Articles
291 Documents
<![CDATA[EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN DALAM KREDIT MACET MELALUI JALUR KPKNL (Studi di PT. BRI (Persero) Tbk Cabang Pandeglang ]]>
<![CDATA[Windy Putri Daniati]]>;
<![CDATA[' Pranoto]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 9, No 1 (2021): Januari-Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v9i1.28744
<![CDATA[AbstractThis article aims to understand the process of implementing the Underwriting Rights Execution in resolving credit problem at PT. BRI (Persero) Tbk Pandeglang Branch through KPKNL. This study is a prescriptive normative legal research. The research was done at PT. BRI (Persero) Tbk Pandeglang Branch. The types and data sources of this study include primary data and secondary data. The technique of collecting data was through interviews and literature studies. Data analysis techniques are done deductively. The results of this study, it is known that credit problems that occurred at PT. BRI (Persero) Tbk The Pandeglang branch, was due to that the debtor defaulted because he was unable to pay off his debt after a certain period of time, in accordance with the provisions of the law, the bank will carry out credit guarantee execution. the bank executes credit guarantees that refer to the provisions stipulated in Article 6 of Act Number 4 of 1996 concerning the Right to Underwrite Land and Objects Relating to Land (Underwriting Rights Law). AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan dalam penyeselasaian kredit macet pada PT. BRI (Persero) Tbk Cabang Pandeglang melalui jalur KPKNL. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Lokasi penelitian yaitu di PT. BRI (Persero) Tbk Cabang Pandeglang. Jenis dan sumber data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan. Teknik analisis data dilakukan secara deduktif. Hasil penelitian ini, telah diketahui bahwa kredit macet yang terjadi di PT. BRI (Persero) Tbk Cabang Pandeglang yang mana debitur tersebut wanprestasi karena tidak mampu melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu, sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka pihak bank akan melakukan eksekusi jaminan kredit. Pihak bank melakukan eksekusi jaminan kredit yang mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (UU Hak Tanggungan).]]>
<![CDATA[PROBLEMATIKA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PIHAK DALAM TRANSAKSI LAYANAN URUNAN DANA MELALUI PENAWARAN SAHAM BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (EQUITY-BASED CROWDFUNDING) ]]>
<![CDATA[Viodi Childnadi Widodo]]>;
<![CDATA[Dona Budi Kharisma]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 8, No 2 (2020): JULI-DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v8i2.48414
<![CDATA[AbstractThe purpose aims to find out the form of legal protection to the parties and the problematic that facing by Financial Services Authority to provide effort of legal protection for the parties in the service of equity crowdfunding. This legal research is a descriptive empirical law research. The research location is Financial Services Authority Surakarta. The research types and source of data include primary and secondary data with using by a qualitative analysis technique. The results of this research explain the problematic that facing by Financial Services Authority to provide effort of legal protection in the service of equity crowdfunding which is divided into three factors that is : (a) legal substance, (b) legal structure, and (c) legal culture.Keywords: Legal Protection; Problematic; Equity CrowdfundingAbstrakPenulisan ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum kepada para pihak serta problematika yang dihadapi oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan upaya perlindungan hukum kepada para pihak dalam layanan equity crowdfunding. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian dilakukan di Otoritas Jasa Keuangan Surakarta. Jenis dan sumber data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menjelaskan problematika dalam memberikan upaya perlindungan hukum pada para pihak yang dihadapi oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam layanan equity crowdfunding yang terbagi menjadi tiga faktor yaitu: (a) substansi hukum, (b) struktur hukum, dan (c) budaya hukum.Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Problematika; Equity Crowdfunding]]>
<![CDATA[PERBANDINGAN ANTARA PRODUCTION SHARING CONTRACT COST RECOVERY DAN GROSS SPLIT DALAM USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Elisha Floriantina]]>;
<![CDATA[Yudho Taruno Muryanto]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 9, No 1 (2021): Januari-Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v9i1.29216
