Articles
291 Documents
<![CDATA[PROBLEMATIKA HUKUM PENGATURAN KEWAJIBAN PEMBERITAHUAN PENGAMBILALIHAN SAHAM DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA ]]>
<![CDATA[Hanggoro Moh. P, Marsetiadi]]>;
<![CDATA[Muryanto, Yudho Taruno]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 9, No 2 (2021): JULI-DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v9i2.60034
<![CDATA[AbstractThe purpose of this article is to find out the problematics law in the implementation of the regulation of acquisition on giving notification of shares in the perspective of business competition law. This research is an empirical legal research. Types and sources of data used in this research are primary data and secondary data. Data collection techniques through interviews and literature study. The location of the study was conducted at the Business Competition Supervisory Commission. The results of this study indicate that the notification acquisition in Indonesia is still facing the problems such as post-notification notification system that does not provide legal certainty and consultation system that is considered ineffective and inefficient, problems faced by KPPU internally and externally. And the impact of canceling the takeover of shares by KPPU is economic loss and trust.Keywords: Acquisition; Notification Acquisition; Business CompetitionAbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui problematika hukum dalam penerapan pengaturan kewajiban pemberitahuan pengambilalihan saham dalam perspektif hukum persaingan usaha. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum empiris. Jenis dan sumber data yang dipakai adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan. Lokasi penelitian dilakukan di Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pengaturan kewajiban pemberitahuan pengambilalihan saham di Indonesia masih menghadapi problematika seperti sistem pemberitahuan post notification yang tidak memberi kepastian hukum dan sistem konsultasi yang dianggap tidak efektif dan efisien, hingga problem yang dihadapi oleh KPPU secara internal dan eksternal. Serta dampak dibatalkannya pengambilalihan saham oleh KPPU adalah kerugian secara ekonomi dan trust.Kata Kunci: Pengambilalihan Saham; Pemberitahuan Pengambilalihan Saham; Persaingan Usaha]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB HUKUM PENYELENGGARA PEER TO PEER LENDING TERHADAP RISIKO GAGAL BAYAR ]]>
<![CDATA[Febriani, Anissa]]>;
<![CDATA[Pranoto, ']]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 9, No 2 (2021): JULI-DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v9i2.60050
<![CDATA[Abstract This article aims to review the legal protection of lenders for the risk of default in the implementation of Fintech Peer to Peer Lending in terms of the coorporate legal responsibilities of Peer to Peer Lending. This research is a normative legal research that is prescriptive and applied and uses primary and secondary legal material sources. Data collection techniques in this study used the law approach and case approach. Data analysis techniques in this study used the syllogism and mindset method deductively. Legal problems that arise are in the form of weak legal protection for lenders when there is a risk of default, resulting in losses for the lender a nd weak regulations related to the implementation of Peer to Peer lending specifically on the role of the Peer to Peer Lending organizer in overcoming default risk. The solution to the problem of legal protection for the lender is in the form of efforts to maximize the legal responsibility of organizers of Peer to Peer Lending for its investors. Keywords: Legal Relationship; Legal Responsibility; Peer to Peer Lending Abstrak Artiel ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman terha dap risiko gagal bayar dalam penyelenggaraan Fintech Peer to Peer Lending yang ditinjau dari tanggung jawab hukum penyelenggara Peer to Peer Lending. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan serta menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode silogisme dan pola pikir secara deduktif. Permasalahan hukum yang timbul yaitu berupa lemahnya perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman saat terjadi risiko gagal bayar sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak pemberi pinjaman serta lemahnya regulasi terkait penyelenggaraan Peer to Peer lending tekhusus pada peran penyelenggara Peer to Peer Lending dalam mengatasi risiko gagal bayar. Solusi atas permasalahan perlindungan hukum bagi pihak pemberi pinjaman yaitu berupa upaya memaksimalkan tanggung jawab hukum penyelenggara Peer to Peer Lending bagi para investornya. Kata Kunci : Hubungan Hukum; Tanggung Jawab Hukum; Peer to Peer Lending]]>
