cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Privat Law
Published by Universitas Sebelas Maret
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 291 Documents
 4   5   6   7   8 
PERLINDUNGAN HUKUM SENI BATIK MOTIF KONTEMPORER BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA (Studi di Kampung Batik Laweyan Kota Surakarta) Pamungkas, Bangkit; Kholil, Munawar
Jurnal Privat Law Vol 6, No 2 (2018): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (875.952 KB) | DOI: 10.20961/privat.v6i2.25580

Abstract

AbstractThis article aims to know the problems and solutions that can be done to overcome the problematics of legal protection of copyrights of contemporary batik motif  in Kampung Batik Laweyan Surakarta City based on regulation number 28 in the year 2014 regarding copyright.This research is a type of empirical legal research that is descriptive with qualitative approach. The type of data used is primary data and secondary data. Data collection techniques by interview and literature study. Data analysis techniques with interactive qualitative data analysis.Problematic protection of copyright law of batik art of contemporary motif is from batik craftsmen, firstly because of lack of awareness of copyright law; secondly, the cost of registration of creation is less affordable and thirdly, the process of registration of creation is complicated and the process is long. While the problematic from the government side, first the minimum budget and the quota of facilitation of creation registration that is in charge by the government is limited. Second, the lack of Human Resources for the socialization of IPR and registration program creation. Based on the data, showed 66.6% of contemporary batik craftsmen in Kampung Batik Laweyan did not register his creations. Contemporary batik craftsmen who registration their creation, entirely because of the program of facilitation of registration creation for free by the government. Craftsmen have no intention of registering their creations if there is no government free registration facilitation program. The solution that can be done is to increase the budget and quota facilitation registration creation for free, conduct socialization of IPR and registration program creation, accelerate the registration process of creation, and need to form advocacy team/escort special legal and intellectual property in laweyan batik industrial area to raise awareness law of batik craftsmen.Keywords: Legal Protection; Copyright; Batik ContemporaryAbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui problematika serta solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi problematika perlindungan hukum hak cipta seni batik motif kontemporer di Kampung Batik Laweyan Kota  Surakarta  berdasarkan  Undang-undang  Nomor  28 Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta.  Penelitian ini  merupakan  jenis  penelitian  hukum  empiris  yang  bersifat  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi pustaka.Teknik analisis data dengan analisis data kualitatif interaktif. Problematika perlindungan hukum hak cipta seni batik motif kontemporer adalah dari pengrajin batik, pertama karena kurangnya kesadaran hukum hak cipta, kedua, biaya pencatatan ciptaan kurang terjangkau dan ketiga, proses pencatatan ciptaan yang rumit dan prosesnya lama. Sedangkan problematika dari sisi pemerintah, pertama minimnya anggaran dan kuota fasilitasi pencatatan ciptaan yang di tanggung oleh pemerintah terbatas. Kedua, kurangnya  Sumber Daya Manusia untuk sosialisasi HKI dan program  pencatatan ciptaan. Berdasarkan data, menunjukan 66,6 % pengrajin batik motif kontemporer di Kampung Batik Laweyan tidak mencatatkan ciptaannya. Pengrajin batik motif kontemporer yang mencatatkan ciptaannya, keseluruhannya dikarenakan adanya program fasilitasi pencatatan ciptaan secara gratis oleh pemerintah. Pengrajin tidak mempunyai niat mencatatkan ciptaannya apabila tidak ada program fasilitasi pencatatan ciptaan secara gratis oleh pemerintah. Solusi yang dapat di lakukan yaitu menambah anggaran dan kuota fasilitasi pencatatan ciptaan secara gratis, melakukan sosialisasi HKI dan program pencatatan ciptaan, mempercepat proses pencatatan ciptaan, serta perlu membentuk tim advokasi/pendamping khusus bagian hukum dan HKI di kawasan industri batik Laweyan untuk meningkatkan kesadaran hukum pengrajin batik.Kata kunci: Perlindungan Hukum; Hak Cipta; Batik Motif Kontemporer
OPTIMALISASI TUGAS DAN KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MELAKUKAN EDUKASI KEPADA MASYARAKAT MENGENAI INVESTASI ILEGAL BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN Elfajri, Mohammad Amin; ,, Pujiyono
Jurnal Privat Law Vol 6, No 2 (2018): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (873.005 KB) | DOI: 10.20961/privat.v6i2.25604

