Articles
291 Documents
<![CDATA[KONSEP IDEAL DALAM MEWUJUDKAN PRINSIP PENYELESAIAN SENGKETA PENGGUNA FINTECH LENDING BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR77/POJK.01/2016 ]]>
<![CDATA[Annisa Fidela Shanti]]>;
<![CDATA[' Pranoto]]>;
<![CDATA[Kukuh Tedjomurti]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 10, No 2 (2022): JULI - DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v10i2.64960
<![CDATA[AbstractThis article aims to find out the ideal concept to realize the principle of user dispute resolution in accordance with the Financial Services Authority Regulation No. 77/POJK.01/2016. The research method used is normative legal research. Sources of legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials, with legal material analysis techniques using the syllogism method and interpretation using deductive thinking patterns. Based on the results of research conducted by the author, it is known that there are several ways of resolving disputes intransactions Fintech Lending, but the Financial Services Authority whose function is to organize an integrated regulation and supervision system for all activities in the financial services sector has not yet formed an Alternative Dispute Resolution Institution in the field of Fintech Lending. Financial Services Authority Regulation Number 77/POJK.01/2016 is also considered not effective in resolving disputes in technologybased money lending and borrowing transactions. The Financial Services Authority Regulation Number 77/POJK.01 /2016 Is considered not effective because in Article 29 letter e only explains that the settlement of user disputes is simple, fast, and affordable, there is no clear mechanism related to the settlement of the user dispute Fintech Lending, So that the Organizers Fintech Lending do not yet have guidelines for resolving disputes that result in the Operator Fintech Lending being initials of theable to elect the Registrar’s Office Of the South Jakarta District Court To settle disputes with users, especially Lenders. The importance Of the Financial Services Authority to establish an Alternative Dispute Resolution Institution In the field of Fintech Lending So that Users ofservices Fintech Lending especially the Lender Get clarityKeywords: Fintech Lending; Ideal Concept; Dispute resolution AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui konsep yang ideal untuk mewujudkan prinsip penyelesaian sengketa pengguna sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola berpikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, diketahui bahwa terdapat beberapa cara menyelesaikan sengketa dalam transaksi Fintech Lending, namun Otoritas Jasa Keuangan yang berfungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan belum membentuk Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam bidang Fintech Lending. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 juga dinilai belum efektif untuk menyelesaikan sengketa dalam transaksi pinjam meminjam uang berbasis teknologi. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tersebut dinilai belum efektif karena dalam Pasal 29 huruf e hanya menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau, tidak ada mekanisme yang jelas terkait penyelesaian sengketa pengguna Fintech Lending tersebut, sehingga para Penyelenggara Fintech Lending belum memiliki pedoman untuk menyelesaikan sengketa yang mengakibatkan Penyelenggara Fintech Lending berinisial dapat memilih Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menyelesaikan sengketa dengan pengguna khususnya Lender. Pentingnya Otoritas Jasa Keuangan untuk membentuk Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam bidang Fintech Lending tersebut agar para Pengguna layanan Fintech Lending khususnya Lender tersebut mendapatkan kejelasanKata Kunci: Fintech Lending; Konsep Ideal; Penyelesaian Sengketa]]>
<![CDATA[PROBLEMATIKA PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA KARYA BUKU (Studi Kasus Di Kios Buku Sriwedari Kota Surakarta) ]]>
<![CDATA[ADOLF OMRY H PANGGABEAN]]>;
<![CDATA[HERNAWAN HADI]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 10, No 2 (2022): JULI - DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v10i2.65072