<![CDATA[PROBLEMATIKA HUKUM PADA KONTRAK STANDAR PT.EXPERIAN DALAM PERJANJIAN PENGADAAN SOFTWARE DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Tamariska Febioxicca Guayadi]]>;
<![CDATA[Dona Budi Kharisma]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 10, No 1 (2022): JANUARI-JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v10i1.60473
<![CDATA[Artikel ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahanapa sajakah problematika hukum dalam kontrak standar PT. Experian dalam pengadaan software. Artikel ini adalah penelitian hukum empiris bersifat deskriptif. Jenis datapenelitian adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada umumnya proses pengadaan software oleh Bank dengan Vendor selaku penyedia software melalui 3 tahap besar yaitu, tahap pengadaan/ tender/seleksi umum, tahap implementasi (delivery), dan tahap pemeliharaan (maintenance). Dalam kontrak pengadaan PT. Experian, terdapat problematika hukum dalam kontrak standar PT. Experian dalam pengadaan software yaitu perbedaan persepsi terhadap kebutuhan bisnis dan realisasi jangka waktu. Penyelesaian problematika hukum pada Kontrak Pengadaan software PT Experian dilakukan dengan negosiasi sebagai tahap awal.]]>
<![CDATA[ASPEK YURIDIS KARYA CIPTA LAGU YANG DINYANYIKAN ULANG (COVER SONG) PADA PLATFORM YOUTUBE ]]>
<![CDATA[Anandita Reza Ekaputra]]>;
<![CDATA[Adi Sulistiyono]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 10, No 1 (2022): JANUARI-JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v10i1.60466
<![CDATA[Karya cipta lagu yang dinyanyikan ulang atau cover song meupakan suatu kegiatan membawakan/mereproduksi ulang sebuah lagu dan/atau musik milik pencipta danatau pemegang hak cipta yang hasilnya dapat berbentuk musik atau video. Hasil dari cover song dapat diunggah oleh konten kreator ke berbagai media sosial, salah satunya adalah Youtube. Namun faktanya, banyak konten kreator yang mengunggah video cover song pada Youtube tanpa seizin pencipta dan/atau pemegang hak ciptanya, serta ada juga yang melakukan komersialisme terhadap video cover song tersebut. Permasalahan dalam kajian ini adalah bagaimana aspek yuridiskarya cipta lagu yang dinyanyikan ulang atau cover song pada platform Youtube yang ditinjau dari Undangundang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Metode kajian ini menggunakan metode penelitian hukum normative deskriptif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Adapun bahan hukum primernya adalah peraturan perundang-undangan dan sumber hukum sekundernya adalah buku, jurnal, dan karya ilmiah. Hasil kajian ini diharapkan agar pembaca mengetahui bagaimana aspek yuridis mengenai karya cipta lagu yang dinyanyikan ulang atau cover song yang ditinjau dari Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.]]>
<![CDATA[AKIBAT HUKUM TERHADAP AHLI WARIS BERKEWARGANEGARAAN ASING ATAS PEMBUATAN WASIAT OLEH PEWARIS WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI ]]>
<![CDATA[Astrid Athina Indradewi]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 10, No 1 (2022): JANUARI-JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v10i1.60634
<![CDATA[Pembuatan surat wasiat merupakan suatu perbuatan hukum yang dilakukan seseorang semasa hidupnya. Isi dari surat wasiat adalah pernyataan yang mengutarakan keinginannya mengenai harta kekayaan pada masa yang akan datang ketika ia meninggal dunia. Wasiat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hukum waris diatur dalam Buku Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek. Seiring dengan majunya perkembangan zaman, seorang Warga Negara Indonesia dapat membuat surat wasiat atau testament di luar negeri. Berkaitan dengan hal tersebut terdapat perbedaan formalitas-formalitas hukum di negara dimana pewaris Warga Negara Indonesia tersebut sedang berada saat itu, persyaratan pembuatan surat wasiatnya, dan akibat hukum dari surat wasiat terhadap ahli waris yang telah menjadi Warga Negara Asing. