechanism for fulfilling the rights of the insured. The method used is normative legal research that is prescriptive. Based on the results of the study, the fulfillment of the event's insured rights or events that become the object of insurance occur when the insurance company is in bankruptcy, the insured has the right to receive payment of claims from bankrupt assets., these provisions are regulated in Article 52 paragraph (2) of Law No. 40 of 2014 about Insurance. Whereas the insured whose event has not occurred until the bankruptcy settlement is completed and still has the remaining premium from the rest of the insurance period, the insured has the right to request termination of the agreement and get the restorno premium as stipulated in Article 281 KUHD. AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui pemenuhan hak tertanggung pada saat perusahaan asuransi dinyatakan pailit. Putusan pailit oleh pengadilan berakibat hukum terhadap hilangnya kewenangan debitur pailit dalam pengurusan harta bendanya. Kewenangan akan beralih kepada kurator selaku pihak yang mengurusi harta pailit. Kondisi ini memungkinkan tidak terpenuhinya hak tertanggung dalam perjanjian asuransi karena terjadinya kepailitan. Sehingga perlu adanya kajian lebih lanjut mengenai dasar hukum dan mekanisme pemenuhan hak tertanggung. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, pemenuhan hak tertanggung yang evenemen atau peristiwa yang menjadi objek asuransi terjadi pada saat perusahaan asuransi dalam kondisi pailit maka tertanggung berhak mendapatkan pembayaran klaim dari harta pailit, ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Sedangkan tertanggung yang evenemennya belum terjadi hingga pemberesan harta pailit selesai dan masih memiliki sisa premi dari sisa masa pertanggungan, maka tertanggung berhak untuk meminta pengakhiran perjanjian dan mendapatkan premi restorno yang diatur dalam Pasal 281 KUHD.

PERLINDUNGAN HUKUM PARA PIHAK SEBAGAI PEMEGANG KOMPONEN PESAWAT UDARA SEBAGAI JAMINAN HUTANG SECARA FIDUSIA DALAM PERJANJIAN KREDIT DALAM RANGKA PENGEMBANGAN INDUSTRI PENERBANGAN Dias Rahmadhani, Pradnya Paramitha; Imanullah, Mochammad Najib
Jurnal Privat Law Vol 9, No 1 (2021): Januari-Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v9i1.28874

AbstractThe purpose of this study is to know about the legal protection the parties as components of aircraft components as collateral for fiduciary debt in credit agreements in the context of developing the aviation industry.This research is a normative law research which is descriptive. It used statute approach and comparative approach. The materials used in the research are primer law material and secondary law material by using library research as the data collection technique. In analyzing the law material, the researcher used the method of syllogism deduction to explain the general things to draw the specific conclusion. Based on the result it can be concluded that the importance of legal certainty of aircraft as a guarantee as collateral for credit agreements in the development of the aviation industry , because many uses of aircraft in this era so that special regulations are needed about the legal certainty of aircraft as a guarantee as collateral for credit agreements in the development of the aviation industry.

PENYUSUNAN PERJANJIAN KERJA ANTARA PEMAIN SEPAK BOLAPROFESIONAL DENGAN KLUB PERSIS SOLO Faizal T.A., Muhammad; Suryono, Arief
Jurnal Privat Law Vol 8, No 2 (2020): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v8i2.48410

AbstractThis article Aims to find out, describe, and analysis the cooperation agreement process between football players with Persis Solo football club. This research uses the normative legal approach. The research was prescriptive or applied. The research approach used by the authors is by the legislation approach. The legal material used by the authors is the primary legal material and secondary legal material. The techniques of collecting legal materials authors using literature study techniques and technical analysis techniques using silogism methods. Process agreement between the club exactly with the player is a process of agreement made unilaterally (the club) by using the standard professional contract PSSI. The agreement has qualified the terms of the agreement set forth in article 1320 of the KUH Perdata. The agreement also qualifies for a specific employment contract, in which the agreement must be made in writing.Keywords: Agreements; Employment Contracts; Football Players; Football ClubsAbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisa proses perjanjian kerjasama antara atlet pemain sepakbola dengan Klub Persis Solo. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini bersifat preskriptif atau terapan. Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah dengan pendekatan Perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan penulis adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum penulis menggunakan teknik studi kepustakaan dan teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme. Proses perjanjian antara klub Persis dengan pemainnya merupakan proses perjanjian yang dibuat secara sepihak (klub) dengan menggunakan standar kontrak profesional PSSI. Perjanjian tersebut telah memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Perjanjian tersebut juga telah memenuhi syarat perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), dimana perjanjian harus dibuat dengan cara tertulis. Kata Kunci: Perjanjian; Perjanjian Kerja; Pemain Sepakbola; Klub Sepakbola

