Articles
291 Documents
<![CDATA[PROBLEMATIKA PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PEMENANG LELANG UNTUK MEMPEROLEH HAK PENGUASAAN OBJEK LELANG ]]>
<![CDATA[Theodorus Egi Pratama R]]>;
<![CDATA[Mochammad Najib Imanullah]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 9, No 2 (2021): JULI-DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v9i2.60032
<![CDATA[AbstractThis article objective to discuss the reasons the auction winner has not received proper legal protection and what efforts must be made by the auction winner to obtain the right to control the auction object. To achieve that goal then conducted empirical legal research or non-doctrinal research is descriptive. The research approach used is a qualitative approach. The types of data used are primary data and secondary data. The technique of collecting data are interview and literature study. Data analysis techniques use qualitative data by using, grouping, and selecting data obtained from field research, then proceed with theories, principles, and legal norms obtained from library studies. From the studies that have been conducted, the results are obtained that the factors that affect the auction winner do not get proper legal protection such as getting a lawsuit from the debtor who are dissapointed with the result of the auction or the land that should belong to the auction winner is still inhabited by the previous land owner. Efforts that can be made by the winner of the auction to get the rights that should be obtained from the object purchased can be done by submitting empty execution if the object won is still inhabited. The study was conducted so that the auction winner gets the rights that should have been obtained from the purchase of the auction object.Keywords : Auction; Guarantee; Legal Protection; Mortgage Right AbstrakArtikel ini bertujuan untuk membahas mengenai alasan pemenang lelang belum memperoleh perlindungan hukum yang optimal dan upaya apa saja yang harus dilakukan oleh pemenang lelang untuk memperoleh hak atas penguasaan objek lelang. Untuk mencapai tujuan tersebut maka dilakukan penelitian hukum empiris atau non-doctrinal research yang bersifat deskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan wawancara dan studi kepustakaan. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan, mengelompokkan, dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan. Dari kajian yang telah dilakukan maka diperoleh hasil yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pemenang lelang tidak mendapatkan perlindungan hukum yang layak seperti mendapat gugatan dari debitur yang tidak terima dengan hasil lelang atau tanah yang seharusnya menjadi milik pemenang lelang masih dihuni oleh pemilik tanah sebelumnya. Upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh pemenang lelang untuk mendapatkan hak yang seharusnya didapat dari objek yang dibeli dapat dilakukan dengan cara mengajukan eksekusi pengosongan jika objek yang dimenangkan masih berpenghuni. Kajian tersebut dilakukan agar pemenang lelang memperoleh hak yang seharusnya didapat dari pembelian objek lelang.Kata Kunci : Hak Tanggungan; Jaminan; Lelang; Perlindungan Hukum]]>
<![CDATA[URGENSI ONLINE DISPUTE RESOLUTION SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA FINANCIAL TECHNOLOGY DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Nadzya Tanazal E.Ar]]>;
<![CDATA[Dona Budi Kharisma]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 9, No 2 (2021): JULI-DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v9i2.60048
<![CDATA[AbstractThis legal research the urgency of Online Dispute Resolution as an alternative dispute resolution in the financial technology (fintech) sector. This research uses prescriptive normative legal research methods. The results of this study to ensure optimization of fintech for economic growth and financial inclusion in Indonesia, first, the philosophical foundation that refers to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia in Article 28 F, 28 C and 31 paragraph 5 states that the state supports the existence of technology if it all are considered good and bring benefits to the community. Second, the sociological foundation with the rapid growth of fintech has been directly proportional to the legal issues of the fintech dispute. Third, the juridical foundation because regulations related to fintech and APS are seen to be no longer in accordance with the development of law and community needs so that it is necessary to establish more stringent regulations and in accordance with the needs of the community and fintech development in order to provide protection and benefits to fintech users.Keywords: Online Dispute Resolution, fintech, protection.AbstrakPenulisan hukum ini mengkaji terkait urgensi dari Online Dispute Resolution sebagai alternatif penyelesaian sengketa di sektor financial technology(fintech). Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Hasil penelitian ini untuk memastikan optimalisasi fintech bagi pertumbuhan ekonomi dan inklusi keuangan di Indonesia, pertama, landasan filosofis yang mengacu pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 28 F, 28 C dan 31 ayat 5 menyebutkan bahwa negara mendukung keberadaan teknologi jika itu semua dinilai baik dan membawa manfaat kepada masyarakat. Kedua, landasan sosiologis dengan pesatnya pertumbuhan fintech telah berbanding lurus dengan isu hukum sengketa fintech. Ketiga, landasan yuridis karena peraturan terkait fintech dan APS dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga diperlukan pembentukan peraturan yang lebih tegas dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta perkembangan fintech guna memberikan perlindungan serta manfaat terhadap konsumen fintech.Kata Kunci: Online Dispute Resolution, fintech, perlindungan]]>
<![CDATA[UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR TERHADAP PENYALAHGUNAAN BENDA JAMINAN FIDUSIA OLEH DEBITOR (Studi di PD BPR Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang) ]]>
<![CDATA[Sofia Yunipuspita]]>;
<![CDATA[' Pranoto]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 9, No 2 (2021): JULI-DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v9i2.60043
<![CDATA[AbstractThis article aims to explain how the form of legal protection for creditors against misuse of fiduciary collateral by the debtor, both the legal protection provided by the Fiduciary Assignment Act and the form of legal protection carried out by creditors outside the Fiduciary Assignment Act. The research method used is empirical or non-doctrinal legal research. The legal sources used are primary legal materials and secondary legal materials. Data analysis techniques used are data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Based on the results of research conducted by the author, it is known that the form of legal protection provided by the Fiduciary Assignment Act according to Bapas 69 Bank as the creditor has provided a sense of security against defaulting debtors. However, there are still legal protection efforts at outside the Fiduciary Assignment Act carried out by the Bapas 69 Bank, namely, the agreement of the parties, the agreement that binds the heirs, and insures the object which is the object of fiduciary assignment.Keywords: Fiduciary; Creditor; Debtor; Legal Protection.AbstrakArtikel ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi kreditor terhadap penyalahgunaan benda jaminan fidusia oleh debitor, baik perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Jaminan Fidusia maupun bentuk perlindungan hukum yang dilakukan kreditor diluar Undang-Undang Jaminan Fidusia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris atau non doctrinal. Sumber hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, diketahui bahwa bentuk perlindungan hukum yang diberikan Undang-Undang Jaminan Fidusia menurut Bank Bapas 69 selaku kreditor sudah memberikan rasa aman terhadap debitor wanprestasi namun tetap ada upaya perlindungan hukum diluar Undang-Undang Jaminan Fidusia yang dilakukan oleh Bank Bapas 69 yaitu dengan perjanjian para pihak, perjanjian yang mengikat ahli waris, dan mengasuransikan benda yang menjadi objek jaminan fidusia.Kata Kunci: Fidusia; Kreditor; Debitor; Perlindungan Hukum.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH PENGGUNA MOBILE BANKING ]]>
<![CDATA[Agung Budiarto]]>;
<![CDATA[' Pujiyono]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 9, No 2 (2021): JULI-DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v9i2.60038
<![CDATA[AbstractThis article aims to determine the regulation and implementation of legal protection obtained by bank customers using mobile banking services. This article belongs to the type of empirical and descriptive legal research. Legal protection regulations for mobile banking customers are based on applicable regulations. The implementation of legal protection for mobile banking users is based on repressive legal protection and preventive legal protection. However, along with the development of technology and information, crimes against technology and information are also developing. Implementation and regulation of legal protection for mobile banking customers need to be reviewed.Keywords: legal protection; mobile banking; customer AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui peraturan dan pelaksanaan perlindungan hukum yang diperoleh nasabah bank pengguna layanan mobile banking. Artikel ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum empiris dan bersifat deskriptif. Peraturan perlindungan hukum untuk nasabah mobile banking didasarkan pada peraturan yang berlaku. Pelaksanaan perlindungan hukum bagi nasabah pengguna mobile banking didasarkan pada perlindungan hukum represif dan perlindungan hukum preventif. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, kejahatan terhadap teknologi dan informasi juga berkembang. Peraturan dan pelaksanaan perlindungan hukum untuk nasabah pengguna mobile banking perlu ditinjau kembali.Kata Kunci: perlindungan hukum; mobile banking; nasabah]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA KARYA LAGU TERHADAP KOMERSIALISASI DENGAN CARA MENYANYIKAN ULANG YANG DIUNGGAH DI MEDIA YOUTUBE (Studi Kasus Lagu Akad Milik Payung Teduh) ]]>
