Articles
291 Documents
<![CDATA[STUDI KOMPARASI SEWA MENYEWA RAHIM ANTARA NEGARA INDIA DAN THAILAND DENGAN HUKUM DI INDONESIA DALAM ASPEK HUKUM PERDATA ]]>
<![CDATA[Amaris Arin Aprilia]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 11, No 1 (2023): JANUARI-JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v11i1.44159
<![CDATA[This article aims to assess the legal issue of surrogacy in the scope of Indonesian private law, along with a comparison with Indian and Thai domestic laws concerning related matters. This article applies the method of juridical normative, with analytical and descriptive character. The legal data provided in this article contains both primary and secondary data. The data collection technique is library based, including the use of digital libraries. Data collection begins with research, and the information collected will be analyzed deductively with the method of syllogism. The results of this research indicate that infertility is the main driving factor for surrogacy as a form of last-resort alternative to have a baby. Surrogacy starts with agreements between the subject and works almost similarly with In Vitro Fertilization (IVF), but the embryo is implanted into someone else's womb. The absence of support for surrogacy agreements within the Indonesian health regulations make the existing agreements invalid in the eyes of the law because they violate one of the legal terms of the agreement according to the Civil Code. India and Thailand initially permitted commercial surrogacy. However, the increasing number of abandonment cases from surrogacy led to the two countries into banning commercial surrogacy and later requiring certain conditions for voluntary actions.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PENGELOLA MALL TERHADAP PRAKTIK PENJUALAN SOFTWARE KOMPUTER BAJAKAN YANG DILAKUKAN OLEH PELAKU USAHA BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA ]]>
<![CDATA[Muhamad Ghiefary Akbar Noorsyamsoe]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 11, No 1 (2023): JANUARI-JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v11i1.47629
<![CDATA[Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi pertanggung jawaban hukum pengelola Mall yang terjadi dalam proses praktik penjualan software komputer bajakan yang dilakukan oleh pelaku usaha dan mengkaji hambatan hukum pengelola mall berdasarkan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Penelitian ini bersifat preskriptif, dengan jenis penelitian empris. Hasil penelitian ini Pengelola mall tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya membiarkan penjualan atas barang-barang hasil pelanggaran hak cipta dengan syarat pengelola mall dapat membuktikan bahwa dirinya tidak mengetahui bahwa barang yang dijual tersebut merupakan hasil pelanggaran hak cipta. Faktor yang menjadi penghambat dalam penegakan UUHC di Mall Ambassador adalah tidak adanya perjanjian yang tertulis antara pengelola mall dengan pelaku usaha akan barang apa yang akan dijual di lapaknya tersebut, sulitnya menemukan barang bukti dagang hasil pelanggaran hak cipta, dan delik aduan yang menjadi penghambat dalam lamanya penyidik untuk bertindak karena harus ada aduan terlebih dahulu.]]>
<![CDATA[PROBLEMATIKA MEDIASI DI LUAR PENGADILAN SEBAGAI MODEL RESOLUSI SENGKETA BISNIS ]]>
<![CDATA[Muhammad Hafiz Dwidhani Putra]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 11, No 1 (2023): JANUARI-JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v11i1.44771
<![CDATA[Absract There are still very few business actors who voluntarily want to use mediation outside the court, in the sense of taking the initiative to use mediation before submitting a lawsuit to court. However, from an efficiency perspective, using the mediation route is much more profitable than using the litigation route. Business actors also think that dispute resolution through mediation has not yet obtained a strong legal position in resolving business disputes.The purpose of this study is to determine and analyze the existence of mediation outside the court as an alternative for business dispute resolution. The type of research used is normative legal research, which is research that examines laws and regulations that have a relationship with the object of research, especially regarding the principles, concepts and legal norms contained in these regulations. The research results show that the existence of mediation outside the court as an alternative to resolving business disputes is a means or place to resolve disputes, especially in the business sector, which is considered to be able to quickly uphold the value of togetherness and not deprive or suppress individual freedom. Mediation outside the court as an alternative to resolving business disputes can benefit both parties to the dispute, which means that the parties are more flexible in creating possible options that can be offered in the dispute resolution process. Although a business dispute is a form of dispute that is somewhat different from a dispute in general. Keywords: Problematics; Mediation; Alternative  Dispute Resolution.  