<![CDATA[AbstractThis article aims to find out what are the problems that hamper the protection of legal rights of book copyrights at Surakarta City's Sriwedari bookstore. The research methodology used is a non-doctrinal research method or Empirical research, which is researching secondary data at first, then continuing research on primary data in the field. The Law of the Republic of Indonesia Number 28 of 2014 concerning Copyright confirms that books are one of the creations that must be protected. Copyright creators and apprentices also get protection for their creations, namely protection of moral rights and economic rights. The result is the protection of the rights of authors and book copyrights holders in the Surakarta city of Sriwedari bookstore, which has not been protected to the maximum because there are deficiencies in the application and there are 3 inhibiting factors is lack of socialization about Copyright, LMK that has not been running optimally and the low legal culture of the community . Many booksellers and photocopier businesses do not know about the protection of the creator regulated in the Law of the Republic of Indonesia Number 28 of 2014. Based on the results of the study and discussion, the researcher concluded that the implementation of the protection of the creators and holders of book copyrights at the Surakarta Bookstore Sriwedari was still not optimal and harmed the creators.Key Words: Protection; Copyrights; Creator; Copyright Holder; Sriwedari BookStoreAbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui apa saja problematika yang menjadi penghambat perlindungan hukum Hak Cipta buku di kios buku Sriwedari Kota Surakarta. Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode penelitian non doktrinal atau penelitian Empiris, yaitu meneliti data sekunder pada awalnya, untuk kemudian dilanjutkan penelitian terhadap data primer di lapangan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menegaskan bahwa buku adalah salah satu ciptaan yang harus dilindungi. Pencipta dan Pemagang Hak Cipta juga mendapatkan perlindungan atas ciptaannya yaitu perlindungan atas Hak Moral dan Hak Ekonomi. Hasilnya perlindungan hak pencipta dan pemegang Hak Cipta buku di kios buku Sriwedari Kota Surakarta ,masih belum dilindungi dengan maksimal karena terdapat kekurangan pada penerapan dan terdapat 3 faktor penghambatnya yaitu kurangnya sosialisasi tentang Hak Cipta, LMK yang belum berjalan dengan maksimal serta rendahnya budaya hukum masyarakat .Terlebih lagi para pedagang buku dan pelaku usaha fotokopi masih banyak yang tidak mengetahui tentang perlindungan pencipta yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, peneliti mendapatkan kesimpulan bahwa pelaksanaan perlindungan pencipta dan pemegang Hak Cipta buku di kios buku Sriwedari Kota Surakarta masih belum maksimal dan merugikan pencipta.Kata Kunci: Perlindungan; Hak Cipta; Pencipta; Pemegang Hak Cipta; Kios Buku Sriwedari.]]>
<![CDATA[KAJIAN PELAKSANAAN BPJS KETENAGAKERJAAN DI CV WAGATAMA MAHAKARYA YOGYAKARTA ]]>
<![CDATA[Yasmine Citra Dhyanti]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 10, No 2 (2022): JULI - DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v10i2.65063
<![CDATA[Abstract This article aims to understand, describe, and analyze the implementation of the programs of BPJS Ketenagakerjaan at CV Wagatama Mahakarya Yogyakarta. This research was made by using the empirical method. The research form is descriptive. The author uses qualitative approach in the research. The author uses primary and secondary legal research materials. The author uses data collecting techniques that includes document or literature studies, observations, and interviews. The analyzing techniques used in the legal research materials is descriptive qualitative. The implementation of the programs of BPJS Ketenagakerjaan at CV Wagatama Mahakarya Yogyakarta is carried out based on the government’s mandatory instructions which requires every workers in Indonesia to be provided a protection in form of social insurance to relieve certain socio-economic risks. The BPJS Ketenagakerjaan programs involves workers and employers to pay contributions that later can be claimed as benefits when the workers reached a certain period of time or condition. The results carried out by implementing the programs of BPJS Ketenagakerjaan in CV Wagatama Mahakarya Yogyakarta has fulfilled Act Number 24 of 2011 of the Social Security Organizing Agency. Keywords: insurance; BPJS Ketenagakerjaan; workers; benefit claims Abstrak Artikel ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisa proses pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan di CV Wagatama Mahakarya Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum jenis empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan kualitatif. Bahan hukum yang digunakan penulis adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum penulis menggunakan teknik studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview. Teknik analisis bahan hukum menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan di CV Wagatama Mahakarya Yogyakarta dijalankan atas instruksi pemerintah yang mewajibkan seluruh pekerja di Indonesia diberikan suatu perlindungan dalam bentuk asuransi sosial untuk mengatasi resiko sosial ekonomi tertentu. Program BPJS Ketenagakerjaanmelibatkan pekerja dan pemberi kerja untuk membayarkan sejumlah iuran yang dapat diambil klaim manfaatnya ketika pekerja telah mencapai masa atau keadaan tertentu. Pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan di CV Wagatama Mahakarya Yogyakarta telah memenuhi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.Kata kunci: asuransi; BPJS Ketenagakerjaan; pekerja; klaim manfaat]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ADANYA PRIVATISASI DI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM PROVINSI DKI JAKARTA (PD PAM JAYA) ]]>
<![CDATA[Christopher Juan]]>;
<![CDATA[Arief Suryono]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 10, No 2 (2022): JULI - DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v10i2.65051
<![CDATA[AbstractThis article aims to find out the legality of the privatization of PAM Jaya based on the Jakarta Capital Special Regulation Number 13 of 1992 concerning Regional Drinking Water Enterprises of the Jakarta Special Capital Region and the government's role in ensuring the fulfillment of people's right to water for the people of Jakarta with the privatization of PAM Jaya. This research is a prescriptive normative legal research. The type of data used consists of primary data, secondary data which includes primary legal materials and secondary legal materials. The data collection technique used is the study of literature. Analysis of the data used is the technique of data analysis by means of deductive namely explaining a matter that is general in nature and then draws it to a specific conclusion. Based on the results of the discussion, conclusions are generated. First, the provision of privatization of PAM Jaya in the form of transferring the authority to manage and distribute drinking water to the private party can be implemented in Article 43 of the Jakarta Special Capital Region Regulation Number 13 of 1992 concerning the Regional Water Supply Company of the Special Capital City Region of Jakarta which regulates cooperation with third parties in the management and drinking water distribution. Secondly, the role of the government in ensuring the fulfillment of people's rights to water for the people of Jakarta with the privatization of PD PAM Jaya is regulated in Article 6 of Law Number 17 of 2019 concerning Water Resources which states that the state guarantees people's right to water to meet basic daily needs days in supporting a healthy and clean life with sufficient quantity, good quality, safe, maintained, sustainable and affordableKeywords: Privatization; a Cooperation Agreement (PKS); PAM JayaAbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui legalitas adanya privatisasi terhadap PAM Jaya berdasarkan Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan peran pemerintah dalam menjamin terpenuhinya hak rakyat atas air bagi masyarakat Jakarta dengan adanya privatisasi terhadap PAM Jaya. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Jenis data yang digunakan terdiri dari data primer, data sekunder yang mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumuplan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah teknik analis data dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang besifat umum dan kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang khusus. Berdasarkan hasil pembahasan, dihasilkan kesimpulan. Pertama, ketentuan privatisasi terhadap PAM Jaya berupa pengalihan kewenangan pengelolaan dan distribusi air minum kepada pihak swasta bisa dilaksanakan dalam Pasal 43 Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang mengatur kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan dan distribusi air minum. Kedua, peran pemerintah dalam menjamin terpenuhinya hak rakyat atas air bagi masyarakat Jakarta dengan adanya privatisasi terhadap PD PAM Jaya diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air yang menyatakan bahwa negara menjamin hak rakyat atas air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dalam menunjang kehidupan yang sehat dan bersih dengan jumlah yang cukup, kualitas yang baik, aman, terjaga keberlangsungannya dan terjangkau.Kata Kunci: Privatisasi; Perjanjian Kerjasama (PKS); PAM Jaya]]>
