cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Privat Law
Published by Universitas Sebelas Maret
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 291 Documents
 25   26   27   28   29 
PROBLEMATIKA PERBANKAN SELAKU KREDITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN HAK CIPTA SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA Shania Elizabeth Hermanuputri; _ Pranoto
Jurnal Privat Law Vol 10, No 3 (2022): SEPTEMBER-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v10i3.42551

Abstract

The article is intended to find out about the protection of the law and the problems for banks in agreement credit with the rights of copyright as a collateral fiduciary. The method of research that is used in the writing of the law this is a method of research legal normative or research the law (Legal Research ), the type of data used ie the data of secondary that is composed of materials law primer that provision regulatory laws and legislation, and material laws secondary ie, documents and literature. Mechanical collection of material law in a study this using a technique library (library research) or the study of documents and interviews with parties related. Data processed by using materials analysis techniques with the syllogism method that uses deductive thinking patterns. The results of the research that guarantee Fiduciary who is one of the types of collateral material are governed Act No. 42 the Year 1999 concerning Guarantee fiduciary. Article 1 of Law No. 42 the Year 1999 concerning Guarantee fiduciary provides limits and understanding of the fiduciary is a transfer of the right of ownership of an object on the basis of trust with the provisions of that object that the rights of ownership transferred remain in control of the owner of the object. The use of Copyright as a Fiduciary Guarantee can not be separated from the characteristics of the objects of the Fiduciary Guarantee. Characteristics of objects that can be pledged as objects Collateral Fiduciary is the object that has the value economically. Settings Rights Reserved are used as Collateral Fiduciary in the Bank is not regulated in the Regulation of Bank Indonesia number 7/2 / PBI / 2005 in conjunction with Regulation of Bank Indonesia number 9/6 / PBI / 2007 on Collateral Banking. In practice, Hak Cipta is used as Collateral Fiduciary must be through the process of appraisal (appraisal, valuation). The problem that occurred in Indonesia is not the availability of agency valuation that aims to assess the Face of Hak Cipta such.Keyword: Collateral; Fiducia; Copyrigt; Agreement Credit.
TUMPANG TINDIH PERATURAN PENGESAHAN BADAN HUKUM KOPERASI Gumilang Adhi Tommy; _ Pujiyono
Jurnal Privat Law Vol 10, No 3 (2022): SEPTEMBER-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v10i3.42899

Abstract

AbstractThis articles aims to assess the factors that cause the overlap of regulations in the ratification of cooperative legal entities. This type of research is using normative law which is descriptive with a statutory approach. Legal research materials used are primary and secondary legal materials. The data collection techniques used are literature studies/document studies. Analysis of data carried out using legal materials with silogism deductive logic. The results explained that the factors that caused the overlap of regulations in the ratification of the Cooperative law body is a bureaucratic problem in Indonesia that is convoluted and sluggish. Coordination issues between institutions/ministries are demonstrated by the overlap of authority and still weak coordination among State institutions. The weak coordination between the Board/Ministry makes the ministry/government agencies compete to make regulations to ensure legal certainty. The weakness of legal politics occurring in Indonesia can be demonstrated by a delay in ratification of the Indonesian national law draft which was subsequently delegated to the DPR RI in the period 2019-2024, the reason for the postponement due to a number of chapters in the Indonesian law draft is still problematic.  Keywords: Legality of legal entities, overlapping rules, cooperatives. AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengkaji faktor yang menyebabkan terjadinya tumpang tindih peraturan dalam pengesahan badan hukum koperasi. Jenis penelitian menggunakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan perundang-undangan. Bahan penelitian hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan/studi dokumen. Analisis data yang dilakukan dengan menggunakan bahan hukum dengan logika deduktif silogisme. Hasil penelitian menjelaskan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya tumpang tindih peraturan dalam pengesahan badan hukum koperasi adalah permasalahan birokrasi di Indonesia yang berbelit-belit dan lamban. Permasalahan koordinasi antar Lembaga/Kementerian ditunjukkan dengan terjadinya tumpang tindih kewenangan dan masih lemahnya koordinasi antar lembaga negara. Lemahnya koordinasi antar Lembaga/Kementerian membuat Kementerian/Lembaga Pemerintah berlomba membuat regulasi-regulasi untuk menjamin kepastian hukum. Lemahnya politik hukum yang terjadi di Indonesia dapat ditunjukkan dengan penundaan pengesahan Rancangan Undang-Undang Perkoperasian yang selanjutnya dilimpahkan ke anggota DPR RI periode 2019-2024, alasan penundaan tersebut karena sejumlah pasal di dalam Rancangan Undang-Undang Perkoperasian dianggap masih bermasalah.  Kata Kunci: Pengesahan Badan Hukum, Tumpang Tindih Aturan, Koperasi
Akibat Hukum Perceraian Terhadap Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Sukoharjo Regytha Levian Kusuma Aryanto; Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni
Jurnal Privat Law Vol 10, No 3 (2022): SEPTEMBER-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v10i3.42676