Abstract

AbstractThe Purposes of this article are knowing the Optimization of the Financial Services Authority in providing education about illegal investments to the public. This research is a descriptive empirical law research. The research location is at the Office of Surakarta Financial Services Authority. Types and sources of research data include primary and secondary data. Data collection techniques through interviews and literature study. Data analysis technique is done qualitatively with interactive model. The results showed that the Optimalization of the Financial Services Authority in providing education on illegal investments to the community by developing infrastructure in the form of provision of human resources, proposing to headquarters of Financial Services Authority to issue Financial Services Authority regulations on illegal investment and adding sanctions related provisions for business actors who do not implement educational programs on the provisions already exist, and intensify the implementation of educational activities to the community either directly or indirectly.Keywords: Optimization; Education; Illegal Investment; Society.AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui Optimalisasi Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan edukasi mengenai  investasi  ilegal  kepada  masyarakat.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  empiris yang bersifat deskriptif. Lokasi penelitian yaitu di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Surakarta. Jenis dan sumber data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan interaktif model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa. Optimalisasi Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan edukasi mengenai investasi ilegal kepada masyarakat dengan melakukan pengembangan infrastruktur berupa penyediaan sumber daya manusia, mengusulkan kepada Otoritas Jasa Keuangan Pusat untuk mengeluarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai investasi ilegal dan menambahkan ketentuan terkait sanki bagi pelaku usaha yang tidak melaksanakan program edukasi pada ketentuan yang sudah ada, dan menggencarkan pelaksanaan kegiatan edukasi kepada masyarakat baik langsung maupun tidak langsung.Kata Kunci: Optimalisasi; Edukasi; Investasi ilegal; Masyarakat.
KEKUATAN HUKUM PENCATATAN PERJANJIAN PERKAWINAN BAGI PARA PIHAK (Studi Kasus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta) Sutikno, Gusti Muhammad Faruq Abdul Hakim; Asrori, Hudi
Jurnal Privat Law Vol 6, No 2 (2018): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (874.161 KB) | DOI: 10.20961/privat.v6i2.25594

Abstract

AbstractThis article aims to find out why a marriage agreement should be registered to the Department of Population and Civil Registration, and find out what if the marriage agreement is not registered. This research is a descriptive empirical legal research. The types of data used consist of primary data, secondary data including primary legal materials, secondary legal materials, tertiary legal materials. The location of this research is in the Department of Population and Civil Registration of Surakarta. Data collection techniques used are interviews and literature study. Analysis of data used is with the data collection stage in the study sites and analyzed more thoroughly, then after presented the verification and drawn a conclusion. Based on the results of the study the conclusions are derived, First, the marriage agreement needs to be registered because the marriage agreement is an important event and as an orderly administration of population, to fulfill the principle of publicity and binding on third parties, as a means of verification and judge consideration in court, as a measure of public legal awareness. Second, a marriage agreements which is not registered to the Department of Population and Civil Registration will apply only to the party that created it, and will not bind on any third party.Keywords: Legal Power; Marriage Agreement; Registration of Marriage Agreement.AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui  perjanjian perkawinan harus dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan mengetahui apabila perjanjian perkawinan tersebut tidak didaftarkan. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan terdiri dari data primer, data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.  Lokasi  penelitian  ini  berada  di  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kota  Surakarta. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah dengan tahap pengumpulan data di lokasi penelitian dan dianalisis secara lebih teliti, kemudian setelah tersaji dilakukan verifikasi dan ditarik sebuah kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan, Kesatu, perjanjian perkawinan perlu dicatatkan karena perjanjian perkawinan merupakan peristiwa penting dan sebagai tertib administrasi kependudukan, untuk memenuhi asas publisitas dan mengikat pihak ketiga, sebagai alat pembuktian dan pertimbangan hakim didalam persidangan,  sebagai  alat  ukur  kesadaran  hukum  masyarakat.  Kedua,  perjanjian  perkawinan  yang tidak dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hanya akan berlaku bagi pihak yang membuatnya, dan tidak mengikat pihak ketiga.Kata Kunci: Kekuatan Hukum; Perjanjian Perkawinan; Pencatatan Perjanjian Perkawinan
PROBLEMATIKA PERAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK DALAM PELAKSANAAN PERWALIAN DITINJAU DARI PERMENSOS NOMOR 30/HUK/2011 TENTANG STANDAR NASIONAL PENGASUHAN ANAK UNTUK LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK (Studi pada Panti Asuhan Gunungan) Widagdo, Reza Wahyu; Cahyaningsih, Diana Tantri
Jurnal Privat Law Vol 6, No 2 (2018): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (871.196 KB) | DOI: 10.20961/privat.v6i2.25616