<![CDATA[Btarifia Filza Zahra]]>;
<![CDATA[Munawar Kholil]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 9, No 2 (2021): JULI-DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v9i2.60054
<![CDATA[Abstract This legal writing aims to study the legal protection of song works on Youtube media when there are people who are without the right to re-sing and to study efforts to optimize / utilize the legal protection of song works uploaded on Youtube media in the case of the Akad song belonging to Payung Teduh. This research is normative legal research using statutory research approach and case studies. Types and sources of legal materials used are primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Data collection techniques with library research techniques. Data analysis techniques using deduction method. The results showed that the protection of copyright law of song works in Youtube is widely done by re-singing by people who are without the right to creation. As in the song Akad owned by Payung Teduh is actually protected by Law No. 28 of 2014 on Copyright in Article 40 paragraph (1) letter d. Hanin Dhiya in this case has violated the provisions of Law No. 28 of 2014 on Copyright Article 9 paragraph (2), Article 23 paragraph (2) letter a, letter c, and letter d and Article 43 letter d and meets the elements of Article 1 number 11.Keywords: Legal Protection; Copyright; Song Copyright. Abstrak Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum hak cipta karya lagu di media Youtube ketika ada orang yang tanpa hak menyanyikan ulang dan untuk mengkajii upaya untuk mengoptimalkan/mendayagunakan perlindungan hukum hak cipta karya lagu yang diunggah di media Youtube pada kasus lagu Akad milik Payung Teduh. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan penelitian perundang-undangan dan studi kasus. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dengan teknik studi pustaka (library research). Teknik analisis data menggunakan metode deduksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum hak cipta karya lagu di media Youtube banyak dilakukan dengan cara menyanyikan ulang oleh orang yang tanpa hak atas ciptaan. Seperti pada lagu Akad milik Payung Teduh sebenarnya dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada Pasal 40 ayat (1) huruf d. Hanin Dhiya dalam hal ini telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 9 ayat (2), Pasal 23 ayat (2) huruf a, huruf c, dan huruf d serta Pasal 43 huruf d dan memenuhi unsur Pasal 1 angka 11.Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Hak Cipta; Karya Cipta Lagu.]]>
<![CDATA[STUDI TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR BARU DALAM HAL GADAI CESSIE FIKTIF ]]>
<![CDATA[Daniel, Clinton Eintstein]]>;
<![CDATA[Budhisulistyawati, Ambar]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 9, No 2 (2021): JULI-DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v9i2.60033
<![CDATA[AbstractThis article aims to find out how far legal protection applied for new creditor incessie and legal stand for law application to law protection for cessie reviewed by National Law Number 42 of 1999 on Fiducia’s Guarantee and Book Of Private Law and the weaknesses of the law which protected the new creditor. This research is normative law basic with a prescriptive view and law approach. This research’s primary data resources is the national law and Book of Private Law Indonesia, and then for the secondary data resource is obtained by official document,scientific document, law journals, and literature which support this research. This research data collection techniques used is library studies with syllogism method by seeing the law and the fact of that law to concluded it with the result is there’s so many weakness on the laws about cessie because that cessies law only explain the meaning of cessie and referral mechanism without protect the new creditor it self which means the law is vulnerable to being made it fictious because the document can be made with signed agreement which that signed agreement isn’t has a perfect argumentation as an authentic agreement, and it doesn’t have a rule that cessie must be registered on any certain institution so that new creditors are prone to fictitious cessie. Because of that, we need a cessie’s law reformulation from a law that protect the new creditor, and a law that makes cessie must be registered on cessie institution it self.Keyword : cessie;application;law AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh perlindungan hukum yang diterapkan kepada kreditur baru dalam bidang cessie dan dasar penerapan konstruksi hukum dari penerapan perlindungan hukum dari cessie ditinjau Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Hukum Jaminan Fidusia dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta kelemahan-kelemahan yang terdapat didalam peraturan tersebut dalam melindungi kreditur baru. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian preskriptif dan pendekatan perundang-undangan. Sumber data primer ini undang-undang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kemudian untuk data sekunder diambil dari telaah tulisan karya-karya ilmiah, jurnal hukum, serta literatur yang mendukung dalam melakukan penelitian hukum ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah studi kepustakaan dengan metode penelitian silogisme dengan cara melihat aturan hukum dan juga melihat fakta hukum kemudian ditarik menjadi suatu konklusinya yang menghasilkan bahwa ada nya kelemahan peraturan perundang-undangan terkait dengan cessie karena peraturan cessie hanya menjelaskan tentang pengertian dan tata penyerahan dari cessie itu sendiri tanpa adanya peraturan mengenai perlindungan kepada kreditur baru itu sendiri sehingga rawannya terjadi cessie fiktif karena akta cessie boleh dibuat secara bawah tangan yang memiliki kekuatan hukum tidak sesempurna akta otentik, juga tidak adanya aturan bahwa cessie harus didaftarkan kepada suatu lembaga apapun sehingga kreditur baru rawan terkena cessie fiktif. Maka dari itu perlunya reformulasi peraturan hukum mengenai cessie dimulai dari aturan untuk perlindungan kreditur baru, dan aturan bahwa cessie yang harus didaftarkan ke suatu lembaga khusus tersendiri.Kata Kunci : cessie;penerapan;hukum]]>
<![CDATA[PROBLEMATIKA PERLINDUNGAN HAK CIPTA KARYA FOTOGRAFI DI MEDIA SOSIAL BERDASAKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA ]]>
<![CDATA[Alvi Sadewo, Muhammad]]>;
<![CDATA[Kholil, Munawar]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 9, No 2 (2021): JULI-DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v9i2.60049
<![CDATA[Abstract Article is intended to determine the problematic implementation of the protection of the legal rights of copyright works of photography in the media of social method of research that is used in the writing of the law this is a method of study law empirical or non-doctrinal research (social legal research) the use of materials of law consists of primary data in the form of interviews and secondary data in the form of a literature study . Data processed by the techniques of analysis of data qualitatively using the method of analysis interactive . The results of the study that the problems of implementation of the protection of the legal rights of copyright works of photography in the media of social among other weaknesses in principle deklartif , difficulty in doing the proof of ownership rights of copyright Media social as the implications of the advancement of technology information that led to increased severity of the protection of the rights of copyright on a media social , the granting sanction violations of the rights of copyright that does not cause the effect deterrent ownership of the account media social more than one also becomes one of the causes of widespread violations of the rights of copyright in media social . the lack of protection of the rights of copyright in media social which one of them on the terms and ketentuanya , lack of enforcement of laws regarding perlanggaran Rights Reserved in media social , and the latter the lack of understanding of the creators of the rights of copyright both in the literal as well as regulatory legislation which set of rights copyright Keywords: Copyright; Photography; protection; Social media Abstrak Artikel ini bertujuan untuk mengetahui problematika pelaksanaan perlindungan hukum hak cipta karya fotografi di media sosial Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode penelitian hukum empiris atau non-doctrinal research (social legal research) yang menggunakan bahan hukum terdiri dari data primer berupa wawancara dan data sekunder berupaa studi kepustakaan. Data diolah dengan Teknik analisis data kualitatif menggunakan metode analisis interaktif. Hasil penelitian bahwa problematika pelaksanaan perlindungan hukum hak cipta karya fotografi di media sosial antara lain kelemahan pada prinsip deklartif, kesulitan dalam melakukan pembuktian kepemilikan hak cipta, media sosial sebagai implikasi dari kemajuan teknologi informasi yang menyebabkan bertambah parahnya perlindungan hak cipta pada media sosial, adanya pemberian sanksi pelanggaran hak cipta yang tidak menimbulkan efek jera kepemilikan akun media sosial lebih dari satu juga menjadi salah satu penyebab maraknya pelanggaran hak cipta di media sosial. lemahnya perlindungan hak cipta di media sosial yang salah satunya pada syarat dan ketentuanya, kurangnya penegakan hokum mengenai perlanggaran Hak Cipta di media sosial, dan yang terakhir yakni rendahnya pemahaman para pencipta mengenai hak cipta baik secara harfiah dan juga peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak cipta. Kata Kunci : Hak Cipta; Karya Fotografi; perlindungan; Media sosial]]>