Abstrak Masih sangat sedikit pelaku usaha yang secara sukarela mau menggunakan mediasi di luar pengadilan, dalam arti berinisiatif menggunakan mediasi sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan. Padahal jika dilihat dari segi efisiensi, menggunakan jalur mediasi jauh lebih menguntungkan daripada menggunakan jalur litigasi. Pelaku usaha juga beranggapan bahwa penyelesaian sengketa melalui mediasi belum mendapatkan kedudukan hukum yang kuat dalam penyelesaian sengketa bisnis.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis eksistensi mediasi di luar pengadilan sebagai aleternatif penyelesaian sengketa bisinis. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengkaji peraturan perundang-undangan yang mempunyai keterkaitan dengan obyek kajian penelitian khususnya mengenai asas-asas, konsep dan norma hukum yang tertuang dalam peraturan tersebut. Adapun hasil penelitian bahwa eksistensi mediasi di luar pengadilan sebagai alternatif penyelesaian sengketa bisnis berkedudukan sebagai sarana atau tempat untuk meneyelesaikan sengketa terutama dalam bidang bisnis yang dinilai dapat secara cepat dengan tetap menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan tidak merampas atau menekan kebebasan individual. Mediasi di luar pengadilan sebagai alternatif penyelesaian sengketa bisnis dapat menguntungkan kedua belah pihak yang bersengketa, yang artinya bahwa para pihak lebih leluasa untuk mengkreasi kemungkinan opsi yang dapat ditawarkan dalam proses penyelesaian sengketa. Meskipun Sengketa bisnis merupakan suatu bentuk sengketa yang agak berbeda dengan sengketa pada umumnya. Kata Kunci: Masalah; Mediasi; Alternatif Penyelesaian Sengketa.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PEMBERIAN PELAYANAN SOSIAL LANSIA TERLANTAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KESEJAHTERAAN LANSIA DI BALAI REHABILITASI SOSIAL LANSIA BUDHI DHARMA BEKASI ]]>
<![CDATA[Deyana Firdhausya Nurazmimar]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 11, No 1 (2023): JANUARI-JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v11i1.45429
<![CDATA[Artikel ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis bentuk implementasi perlindungan hukum dalam pemberian pelayanan sosial berdasarkan Undang-Undang Kesejahteraan Lansia di Balai Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Budhi Dharma Bekasi. Metode yang digunakan adalah empiris atau nondoctrinal research yang bersifat deskriptif. Data sekunder yang digunakan berasal dari buku-buku, atau literatur hukum, peraturan perundang-undangan, dan data primer berasal dari wawancara serta observasi di lapangan. Hasil dari penelitian hukum ini menunjukan bahwa BRSLU Budhi Dharma Bekasi memberikan berbagai macam pelayanan sosial terhadap lansia terlantar secara optimal sesuai dengan Undang-Undang Kesejahteraan Lansia dalam mengupayakan peningkatan kesejahteraan lansia.]]>
<![CDATA[BUSINESS JUDGMENT RULE: SEBUAH PRINSIP TANGGUNG JAWAB DIREKSI ATAS KERUGIAN DALAM PENGELOLAAN BUMN (PERSERO) ]]>
<![CDATA[Larassati Putri Syaflizar]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 11, No 1 (2023): JANUARI-JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v11i1.45950
<![CDATA[AbstractThis article aims to determine the principles of responsibility for the directors of BUMN (Persero) based on the principles of business judgment rule in the perspective of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. The research method used in this research is normative legal research. The data used are secondary data in the form of primary and secondary legal materials. The data is then processed and analyzed qualitatively. The results of the research show that the Company Law and the principles it adheres to reflect that the directors are fully responsible for the management of the Company with the protection of the principles of the business judgment rule so that if later errors or negligence of the directors are found that result in losses, the responsibility of the directors is not to the state (public). Instead, it has been transformed into (private) business responsibility based on the business judgment rule. The board of directors' responsibility can be identified by proving whether the directors' actions are honest mistakes or negliglence mistakes. If the losses caused come from actions classified as honest mistakes, the board of directors is released from their personal responsibility. However, if the loss arises from his or her actions, which are negliglence mistakes, each member of the board of directors concerned must be personally responsible.Keywords: Director; BUMN (Persero); Loss; Business Judgment Rule.AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui prinsip tanggung jawab direksi BUMN (Persero) berdasarkan prinsip business judgment rule dalam perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer dan sekunder. Data kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian diketahui bahwa UUPT dan prinsip-prinsip yang dianutnya mencerminkan bahwa direksi bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan Perseroan dengan perlindungan prinsip business judgment rule sehingga apabila di kemudian hari ditemukan kesalahan atau kelalaian direksi yang mengakibatkan kerugian, tanggung jawab direksi bukan kepada negara (publik), melainkan telah bertransformasi menjadi tanggung jawab bisnis (privat) berdasarkan business judgment rule. Untuk mengetahui sejauh mana tanggung jawab direksi, perlu dibuktikan apakah tindakan direksi tersebut merupakan honest mistakes atau negliglence mistakes. Apabila kerugian yang ditimbulkan berasal dari tindakannya yang tergolong honest mistakes, direksi lepas dari tanggung jawabnya secara pribadi. Namun, jika kerugian tersebut berasal dari tindakannya yang merupakan negliglence mistakes, setiap anggota direksi yang bersangkutan harus bertanggung jawab secara pribadi.Kata Kunci: Direksi; BUMN; Kerugian; Business Judgment Rule.]]>