<![CDATA[AbstractThe upstream oil and gas business is one of the important natural resource management efforts in Indonesia. This is because Indonesia is one of the countries that have natural wealth in the form of oil and gas. For this reason, a good contract system is needed so that the management of upstream oil and gas can be carried out to get the maximum benefit. In 2017, Indonesia has changed its management system from cost recovery to gross split. In this article, the author will explain the comparison between the two systems. The type of research used is normative prescriptive. The approach used is the statute approach. The type of data used is secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The data collection technique used by the author is by literature review. Based on the results of the research and discussion conducted, it can be seen the differences and similarities in the cost recovery system and gross split. AbstrakUsaha hulu minyak dan gas bumi merupakan salah satu usaha pengelolaan sumber daya alam yang penting di Indonesia. Hal ini disebabkan karena Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kekayaan alam berupa minyak dan gas bumi. Untuk itu diperlukan adanya sistem kontrak yang baik agar pengelolaan hulu migas dapat dilakukan untuk mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin. Pada tahun 2017, Indonesia menggati sistem pengelolaannya dari cost recovery menjadi gross split. Pada artikel ini, Penulis akan menjelaskan perbandingan antara kedua sistem tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif yang bersifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan Penulis adalah dengan studi pustaka. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, dapat diketahui perbedaan dan persamaan sistem cost recovery dan gross split. ]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Sengketa Desain industri dan Hak Cipta ]]>
<![CDATA[Novita Ratna Filianky]]>;
<![CDATA[Hernawan Hadi]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 9, No 1 (2021): Januari-Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v9i1.28660
<![CDATA[AbstractThis article aims to find out the protection of Industrial Design and Copyright in the dispute between Industrial Design and Copyright, and an appropriate legal protection system is applied to minimize industrial Design and Copyright disputes. The research method used in writing this law is a normative prescriptive research. Sources of secondary data are processed using a statutory approach and a case approach (statute approach) which is still relevant to the problem. The results of the study can be concluded, that the purpose of legal protection from the Industrial Design Law and Copyright Act has not really been achieved in the dispute between Industrial Design and Copyright. This can be seen in the decisions of Industrial Design and Copyright disputes that cannot cancel the Industrial Design on a Copyright basis even though there are clear violations in it. The Copyright and Industrial Design Overlapping Protection System that is appropriately applied to minimize industrial and Copyright Design disputes is a double overlapping protection system.AbstrakArtikel ini ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan atas Desain Industri dan Hak Cipta dalam sengketa antara Desain Industri dan Hak Cipta, dan sistem perlindungan hukum yang tepat diterapkan untuk meminimalisir sengketa Desain Industri dan Hak Cipta. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan hukum ini merupakan merupakan penelitian normatif bersifat preskriptif. Sumber data sekunder diolah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus (statute approach) yang masih relevan dengan permasalahan. Hasil penelitian dapat diambil simpulan, bahwa tujuan perlindungan hukum dari Undang-Undang Desain Industri dan Undang-Undang Hak Cipta belum benar-benar tercapai dalam sengketa antara Desain Industri dan Hak Cipta. Hal ini terlihat dalam putusan sengketa Desain Industri dan Hak Cipta yang tidak dapat membatalkan Desain Industri dengan dasar Hak Cipta walaupun sudah jelas ada pelanggaran didalamnya. Sistem Perlindungan Overlapping Hak Cipta dan Desain Industri yang tepat diterapkan dalam meminimalisir sengketa Desain Industri dan Hak Cipta adalah sistem perlindungan overlapping ganda.]]>
<![CDATA[PROBLEMATIKA HAK CIPTA SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA DALAM TRANSAKSI KREDIT PERBANKAN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Kurnia Prihantiwi, Lidwina Tessa]]>;
<![CDATA[Pujiyono, ,]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 8, No 2 (2020): JULI-DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v8i2.48408
<![CDATA[AbstractThis article has the main problem with the causes of banks not allowing copyright as a Fiduciary Guarantee in Banking Credit Transactions in Indonesia. Besides, this article aims to find out the solutions that must be done so that copyright can become a Fiduciary Guarantee. This article is empirical legal research and has a descriptive nature. The types of data used are primary and secondary. Data collection techniques used were interviews and literature studies, then the technical analysis used was the deductive method . The results showed that several things cause copyright as a fiduciary guarantee in bank credit transactions not yet allowed by banks. The first cause is regulatory constraints, intellectual property rights assessment constraints such as copyright, constraints according to banking, constraints according to the OJK, constraints on people’s evaluation of copyright. From the various causes, the authors also