<![CDATA[DASAR HUKUM PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN HAK ASUH ANAK DIBAWAH UMUR PADA SUAMI AKIBAT PERCERAIAN (Studi Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN/Skt) ]]>
<![CDATA[Nur Yumna S, Luthfita Yuliana]]>;
<![CDATA[Budhisulistyawati, Ambar]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 9, No 2 (2021): JULI-DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v9i2.60044
<![CDATA[AbstractThe purpose of this article is to find out the basic considerations of judges in deciding divorce case Nomor 12/Pdt.G/2018/PN.Surakarta. The method used in this legal article applies perspective and is applied. The advice used is an update carried out to resolve broad legal issues to find out custody or child custody of divorced husbands. The collection of legal material is done by studying the literature. This research is based on primary legal material consisting of laws and court decisions and secondary legal material consisting of books, journals, and articles. The return of legal material in this revision uses literature study or document study techniques. The results obtained are the basic law in collecting child custody from divorce, in this decision in accordance with the provisions of the Marriage Law, the Child Protection Act, and the judge's decision. In this case, the judge must consider everything that happened at the hearing. Keywords: Marriage; Divorce; Child Detention AbstrakTujuan artikel ini adalah untuk mengetahui dasar hukum pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Skt dalam menetapkan hak asuh anak pada suami. Metode yang digunakan dalam artikel hukum ini bersifat prespektif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus yang dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi untuk mengetahui hak pemeliharaan atau hak asuh anak pada suami akibat perceraian. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka. Penelitian bersumber pada bahan hukum primer yang berupa perundang-undangan dan putusan pengadilan dan bahan hukum sekunder yang berupa buku, jurnal, dan artikel. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penulisan ini menggunakan teknik studi kepustakaan atau studi dokumen. Hasil yang diperoleh adalah dasar hukum hakim dalam menetapkan hak asuh anak pada suami akibat perceraian, dalam putusan ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan keputusan dari hakim. Dalam hal ini, hakim harus mempertimbangkan segala hal yang terjadi di persidangan.Kata Kunci : Perkawinan; Perceraian; Hak Asuh Anak]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM KARAKTERISTIK EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA ]]>
<![CDATA[Simarmata, Dorvinando Bonanta]]>;
<![CDATA[Sudarwanto, Albertus Sentot]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 9, No 2 (2021): JULI-DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v9i2.60039
<![CDATA[AbstractThis article aims to review the legal protection of the characteristic of traditional cultural expressions based on Law Number 28 of 2014 concerning copyright. This legal research uses the normative/doctrinal method. This research is prescriptive with the type of research data that is studying literature and secondary data both primary and secondary legal materials. Protection of Traditional Cultural Expressions by the Copyright Act has not been maximized due to problems related to several conditions stipulated in the Copyright Act including 'fixation work', 'originality', 'identifiable creator' and limited time period. The requirement for a ‘form of tangible work’ (fixation) in copyright law is one of the requirements that must be met if a 'work' is entitled to legal protection. In this study it was found that the copyright legal system is difficult to provide protection for traditional Cultural Expressions because to fulfill the concept of creation protected, Traditional Cultural Expressions must be original and realized in a media, the element of authenticity and embodiment is difficult to fulfill, besides that the protection of economic rights against Expression Traditional Culture is also difficult to