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti mengenai akibat hukum terhadap ahli waris Warga Negara Asing atas pembuatan wasiat oleh pewaris Warga Negara Indonesia di luar negeri. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan doktrinal dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah surat wasiat yang dibuat oleh pewaris Warga Negara Indonesia di luar negeri akan tetap sah dan berlaku selama isi atau esensi dari surat tersebut sesuai dan sejalan dengan sistem hukum. Terhadap ahli waris Warga Negara Asing tidak mengakibatkan hilangnya hak atas isi dari surat wasiat tersebut.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) TERHADAP TERTANGGUNG PERJANJIAN BAKU ASURANSI ]]>
<![CDATA[Puspita Trimulya Desi]]>;
<![CDATA[Arief Suryono]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 10, No 1 (2022): JANUARI-JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v10i1.60474
<![CDATA[Kajian ini bertujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan perjanjian baku asuransi dengan perjanjian jual beli serta mengetahui bentuk perlindungan hukum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap tertanggung asuransi. Kajian ini merupakan penelitian hukum normatif yang datanya bersumber dari data primer, yaitu peraturan yang terkait dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta asuransi dan data sekunder, yaitu jurnal ilmiah, buku dan tulisan-tulisan yang membahas tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta asuransi. Kajian ini bersifat preskriptif, menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara mengkaji dan mempelajari literatur, buku-buku, peraturan perundangundangan, dokumen laporan, arsipan hasil penelitian lainnya yang memiliki korelasi dengan penelitian yang sedang diteliti dengan teknik analisis data menggunakan penafsiran yang bersifat dedukasi dengan metode silogisme,yakni mengutamakan pemikiran secara logika sehingga menemukan sebab dan akibat yang terjadi. Hasil dari kajian ini adalah perjanjian asuransi memiliki persamaan dan perbedaan dengan perjanjian jual beli yang diidentifikasi dari faktor terbentuk serta proses pembuatan perjanjian dan perlindungan hukum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap tertanggung asuransi sudah diatur dalam peraturan yang berlaku saat ini.]]>
<![CDATA[IMPLIKASI HUKUM DALAM LEGALITAS JUAL BELI AKUN DRIVER ONLINE PADA LAYANAN JASA TRANSPORTASI ONLINE ]]>
<![CDATA[Mahatma Dwi Nugraha Atmaji]]>;
<![CDATA[Dona Budi Kharisma]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 10, No 1 (2022): JANUARI-JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v10i1.60467
<![CDATA[Penulisan hukum ini didasarkan pada semakin berkembangnya praktik jual beli akun driver online yang terjadi pada layanan jasa transportasi online. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Hasil penulisan ini menyimpulkan bahwa praktik jual beli akun driver online yang sedang marak ini. Dapat mengakibatkan terjadinya celah tindakan kriminal seperti pencurian, perampokan, pelecehan seksual dan tindakan kriminal lainya yang dapat merugikan Pengguna alias masyarakat luas. Hal ini dikarenakan identitas yang tertera pada aplikasi bukan identitas asli Pengemudi. Terkait demikian, apabila ada pelanggaran atau hal-hal yang menyebabkan Pengguna tidak nyaman, Pengguna tidak dapat melaporkan kinerja Pengemudi. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam praktik jual beli akun driver online pada layanan jasa tranportasi online ini merupakan praktik yang ilegal. Hal tersebut didasarkan pada ketentuan yang ditegaskan dalam KUHPerdata dan peraturan perundangundagan lain yang berlaku terkait informasi dan transaksi elektronik.]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB PENANGGUNG DALAM ASURANSI TANGGUNG JAWAB HUKUM ]]>
<![CDATA[Arief Suryono]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 10, No 1 (2022): JANUARI-JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v10i1.60460