<![CDATA[KAJIAN YURIDIS HUBUNGAN HUKUM INDUK PERUSAHAAN BUMN TERHADAP ANAK PERUSAHAAN BUMN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERUSAHAAN ]]>
<![CDATA[Hizkia Bendigo Holanasi S]]>;
<![CDATA[Dona Budi Kharisma]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 10, No 2 (2022): JULI - DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v10i2.65073
<![CDATA[Abstract This study aims to determine regulation and problematic that happened about legal relationship between holding company of state owned enterprises to subsidiary company of state owned enterprises which seen from company law perspective. This study is a normative law research which data source is primary legal material, that is regulation that connected with legal relationship between holding company of state owned enterprises to subsidiary company of state owned enterprises and secondary legal materials, that are book, scientific journal, dan articles which contain discussion about legal relationship between holding company of state owned enterprises to subsidiary company of state owned enterprises. This study is analytical descriptive with using the study research technique of collecting legal materials, by using textual law interpretation. Results of this study are there are still legal problematics in legal relationship between holding company of state owned enterprises to subsidiary company of state owned enterprises, that are vacuum of law, conflict of law, and vague of law.Keywords: Legal Relationship; State Owned Enterprises Holding Company; State Owned Enterprises Subsidiary Company Abstrak Kajian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan serta problematika yang terjadi mengenai hubungan hukum induk perusahaan BUMN terhadap anak perusahaan BUMN yang dilihat dari perspektif hukum perusahaan. Kajian ini merupakan penelitian hukum normatif yang sumber datanya adalah bahan hukum primer, yaitu peraturan yang terkait dengan hubungan hukum induk perusahaan BUMN terhadap anak perusahaan BUMN serta bahan hukum sekunder, yaitu buku, jurnal ilmiah, dan tulisan-tulisan yang berisi pembahasan mengenai hubungan hukum induk perusahaan BUMN terhadap anak perusahaan BUMN. Kajian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum studi kepustakaan (study research), dengan menggunakan penafsiran hukum tekstual. Hasil dari kajian ini adalah masih terdapatnya problematika hukum dalam hubungan hukum induk perusahaan BUMN terhadap anak perusahaan BUMN, yaitu berupa kekosongan hukum, pertengangan hukum, dan kekaburan hukum.Kata Kunci: Hubungan Hukum; Induk Perusahaan BUMN; Anak Perusahaan BUMN]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM PEMBERI PINJAMAN TERHADAP KLAUSULA BAKU PADA LAYANAN PEER TO PEER LENDING ]]>
<![CDATA[ATIKAH AL KHANSA SANUSI]]>;
<![CDATA[YUDHO TARUNO MURYANTO]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 10, No 2 (2022): JULI - DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v10i2.65065
<![CDATA[Abstract:This articles aims to examine the legal protection of lenders in peer to peer lending platform in Indonesia. The problem formulation of this research consists two things: what is the legal standing of the parties on peer to peer lending in Indonesia and what kind of legal protection of lenders in peer to peer lending. This normative research uses a statutory and conceptual approach with the nature of prescriptive research. The result showed that the position between the investor and the platform doesn’t balance on peer to peer lending agreement in Indonesia and legal protection can use by prefentive and repressive. Keywords: legal protection; lenders; standardized clause; peer to peer lending agreement Artikel ini bertujuan mengkaji terkait perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman dalam layanan peer to peer lending di Indonesia. Permasalahan yang dibahas adalah terkait bagaimana bagaimana kedudukan hukum para pihak dalam layanan peer to peer lending di Indonesia serta perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman dalam layanan peer to peer lending. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian preskriptif dengan menggunakan pendekatan statute approach dan conseptual approach. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya kedudukan yang tidak seimbang antara pemebri pinajaman dan penyelenggara dalam perjanjian peer to peer lending di Indonesia dan perlindungan hukum dapat dilakukan secara preventif dan represif. Kata Kunci: perlindungan hukum; pemberi pinjaman; klausula baku; perjanjian layanan peer to peer lending]]>