Abstract

AbstractThis article aims to determine the problematic role of orphanage in the implementation of guardianship from the perspective of Permensos Number 30 / HUK / 2011 on National Standard of Child Care for Child Welfare Institutions. The research is a kind of descriptive empirical legal research. Research approach using case and statutory approach. Types of data in the form of primary data where the main data derived from the results of empirical research conducted as well as secondary data obtained from literature materials related to the problem or research material. Based on the research results it can be seen that, the implementation of guardianship by the Panti Asuhan Gunungan experienced various problems, but despite experiencing various problems, the role undertaken by the Panti Asuhan Gunungan can run although there are various problems causing inconsistency with Permensos Number 30 / HUK / 2011. Problems encountered include: barriers in trust procedures, barriers to self-care, funding constraints, and limited  caregivers  and  administrators. Solutions offered by the authors include: deregulation of guardianship related rules, caregivers dealing letters and intensive communication between caregivers and foster children, open charity shop and find more donators, and use social media to find caregivers that are voluntary or voluntary.Keywords: Problematic Guardianship, Child Social Welfare Institution.AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui problematika panti asuhan dalam pelaksanaan perwalian ditinjau dari  Permensos  Nomor  30/HUK/2011  tentang  Standar  Nasional  Pengasuhan Anak  untuk  Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Penelitian hukum ini merupakan jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deksriptif  .Pendekatan  penelitian  menggunakan pendekatan kasus dan perundang-undangan. Jenis data berupa data primer dimana data utama berasal dari hasil penelitian empiris yang dilakukan serta data sekunder yang diperoleh dari bahan kepustakaan yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa, pelaksanaan perwalian oleh Panti Asuhan Gunungan mengalami berbagai problematika, tetapi meskipun mengalami berbagai problematika, peranan yang dilakukan oleh Panti Asuhan Gunungan dapat berjalan meskipun terdapat berbagai problematika yang menyebabkan adanya ketidaksesuaian dengan Permensos Nomor 30/HUK/2011. Problematika yang dihadapi diantaranya: hambatan dalam prosedur perwalian, hambatan mengenai diri anak asuh, hambatan pendanaan, dan terbatasnya tenaga pengasuh dan pengurus. Solusi yang ditawarkan oleh penulis diantaranya: deregulasi peraturan terkait perwalian, pengasuh melakukan pengurusan surat-surat serta komunikasi yang intensif antara pengasuh dan anak asuh agar tercipta kesatuan rasa, membuka charity shop dan mencari lebih banyak donator, dan menggunakan sosial media untuk mencari pengasuh yang bersifat voluntary atau sukarela.Kata Kunci: Problematika, Perwalian, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.
TANGGUNG JAWAB PIHAK BANK DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA SAFE DEPOSIT BOX YANG DIDUGA DIDALAMNYA TERKANDUNG KLAUSULA EKSONERASI (Studi di PT. Bank Panin Surakarta) Kartika, Dheana; ,, Pranoto
Jurnal Privat Law Vol 6, No 2 (2018): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (871.55 KB) | DOI: 10.20961/privat.v6i2.25582

Abstract

AbstractThe purpose of this article is to find out the responsibility of the bank in the Safe Deposit Box lease agreement as well as whether there is an exoneration clause in the agreement. Safe Deposit Box is a storage box for specially designed items of steel material and placed in a sturdy and fire-proof place to keep the goods safe and provide a sense of security for the goods it stores. Generally the items stored in the Safe Deposit Box have a high material value and are very important for Safe Deposit Box customers. The objective of the community for storage is for the security of the possibilities of fire, theft, robbery and other matters that may threaten the security of documents or valuables they possess. Regarding the duty of the bank in providing Safe Deposit Box is stipulated in Act Number 10 of 1998 concerning Banking article 6 (item h) which contains about providing a place to store goods or securities.Keywords: Safe Deposit Box; Responsibility; Exoneration ClauseAbstrakTujuan artikel ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab bank dalam perjanjian sewa menyewa Safe Deposit Box serta apakah benar adanya klausula eksonerasi dalam perjanjian tersebut. Safe Deposit Box  adalah  sebuah  kotak  penyimpanan  untuk  barang  yang  dirancang  khusus  dari  bahan  baja  dan ditempatkan di tempat yang kokoh dan tahan api untuk menjaga keamanan barang dan memberikan rasa aman untuk barang yang disimpannya. Umumnya barang yang tersimpan dalam Safe Deposit Box memiliki nilai material yang tinggi dan sangat penting bagi nasabah Safe Deposit Box.  Tujuan masyarakat melakukan penyimpanan adalah demi keamanan dari kemungkinan-kemungkinan kebakaran, pencurian, perampokan dan hal-hal lain yang dapat mengancam keamanan dokumen atau barang berharga yang mereka miliki. Mengenai tugas bank dalam menyediakan Safe Deposit Box diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan pasal 6 (butir h) yang berisi tentang menyediakan tempat untuk menyimpan barang atau surat berharga.Kata Kunci: Safe Deposit Box; Tanggung Jawab; Klausula Eksonerasi
PROBLEMATIKA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TENTANG ANAK LUAR KAWIN Muhammad Samsi Adinata Agus Nugraha; Mohammad Adnan; Diana Tantri Cahyaningsih
Jurnal Privat Law Vol 6, No 2 (2018): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (970.985 KB) | DOI: 10.20961/privat.v6i2.25606