<![CDATA[Setiap manusia tidak menutup kemungkinan akan menghadapi risiko terhadap perbuatan yang dilakukan. Risiko tersebut dapat bersumber dari parjanjian dan peraturan perundang-undangan yang menimbulkan kerugian bagi korban, sehingga harus bertanggung jawab atas perbuatan hukumnya. Oleh karena itu, guna menghindari risiko kerugian yang lebih besar, seseorang dapat mengajukan asuransi diri, mengingat tujuan asuransi adalah mengalihkan risiko dari tertanggung kepada penanggung. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana tanggung jawab penanggung dalam asuransi tanggung jawab hukum? Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang- undangan (statute approach) dan konseptual, serta data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan pendekatan analisis konseptual yang disajikan dalam bentuk narasi diskriptif analitis. Salah satu jenis asuransi yaitu asuransi tanggung jawab hukum, bertujuan mengalihkan risiko dari tertanggung kepada penanggung terhadap perbuatan hukum tertanggung yang menimbulkan kerugian bagi korban. Perbuatan hukum dapat berupa perbuatan melawan hukum dan wanprestasi. Apabila telah memiliki asuransi tanggung jawab hukum dan di kemudian hari tertanggung melakukan perbuatan hukum yang menimbulkan kerugian bagi korban, maka tanggung jawab tertanggung memberi ganti rugi kepada korban beralih menjadi tanggung jawab penanggung. Bentuk tanggungjawab itu berupa penanggung akan memberikan ganti rugi terhadap korban. Oleh sebab itu, asuransi tanggung jawab hukum dianggap penting untuk saat ini dan masa mendatang, untuk menanggulangi risiko terhadap perbuatan hukum yang sangat mungkin terjadi.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI RESI GUDANG SEBAGAI JAMINAN KREDIT DI BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. CABANG SUKOHARJO ]]>
<![CDATA[Novianti Elma Harum]]>;
<![CDATA[, Pranoto]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 10, No 1 (2022): JANUARI-JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v10i1.60475
<![CDATA[Artikel ini mendeskripsikan dan mengkaji pelaksanaan eksekusi Resi Gudang sebagai jaminan apabila debitur melakukan wanprestasi di Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sukoharjo. Artikel ini adalah penelitian hukum empiris bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan berupa wawancara terstruktur dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara pelaksanaan Sistem Resi Gudang sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undangundang No. 9 Tahun 2006 tentang Resi Gudang, UU SRG dan bagaimana implementasinya di BRI Sukoharjo. Adapun perbedaannya terletak pada pihak yang mendaftarkan asuransi yaitu Pengelola Gudang dan pihak debitur, dan Pihak Pengelola Gudang yang akan membeli barang/komoditas milik petani dan melunasi kewajiban debitur ke bank serta sisanya diberikan kepada debitur. Solusi dari permasalahan perlindungan hukum bagi pihak bank yaitu sebaiknya membentuk divisi khusus yang bertugas untuk eksekusi barang yang dijadikan objek jaminan kredit, khususnya apabila terjadi wanprestasi yang disebabkan karena debitur lalai atau disengaja/itikad buruk. Hal ini akan memudahkan pihak bank dalam eksekusi barang.]]>
<![CDATA[KONSULTASI MERGER & AKUSISI SEBAGAI SOLUSI PENGUATAN PENCEGAHAN TERCIPTANYA PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Raditya Pradipta]]>;
<![CDATA[Hernawan Hadi]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 10, No 1 (2022): JANUARI-JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v10i1.60468
<![CDATA[Artikel ini ditulis dengan tujuan untuk menjelaskan peran konsultasi merger & akusisi sebagai solusi penguatan pencegahan terciptanya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia. Kajian ini didasari oleh hasil kajian hukum normatif dengan pendekatan perundangundangan. Badan usaha di Indonesia difasilitasi oleh Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Menyebabkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat untuk dapat melakukan konsultasi kepada Komisi Pengawas PersainganUsaha saat hendak melakukan aksi merger atau akuisisi. Namun, konsultasi tersebut hanya bersifat sukarela dan tidak memiliki unsur pemaksa didalamnya kepada badan usaha, melainkan hanya sebagai aturan pengaman tambahan dari sistem pelaporan merger dan akuisisi yang diwajibkan setelah aksi badan usaha tersebut telah sah secara hukum.]]>
