Articles
291 Documents
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PEMBATALAN SEPIHAK PENERBITAN DOKUMEN PENGANGKUTAN ELEKTRONIK OLEH ONLINE TRAVEL AGENT ]]>
<![CDATA[Kristin Hutabarat]]>;
<![CDATA[Adi Sulistiyono]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 10, No 1 (2022): JANUARI-JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v10i1.60461
<![CDATA[Penulisan artikel ini bertujuan untuk menggambarkan permasalahan terkait pembatalan sepihakpenerbitan dokumen pengangkutan yang dilakukan oleh online travel agent (OTA) serta mengkaji bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada penumpang dengan meninjau kepada UU ITE. Metode penelitan yang digunakan dalam penulisan artikel ini ialah penelitian normatif dengan sifat deskriptif yang menggunakan bahan hukum primer dan sekunder melalui studi kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan adalah silogisme dengan pola piki deduktif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pembatalan sepihak penerbitan dokumen pengangkutan elektronik oleh OTA dikarenakan kursi yang telah tidak tersedia telah melanggar Pasal 9 UU ITE tentang kewajiban penyampaian informasi yang benar. Sedangkan pembatalan penerbitan sepihak yang dilakukan OTA dikarenakan kesalahan sistem telah melanggar Pasal 15 (1) tentang keamanan dan kehandalan sistem elektronik. Terhadap kerugian yang dialami penumpang dalam Bab VIII UU ITE penumpang dapat melakukan gugatan perdata dengan dasar wanprestasi. Secara garis besar pembatalan penerbitan secara sepihak tersebut terjadi karena kesalahan dan kegagalan dalam sistem elektronik OTA sehingga pemerintah perlu melakukan peningkatan pengawasan pada sistem elektronik melalui evaluasi berjangka dan kewajiban pembaharuan sertifikat elektronik bagi OTA guna meningkatkan perlindungan bagi masyarakat.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN KONSUMEN BAGI PEMBERI PINJAMAN FINTECH PEER TO PEER LENDING ]]>
<![CDATA[Lintang Dianing Sarastri Ardita]]>;
<![CDATA[, Suraji]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 10, No 1 (2022): JANUARI-JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v10i1.60476
<![CDATA[Artikel ini bertujuan untuk mengetahui mengenai pengaturan perlindungan konsumen khususnya bagi pemberi pinjaman dalam financial technology peer to peer lending dan upaya hukum yang didapatkan apabila terjadi gagal bayar (default). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis dengan cara deduktif. Peraturan yang saat ini dapat mengakomodir perlindungan konsumen dianggap belum mampu untuk mengakomodir aspekaspek yang ada pada pemberi pinjaman sebagai konsumen. Jika terdapat peraturan spesifik yang mengatur baik pada penyelenggaraan, perlindungan konsumen, maupun penyelesaian sengketa, maka penyelenggara fintech dapat dan harus tunduk pada kerangka hukum yang lebih spesifik.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENCANTUMAN LOGO OJK PADA FINTECH PEER TO PEER LENDING ILEGAL ]]>
<![CDATA[Michael Rizky Saputra]]>;
<![CDATA[, Pranoto]]>;
<![CDATA[Kukuh Tejomurti]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 10, No 1 (2022): JANUARI-JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v10i1.60469
<![CDATA[Artikel ini mengkaji dua pokok permasalahan, pertama terkait perlindungan konsumen perusahaan FinTech Peer to Peer Lending ilegal yang melakukan pencantuman logo OJK dalam platformnya. Kedua, Sanksi Pencantuman Logo OJK pada FinTech Peer to Peer Lending Ilegal. Metode Penelitian merupakan penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan atau studi dokumen yaitu pengumpulan data dengan cara membaca, mengkaji, dan membuat catatan dari buku-buku, peraturan perundangundangan, dokumen serta tulisan yang berhubungan dengan FinTech peer to peer lending, selanjutnya teknik analisis yang digunakan adalah metode deduktif. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat pelanggaran Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang dilakukan oleh Perusahaan FinTech Peer to Peer Lending ilegal. Pelanggaran tersebut yaitu pencantuman logo OJK serta pernyataan telah terdaftar dan diawasi oleh OJK pada platformnya. Hal ini OJK wajib memberikan sanksi kepada Perusahaan FinTech Peer to Peer Lending ilegal sehingga tidak terjadi permasalahan serupa dikemudian hari.]]>
<![CDATA[MENGGUGAT PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PERLINDUNGAN DATA NASABAH KONSUMEN JASA KEUANGAN PERBANKAN ]]>
<![CDATA[Revania Nadira Putri]]>;
<![CDATA[Adi Sulistiyono]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 10, No 1 (2022): JANUARI-JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v10i1.60463
<![CDATA[Ketidakmampuan perbankan dalam mengantisipasi masalah pada aspek perlindungan atas data/ informasi pribadi nasabah belum dapat diberikan secara maksimal terlebih kaitannya dengan data/ informasi nasabah yang bersifat rahasia. Otoritas Jasa Keuangan, sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam perlindungan konsumen jasa keuangan diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada nasabah karena ketidakmampuan perbankan dalam menjaga kerahasiaan data nasabah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah dalam menjalankan tugasnya, OJK dihadapkan dengan berbagai kendala seperti kurang aktif dan tidak kooperatifnya baik nasabah maupun pelaku usaha jasa keuangan. Ditambah lagi belum optimalnya pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan di tingkat daerah.]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN HUKUM HAK ATAS MEREK SEBAGAI JAMINAN KREDIT DI PERBANKAN INDONESIA ]]>
