Garuda - Garba Rujukan Digital

SURAT KEPUTUSAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM KRITERIA JAMINAN PADA PERJANJIAN KREDIT (Studi di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sragen) Putri, Rakhel Luckyana; Pranoto, '
Jurnal Privat Law Vol 9, No 2 (2021): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v9i2.60051

Abstract This article aims to determine whether the Decree of Prospective Civil Servants has met all the criteria for goods as guarantee in the credit agreement at PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sragen. This research was conducted with a descriptive legal research method, which provides carefully studied data about humans, circumstances, and other symptoms aimed at strengthening hypotheses in order to help strengthen old theories or in the context of developing new theories. The research approach used is qualitative in that it uses verbal data to understand the phenomena experienced by the subject. Research location at PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sragen. The source of research is primary legal material in the form of legislation, secondary legal material, namely literature, non-legal material, and tertiary legal material. Data collection technique by interview. Legal materials analysis technique uses qualitative technical analysis with an interactive model. Based on the results of research conducted by the author, it can be concluded that the Decree of Prospective Civil Servants has met the criteria of having economic value, a long period of time, easy to transfer, and the maintenance of guarantee assets does not bother the creditor, but has not fully met the last criteria which has juridical value. Keywords: Decree of Prospective Civil Servants; Guarantee; Credit Agreement Abstrak Artikel ini bertujuan untuk mengetahui apakah Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil telah memenuhi seluruh kriteria barang sebagai jaminan dalam perjanjian kredit di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sragen. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum yang bersifat deskriptif, yaitu memberikan data yang dikaji secara teliti mengenai manusia, keadaan, maupun gejala lainnya bertujuan untuk memperkuat hipotesa-hipotesa supaya membantu memperkuat teori lama atau dalamrangka menyusun teori baru. Pendekatan penelitian yang digunakan bersifat kualitatif yaitu menggunakan data verbal untuk memahami fenomena yang dialami subjek. Lokasi penelitian di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sragen. Sumber penelitian adalah bahan hukum primer yang berupa perundang-undangan, bahan hukum sekunder yaitu kepustakaan, bahan non hukum, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara. Teknik analisis bahan hukum menggunakan teknis analisis kualitatif dengan model interaktif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis dapat disimpulkan bahwa Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil telah memenuhi kriteria memiliki nilai ekonomis, berjangka waktu yang panjang, mudah dalam pengajuan agunannya, serta pemeliharaan aset jaminan tidak merepotkan pihak kreditur, namun belum sepenuhnya memenuhi kriteria yang terakhir yaitu memiliki nilai yuridis.Kata Kunci: Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil; Jaminan; Perjanjian Kredit

ASAS KEADILAN KONTRAK JUAL BELI ONLINE PADA SITUS BLIBLI.COM Zamri, Khairul Hikmatullah; Pujiyono, '
Jurnal Privat Law Vol 9, No 2 (2021): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v9i2.60046