TINJAUAN HUKUM BAGI KREDITOR ATAS UTANG PIUTANG DENGAN JAMINAN HAK ATAS TANAH Setyaningtyas Ratnasari, Wiedtriana Putri; Budhisulistyawati, Ambar
Jurnal Privat Law Vol 8, No 2 (2020): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v8i2.48426

AbstractThis article has aims to know legal protection and dispute resolution for creditor about land guarantee that has been not registered as a Mortage rights. This research was categorized as doctrinal research and prespective though which means writer will give argumentation to know and ensure the problem solving over this research. The data used by writers which are primary legal material and secondary legal material, one of them is based on Law Number 4 year 1996 about Mortgage. Material techniques collect did by library search which means riset, seek for reference which relevant to this research. This research approach by some of the constitution and used to concern legislation and regulation. Material data analysis used to deductive thinking scheme. These results shows if legal protection to creditor about land guarantee that has not registered as a Mortage rights can’t be used as guarantee in their agreement between creditor and debitor. This was happened because the guarantee has not been registered as Mortage Rights, and for creditor that didn’t hold Mortgage Certificate the legal protection isn’t covered by the Regulation though. Legal protection that can used refers to Article 11 Kitab UndangUndang Hukum Perdata, mentions that all of debitor wealth included moveable property either not, even wealth that will appear in the future used as a guarantee. Second, dispute resolutions didn’t mention a more detail in their agreement. Clausule on the agreement just mention about deliberation, but it can’t help to finished the dispute between both of them. Thus, writers had an argumentation if dispute resolution finished by lawsuit at court.Keywords: Land Guarantee; Legal Protection; Dispute ResolutionAbstrakPenulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum dan penyelesaian bagi kreditor atas jaminan hak atas tanah yang tidak didaftarkan sebagai hak tanggungan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat perspektif, yaitu penulis akan memberikan argumentasi guna menjawab rumusan masalah. Jenis bahan hukum meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Teknik pengumpulan bahan dilakukan dengan cara studi pustaka, yaitu mengkaji, membaca buku-buku atau sumber yang relevan dengan penulisan hukum ini. Pendekatan penelitian ini melalui pendekatan perundang-undangan yang akan menggunakan legislasi dan regulasi. Teknik analisis data yang digunakan menggunakan pola berpikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi kreditor atas jaminan tanah yang tidak didaftarkan sebagai hak tanggungan ini kreditor tidak bisa menggunakan jaminan tanah tersebut karena kreditor tidak memegang Sertifikat Hak Tanggungan, perlindungan hukum yang diberikan adalah mengacu pada Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa jaminan yang dipakai adalah seluruh kekayaan debitor baik benda bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan timbul di kemudian hari. Selanjutnya, penyelesaian sengketa para pihak juga tidak bisa diselesaikan apabila berpacu pada perjanjian hutang piutang, karena pada perjanjian tersebut hanya menyebutkan penyelesaian perselisihan melalui musyawarah mufakat. Namun, pada saat musyawarah mufakat kedua belah pihak tidak mencapai titik temu. Maka penulis berpendapat bahwa penyelesaian dilakukan melalui gugatan wanprestasi.Kata Kunci: Jaminan Hak Atas Tanah, Perlindungan Hukum; Penyelesaian Sengketa

Pertanggungjawaban Perdata Rumah Sakit Dalam Hal Penolakan Pasien Pada Keadaan Gawat Darurat Romadhoni, Hanifah; Suryono, Arief
Jurnal Privat Law Vol 9, No 1 (2021): Januari-Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v9i1.19834

This article aims to find out the civil liability of the hospital for the refusal actions taken by health workers for poor patients in emergencies. This legal research includes a type of normative legal research that is prescriptive. Sources of legal materials used are primary and secondary legal materials .. Data collection techniques used are literature studies or document studies, furthermore technical analysis used is a deductive method .. The results of research that the authors do get the conclusion that the action of health workers who refused the hospital Poor patients in emergency situations are acts against the law due to negligence. Therefore the hospital is charged with civil responsibility for the negligence of health personnel in hospitals that refuse poor patients in emergency situations that cause harm to a person / patient based on Article 46 of Law No. 44 on Hospital, the doctrine of respondeat superior, and vicarious liability principle. The manifestation of the hospital's civil liability is to compensate for the losses suffered by the patient.

KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN ENDORSEMENT DIKAITKAN DENGAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK Yudityastri, Alya; Suraji, ,
Jurnal Privat Law Vol 8, No 2 (2020): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v8i2.48402

AbstractThis article aims to find out the validity of standard agreements in general and specially on endorsement agreement. Validity of the endorsement agreement is reviewed from the Civil Code, Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. In addition to knowing the suitability of the endorsement agreement that contains a standard contract clause with the principle of freedom of contract. Legal writing in this study uses research normative law with the statutory approach and conceptual approach. Research result it is known that the endorsement agreement is an example of a standard agreement with through the electronic system is in accordance with the provisions of the validity of the agreement according to the Civil Code, Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, Law Number 8 of 1999 concerning Protection Consumer. Standard agreement if it is related to the principle of freedom of contract is still being the debate over the suitability. Some are of the view that standard agreements are included in the terms of the endorsement agreement, are not in accordance with the principle of freedom of contract because of intermediaries the parties do not have a balanced bargaining position. Others argue that the agreement is in accordance with the principle of freedom of contract provided there is no clause exoneration in it.Keywords: Endorsement; Endorsement Contract; Standard Contract Clauses; Principle of Contract Freedom AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan perjanjian baku secara umum dan khususnya pada perjanjian endorsement. Keabsahan perjanjian endorsement ditinjau dari KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu untuk mengetahui kesesuaian perjanjian endorsement yang memuat klausula kontrak baku dengan asas kebebasan berkontrak. Penulisan hukum dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian diketahui bahwa perjanjian endorsement yang merupakan salah satu contoh perjanjian baku dengan melalui sistem elektronik telah sesuai dengan ketentuan keabsahan perjanjian menurut KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kesesuaian perjanjian baku dengan asas kebebasan berkontrak masih menjadi perdebatan. Beberapa berpandangan bahwa perjanjian baku termasuk di dalamnya perjanjian endorsement, tidak sesuai dengan asas kebebasan berkontrak karena di antara para pihaknya tidak memiliki posisi tawar yang seimbang. Sebagian lainnya berpendapat bahwa perjanjian tersebut telah sesuai dengan asas kebebasan berkontrak apabila tidak terdapat klausula eksonerasi di dalamnya.Kata Kunci: Endorsement; Perjanjian Endorsement; Perjanjian Baku; Asas Kebebasan Berkontrak;

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK WARIS ANAK ANGKAT DI INDONESIA Carterina Kunadi, Lisa; Tantri Cahyaningsih, Diana
Jurnal Privat Law Vol 8, No 2 (2020): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v8i2.48421

AbstractThis article discusses the legal protection of adopted children for the inheritance rights of adoptive parents in the Civil Law system in Indonesia. Writing this law is a type of normative legal research that acts prescriptively. The research data is primary data and secondary data. Based on the results of research that can be known, the adoption of children carried out by adoptive parents will require that there is legal protection for the adopted child which is the right of the adopted child to obtain an inheritance from his adoptive parents. The results of the study explaining 4 Court Decisions that have issued these considerations are in accordance with the regulations reviewed in the perspective of Civil Law. The adopted child still has the right to get the inheritance from his adoptive parents.Keywords: Legal Protection; Inheritance Rights; Adopted ChildrenAbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak angkat atas hak waris orang tua angkatnya dalam sistem Hukum Perdata di Indonesia. Penulisan hukum ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan Undang–Undang dan pendekatan kasus serta jenis data-data berupa data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui, bahwa pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua angkat akan mengakibatkan harus adanya suatu perlindungan hukum bagi anak angkat tersebut yang satunya adalah hak anak angkat untuk mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya. Hasil penelitian menjelaskan bahwa berdasarkan 4 Putusan Pengadilan yang telah diteliti tersebut pertimbangan hakim sudah sesuai dengan peraturan perundang–undangan yang ditinjau dari perspektif Hukum Perdata. Anak angkat tetap mendapatkan haknya yaitu hak untuk mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya.Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Hak Waris; Anak Angkat