<![CDATA[Shella Latifa Alami]]>;
<![CDATA[, Pujiyono]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 10, No 1 (2022): JANUARI-JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v10i1.60478
<![CDATA[Artikel ini bertujuan untuk menelaah bagaimana kedudukanhukum hak atas merek di Perbankan Indonesia dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia melihat sifat hak atas merek yang dapat beralih atau dialihkan berdasarkan Pasal 41 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dengan melakukan pendekatan perundangundangan. Sumber data penelitian ini merupakan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Tehnik pengumupulan data dengan metode deduksi silogisme. Berdasarkan penelitian ini mendapatkan hasil bahwa hak atas merek memiliki kedudukan hukum ditinjau dari berbagai peraturan perundang-undangan yaitu pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, KUHPerdata, Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Walaupun tidak disebutkan secara nyata dan eksplisit dalam satu pasal seperti halnya hak cipta sebagai objek jaminan kredit. Sampai saat ini hak atas merek sebagai jaminan kredit belum diterapkan pada perbankan indonesia.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM PADA END USER LICENSE AGREEMENT (PERJANJIAN LISENSI PENGGUNA AKHIR) BAGI PENGGUNA MEDIA SOSIAL FACEBOOK ]]>
<![CDATA[Alinda Khaerunisa]]>;
<![CDATA[Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 10, No 1 (2022): JANUARI-JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v10i1.60471
<![CDATA[Artikel ini bertujuan untuk mengetahui problematika hukum yang hadir dalam end user license agreement atau perjanjian lisensi pengguna akhir media sosial Facebook yang selanjutnya disebut EULA, serta model perlindungan hukum bagi data pribadi pengguna yang telah disediakan dalam perjanjian tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif, dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder,dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik studi dokumen atau studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa terdapat problematika hukum data pribadi dalam EULA media sosial Facebook pada bagian preamble atau pembukaan, Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 pada kontrak tersebut. Selain itu, telah terdapat model perlindungan hukum data pribadi dalam EULA media sosial Facebook tersebut. Namun, model perlindungan hukum data pribadi ini belum maksimal dalam memberikan perlindungan kepada pengguna media sosial Facebook. Oleh karena itu, diperlukan pengubahan, penghapusan, atau penambahan terhadap beberapa pasal dalam EULA media sosial Facebook, sehingga dapat dihasilkan suatu model perlindungan hukum data pribadi yang ideal.]]>
<![CDATA[PROBLEMATIKA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA/PEMEGANG CIPTA HAK CIPTA SINEMATOGRAFI TERHADAP MONETISASI DERIVATIVE WORKS BERDASARKAN FAIR USE DOCTRINE ]]>
<![CDATA[Gatut Adhi Suwandaru]]>;
<![CDATA[, Pranoto]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 10, No 1 (2022): JANUARI-JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v10i1.60465
<![CDATA[Artikel ini bertujuan untuk mengkaji problematika penerapan hukum doktrin fair use dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta atas karya sinematografi. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undag-undang (statue approach), pendekatan perbandingan (comparative approach), pendekatan konseptual (conceptual approach). Jenis data sekunder meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan. Teknis analisis menggunakan metode deduktif dengan logika silogisme. Problematika penerapan hukum doktrin fair use dalam Pasal 44 ayat (1) UUHC atas karya sinematografi yaitu pertama ketidakjelasan unsur yang diatur dalam pasal 44 ayat (1) UUHC. Kedua, tdak ada indikator batasan kewajaran untuk mengalihwujudkan karya orang lain. Ketiga, belum dikenalnya pendaftaran pembuktian kepemilikan tokoh fiksi pada karya sinematografi.]]>
<![CDATA[URGENSI PENERAPAN ONLINE DISPUTE RESOLUTION TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA PERDAGANGAN ELEKTRONIK DITINJAU DARI TEORI ECONOMIC ANALYSIST OF LAW ]]>
<![CDATA[Nanik Sutarni]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 10, No 1 (2022): JANUARI-JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v10i1.60480
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi penerapan Online Dispute Resolution terhadap penyelesaian sengketa perdangan elektronik (e-commerce) yang ditinjau dengan teori economic analysist of law. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang menggunakan pendekatan perundangundangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Online Dispute Resolution relevan untuk diterapkan pada sengketa transaksi e-commerce karena memiliki karakteristik yang sama. Online Dispute Resolution telah sesuai dengan teori economic analysist of law yang memenuhi prinsip kemanfaatan dan keuntungan yang bersifat moneter dan non moneter karena dalam dapat diterapkan secara efisien dan efektif. Di Indonesia belum terdapat regulasi khusus atau peraturan pelaksanakan mengenai Online DisputeResolution. Berdasarkan Pasal 41 UU ITE, terdapat peluang untuk dikembangkannya Online Dispute Resolution sebagai bentuk peran masyarakat mengembangkan teknologi.Para pihak dapat menentukan Online Dispute Resolution sebagai choice of forum berdasarkan perjanjian yang telah disepakati, yang kemudian pelaksanaannya berdasarkan UU APS.]]>