AbstractThis article aims to determine the legal requirements for E-Commerce contract on the Blibli.com and to find out whether the principle of justice is contained in E-Commerce contract conducted through the Blibli.com site. This type of research is normative legal research. The legal sources used consist of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The results of this legal research show that the legal requirements for E-Commerce contract are regulated in Article 1320 of the Civil Code, Article 3, Article 9, Article 15 paragraph (1), Article 17, and Chapter III of the Information and Electronic Transaction Law, Articles 45 to Article 50 Government Regulations for the Implementation of Electronic Systems and Transactions, and Article 18 of the Consumer Protection Act and related E-Commerce contract on the Blibli.com site have not fully complied with the principle of contractual justice because the rights and obligations of the users and parties have not been fulfilled. Blibli.com. Regarding the principle of justice on the Blibli.com site, the principle of contracting justice has not yet been fulfilled. Because there is an unbalanced portion between Users and Blibli.com itself.Key word : The Principle of Justice; Contract; E-Commerce; Blibli.com. AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui syarat sahnya kontrak jual beli online dalam situs Blibli.com dan untuk mengetahui apakah asas keadilan sudah terdapat dalam kontrak jual beli online yang dilakukan melalui situs Blibli.com. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normative dan sumber hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dengan cara studi pustaka. Hasil penelitian hukum ini menunjukkan bahwa syarat sahnya kontrak jual beli online diatur di dalam Pasal 1320 KUH Perdata, Pasal 3, Pasal 9, Pasal 15 ayat (1), Pasal 17, dan Bab III Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 45 sampai Pasal 50 Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, dan Pasal 18 Undang-undang Perlindungan Konsumen serta terkait kontrak jual beli online pada situs Blibli.com belum sepenuhnya memenuhi asas keadilan berkontrak dikarenakan belum terpenuhinya kesetaraan hak dan kewajiban yang dimiliki dan dijalankan antara Pengguna dengan pihak Blibli.com. Mengenai asas keadilan pada situs Blibli.com ternyata belum terpenuhi asas keadilan berkontrak tersebut. Dikarenakan terdapat porsi tidak seimbang antara Pengguna dengan Blibli.com itu sendiri.Kata kunci: Asas Keadilan; Kontrak; E-Commerce; Blibli.com.

ANALISIS KEABSAHAN PERJANJIAN KERJASAMA GO-FOOD ANTARA PT. APLIKASI KARYA ANAK BANGSA DENGAN MERCHANT (Studi Kasus di Rumah Makan Iwak Pe Cabang Undip Semarang) Alya Latifa; Ambar Budhisulistyawati
Jurnal Privat Law Vol 9, No 2 (2021): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v9i2.60041

AbstractThe purpose of this article is to find out the validity the GO-FOOD cooperation agreement between PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa with Sego Sambel Iwak Pe Restaurant branch Undip Semarang, with provisions of the Agreement / Contract Law in the Civil Code. Legal writing in this research is empirical legal research approach, which was initially done by researching secondary data and subsequently researching the primary data in the field and the society. Data collection tool by interviewing the owner of Sego Sambel Iwak Pe Restaurant branch Undip Semarang. The results of the article revealed that the validity of the GO-FOOD cooperation agreement was in accordance with the legal requirements of Article 1320 Civil Code and was in the form of an electronic contract and a type of partnership agreement which is not contained in Book III of the Civil Code. However, book III of the Civil Code adopts an open system.Keyword: Food Ordering and Delivery Services; Validity; Electronic Contract AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan perjanjian kerjasama GO-FOOD antara PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa dengan Rumah Makan Sego Sambel Iwak Pe Cabang Undip Semarang dengan ketentuan Hukum Perjanjian/Kontrak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penulisan hukum dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang berawal dari meneliti data sekunder dilanjutkan dengan penelitian data primer di lapangan, atau masyarakat. Alat pengumpul data dengan wawancara kepada pemilik rumah makan Sego Sambel Iwak Pe Cabang Undip Semarang. Hasil penelitian diketahui bahwa keabsahan perjanjian kerjasama tersebut telah sesuai dengan unsur syarat sahnya perjanjian pasal 1320 KUH Perdata serta perjanjian tersebut berbentuk kontrak elektronik dan merupakan jenis perjanjian kemitraan yang tidak terdapat dalam buku III KUH Perdata. Namun, buku III KUH Perdata juga menganut sistem terbuka. Kata Kunci : Jasa Layanan Pemesanan dan Pengantaran Makanan; Keabsahan; Kontrak Elektronik

TINJAUAN PENGGUNAAN REKENING BERSAMA DALAM PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE MELALUI TOKOPEDIA Irsyad Afif; Yudho Taruno Maryanto
Jurnal Privat Law Vol 9, No 2 (2021): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v9i2.60036