describe solutions to overcome these causes so that there is a bright spot on Copyright Problems as a Fiduciary Guarantee in Banking Credit Transactions.Keywords: Copyright; Fiduciary Guarantee; Banking CreditAbstrakArtikel ini memiliki pokok masalah tentang penyebab perbankan belum memperbolehkan Hak Cipta sebagai Jaminan Fidusia dalam Transaksi Kredit Perbankan di Indonesia. Selain itu artikel ini bertujuan untuk mengetahui solusi yang harus dilakukan agar Hak Cipta dapat menjadi Jaminan Fidusia. Artikel ini adalah penelitian hukum empiris dan memiliki sifat deskriptif. Jenis data yang digunakan yaitu primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi kepustakaan, selanjutnya teknis analisis yang digunakan adalah metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa hal yang menyebabkan hak cipta sebagai jaminan fidusia dalam transaksi kredit perbankan belum diperbolehkan oleh bank. Penyebab yang pertama adalah kendala regulasi , kendala penilaian hak kekayaan intelektual seperti hak cipta, kendala menurut perbankan, kendala menurut OJK, kendala penilaian masyarakat terhadap hak cipta. Dari berbagai penyebab tersebut, penulis juga memaparkan solusi-solusi mengatasi penyebab tersebut agar ada titik terang atas Problematika Hak Cipta sebagai Jaminan Fidusia dalam Transaksi Kredit Perbankan.Kata Kunci: Hak Cipta; Jaminan Fidusia; Kredit Perbankan]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB NOTARIS YANG MEMILIKI KEWENANGAN PPAT DALAM PEMBUATAN SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN ]]>
<![CDATA[Waringga Y., Stefanie]]>;
<![CDATA[Sentot Sudarwanto, Albertus]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 8, No 2 (2020): JULI-DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v8i2.48425
<![CDATA[AbstractThis article aims to review the responsibilities of a notary who has a position as an Acting Land Acting Officer (PPAT) in making a Power of Attorney to Charge Mortgage. This legal research uses empirical research methods, namely examining primary data in the field then proceed with secondary data. SKMHT must be made with a notary deed or deed of Land Deed Maker (PPAT), this is in line with what has been written and stipulated in Law Number 4 of 1996 concerning Underwriting Rights (UUHT). Making SKMHT made by a notary is guided by Article 38 of Act Number 2 of 2014 juncto Law Number 30 of 2004 concerning Notary Position, whereas if the manufacture is carried out by PPAT then follow the rules stated in the Regulation of the Head of National Land Agency Number 8 2012 (Perkaban 8/2012). The implementation of related regulations that have been written and stipulated is in fact there is a conflict issue, namely that there is a provision of notaries required to make SKMHT using the SKMHT format which is regulated in Perkaban Number 8 of 2012.Keywords: Responsible; Notary; PPAT; Deed of Power of Attorney to Charge MortgageAbstrakArtikel ini bertujuan mengkaji mengenai tanggung jawab notaris yang memiliki jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di dalam membuat Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT). Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian empiris, yaitu meneliti data primer di lapangan kemudian dilanjutkan dengan data sekunder. SKMHT wajib dibuat dengan akta notaris atau akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), hal ini selaras dengan yang telah tertulis dan ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT). Pembuatan SKMHT yang dibuat oleh notaris berpedoman pada Pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 juncto UndangUndang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sedangkan apabila pembuatannya dilakukan oleh PPAT maka mengikuti aturan yang telah tertera di dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 (Perkaban 8/2012). Implementasi regulasi terkait yang telah ditulis dan ditetapkan tersebut nyatanya justru terdapat persoalan, yakni bahwa ada ketentuan notaris diwajibkan membuat SKMHT dengan menggunakan format SKMHT yang diatur di dalam Perkaban Nomor 8 Tahun 2012.Kata Kunci: Tanggung Jawab; Notaris; PPAT; Akta SKMHT]]>
<![CDATA[Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional Antara Penjual dan Pembeli dalam Transaksi E-Commerce ]]>
<![CDATA[Aryani, Ervita Tri]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 9, No 1 (2021): Januari-Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v9i1.28922
