Articles
291 Documents
<![CDATA[IMPLEMENTASI HAK ATAS MEREK SEBAGAI AGUNAN DALAM KREDIT DI PERBANKAN ]]>
<![CDATA[Muhammad Rizki Asmar Fauzan]]>;
<![CDATA[Ambar Budhisulistyawati]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 10, No 2 (2022): JULI - DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v10i2.65077
<![CDATA[Abstract This article examines how the application of intellectual property rights especially trademark as objects of credit guarantees in banks. This research is a normative study using legal sources derived from primary and secondary legal materials. The research results obtained are trademark should be able to be used as collateral objects because brand rights meet the requirements of intangible movable objects, but in the implementation of trademark rights as collateral objects are still constrained by applicable regulations and the absence of an intellectual property valuation agency. This causes the banks to not be able to accept the rights of the brand as an object of credit collateral. Keywords: Trademark Rights; Collateral; Credit; Bank Abstrak Artikel ini mengkaji bagaimana penerapan hak kekayaan intelektual terutama hak merek sebagai objek jaminan kredit di perbankan. Artikel ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan sumber hukum yang berasal dari bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian yang didapat adalah hak merek seharusnya dapat dijadikan objek jaminan karena hak merek memenuhi syarat benda bergerak tidak berwujud, tetapi dalam pelaksanaannya hak merek sebagai objek jaminan masih terkendala peraturan yang berlaku dan belum adanya lembaga penilai aset hak kekayaan intelektual. Hal ini menyebabkan pihak perbankan belum dapat menerima hak merek sebagai objek jaminan kredit. Kata Kunci: Hak Merek; Jaminan; Kredit; Perbankan]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG PASAR MODAL TERHADAP PERLIDUNGAN HUKUM INVESTOR DALAM MANIPULASI PASAR DI PASAR MODAL INDONESIA ]]>
<![CDATA[MIKAIL CESARIO A]]>;
<![CDATA[YUDHO TARUNO MURYANTO]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 10, No 2 (2022): JULI - DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v10i2.65070
<![CDATA[AbstractThis article aims to describe effectiveness legal protection for investors in relation to market manipulation by Act No.8 of 1995. This article uses prescriptive normative research. The approch which uses by aouthor is legal approach with data source was obtained through secondary data. The secondary data was obtained through study of literature methods of capital market regulation, books, journal, and legal articles. According to the result and discussion of the research, the researcher concluded that the regulations and implementations of investor legal protection related to market manipulation are not carried out maximally yet, and detrimental investors. Ergo, there needs to be the alternative sanction implementations which deters the perpetrator with tractable proof verification process.Keywords: Efektiveness; Legal Protection; Market Manipulation.AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal terhadap perlindungan hukum investor dalam manipulasi pasar modal di Indonesia. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan perundang-undangan dengan sumber data diperoleh melalui data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu peraturan tentang pasar modal, buku, jurnal dan artikel ilmiah. penerapan sanksi yang ada belum efektif karena sampai saat ini tidak memberikan efek jera pada pelakunya. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis mendapatkan kesimpulan bahwa peraturan dan pelaksanaan perlindungan hukum bagi investor terkait dengan manipulasi pasar masih belum efektif dan merugikan investor. Untuk itu perlu ada penerapan sanksi alternatif yang bisa memberikan efek jera dan pembuktiannya tidak rumit.Kata Kunci: Efektivitas; Perlindungan Hukum; Manipulasi Pasar.]]>
<![CDATA[FAKTOR-FAKTOR YANG MENJADI PENYEBAB TIMBULNYA WANPRESTASI DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE ]]>
<![CDATA[Cleopatra Martina Hauliani]]>;
<![CDATA[' pujiyono]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 10, No 2 (2022): JULI - DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v10i2.65061
<![CDATA[AbstractThis article aims to determine the factors cause default conducted by the seller. The research methodology used is the empirical legal research method, the nature of descriptive research and using a qualitative approach. The source of research is primary legal material in the form of legal material. Data collection technique by interview. Based on the result of research conducted by the author can be concluded, the factors cause default conducted by the seller can be reviewed from the side of regulation, platform, law enforcement and the parties. Keywords: Default; Seller; Costumer; E-CommerceAbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui tentang faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya wanprestasi yang dilakukan oleh penjual. Penelitian hukum ini dilakukan dengan metode penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Pendeketan penelitian yang digunakan bersifat kualitatif yaitu menggunakan data verbal untuk memeahami fenomena yang ialami subjek. Sumber penelitian adalah bahan hukum primer yang berupa perundang-undangan, bahan hukum sekunder yaitu kepustakaan, bahan non hukum, dan bahan hukum tersier. Dengan teknik pengumpulan data melakukan wawancara dengan para pembeli dan pihak YLKI. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis dapat disimpulkan faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya wanprestasi yang dilakukan penjual dapat ditinjau dari sisi regulasi, platform, penegakan hukum dan para pihak.Kata Kunci: Wanprestasi; Penjual; Pembeli; E-commerce]]>