<![CDATA[PENGATURAN ARBITRASE SEBAGAI PENYELESAIAN SENGKETA ALTERNATIVE SECARA ONLINE ]]>
<![CDATA[Rehulina Sitepu]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 11, No 1 (2023): JANUARI-JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v11i1.72888
<![CDATA[ABSTRAK: Penyelesaian sengketa alternative secara online dilakukan dengan menggabungkan informasi pengolahan teknologi komputer dengan fasilitas jaringan komunikasi internet. Yang menjadi permasalahannya adalah bagaimana pengaturan arbitrase sebagai penyelesaian sengketa alternatif secara online berasarkan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia saat ini sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarkat? Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian hukum normative dengan menggunakan sumber penelitian adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengaturan Penyelesaian Sengketa Melalui Penyelesaian Sengketa Alternatif Berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Penyelesaian Sengketa Alternatif yang menyebutkan bahwa dengan melakukan pertukaran surat, pertukaran teleks, fkasimil, e-mail dan atau bentuk sarana komunikasi lainnya yang disertai dengan suatu catatan penerimaan oleh para pihak yang bersenkgeta.]]>
<![CDATA[KLAUSULA BAKU PERJANJIAN KREDIT PADA AKTA NOTARIS UNTUK MELINDUNGI KEPENTINGAN BANK ]]>
<![CDATA[Muhammad Argian Azhar]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 11, No 1 (2023): JANUARI-JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v11i1.44301
<![CDATA[AbstractThe objective of this articles is to reveal and examine issues regarding the form of standard credit agreement on a notarial deed to protect the interests of the bank and legal protection granted to the bank through a standard clause on the credit agreement on the notarial deed. This articles includes normative legal research. The characteristics of this articles are the Perspective. The legal material collection technique is used to obtain the necessary legal materials so that by using documentation or document study techniques that are gathering material relevant to the problems and interviewing to the notary and the bank. While the analytical technique takes the deductive method. The results of the research concluded that notarial bank credit agreement deed will be very useful for creditors about the strength of the evidence, particularly by including the forms of standard clauses that are considered important in credit agreements, for instance, clauses regarding actions prohibited by banks that are prohibited primarily aimed at protecting the interests of banks both legally and economically, including the prohibition of requesting credit from other parties without the bank's permission or the prohibition to change the form of a company or the liquidation of a company without the bank's permission. Then with the clause on fines that are intended to reinforce the rights of banks to do both the size and condition, however in practice in banking making credit agreements with a deed under the counter can also provide guarantees of execution, because both the notary deed and under the counter always followed by other collateral institutions that the deed is executor. Besides, in the case of a non-performance of contract dispute between the debtor and the creditor, the deeds are not the base of reason used by. The Parties only have the problems with the non-performance of contract and not the deeds.Keywords: Notarial Deed; Interest of Bank; Standard Clause; Credit Agreement. Â AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji permasalahan mengenai bentuk klausula baku perjanjian kredit pada akta notaris untuk melindungi kepentingan bank dan perlindungan hukum yang diberikan kepada bank melalui klausula baku pada perjanjian kredit di akta notaris. Artikel ini termasuk penelitian hukum normatif. Sifat dari artikel ini adalah prespektif. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik dokumentasi atau studi dokumen dan wawancara dengan notaris serta pihak bank. Sedangkan teknik analisis dengan metode deduktif. Akta perjanjian kredit perbankan yang dibuat secara notariil akan sangat bermanfaat bagi kreditor tentang kekuatan pembuktiannya, terutama dengan mencantumkan bentukÂ-bentuk klausa baku yang di anggap penting dalam perjanjian kredit, seperti klausula mengenai tindakan yang di larang oleh bank yang pada utamanya bertujuan untuk melindungi kepentingan bank baik secara yuridis maupun secara ekonomis, diantaranya larangan untuk meminta kredit dari pihak lain tanpa seizin bank atau larangan mengubah bentuk perusahaan atau membubarkan perusahaan tanpa seizin bank. Kemudian dengan adanya klausula mengenai denda yang dimaksudkan untuk mempertegas hak-hak bank untuk melakukan pemungutan, baik mengenai besarnya maupun kondisinya. Namun dalam praktek di perbankan pembuatan perjanjian kredit dengan akta dibawah tangan juga dapat memberikan jaminan eksekusi, karena baik terhadap akta notariil maupun di bawah tangan selalu diikuti dengan lembaga jaminan lain yang aktanya bersifat eksekutorial. Disamping itu dalam sengketa wanprestasi antara debitor dan kreditor, akta-akta tersebut tidak menjadi alasan yang digunakan. Para pihak hanya mempermasalahkan wanprestasinya dan bukan aktanya.Kata Kunci: Akta Notaris; Kepentingan Bank; Klausula baku; Perjanjian Kredit.]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN HUKUM PEMEGANG SAHAM YANG TIDAK MELAKUKAN PENYETORAN MODAL SECARA PENUH ATAS PEMBAGIAN DIVIDEN DALAM PERSEROAN TERBATAS ]]>