Abstract

Artikel ini mengkaji permasalahan, pertama pertimbangan hakim dalam menentukan hak asuh anak di PA dan PN Sukoharjo. Kedua, kesesuaian pertimbangan hakim dalam putusan hak asuh anak sebagai akibat hukum perceraian di PA dan PN Sukoharjo dengan peraturan perundangan yang berlaku. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris bersifat deskriptif. Jenis dan sumber data menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah studi lapangan dan studi kepustakaan, teknis analisis menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menentukan hak asuh anak sebagai akibat perceraian menimbang dari beberapa indikator diantaranya: a)pihak yang mengajukan yakni ibu atau ayah; b)alasan mengajukan hadhanah yang pada dasarnya demi kepentingan terbaik bagi anak; c)umur dan keinginan anak; d)penentuan hadhanah bagi anak sah, anak angkat dan anak tiri; e)dasar hukum acuan hakim, hakim PA mengacu pada Pasal 39 UUP jo. Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UUP, Pasal 116, Pasal 105 dan Pasal 156 KHI dan Pasal 41 UUP. Sedangkan hakim PN mengacu pada Pasal 41, Pasal 45 dan Pasal 49 UUP. Mengenai kesesuaian pertimbangan Hakim PA Sukoharjo telah sesuai dengan Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UUP jo. Pasal 116 huruf f KHI, Pasal 105 dan 156 KHI, SEMA Nomor 3 tahun 2015, SEMA Nomor 1 Tahun 2016 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2016. Kemudian pertimbangan Hakim PN Sukoharjo sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata, Pasal 41, 45 dan 49 UUP serta Pasal 10 UU Perlindungan Anak.Kata Kunci: Hak Asuh Anak; Perceraian; Pertimbangan Hakim.
PROBLEMATIKA HUKUM ARBITRASE ONLINE MENURUT UU NO. 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA Ilham Bagaskara Aji; _ Pujiyono
Jurnal Privat Law Vol 10, No 3 (2022): SEPTEMBER-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v10i3.43042

Abstract

Artikel ini ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan, pertama, kedudukan hukum Arbitrase Online menurut UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Kedua, problem hukum apabila arbitrase online dilaksanakan di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Jenis data dan sumber bahan penelitian meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan melalui Cyber media, selanjutnya teknis analisis yang digunakan adalah metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa arbitrase online sebenarnya sudah dapat di laksanakan di Indonesia. Melalui Undang- Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elekronik yang dirubah menggunakan Undang- Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang- Undang No. 11 Tahun 2008 serta Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Sistem dan Transaksi Elektronik pemerintah telah memberikan sarana dan landasan untuk melaksanakan arbitrase online. Arbitrase online memiliki kelebihan dalam kecepatan dan efisiensi waktu penyelesaian sengketa. Akan tetapi arbitrase online juga memiliki beberapa kekurangan seperti bagaimana pendaftaran putusan di pengadilan, kehadiran para saksi dalam persidangan, pembajakan dan peretasan, dan sarana elektronik yang kurang merata.
Pertanggungjawaban Bank Terhadap Nasabah yang Mengalami Kerugian Akibat Skimming Meilan Evelin Cantika; _ Pujiyono
Jurnal Privat Law Vol 10, No 3 (2022): SEPTEMBER-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v10i3.42593

Abstract

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban dan upaya bank terhadap kerugian yang dialami oleh nasabah akibat tindak kejahatan skimming pada mesin ATM. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan bersifat bentuk penelitian deskriptif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan cara menganalisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu dengan data tertulis atau lisan juga tingkah laku yang nyata, teliti dan dipelajari sesuatu yang utuh melalui wawancara dengan narasumber PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa bank bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami oleh nasabah apabila kejadian tersebut dapat dibuktikan sebagai kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh bank yaitu berdasarkan dari peraturan perundang-undangan yang mengatur, serta penerapan bentuk pertanggungjawaban bank sebagai korporasi dalam bentuk sanksi-sanksi yang berlaku. Maka dari itu, upaya bank dalam mencegah tindakan skimming dapat dilakukan dengan cara melakukan upaya pencegahan bank secara normatif serta secara teknis.Kata Kunci: Bank; Nasabah; Kerugian; Pertanggungjawaban; Skimming
PROBLEMATIKA HUKUM BANK INDONESIA DALAM PENGAWASAN UANG ELEKTRONIK DI INDONESIA. Aditya Pratama; Dona Budi Kharisma
Jurnal Privat Law Vol 10, No 3 (2022): SEPTEMBER-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v10i3.43653