<![CDATA[ANALISIS TANGGUNG JAWAB KURATOR SECARA PRIBADI DAN JABATAN ]]>
<![CDATA[Alya Putri Kinanti]]>;
<![CDATA[Arief Suryono]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 10, No 2 (2022): JULI - DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v10i2.64958
<![CDATA[AbstractThis article aimed to elaborating and analyzing differences between curator personal liability and curator duty-based liability in the process of bankruptcy settlement. This article is normative legal reseach. Secondary data covers primary, secondary legal materials. Materials collecting method using literature research. Furthermore Analysis method is deductive which is a thinking concept from general concept then take the specific concept. This article conclusion shows that punishment with compensation is characterized as personal resposibility because that form of punishment involves curator’s personal wealth while punishment which relied under bankruptcy’s assets is categorized as dutybased responsibility.AbstrakArtkel ini bertujuan untuk menjelaskan dan mengkaji perbedaan tanggung jawab kurator secara pribadi dan tanggung jawab kurator sebatas dalam melaksanakan tugasnya dalam penyelesaian kepailitan meliputi perbuatan-perbuatan apa saja yang dapat dikenai tanggung jawab pribadi maupun tanggung jawab jabatan. Artikel ini menggunakan penelitian hukum normatif. Data sekunder meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Selanjutnya teknik analisis menggunakan metode deduksi yaitu konsep berpikir dari rumusan umum kemudian ditarik ke rumusan khusus. Artikel ini menghasilkan kesimpulan bahwa jenis hukuman ganti rugi merupakan tanggung jawab pribadi karena meliputi harta pribadi milik kurator sedangkan jenis hukuman yang ditanggung oleh boedel pailit merupakan tanggung jawab sebatas jabatan kurator itu sendiri.]]>
<![CDATA[PERBANDINGAN HAK PESERTA BPJS KESEHATAN DENGAN JKN- KBS (KRAMA BALI SEJAHTERA) SEBAGAI BENTUK PELAYANAN JAMINAN SOSIAL DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Aries Aditya Putra]]>;
<![CDATA[Adi Sulistiyono]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 10, No 2 (2022): JULI - DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v10i2.65079
<![CDATA[AbstractThis research is prescriptive and applied normative legal research. Types of legal materials include primary and secondary legal materials. Data collection techniques used were literature study, research instruments in the form of Presidential Regulation Number 82 Year 2018 on Health Insurance and, and Bali Governor Regulation Number 104 Year 2018 regarding National Health Insurance of Krama Bali Sejahtera, then the technical analysis used was the deductive method. The results of this study are an analysis of the fundamental differences between the rights of participants received in the Health BPJS and also JKN-KBS. Keywords: Health BPJS; participant rights; JKN-KBS AbstrakArtikel ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan hak peserta yang lahir dari perjanjian antara peserta dengan BPJS Kesehatan dan juga JKN-KBS. Perjanjian antara peserta dengan BPJS Kesehatan dan juga JKN-KBS memiliki beberapa perbedaan terkait hak peserta sehingga perlu dilakukan perbandingan untuk perbaikan pelayanan jaminan sosial di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dan terapan. Jenis bahan hukum meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, instrumen penelitian berupa Peraturan Presiden Nomor82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan dan, Peraturan Gubernur Bali Nomor 104 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Nasional Krama Bali Sejahtera, selanjutnya teknis analisis yang digunakan adalah metode deduktif. Hasil dari penelitian ini adalah analisis perbedaan mendasar antara hak peserta yang diterima dalam BPJS Kesehatan dan juga JKN-KBS. Kata Kunci: BPJS Kesehatan; Hak peserta; JKN-KBS]]>
<![CDATA[MEDIASI MELALUI ISHLAH SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA (Studi Efektivitas Mediasi di Lombok Timur) ]]>
<![CDATA[Seno Wibowo Gumbira]]>;
<![CDATA[_ Haeratun]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 10, No 3 (2022): SEPTEMBER-DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v10i3.67507