<![CDATA[PENGATURAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN POLIGAMI ]]>
<![CDATA[Putri Muttaalliyah]]>;
<![CDATA[Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 10, No 2 (2022): JULI - DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v10i2.65052
<![CDATA[AbstractThis article aims to determine the arrangements regarding the distribution of joints property and legal protection of wives in polygamy marriages. This type of research is normative legal research, prescriptive, and used legal analysis techniques that are deductive to the syllogism method. Based on the result of the study, it can be concluded that the existing legislation both Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and Presidential Instruction Number 1 of 1991 concerning Compilation of Islamic Law does not clearly regulate the distribution of shared assets in polygamous marriages. In its development, the arrangement for sharing assets with polygamy marriages is explaned in book II of The Technical Guidelines for the Religious Courts concerning Guidelines for the Implementation of Duties and Administration of Religious Courts issued by the Supreme Court. In polygamy marriages there two forms of legal protection, preventive to prevent disputes and repressive to resolve disputes. The form of preventive legal protection is in the form of strict requirements for husbands who will apply for a polygamy permit, a marriage agreement, and when applying for a polygamy permit the husband must apply for the determination of joint assets with the previous wife. The form of repressive legal protection is in the form of cancellation of a marriage that can be done by the previous wife if the conditions for holding a polygamous marriage are not fulfilled. Keywords : Marriage; Joint Asset; Polygamy; Legal Protection AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan mengenai pembagian harta bersama dan perlindungan hukum istri dan atau istri-istri dalam perkawinan poligami. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif, bersifat preskriptif, dan menggunakan teknik analisis bahan hukum yang bersifat deduksi dengan metode silogisme. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan yang ada baik Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tidak secara jelas mengatur mengenai pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami. Dalam perkembangannya, pengaturan pembagian harta bersama perkawinan poligami dijelaskan dalam buku II Pedoman Teknis Peradilan Agama tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung. Pada perkawinan poligami, terdapat dua bentuk perlindungan hukum, preventif untuk mencegah terjadinya sengketa dan represif untuk menyelesaikan sengketa bagi istri dan atau istri-istri. Bentuk perlindungan hukum preventif berupa adanya persyaratan yang cukup ketat bagi suami yang akan mengajukan izin poligami, dibuatnya perjanjian perkawinan, serta pada saat mengajukan permohonan izin poligami suami harus mengajukan permohonan penetapan harta bersama dengan istri sebelumnya. Bentuk perlindungan hukum represif berupa pembatalan perkawinan yang dapat dilakukan oleh istri terdahulu apabila syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan poligami tidak terpenuhi.Kata Kunci : Perkawinan; Harta Bersama; Poligami; Perlindungan Hukum]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HAK CIPTA PENCIPTA LAGU TERHADAP PEMBAJAKAN DALAM BENTUK MODIFIKASI APLIKASI SPOTIFY ]]>
<![CDATA[Dwi Adittya Rahmad]]>;
<![CDATA[Hernawan Hadi]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 10, No 2 (2022): JULI - DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v10i2.65074
<![CDATA[AbstractThis Study aims to determine form the copyright protection based On Act Number 28 Year 2014 About Copy Right And Act Number 19 Year 2016 About Information And Electronic Transaction in the practice of piracy in the form of Spotify online music player application. These problems can give rise to various problems which many cause harm to The Creator and/or Copyright Holders for illegal acts based on internet media that take advantage of current technological developments. Legal protection is a preventive government effort aimed at preventing disputes and repressive efforts aimed at resolving disputes. The effectiveness of a regulation can be assessed through legal substance, which is the core of legislation, legal