<![CDATA[Indra Jaya Nata]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 11, No 1 (2023): JANUARI-JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v11i1.46940
<![CDATA[This article aims to find out about the legal standing of shareholders who do not make a full capital deposit on dividend distribution in a limited liability company. This legal research is a normative legal research and the legal source used consists of primary legal material and secondary legal material, then analyzed by deductive method of silogism based on the mindset of the general to specific things, by connecting between the major premise and the minor premise is further drawn conclusively. The results of this legal research show that the legal standing of shareholders who do not make a full capital deposit causes the loss of shareholders' rights in accordance with Article 52 paragraph (1) of the UUPT including the right to obtain dividend distribution. Such rights will be obtained by shareholders after carrying out their obligations to deposit capital in full.]]>
<![CDATA[FENOMENA COPY-PASTE DESAIN FESYEN DI INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA (STUDI PERBANDINGAN HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL NEGARA AMERIKA SERIKAT, KOREA SELATAN DAN PERANCIS) ]]>
<![CDATA[Kasvi Arsalova]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 11, No 1 (2023): JANUARI-JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v11i1.47219
<![CDATA[AbstractThis legal research identifies legal problems related to the phenomenon of copy-paste design of fashion that happens in the fashion industry through Law Number 28 of 2014 concerning the Copyright and do a comparison of the legal protection of fashion design in the United States, South Korea, and France. This legal research uses descriptive normative research methods. The result of this legal research is the protection of Copyright that the creators have is already set in the current regulations and a comparison of the legal protection of fashion design can be said to be balanced with a state of the United States and South Korea but are still lagging behind the French.Keywords: Copyright Protection; Fashion Design; Comparative Law AbstrakPenulisan hukum ini mengidentifikasi problematika hukum terkait fenomena copy-paste desain fesyen yang terjadi di industri mode melalui Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dan melakukan perbandingan perlindungan hukum desain fesyen di negara Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Perancis. Penulisan ini menggunakan metode penelitian normatif bersifat deskriptif. Hasil dari penulisan hukum ini adalah perlindungan Hak Cipta terhadap pencipta sudah diatur dalam peraturan yang berlaku saat ini dan perbandingan perlindungan hukum atas desain fesyen dapat dikatakan seimbang dengan negara Amerikat Serikat dan Korea Selatan namun masih tertinggal dari negara Perancis.Kata Kunci: Perlindungan Hak Cipta; Desain Fesyen; Perbandingan Hukum]]>
<![CDATA[TINDAKAN SAMPLING PADA KARYA CIPTA MUSIK DALAM PERSPEKTIF UNDANG–UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA ]]>
<![CDATA[Galih Wahyu Wicaksono]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 11, No 1 (2023): JANUARI-JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v11i1.44806
<![CDATA[This article was conducted to find out the views on sampling action in terms of Law No. 28 of 2014 concerning Copyright and to find out how legal protection can be carried out by an Author or Copyright Holder. Sampling is an act of taking or using a part of the copyrighted work of an Author or Copyright Holder which will later be used in a new composition. The method in this research uses empirical writing methods and uses a qualitative approach. The results of the research show that sampling is not an infringement of Copyright if it is not carried out for commercial activities where commercial activities have violated the economic rights of the Creator or the Copyright Holder, if the objective is for commercial activities then it must obtain permission from the Creator or Copyright Holder, Creator or Holder. Copyright can enter into a license contract to protect his copyrighted works and has the right to file a lawsuit for compensation if his rights have been violated and caused losses, and there are criminal provisions to protect works belonging to the Creator or the Copyright Holder. In addition, the Creator or Copyright Holder can register a work, this is done as an initial presumption to prove copyright ownership, but it cannot be used as absolute evidence.Keywords: Copyright; Sampling; Music; Economic Rights]]>