<![CDATA[AbstractThe purpose of this scientific writing was to determine and analyze the model of settlement of divorce cases through ishlah in the Religious Courts and to determine the level of success and failure of the settlement of divorce cases through ishlah in the Religious Courts. The research method includes the type of empirical research / socio legal research, while the approach used is a socio legal approach (socio legal approach). The results of this study are that there are several models of settlement of divorce cases through ishlah in the Religious Courts such as; Settlement Mediation, Facilitative Mediation, Evaluative Mediation and Transformative Mediation and also related to the success rate of mediation for divorce cases at the Selong Religious Court and the Taliwang Religious Court is still very low because there are still many mediator judges in the Religious Courts who are not certified so they do not have skills in in seeking peace for the parties, in addition to the inadequate facilities and infrastructure and not having long-distance audio-visual equipmentKeywords: Alternative Dispute Resolution; Conflict Resolution Ishlah; MediationAbstrakTujuan penulisan ilmiah ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis model penyelesaian perkara perceraian melalui ishlah di Pengadilan Agama dan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan penyelesaian perkara perceraian melalui ishlah di Pengadilan Agama. Metode penelitian meliputi tipe penelitian empiris/socio legal research, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan socio legal (socio legal approach). Hasil dari penelitian ini adalah bahwa ada beberapa model penyelesaian perkara perceraian melalui ishlah di Pengadilan Agama seperti; Settlement Mediation, Facilitative Mediation, Evaluative Mediation dan Transformative Mediation dan juga terkait dengan tingkat keberhasilan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Selong dan Pengadilan Agama Taliwang masih rendah sekali karena masih banyak hakim mediator yang ada di Pengadilan Agama tersebut yang belum bersertifikat sehingga tidak memiliki skill di dalam mengupayakan perdamaian bagi para pihak, disamping faktor sarana dan prasarananya yang belum memadai serta tidak memiliki audio visual jarak jauh.Kata Kunci: Alternatif Penyelesaian Sengketa; Mediasi; Resolusi Konflik Islah]]>
<![CDATA[KREDIT PANGAN DENGAN JAMINAN USAHA BUDIDAYA PENGGEMUKAN SAPI (Studi di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Karanganyar) ]]>
<![CDATA[Ristria Wirawati Aji]]>;
<![CDATA[_ Pranoto]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 10, No 3 (2022): SEPTEMBER-DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v10i3.43185
<![CDATA[AbstractThis article aims to find out whether food credit with collateral business for cattle fattening is a form of fiduciary guarantee development. The research method used is empirical or non-doctrinal legal research. Sources of legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials. Data analysis techniques used are data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Based on the results of research conducted by the author, it is known that in its development the cultivation of cattle fattening can be categorized as a trade item because the nature of these objects can not be changed every day. In practice, the regulation of material law uses a closed system or the legal nature of the object that forces (dwingend) the second book of the Criminal Code can be broken through. This provides a basis that cattle fattening cultivation can be categorized as a merchandise and in practice there is no need for changes in the law. Then it can be concluded that the fiduciary guarantee that is in the form of a cattle fattening cultivation business as a form of fiduciary guarantee development. Keywords: Food Credit; Fiduciary Guarantee; Credit Agreements]]>
<![CDATA[EKSISTENSI BALAI HARTA PENINGGALAN SEMARANG SEBAGAI PENGURUS DAN PEMBERES HARTA PAILIT ]]>
<![CDATA[Sheva Trisanda Adistia]]>;
<![CDATA[Tata Wijayanta]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 10, No 3 (2022): SEPTEMBER-DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v10i3.67099
<![CDATA[Artikel ini bertujuan untuk melihat pengaruh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Pembayaran Utang yang menambah Kurator Perorangan disamping Balai Harta Peninggalan (BHP) dan faktor-faktor apa yang menyebabkan tidak diminatinya Balai Harta Peninggalan. Metode penelitian normatif didukung dengan wawancara yang disajikan secara deskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dan data primer yang berasal dari wawancara. Cara mengumpulkan data sekunder dengan metode dokumentasi dan alat yang digunakan adalah studi dokumen dan data primer melalui wawancara kepada salah satu kurator Balai Harta Peninggalan dengan alat pedoman wawancara. Hasil penelitian menunjukan bahwa perubahan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Pembayaran Utang hanya menyebabkan jumlah perkara terbagi menjadi dua dan faktor-faktor yang mempengaruhi tidak diminatinya Balai Harta Peninggalan adalah sumber daya manusia yang dianggap kurang memadai daripada Kurator Perorangan.]]>