<![CDATA[PEMBADANAN NILAI MUSYAWARAH DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA ]]>
<![CDATA[Ambar Murtiah]]>;
<![CDATA[Adi Sulistiyono]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 10, No 2 (2022): JULI - DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v10i2.65071
<![CDATA[AbstractThis study aims to find out how to establish the value of consultation in the settlement of civil disputes. This research is prescriptive normative legal research. Secondary data types include primary, secondary and tertiary legal materials. Data collection technique used is the study of literature, then the technical analysis used is the method of deductive syllogism, using the major premise and the minor premise of the two premises then conclusions are taken. The results showed that the musyawarah values on the regulation of laws related to the settlement of civil disputes has been carried out, then settlement of civil disputes related to the establishment of the musyawarah values has not been effective because the process is not yet understood and internalized so that the settlement of the case will still be brought to justice. Therefore, attention and communication to the people of Indonesia is needed in relation to the establishment of the musyawarah values so that they can feel its many benefits so that it can help alleviate the accumulation of cases in the Supreme Court. Keywords: Entrepreneurship; musyawarah values; civil disputes AbstrakKajian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pembadanan nilai musyawarah dalam penyelesaian sengketa perdata. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Jenis data sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, selanjutnya teknis analisis yang digunakan adalah metode deduktif silogisme, menggunakan premis mayor dan premis minor dari kedua premis tersebut kemudian diambil konklusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai musyawarah pada pengaturan perundang-undangan terkait dengan penyelesaian sengketa perdata sudah dilakukan, kemudian penyelesaian sengketa perdata terkait dengan pembadanan nilai musyawarah belum berjalan efektif karena prosesnya belum dipahami dan dihayati sehingga menyebabkan penyelesaian perkara tetap dibawa peradilan. Oleh karena itu diperlukan perhatian dan komunikasi terhadap masyarakat Indonesia terkait dengan pembadanan nilai musyawarah agar merek merasakan banyak manfaatnya sehingga dapat membantu meringankan penumpukan perkara di Mahkamah Agung.Kata Kunci : Pembadanan; musyawarah; sengketa perdata]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI POLIS ASURANSI JIWA SEBAGAI JAMINAN KREDIT PADA PERBANKAN (Studi di PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Solo Slamet Riyadi) ]]>
<![CDATA[Roslima Sitorus Sitorus]]>;
<![CDATA[' Pranoto]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 10, No 2 (2022): JULI - DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v10i2.65062
<![CDATA[AbstractThis article aims to find out the implementation and status of life insurance policies as credit guarantees in banks and the execution of life insurance policies by creditors when there is a default. This research is an empirical legal research with the nature of descriptive research and qualitative approaches. This study uses qualitative methods with primary data sources and secondary data sources in the form of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Data collection techniques in the form of taking the main data from interviews accompanied by a study of supporting documents. The results of this study indicate that life insurance policies in material security are tied to pawns or fiduciaries, because life insurance policies have a right to claim (receivables) which can be classified as movable property. In addition, the position of a life insurance policy is also an additional guarantee. Execution of life insurance policies can be done if an event occurs as agreed, ie the debtor dies. Execution of this life insurance policy can be done as a settlement of the debtor's loan.Keywords: Status; Life Insurance Policies; Credit GuaranteeAbstrak Artikel ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dan kedudukan polis asuransi jiwa sebagai jaminan kredit pada perbankan serta eksekusi polis asuransi jiwa oleh kreditur saat terjadi wanprestasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan sumber data primer dan sumber data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data berupa pengambilan data utama dari wawancara yang disertai dengan studi dokumen-dokumen pendukung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa polis asuransi jiwa dalam jaminan kebendaan diikat dengan gadai maupun fiducia, dikarenakan polis asuransi jiwa memiliki hak tagih (piutang) yang dapat diklasifikasikan sebagai benda bergerak. Selain itu, kedudukan polis asuransi jiwa juga sebagai jaminan tambahan. Eksekusi polis asuransi jiwa dapat dilakukan apabila terjadi peristiwa seperti yang diperjanjikan, yaitu debitur meninggal dunia. Eksekusi polis asuransi jiwa ini dapat dilakukan sebagai penyelesaian dari pinjaman debitur tersebut.Kata Kunci : Kedudukan; Polis Asuransi Jiw;, Jaminan Kredit]]>