structure, namely law enforcement and legal culture. The study is prescriptive, using the technique of collecting legal materials by reviewing and studying literature, books, legislation, report documents, and other research results that have a correlation with research. The result of this study are Copyright Protection by the creator has been regulated in the current regulations and the form of harmonization between the act is the activity of blocking illegal website that have been regulated in both Act.Keywords: Copyright Protection; Spotify; Piracy; Creator and Copyright HoldersAbstrakKajian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan Hak Cipta pencipta lagu berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam praktik pembajakan dalam bentuk modifikasi aplikasi pemutar musik online Spotify. Permasalahan tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi pencipta dan/ atau Pemegang Hak Cipta atas tindakan illegal berbasis media internet yang memanfaatkan perkembangan teknologi saat ini. Perlindungan hukum merupakan suatu upaya pemerintah yang bersifat preventif untuk mencegah terjadinya sengketa dan upaya yang bersifat represif untuk menyelesaikan terjadinya sengketa. Efektif atau tidaknya suatu peraturan bisa dikaji melalui substansi hukum, yaitu inti dari peraturan perundang-undang, struktur hukum, yaitu para penegak hukum dan budaya hukum. Kajian ini bersifat preskriptif, menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara mengkaji dan mempelajari literatur, buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen laporan, arsipan hasil penelitian lainnya yang memiliki korelasi dengan penelitian yang sedang diteliti. Hasil dari kajian ini adalah perlindungan Hak Cipta terhadap pencipta sudah diatur dalam peraturan yang berlaku saat ini dan bentuk harmonisasi antara Undang-Undang adalah kegiatan pemblokiran situs-situs ilegal yang telah diatur di dalam kedua Undang-Undang.Kata Kunci: Perlindungan Hak Cipta; Spotify; Pembajakan; Pencipta dan Pemagang Hak Cipta]]>
<![CDATA[PROBLEMATIKA KONSINYASI SEBAGAI MEKANISME DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM (Studi Kasus Pembangunan Jalan Tol Solo-Mantingan) ]]>
<![CDATA[Fitra Restu Suryaningrum]]>;
<![CDATA[Mochamad Najib Imanullah]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 10, No 2 (2022): JULI - DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v10i2.65067
<![CDATA[Abstract This article departs from the many problems that occur in the process of land procurement which as a means to obtain land for development with the aim of public interest. The public interest must include the interests of the majority of the community including the interests of landowners whose land is affected by land procurement, so that the interests of the parties in this case the government as the party who will use the land can be fulfilled. The author uses a type of empirical legal research that is descriptive and with the type of primary data. With the technique of collecting literature and interview study data and using qualitative analysis techniques. The author then tries to analyze the consignment as a mechanism for land procurement for public interest development. In the process of land procurement, it must be carried out by consultation to determine the form and amount of compensation. Deliberation to determine the compensation is carried out no later than 120 (one hundred twenty) days, if within that period no agreement is reached regarding the form and amount of the compensation while the project in the public interest cannot be moved to another place, a deposit of compensation (consignment) is conducted at the district court in the territory the location of the land. Consignment in civil law is carried out if the creditor rejects the offer of payment from the debtor. The application of consignment in the procurement of land for the implementation of development in the public interest can be carried out for three reasons, namely first, development activities in the public interest that cannot be moved technically to another location; secondly, the deliberation had been going on for 120 days but did not reach an agreement; third, if there is a dispute over ownership after the determination of compensation. Consignment is a solution to the resolution of land procurement problems that help facilitate development in the public interest. Keywords: Public interest; consignment; land procurement; development AbstrakArtikel ini berangkat dari banyaknya permasalahan yang terjadi dalam proses