AbstractThis article aims to examine the legal issues to examine implementation of the sale and purchase agreement and the sale and purchase dispute settlement in the escrow account trading system, which has recently become a necessity for the wider community in e- commerce agreements, especially through Tokopedia whether it is in accordance with Indonesian laws or even violates the rules. The research method used is normative legal research and sources of legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials by means of literature study through books and laws or from the results of previous scientific papers both thesis and journal. The results of this study uncover that the settlement of the sale and purchase dispute can violate the applicable law in Indonesia because it enforces that the decision made by Tokopedia as mediator is a final decision that cannot be contested where it is not in accordance with article 38 paragraph 1 of the ITE Law which contains "Every people can file a lawsuit against the organizes that organize Electronic Systems and uses Information Technology that causes harm ". Keywords: Joint Account; Dispute resolution; Deal; Final and Binding AbstrakArtikel ini bertujuan mengkaji isu hukum untuk mengkaji pelaksanaan perjanjian jual beli dan penyelesaian sengketa jual beli dalam sistem jual beli rekening bersama yang akhir- akhir ini menjadi kebutuhan masyarakat luas dalam perjanjian jual beli online khususnya melalui Tokopedia apakah sesuai dengan peraturan perundang undangan di Indonesia ataukah malah menyalahi aturan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan cara studi pustaka melalui buku-buku dan undang- undang atau dari hasil karya tulis ilmiah terdahulu baik skripsi maupun jurnal. Hasil penelitian ini diketahui bahwa penyelesaian sengketa jual beli yang dilakukan bisa menyalahi hukum yang berlaku di Indonesia karena memaksakan bahwa putusan yang dilakukan oleh Tokopedia selaku mediator adalah putusan final yang tidak dapat diganggu gugat dimana tidak sesuai dengan pasal 38 ayat 1 UU ITE yang berisi “Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian”.Kata Kunci: Rekening Bersama; Penyelesaian Sengketa; Kesepakatan; Final dan Mengikat

PERLINDUNGAN HUKUM OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) TERHADAP PEMEGANG POLIS YANG BERKEDUDUKAN SEBAGAI KONSUMEN ASURANSI Citra Hafshah Maharani; Arief Suryono
Jurnal Privat Law Vol 9, No 2 (2021): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v9i2.60052

AbstractThis article aims to review the legal protection by the Financial Services Authority in an effort to protect policyholders as insurance consumers and examine the suitability of consumer protection regulated in Act Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection with the Financial Services Authority Regulation Number 01 / POJK 07/2013 concerning Consumer Protection in the Financial Services Sector. The research method used is normative legal research and sources of legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials by means of literature study or documents. The results of the study note that the Policy Holder as a consumer of insurance services needs to be protected. Preventive protection measures by the OJK by issuing regulations, conducting socialization, and consumer complaints service mechanisms. Whereas repressive protection is carried out through dispute resolution mechanisms in the court, outside the court, or request for dispute resolution by the OJK. There is a conformity of consumer protection between Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection with Regulation of the Financial Services Authority Number 01 / POJK 07/2013 concerning Consumer Protection of the Financial Services Sector regarding the obligations of business and consumer actors, prohibited acts, and dispute resolution.Keywords: Financial Services Authority; Policy Holders; Consumer Protection. AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam upaya melindungi pemegang polis sebagai konsumen asuransi dan mengkaji kesesuaian perlindungan konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK 07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan cara studi pustaka atau dokumen. Hasil penelitian diketahui bahwa Pemegang Polis sebagai konsumen jasa asuransi perlu dilindungi kedudukannya. Upaya perlindungan preventif oleh OJK adalah dengan mengeluarkan regulasi, pelaksanaan sosialisasi, dan mekanisme pelayanan pengaduan konsumen. Sedangkan perlindungan represif dilakukan melalui mekanisme penyelesaian sengketa di pengadilan, di luar pengadilan, atau permohonan penyelesaian sengketa oleh OJK. Terdapat kesesuaian perlindungan konsumen antara Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK 07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan mengenai hak kewajiban pelaku usaha dan konsumen, perbuatan yang dilarang, serta penyelesaian sengketa. Kata Kunci: Otoritas Jasa Keuangan; Pemegang Polis; Perlindungan Konsumen.