<![CDATA[AbstractThis article aims to determine the legal remedies and choice of law that can be taken in resolving e-commerce transaction disputes and to know the mechanism of cross-country compensation in resolving e-commerce transaction disputes. This research is normative prescriptive, using the conceptual approach and legal approach. Sources of legal materials using a source of primary and secondary legal materials. The legal materials collection techniques used are literature study and analytical techniques used are deduction method. There are preventive and repressive efforts in resolving disputes over e-commerce transactions. Whereas the choice of law known in Private International Law is the choice of law explicitly, the choice of law secretly, the choice of law that is considered, and the choice of law hypothetically. Then the cross-country compensation mechanism in the settlement of e-commerce transaction disputes is divided into 3 (three) parts, namely compensation made voluntarily, compensation through non-litigation, and through litigation. AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui upaya hukum dan pilihan hukum dalam penyelesaian sengketa transaksi e-commerce dan untuk mengetahui mekanisme ganti rugi lintas negara dalam penyelesaian sengketa transaksi e-commerce. Penelitian ini bersifat normatif preskriptif, dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Sumber bahan hukum berupa bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan dan teknik analisis dengan metode deduksi. Terdapat upaya preventif dan represif dalam menyelesaikan sengketa transaksi e-commerce. Sedangkan pilihan hukum yang dikenal dalam Hukum Perdata Internasional yaitu pilihan hukum secara tegas, pilihan hukum secara diam-diam, pilihan hukum yang dianggap, dan pilihan hukum secara hipotesis. Kemudian mekanisme ganti rugi lintas negara dalam penyelesaian sengketa transaksi e-commerce terbagi dalam 3 (tiga) bagian, yaitu ganti rugi yang dilakukan secara sukarela, ganti rugi melalui non litigasi, dan melalui litigasi. ]]>
<![CDATA[PENGUATAN REGULASI FOREIGN DIRECT INVESTMENT TERHADAP SEKTOR PERINDUSTRIAN DI BIDANG INDUSTRI KREATIF ]]>
<![CDATA[Prameswari, RA Alilah Fathyarani]]>;
<![CDATA[Sulistiyono, Adi]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 9, No 2 (2021): JULI-DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v9i2.60045
<![CDATA[AbstractThis article aims to examine the legal issues to find out how the regulations and /or provisions of the legislation related to investment activities, especially Foreign Direct Investment, or commonly referred to as FDI for the creative industries in Indonesia. The research method used is prescriptive normative legal research. Sources of legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials as well as non-legal materials sourced from ministries and / or agencies related to investment activities in Indonesia, by means of library / document study, legal material analysis techniques using the syllogism method using deductive mindset. The results of this study, the Government of Indonesia as the State Facilitator of Investment Implementation Activities in Indonesia, do not yet have spesific regulations about creative industries with different types and applications like manufacturing industries, such as the industries software and content. Future regulations are expected to be able to improve the development of Indonesia's creative industry or creative economy. Although the level of legal certainty is still low, the Indonesian Government believes that the creative industry or creative economy can attract the existence of Foreign Direct Investment which is expected to meet the National Priority Program Target 3 in Increasing Economic Value Added and Investment in the Real Sector.Keywords: Strengthening Regulation; Foreign Direct Investment; Creative Industries Abstrak Artikel ini bertujuan mengkaji isu hukum untuk mengetahui bagaimana regulasi dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan terkait dengan kegiatan penyelenggaraan penanaman modal khususnya penanaman modal asing atau Foreign Direct Investment, atau biasa disebut dengan FDI terhadap industri kreatif di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan non-hukum yang bersumber dari Kementerian dan/atau Instansi terkait kegiatan penyelenggaraan penanaman modal di Indonesia, dengan cara studi pustaka/ dokumen, teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme yang menggunakan pola pikir deduktif. Hasil penelitian ini, Pemerintah Indonesia sebagai Negara Fasilitator dari Kegiatan Penyelenggaraan Penanaman Modal di Indonesia, belum memiliki regulasi atau ketentuan peraturan yang tepat dan khusus atau spesifik mengatur mengenai industri kreatif dengan jenis dan penerapan yang berbeda dari industri manufaktur, seperti, industri software dan konten. Regulasi atau ketentuan peraturan yang tepat tersebut, kedepannya diharapkan mampu meningkatkan perkembangan industri kreatif atau ekonomi kreatif Indonesia. Meskipun masih rendahnya tingkat kepastian hukum tersebut, namun Pemerintah Indonesia meyakini bahwa industri kreatif atau ekonomi kreatif dapat menarik keberadaan Foreign Direct Investment yang diharapkan dapat memenuhi Target Program Prioritas Nasional 3 dalam Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Investasi di Sektor Riil.Kata Kunci : Penguatan Regulasi; Foreign Direct Investment; Industri Kreatif]]>
<![CDATA[JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN PENGEMUDI OJEK ONLINE (Studi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019) ]]>
<![CDATA[Ridho, M Ghusni]]>;
<![CDATA[Suryono, Arief]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 9, No 2 (2021): JULI-DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v9i2.60040