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menilai bentuk pengelolaan uang elektronik di Indonesia yang terdapat pada peraturan perundang-undangan, mengetahui peran Bank Indonesia dalam melakukan pengawasan terhadap uang elektronik, serta mengkaji tentang problematika hukum yang ada di dalam pengawasan uang elektronik di Indonesia.Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum empiris atau nondoctrial research, yaitu untuk mengetahui keadaan yang terjadi di dalam praktik yang ada. Penelitian hukum empiris adalah bentuk penelitian yang didasarkan pada metode, sistematika, dan dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala sosial tertentu dalam menganalisa keberlangsungan peraturan pengelolaan uang elektronik, serta problematika yang timbul dalam pengawasan uang elektronik. Penelitian hukum ini bersifat evaluatif, yang dimaksudkan untuk mengukur suatu keberhasilan yang berada pada suatu program, produk, atau kegiatan tertentu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menilai kebijakan yang berlangsung, bukan hanya menyimpulkan apakah sudah terlaksana dengan baik atau belum, namun sekaligus mengetahui baik buruknya implementasi yang ada, hal-hal apa saja yang menjadi penyebabnya, dan letak dari titik kelemahannya.Hasil dari penelitian penulisan hukum  ini adalah masih terdapatnya problematika hukum Bank Indonesia dalam melakukan pengawasan pada uang elektronik, yaitu berupa belum adanya peraturan hukum yang mengatur tentang terobosan baru uang elektronik, kewenangan ganda dengan OJK dalam melakukan pengawasan pada uang elektronik, serta adanya kekaburan hukum pada uang elektronik. 
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI PROPERTI SATUAN RUMAH SUSUN DENGAN POLA PRE- PROJECT SELLING GUNA MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM Ruth Deta Louisa; _ Suraji
Jurnal Privat Law Vol 10, No 3 (2022): SEPTEMBER-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v10i3.42412

Abstract

This article aims to describe legal protection for consumers from buyers in terms of breach of contract carried out by apartment developer with marketing through a pre-project selling system of flats that harms the consumers. This article is types of normative legal research that used primary and secondary legal materials in the form of literature study. And to analysis all legal material writer used the syllogism method with deductive mindset. The results of this study explain that consumers which in this matter called as buyers are often placed in a disadvantaged situation in purchasing transaction with a pre-project selling system, where consumers are faced with several standard and binding clauses contained in Binding of a Sale and Purchase Agreement (PPJB), which intentionally put consumers at a weak and vulnerable position. Preventive legal protection has been given to the buyers in the transaction of units reflected in Article 42 joncto 43 Apartment Law Number 20 of 2011, repressive legal protection reflects to the existence of legal remedies reflected in Apartment Law Number 20 of 2011. Furthermore, enforcement of legal remedies are needed for apartment buyers with pre-project selling system that is disadvantaging consumers, that the developer’s actions fulfil the offense as stipulated in the Act Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection as a repressive legal protection measure.
PROBLEMATIKA PERJANJIAN KREDIT PROGRAM KEMITRAAN MENURUT HUKUM PERJANJIAN (Studi di PT. Madubaru, Yogyakarta) Ratna Tri Shinta; Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni
Jurnal Privat Law Vol 10, No 3 (2022): SEPTEMBER-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v10i3.42406

Abstract

This article aims to reviewing the implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) and the Partnership and Community Development Program, hereinafter referred to as PKBL at PT. Madubaru, analyzing the problems and solutions. The research method used is descriptive socio-legal research. Types of data that contain primary legal materials obtained directly at the research site and secondary sources sourced from the literature. Data collection techniques, namely interviews and literature study. Data analysis techniques used in this study used qualitative methods with interactive analysis models. Based on the results of the study, it was concluded that the implementation of PK in PT. Madubaru has been approved since 2015 to Sugar Cane Farmers. Implementation of PK in PT. Madubaru also provides coaching that provides grants for 36 months. PT. Madubaru implements the BL Program which is the same as inviting CSR because it encourages charity in creating social and economic development in the community. CSR is implemented by PT. Madubaru because it is closely related to Natural Resources, namely utilizing the land for sugarcane. There is a problem in channeling Partnership Program funds that there is no execution of Collateral in the PK credit agreement and there are no institutions that execute PKBL. Therefore, in creating harmonization between Micro and Small Enterprises (MSEs) in Indonesia with companies, the solution offered to overcome the problems are insurance for protection and donor agencies controlling the Non-Bank Financial Industry as a result of the Partnership Program credit assistance.Keywords: Problems; Partnership Program Credit Agreement; Agreement Law.
TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS LAGU YANG DINYANYIKAN ULANG (COVER) UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL DALAM MEDIA INTERNET BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA Muhammad Assegaf Purnomo Aji; YUDHO TARUNO MURYANTO
Jurnal Privat Law Vol 10, No 3 (2022): SEPTEMBER-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v10i3.42965