fulfill, due to the nature of traditional society which is open and ignores the economic rights of Traditional Cultural Expressions.Keywords : Traditional Cultural Expressions; Copyright; Legal Protection AbstrakArtikel ini mengkaji mengenai perlindungan hukum karakteristik ekspresi budaya tradisional berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penelitian hukum ini menggunakan metode normatif/doktrinal. Penelitian ini bersifat preskriptif dengan jenis data penelitian yaitu mengkaji bahan pustaka dan data sekunder baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional oleh UU Hak Cipta belum maksimal dikarenakan adanya permasalahan terkait dengan beberapa syarat yang diatur dalam UU Hak Cipta di antaranya mengenai ‘bentuk karya berwujud’ (fixation work), ‘keaslian’ (originality), ‘pencipta teridentifikasi’ (identication of author) dan jangka waktu yang dibatasi. Persyaratan bentuk karya berwujud (fixation) dalam hukum cipta merupakan salah satu peryaratan yang harus dipenuhi bilamana suatu ‘karya’ berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa sistem hukum hak cipta sulit untuk memberikan perlindungan ekspresi budaya tradisional dikarenakan untuk memenuhi konsep ciptaan yang dilindungi, ekspresi budaya tradisional harus memenuhi syarat asli dan diwujudkan dalam suatu media, unsur keaslian dan perwujudan ini sulit untuk dipenuhi, selain itu perlindungan hak ekonomi terhadap ekspresi budaya tradisional juga sulit dipenuhi, dikarenakan sifat masyarakat tradisional yang terbuka dan mengabaikan hak ekonomi dari ekspresi budaya tradisional.Kata Kunci : Ekspresi Budaya Tradisional; Hak Cipta; Perlindungan Hukum]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DI RUMAH SAKIT ORTHOPEDI DAN TRAUMATOLOGI SURABAYA DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT ]]>
<![CDATA[Devina Binti, Sheila]]>;
<![CDATA[Sudarwanto, Albertus Sentot]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 9, No 2 (2021): JULI-DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v9i2.60055
<![CDATA[Abstract This article aims to find out how the implementation of CSR in the Surabaya Orthopedic Hospital and Traumatology in realizing one of the ideals of the nation that is community welfare. At the same time knowing what are the obstacles of implementing CSR programs and solutions to overcome them. This type of legal research is an empirical legal research. The nature of the legal research used is descriptive research. The legal approach in this study is a qualitative approach which focuses on the general principles that underlie the manifestation of every phenomenon that exists in society, while also focusing on the patterns analyzed from social phenomena by using culture that comes from the community to obtain a picture from behavior. Data collection techniques are literature study, and observation As for the implementation of CSR they have program named RSOT Peduli CTEV that is a free treatment for children with bent legs. The obstacle in its implementation is there are employees who doesn’t fully understand about CSR, and and also substantial implementation funds. The solution taken is maximize the focus on existing activities, RSOT Peduli CTEV, and fundraising from the event and Open Donation.Keywords: Implementation of CSR; Surabaya Orthopedic and Traumaology Hospital; Public welfare Abstrak Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan CSR di Rumah Sakit Orthopedi dan Traumatologi Surabaya dalam mewujudkan salah satu cita-cita bangsa yaitu kesejahteraan masyarakat. Sekaligus mengetahui apasaja hambatan dari pelaksanaan program CSR serta solusi untuk mengatasinya. Jenis penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum empiris. Sifat penelitian hukum yang digunakan yaitu penelitian deskriptif. Pendekatan hukum dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif yaitu memusatkan perhatian kepada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan setiap gejala yang ada dalam masyarakat, selain itu juga memusatkan perhatian terhadap pola-pola yang dianalisis dari gejala sosial dengan menggunakankebudayaan yang berasal dari masyarakat untuk memperoleh gambaran dari perilaku manusia. Teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan, observasi, dan pengamatan terhadap objek. Kegiatan CSR yang dilaksanakan berupa RSOT Peduli CTEV yakni pengobatan gratis bagi anak dengan kaki bengkok. Kendala dalam pelaksanaanya adalah kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memahami betul mengenai CSR dan dana pelaksanaan yang cukup besar. Solusi yang diambil yaitu dengan memaksimalkan fokus terhadap kegiatan yang ada yakni RSOT Peduli CTEV, serta melakukan penggalangan dana berupa acara dan Open Donation. Kata Kunci: Pelaksanaan CSR; Rumah Sakit Orthopedi dan Traumaologi Surabaya; Kesejahteraan Masyarakat]]>