<![CDATA[AbstractsThis article aims find out how legal protection for driver online based on ministry of transportation regulation number 12 years 2019 and the result of BPJS Ketenagakerjaan security towards driver online who does not registered as member of BPJS. the study use normatif law research as the method. the sources of law which used are Primarily Law and Sekunder law. with analytical tehnic source of law used silogisme method and interpretation add up with deductive pattern. based on the research which the writer done, the social security for driver online based on ministry of transportation no 12 years 2019, that concrete with certainty got compensation in case of accident and certainty got social security appropriate with the regulations. it could not be given from provider driver online, beacuse there was partnership which bonding both of them. so, there was no responsibility from company to partnership in case of having negligence which cause accident. next, th e implementation of law protection transfered toward BPJS Ketenagakerjaan, by registering the partnership as member of workers are not recipients of wages (PBPU) or independent worker with notes must registered as active member and pay contribution in order to get social security benefits. however, driver online protection if having accident in street will remain borne insurance by PT. Jasa Raharja.Keywords: Employment Social Security, Legal Protection, Driver onlineAbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum pengemudi ojek online berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 dan akibat hukum jaminan BPJS Ketenagakerjaan terhadap pengemudi ojek online yang belum terdaftar sebagai peserta. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola berpikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, diketahui bahwa perlindungan hukum bagi pengemudi ojek online berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 yang berwujud dengan kepastian mendapatkan santunan jika terjadi kecelakaan dan kepastian mendapatkan perlindungan jaminan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan tidak dapat diberikan dari penyedia jasa layanan ojek online karena adanya surat perjanjian kemitraan yang mengikat keduanya sehingga tidak ada pertanggungjawaban perusahaan kepada mitra apabila terjadi kelalaian yang menyebabkan kecelakaan. Selanjutnya, pelaksanaan perlindungan hukum dialihkan kepada BPJS Ketenagakerjaan, dengan mendaftarkan mitranya menjadi peserta sebagai Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau pekerja mandiri dengan catatan harus terdaftar sebagai peserta aktif dan membayar iuran agar dapat menikmati manfaat jaminan sosial. Akan tetapi, perlindungan pengemudi ojek online jika terjadi kecelakaan di jalan raya akan dapat ditanggung oleh asuransi PT. Jasa Raharja. Kata Kunci: Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Perlindungan Hukum, Ojek Online]]>
<![CDATA[PROBLEMATIKA DALAM PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS FOTO PRODUK DIGITAL PADA MEDIA SOSIAL INSTAGRAM ]]>
<![CDATA[Arum, Oriza Sekar]]>;
<![CDATA[Hadi, Hernawan]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 9, No 2 (2021): JULI-DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v9i2.60035
<![CDATA[AbstractThis article aims to determine the forms of copyright violation in the case of using digital product photos on social media Instagram and know the inhibiting factors in the implementation of copyright protection of digital product photos on social media Instagram. The legal materials used are primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials, the technique used in the collection of legal materials is the study of documents or library materials. The approach used is the statutory approach and the case approach by solving legal problems based on applicable laws and regulations and reviewing cases related to issues that have occurred. The results of the study show the fact that: copyright protection has several inhibiting factors, namely there is no Collective Management Institute that focuses on photographic works, community economic issues, the community's legal culture, there is a confusing legal dualism in copyright law, Instagram has not provided protection maximum to its users related to copyright.Keywords: Copyright; Digital Product Photos.AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pelanggaran hak cipta dalam kasus penggunaan foto produk digital di media sosial Instagram dan mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan perlindungan hak cipta foto katalog digital pada media sosial Instagram. Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum adalah dengan studi dokumen atau bahan pustaka. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus dengan memecahkan permasalahan hukum berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang telah terjadi. Hasil penelitian menunjukkan kenyataan bahwa: perlindungan hak cipta terdapat beberapa faktor penghambat yaitu belum ada Lembaga Manajemen Kolektif yang fokus pada karya ciptaan fotografi, persoalan ekonomi masyarakat, budaya hukum masyarakat, adanya dualisme hukum yang membingungkan pada undang-nndang hak cipta, Instagram belum memberikan perlindungan maksimal kepada para penggunanya terkait hak cipta.Kata Kunci: Hak Cipta; Foto Produk Digital.]]>