Abstract

AbstractThis study aims to determine 1) Legal protection for copyright holders of songs that are re- sung (cover) for commercial purposes in the internet media based on Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. 2) Settlement of disputes over songs that are sung back (cover) for commercial  purposes in  the internet  media.  Based  on  the results of  research  and discussion concluded that: 1) Legal protection for copyright holders of songs that are re- sung (cover) for commercial purposes in the internet media based on law number 28 of 2014 concerning copyright is through preventive measures. Preventive measures include registration of  copyright, recording of  copyright contained in Act Number 28 of 2014 concerning Copyright Articles 95 - 99. 2) Settlement of disputes over songs that are re-sung for commercial purposes in the internet media is done through repressive measures . The repressive form of action as a dispute resolution for songs that are re-sung (cover) for commercial interests in the internet media is through court and arbitration.Keywords: Legal Protection; Song Copyright; Song CoverAbstrakTulisanini bertujuan untuk mengetahui 1) Perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta terhadap lagu yang dinyanyikan ulang (cover) untuk kepentingan komersial dalam media internet berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 2) Penyelesaian sengketa atas lagu yang dinyanyikan ulang (cover) untuk kepentingan komersial dalam media internet. Berdasarkan hasil tulisan dan pembahasan yang dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa: 1) Perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta terhadap lagu yang dinyanyikan ulang (cover) untuk kepentingan komersial dalam media internet berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta adalah melalui tindakan preventif. Tindakan preventif meliputi pendaftaran hak cipta, pencatatan hak cipta yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 95 - 99. 2) Penyelesaian sengketa atas lagu yang dinyanyikan ulang (cover) untuk kepentingan komersial dalam media internet dilakukan melalui tindakan represif. Bentuk tindakan represif sebagai penyelesaian sengketa atas lagu  yang dinyanyikan ulang  (cover) untuk kepentingan komersial dalam media internet adalah melalui pengadilan dan arbitrase.Kata kunci : Perlindungan Hukum; Hak Cipta Lagu; Cover Lagu
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI RETAIL DALAM PERJANJIAN BAKU ELEKTRONIK (Studi: AyoSRC Di Kota Magelang) Damarjiwa Prawiradiharja; _ Suraji
Jurnal Privat Law Vol 10, No 3 (2022): SEPTEMBER-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v10i3.43454

Abstract

AbstrakArtikel ini mengkaji kaidah hukum di Indonesia dalam melindungi retail yang terlibat pada perjanjian baku elektronik dan upaya penyelesaian apabila terjadi sengketa antara retail dengan pelaku usaha, khususnya pada perjanjian AyoSRC, dengan menggunakan metode penelitian doktrinal dan sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dalam melindungi retail pada perjanjian Syarat & Ketentuan AyoSRC. Apabila terjadi sengketa dan merugikan pihak retail, maka retail dapat menempuh jalur litigasi (pengadilan) atau non-litigasi, melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, untuk penyelesaian sengketanya. Kata Kunci: Peraturan Pemerintah; Perjanjian Baku Elektronik; Perlindungan Hukum; Perlindungan Konsumen; Retail

Page 27 of 30 | Total Record : 291

 25   26   27   28   29 

Filter by Year

2017 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 11, No 1 (2023): JANUARI-JUNI Vol 10, No 3 (2022): SEPTEMBER-DESEMBER Vol 10, No 2 (2022): JULI - DESEMBER Vol 10, No 1 (2022): JANUARI-JUNI Vol 9, No 2 (2021): JULI-DESEMBER Vol 9, No 1 (2021): Januari-Juni Vol 8, No 2 (2020): JULI-DESEMBER Vol 8, No 1 (2020): JANUARI - JUNI Vol 7, No 2 (2019): JULI - DESEMBER Vol 7, No 1 (2019): JANUARI-JUNI Vol 6, No 2 (2018): JULI-DESEMBER Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-JUNI Vol 5, No 2 (2017): JULI-DESEMBER Vol 5, No 1 (2017): JANUARI-JUNI More Issue