ANALISIS KEDUDUKAN HUKUM PANITIA TENDER DALAM KASUS PERSEKONGKOLAN TENDER DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT Prabawa, Andryan Dwi; Hadi, Hernawan
Jurnal Privat Law Vol 9, No 1 (2021): Januari-Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v9i1.19934

AbstractThis study aims to determine about status tender committe and law enforcement on the tender committe in the case of bid rigging in Indonesia. The research methods is normative descriptive law with the legislation (statue approach) to the regulations relating to The Article 22 of The Act Anti Monopoly and Unfair Business Competition.The kind of data which was used was secondary data which was obtained by using literature review data collecting technique, the next was analyzed by doing law interpretation systematically . The results of the study, the status tender committe in bid rigging cases in Indonesia according to the elements of The Article 22 of The Act Anti Monopoly and Unfair Business Competition is categorized as the other parties elements vertically. Law enforcement on the tender committee can not be implemented by KPPU because the limited authority of KPPU in enforcing the law against the tender committee. Keyword: Business Competition; Bid Rigging; Tender Committee AbstrakKajian ini bertujuan untuk mengetahui tentang kedudukan hukum panitia tender dan penegakan hukum terhadap panitia tender dalam kasus persekongkolan tender di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan terhadap peraturan yang berkaitan dengan Pasal 22 Undang-Undang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Jenis data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh dengan teknik pengumpulan data berdasarkan studi kepustakaan yang selanjutnya dianalisis dengan melaksanakan penafsiran hukum secara sistematis. Adapun hasil kajian yaitu kedudukan hukum panitia tender dalam kasus persekongkolan tender di Indonesia menurut unsur yang terkandung dalam Pasal 22 Undang-Undang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dikategorikan sebagai unsur pihak lain secara vertikal. Penegakan hukum terhadap panitia tender tidak dapat dilaksanakan oleh KPPU karena terbatasnya kewenangan KPPU dalam penegakan hukum terhadap panitia tender. Kata Kunci: Persaingan Usaha; Persekongkolan Tender; Panitia Tender

PERLINDUNGAN HUKUM PREVENTIF DAN REPRESIF BAGI PENGGUNA UANG ELEKTRONIK DALAM MELAKUKAN TRANSAKSI TOL NONTUNAI almaida, zennia; Imanullah, Mochammad Najib
Jurnal Privat Law Vol 9, No 1 (2021): Januari-Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v9i1.28858

abstrakKajian ini bertujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan uang elektronik dengan alat pembayaran menggunakan kartu lainnya dan mengetahui perlindungan hukum bagi pengguna uang elektronik saat melakukan transaksi tol non tunai. Kajian ini merupakan penelitian hukum normatif yang datanya bersumber dari bahan hukum primer, yaitu peraturan yang terkait dengan uang elektronik dan transaksi tol non tunai dan bahan hukum sekunder, yaitu jurnal ilmiah, buku dan tulisan-tulisan yang membahas tentang uang elektronik dan transaksi tol non tunai. Kajian ini bersifat deskriptif analitis menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum, yaitu studi dokumen atau kepustakaan dengan content identification (memperlajari substansi) dengan menggunakan penafsiran hukum historis, penafsiran hukum gramatikal dan penafsiran hukum teologis. Hasil dari kajian ini adalah uang elektronik dengan alat pembayaran menggunakan kartu lainnya memiliki persamaan dan perbedaan yang diidentifikasi dari fungsi dan kegunaanya dan perlindungan hukum bagi pengguna uang elektronik sudah diatur dalam peraturan yang berlaku saat ini.AbstractThis study aims to determine the similarities and differences in electronic money with payment instruments using other cards and find out the legal protection for users of electronic money when conducted non-cash toll transactions. This study is a normative legal research whose data came from primary legal materials, namely regulations related to electronic money and non-cash toll transactions and secondary legal materials, namely scientific journals, books and writings that discuss electronic money and non-cash toll transactions. This study is descriptive analytical used legal material collection techniques, namely the study of documents or literature with content identification (learning substance) by used historical legal interpretation, interpretation of grammatical law and interpretation of theological laws. The results of this study are electronic money with other card payment instruments that have similarities and differences identified from their functions and uses and legal protection for users of electronic money has been regulated in the current regulations.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota surakarta,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota surakarta, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota surakarta,

Jawa tengah

INDONESIA