<![CDATA[KAJIAN HAK-HAK ANAK HASIL BAYI TABUNG DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA ]]>
<![CDATA[Cucut Fatma Mutia Lubis]]>;
<![CDATA[Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 10, No 3 (2022): SEPTEMBER-DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v10i3.42773
<![CDATA[Artikel ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan hukum yang mempengaruhi hak yang diperoleh anak hasil proses bayi tabung tanpa donor, dengan variasi donor, dan sewa rahim ditinjau dari perspektif hukum perdata. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan konseptual menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik studi kepustakaan kemudian dianalisis menggunakan penalaran hukum bersifat silogisme dengan metode deduktif. Masuknya penemuan in vitro fertilization tanpa menggunakan donor di Indonesia menjadikan kedudukan anak sebagai anak sah sebagai akibat dari perkawinan yang sah (Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Permasalahan pertama dengan adanya variasi donor kedudukan anak sebagai anak sah tanpa perlu melakukan pengakuan suami karena anak tersebut jelas dilahirkan oleh istrinya. Kedua, anak in vitro fertilization melalui surrogate mother berkedudukan sebagai anak sah dari ibu yang melahirkan dan kemudian dilakukan pengangkatan anak untuk mengalihkan kekuasaan orang tua kepada orang tua pemesan berdasarkan putusan pengadilan tanpa memutus hubungan dengan ibu yang melahirkan. Kedudukan berakibat pada hak yang diperoleh anak, khususnya waris, serta hak yang dijamin pemerintah meliputi hak kelangsungan hidup, perlindungan, menyampaikan pendapat, pemeliharaan, dan memperoleh pendidikan. Solusi atas permasalahan pelaksanaan in vitro fertilization berupa perlunya aturan khusus mengenai pelaksanaan dan penegasan sanksi bagi masyarakat yang melakukan metode donor maupun surrogate mother.]]>
<![CDATA[ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM LETTER C JIKA TERJADI PERALIHAN HAK MILIK DALAM JUAL BELI TANAH ]]>
<![CDATA[Robby Saprilla Manu Pratama Putra]]>;
<![CDATA[Arief Suryono]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 10, No 3 (2022): SEPTEMBER-DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v10i3.42948
<![CDATA[This article aims to find out how the legal protection of Letter C if there is a transfer of ownership in the sale and purchase of land. This article belongs to doctrinal or normative law, which is a process to find the rule of law, legal principles, and legal doctrines in order to address the legal issues faced by examining library-based material that focuses on reading and studying. primary and secondary legal materials. So that the writing of law is able to produce arguments for new theories or concepts as a prescription in solving problems related to this legal research. The results of the study state that the legal protection of Letter C is as written evidence to obtain and for registration of land based on Article 1866 of the Civil Code concerning evidence, one type of evidence is written evidence where Letter C is written evidence and Article 24 Paragraph (1) PP No. 24 of 1997 concerning Land Registration which states the registration of land rights must be proven with evidence, one of which is written evidence and in court, Letter C is also a written evidence that must be presented, but other evidence must be included. Thus, the legal protection of Letter C is by way of land registration where Letter C is as written evidence to obtain and for registration of land based on Article 1866 of the Civil Code on written evidence and Article 24 Paragraph (1) PP No. 24 of 1997 concerning Land RegistrationKeywords: Legal Protection; Letter C; The Sale and Purchase of Land Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum Letter C jika terjadi peralihan hak milik dalam jual beli tanah. Artikel ini termasuk ke dalam hukum doktrinal atau normatif yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (library based) yang berfokus pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Sehingga penulisan hukum mampu menghasilkan argumentasi teori atau konsep baru sebagai prespkripsi dalam menyelesaikan masalah yang terkait dalam penelitian hukum ini. Hasil penelitian menyatakan perlindungan hukum Letter C merupakan sebagai alat bukti tertulis untuk memperoleh dan untuk pendaftaran atas tanah yang berdasarkan pada Pasal 1866 KUH Perdata tentang alat bukti, salah satu macam alat bukti adalah alat bukti tertulis dimana Letter C merupakan alat bukti tertulis dan Pasal 24 Ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan pendaftaran hak atas tanah harus dibuktikan dengan alat bukti, salah satunya alat bukti tertulis dan di dalam persidangan, Letter C juga sebagai alat bukti tertulis yang harus ditunjukkan, akan tetapi harus disertakan alat bukti lainnya. Jadi, Perlindungan hukum Letter C adalah dengan cara pendaftaran tanah dimana Letter C sebagai alat bukti tertulis untuk memperoleh dan untuk pendaftaran atas tanah yang berdasar pada Pasal 1866 KUH Perdata tentang alat bukti tertulis dan Pasal 24 Ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Letter C; Jual Beli Tanah]]>