pengadaan tanah yang mana sebagai sarana untuk memperoleh tanah yang akan dilakukan pembangunan dengan tujuan untuk kepentingan umum. Kepentingan umum harus mencakup kepentingan sebagian besar masyarakat termasuk kepentingan para pemilik tanah yang tanahnya terkena pengadaan tanah, sehingga kepentingan para pihak dalam hal ini pemerintah sebagai pihak yang akan menggunakan tanah dapat terpenuhi. Penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dan dengan jenis data primer. Dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan wawancara serta menggunakan teknik analisis kualitatif. Penulis selanjutnya berusaha untuk menganalisa konsinyasi sebagai mekanisme pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum. Dalam proses pengadaan tanah harus dilakukan dengan musyawarah untuk menentukan bentuk dan besarnya ganti rugi. Musyawarah untuk menentukan ganti rugi dilakukan paling lama 120 hari, jika dalam jangka waktu tersebut tidak tercapai kata sepakat mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi sedangkan proyek untuk kepentingan umum tidak dapat dipindahkan ketempat lain, dilakukan penitipan uang ganti kerugian (konsinyasi) di pengadilan negeri yang mewilayahi letak tanah tersebut. Konsinyasi dalam hukum perdata dilakukan apabila kreditur menolak penawaran pembayaran dari debitur. Penerapan konsinyasi dalam pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dapat dilakukan dengan tiga alasan, yaitu pertama, kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum yang tidak dapat dipindahkan secara teknis ke lokasi lain; kedua, musyawarah telah berjalan selama 120 (seratus dua puluh) hari namun tidak mencapai kata sepakat; ketiga, apabila terjadi sengketa kepemilikan setelah penetapan ganti rugi. Konsinyasi merupakan sebuah solusi penyelesaian permasalahan pengadaan tanah yang membantu memperlancar pembangunan untuk kepentingan umum.Kata Kunci: Kepentingan umum; konsinyasi; pengadaan tanah; pembangunan]]>
<![CDATA[UPAYA HUKUM PEMEGANG POLIS ASURANSI BEASISWA BERENCANA ATAS TIDAK DIBAYARKANNYA KLAIM ASURANSI (AJB BUMIPUTERA 1912) ]]>
<![CDATA[Allifah Khusnul Khotimah]]>;
<![CDATA[Arief Suryono]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 10, No 2 (2022): JULI - DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v10i2.65060
<![CDATA[AbstractThis study aims to find out how the holders of Scholarship Insurance Policy can be made for the non-payment of insurance claims by AJB Bumiputera 1912. The research method used is normative legal research. Sources of legal materialsre used are primary legal materials, secondary legal materials, and legal material analysis techniques with the method of syllogism through deductive thinking patterns. Based on the results of research conducted by the author, it is known that the Policy Holder can make a complaint to the OJK for not paying a claim in accordance with the insurance agreement and is the right of the Policy Holder to choose to settle according to the applicable dispute settlement concept, either through court or out-of-court dispute settlement as stipulated in POJK No. 1/07/2013 concerning Consumer Protection in the Financial Services Sector. In addition, in the insurance claims are not fulfilled due to the occurrence of losses that are not possible to be saved at AJB Bumiputera 1912, the Policy Holder as a member can submit a request to dissolve AJB Bumiputera 1912 at the General Meeting of Members.Keywords: Legal action; Agreement;InsuranceAbstrakKajian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan Pemegang PolisAsuransi Beasiswa Berencana atas tidak dibayarkannya klaim asuransi oleh AJB Bumiputera 1912. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, teknik analisis bahan hukum dengan metode silogisme melalui pola berpikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, diketahui bahwa Pemegang Polis dapat melakukan pengaduan kepada OJK atas tidak dibayarkannya klaim sesuai perjanjian asuransi serta merupakan hak Pemegang Polis untuk memilih menyelesaikan menurut konsep penyelesaian sengketa yang berlaku, baik melalui pengadilan atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana diatur dalam POJK No. 1/07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Selain itu, pada kondisi tidak dipenuhiya klaim asusansi dikarenakan terjadinya kerugian yang tidak mungkin diselamatkan pada AJB Bumiputera 1912, Pemegang Polis selaku anggota dapat mengajukan permintaan pembubaran AJB Bumiputera 1912 dalam Rapat Umum Anggota.Kata Kunci: Upaya Hukum; Perjanjian; Asuransi]]>