IMPLIKASI PENGATURAN HARTA BERSAMA BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.69/PUU-XIII/2015 Fegha Fannissa Dyananto; ' pranoto
Jurnal Privat Law Vol 9, No 2 (2021): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v9i2.60031

AbstractThis article aims to assess the implications of the arrangement of property distribution along with the verdict of the Constitutional Court No. 69/PUU/XIII/2015. This article is included in the type of legal research, which is prescriptive and applied. The source of legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials, by way of library/document studies, technical analysis of legal materials using silogism and interpretation methods. The results showed that the positive implications whereby the different nationalities who would be married would be likely to make a marriage treaty, to govern their property as desired by both parties. So this decision does not harm them, which in this is entitled to possess land with property rights, and the existence of legal certainty for mixed marriage actors. The negative implications of the post MK decree No. 69/PUU-XIII/2015 because it has not been socialized optimally, it is not uncommon for notary to make marriage agreements after marriage, both between CITIZEN-FOREIGNER and the spouse of WNI-WNI, because it can cause harm to third parties.Keywords: Shared property; Mixed marriage; Agreement After mating AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengkaji implikasi pengaturan pembagian harta bersama dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU/XIII/2015. Artikel ini termasuk ke dalam jenis adalah penelitian hukum bersifat preskriptif dan terapan. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan cara studi pustaka/dokumen, teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dan interpretasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa Implikasi positif dimana orang yang berbeda kewarganegaraan yang akan melangsungkan perkawinan cenderung akan membuat perjanjian perkawinan, untuk mengatur harta kekayaan mereka sesuai yang dikehendaki kedua belah pihak. Sehingga keputusan ini tidak merugikan mereka, yang dalam ini berhak untuk memiliki tanah dengan hak milik, dan adanya kepastian hukum bagi WNI pelaku perkawinan campuran. Implikasi negatifnya pasca Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 karena belum tersosialisasikan secara optimal, tidak jarang notaris menolak membuat perjanjian perkawinan setelah perkawinan, baik antara WNI-WNA maupun pasangan WNI-WNI, karena dapat berakibat merugikan bagi pihak ketiga.Kata Kunci: Harta Kekayaan Bersama; Perkawinan campuran; perjanjian setelah kawin.

PROBLEMATIKA PERJANJIAN JUAL-BELI ONLINE MELALUI MEDIA SOSIAL (Studi pada Pedagang Pakaian di Beteng Trade Center Surakarta) Rosyta Zulfa Wibowo; Munawar Kholil
Jurnal Privat Law Vol 9, No 2 (2021): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v9i2.60047

AbstractThis article aims to examine the legal issues in the implementation of online sale and purchase agreements through social media by clothing traders at Beteng Trade Center Surakarta and solutions to problems in implementing online sale and purchase agreements through social media. This research is a descriptive empirical law research, using secondary data types in the form of primary legal materials and secondary legal materials. Data collection techniques by interview and literature study. The analysis technique is deductive with the syllogism method. Law problems that arise in the form of violations of the law, online sale and purchase agreements through social media made by clothing traders at Beteng Trade Center Surakarta with consumers too simple, low consumer protection, weak law enforcement in handling cases in the implementation of online sale and purchase agreements. The solution to the problems in the implementation of the online purchase agreement is in the form of preventive, repressive and curative measures.Keywords: Online Buy and Sell Agreement; Social Media, Law Problems. AbstrakArtikel ini bertujuan mengkaji permasalahan hukum dalam pelaksanaan perjanjian jual beli online melalui media sosial oleh pedagang pakaian di Beteng Trade Center Surakarta dan solusi atas permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian jual beli online melalui media sosial. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris bersifat deskriptif, menggunakan jenis data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data secara wawancara dan studi kepustakaan. Teknik analisis bersifat deduktif dengan metode silogisme. Permasalahan hukum yang timbul yaitu berupa terjadinya pelanggaran hukum, perjanjian jual beli online melalui media sosial yang dibuat oleh pedagang pakaian di Beteng Trade Center Surakarta dengan konsumen terlalu sederhana, rendahnya perlindungan konsumen, lemahnya penegakan hukum dalam menangani kasus dalam pelaksanaan perjanjian jual beli online. Solusi atas permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian Jual Beli online tersebut yaitu berupa tindakan preventif, represif dan kuratif.Kata Kunci: Perjanjian Jual Beli Online; Media Sosial, Permasalahan Hukum.

PENERAPAN HAK TANGGUNGAN ELEKTRONIK TERHADAP KEWENANGAN PPAT (PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH) DI SURAKARTA Yemima Dian Indrahartanti; Ambar Budhisulistyawati
Jurnal Privat Law Vol 9, No 2 (2021): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v9i2.60042

AbstractThe purpose of this article is to find out the authority of PPAT after the implementation of Electronic Mortgage Rights. Legal writing in this study uses an empirical legal research approach that is research that starts from examining secondary data followed by primary data research in the field. The results of this study indicate that there is still frequent system maintenance and frequent uploading errors. PPAT is not given access to the Electronic Mortgage Rights, in this case what is taken over is the duty of the Land Office. The Electronic Mortgage Right should be carried out comprehensively, in each Inter-Regency Land Office, to uniform the provisions so that in the future there will be no interpretation.Keywords: Electronic Mortgage Rights; The Role of PPAT After the Implementation of Electronic Mortgage Rights; Procedure for Registration of Electronic Mortgage Rights. AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan PPAT pasca dilaksanakannya Hak Tanggungan Elektronik. Penulisan hukum dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang berawal dari meneliti data sekunder dilanjutkan dengan penelitian data primer dilapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan masih sering terjadi maintenance sistem dan sering terjadi error dalam penguploadan. PPAT tidak diberi akses untuk Hak Tanggungan Elektronik, dalam hal ini yang diambil alih adalah tugas Kantor Pertanahan. Sebaiknya Hak Tanggungan Elektronik tersebut segera dilakukan secara komprehensif, hendaknya disetiap Kantor Pertanahan antar Kabupaten untuk mensyeragamkan ketentuan agar dikemudian hari tidak terjadi penafsiran.Kata Kunci : Hak Tanggungan Elektronik; Peran PPAT Pasca Dilaksanakannya Hak Tanggungan Elektronik; Tata Cara Pendaftaran Hak Tanggungan Elektronik.

PERANAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI NASABAH DALAM LAYANAN FINANCIAL TECHNOLOGY BERBASIS PEER TO PEER LENDING Trinov Gira Thimoteus; Dona Budi Kharisma
Jurnal Privat Law Vol 9, No 2 (2021): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v9i2.60037

AbstractThis article aims to examine the efforts of the Financial Services Authority as a financial policy industry policy-making agency to provide legal protection in cases of legal violations of customer personal data in Peer to Peer Lending-based Financial Technology services and an analysis of legal problems regarding the protection of customers' personal data in Financial services Peer to Peer Lending based technology both in terms of form and its causes. This legal research is a descriptive empirical legal research, with a qualitative approach. Sources of data on research consists of primary data that is data obtained directly in the field with interviews at the Central Office Financial Services Authority precisely at the Directorate of Regulation, Licensing, and Financial Technology Supervision of related staff, then secondary data comes from reviewing official documents, books, research results which conclude that OJK provides legal protection to consumers implemented through the preventive role and repressive role of the OJK which focuses on Fintech Lending with legal and illegal legal entities based on the principles of consumer protection contained in in every regulation issued by the Financial Services Authority. Data collection techniques used are field studies and literature, then the data analysis technique used is to collect data then reduce or process data, produce data presentations and so conclusions or verification are taken.Keywords: Financial Services Authority; Personal Data Protection; Online Loans AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengkaji upaya Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga penyusun kebijakan industri jasa keuangan untuk memberikan perlindungan hukum dalam kasus pelanggaran hukum terhadap data pribadi nasabah dalam layanan Financial Technology berbasis Peer to Peer Lending serta melakukan analisis kepadaproblematika hukum yang terjadi terhadap perlindungan data pribadi nasabah dalam layanan Financial Technology berbasis Peer to Peer Lending baik itu dari segi bentuk maupun faktor penyebabnya. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum empiris bersifat deskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Sumber data pada penelitian terdiri dari data primer yakni data yang diperoleh secara langsung di lapangan dengan wawancara di Otoritas Jasa Keuangan Kantor Pusat tepatnya pada Direktorat Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan Financial Technology terhadap staff terkait, kemudian data sekunder berasal dari telaah dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang menyimpulkan bahwa OJK memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen diimplementasikan melalui peran preventif dan peran represif OJK yang berfokus pada Fintech Lending berbadan hukum legal maupun ilegal berasaskan prinsip perlindungan konsumen yang tertuang dalam setiap regulasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah studi lapangan dan kepustakaan, selanjutnya teknik analisis data yang digunakan ialah dengan mengumpulkan data kemudian dilakukan reduksi atau pengolahan data, menghasilkan sajian data dan seterusnya diambil kesimpulan atau verifikasinya.Kata Kunci: Otoritas Jasa Keuangan; Perlindungan Data Pribadi; Pinjaman Online

ANALISIS PENGATURAN MERGER, AKUISISI, DAN KONSOLIDASI PERSEROAN TERBATAS DALAM KETENTUAN UNDANG-UNDANG NO.5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT ' Luthfia; Hernawan Hadi
Jurnal Privat Law Vol 9, No 2 (2021): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v9i2.60053

Abstract This article describes and examines the problems regarding how the merger, acquisition, and consolidation of incorporated can lead to monopolistic practices and unfair business competition.This research is normative legal research which is prescriptive. In nature the data used in this research is secondary data including primary legal materials, secondary and tertiary. Data collection techniques used is library study and through regulation in the act no.5 of 1999 on the prohibition of monopoly practices and unfair business competition and Govermant Regulation no.57 Year 2010 concerning merger, acquisition, and consolidation can lead to monopolistic practices and unfair business competition. Technical analysis is deductive method.The results shows that the merger, acquisition, and consolidation are a natural thing in the world of business, but such action would be not fair when doing business use the market power in order to increase the price of goods or services above the level of competition or create barrier to entry for the beginner bussines. Keyword: Merger;Acquisition;Consolodation; Competition Law. Abstrak Artikel ini mendeskripsikan permasalahan bagaimana tindakan merger, akuisisi, dan konsolidasi sebagai bentuk restrukturisasi dalam mengembangakan perusahaan dapat menyebabkan atau mengakibatkan praktek monopoli sehingga menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Jenis data sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, instrumen penelitian berupa Undang-Undang No.5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan juga peraturan pendukungnya, dengan teknis analisis yang digunakan adalah metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan merger, akuisisi, dan konsolidasi merupakan hal yang wajar dalam dunia usaha, namun tindakan tersebut akan menjadi tidak wajar ketika pelaku usaha menggunakan posisi dominannya dengan tujuan untuk meningkatkan harga barang atau jasa diatas tingkat persaingan yang ada atau menciptakan hambatan masuk pasar (barrier to entry) bagi para pesaing baru. Hal ini tentunya akan sangat membahayakan kondisi dalam pasar dan dapat menimbulkan praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Kata Kunci: merger; akuisisi; konsolidasi; hukum persaingan usaha

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota surakarta,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota surakarta, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota surakarta,

Jawa tengah

INDONESIA