Abstract

AbstractThis  article aims to determine the position of children outside marriage under the provisions of the relevant laws and regulations after the issuance of Decision of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia Number 46 / PUU-VIII / 2010. The research method used was doctrinal legal research in nature of prescriptive. The approach used was the approach of law. Sources of legal materials used were primary legal materials and secondary legal materials. The technique of collecting legal materials using literature study and cyber media, with the technique of analysis of legal materials using the method of syllogism and interpretation by using deductive thinking patterns. Based on the result of the study it can be concluded that the position of the married child in Law Number 1 Year 1974 concerning Marriage shall be based on the Decision of Constitutional Court of the Republic of Indonesia Number 46 / PUU-VIII / 2010 then the marriage can obtain the right of civilization from both parents. Provided it can be proven in advance based on science and technology and / or other evidence according to law that the married child has a blood relationship. While in Presidential Instruction No. 1 of 1991 on the Compilation of Islamic Law (KHI), the position of the outsider only has a nasab with his mother and his mother’s family only. This is because KHI is a manifestation of the unification of positive Islamic law in Indonesia. Therefore, the arrangement was returned to the values of Islam. So from the explanation there has been no synchronization between the provisions and legislation related to the child outside marriage.Keywords: Problematic; Decision of the Constitutional Court; Outer Child of MarriageAbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan anak luar kawin berdasarkan ketentuan maupuan peraturan  perundang-undangan  yang  terkait  setelah  dikeluarkannya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Republik  Indonesia  Nomor  46/PUU-VIII/2010.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian hukum doktrinal bersifat preskriptif. Pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan undang-undang. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan dan cyber media, dengan teknik analisis bahan hukum  menggunakan  metode silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola berpikir deduktif.  Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat  disimpulkan  bahwa  kedudukan  anak  luar  kawin  dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan apabila berpijak pada Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010 maka anak luar kawin tersebut dapat memperoleh hak keperdataan dari kedua orang tuanya. Asalkan dapat dibuktikan terlebih dahulu berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum bahwa anak luar kawin tersebut mempunyai  hubungan  darah.  Sedangkan  dalam    Instruksi  Presiden  Nomor  1 Tahun  1991  tentang Kompilasi  Hukum  Islam,  kedudukan  anak  luar  kawin  hanya  mempunyai  nasab  dengan  ibunya  dan keluarga ibunya saja. Hal ini dikarenakan KHI merupakan perwujudan dari unifikasi hukum positif Islam di Indonesia. Maka dari itu, pengaturannya pun dikembalikan pada nilai-nilai agama Islam. Sehingga dari penjelasan tersebut belum terdapat sinkronisasi diantara ketentuan maupun peraturan perundang-undangan terkait dengan anak luar kawin.Kata kunci: Problematika; Putusan Mahkamah Konstitusi; Anak Luar Kawin
PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA RUMAH SAKIT DALAM HAL PENOLAKAN PASIEN MISKIN PADA KEADAAN GAWAT DARURAT Hanifah Romadhoni; Arief Suryono
Jurnal Privat Law Vol 6, No 2 (2018): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (871.247 KB) | DOI: 10.20961/privat.v6i2.25596

Abstract

AbstractThis article aims to find out the civil liability of the hospital for the refusal actions taken by health workers for poor patients in emergencies. This legal research includes a type of normative legal research that is prescriptive. Sources of legal materials used are primary and secondary legal materials .. Data collection techniques used are literature studies or document studies, furthermore technical analysis used is a deductive method .. The results of research that the authors do get the conclusion that the action of health workers who refused the hospital Poor patients in emergency situations are acts against the law due to negligence. Therefore the hospital is charged with civil responsibility for the negligence of health personnel in hospitals that refuse poor patients in emergency situations that cause harm to a person / patient based on Article 46 of Law No. 44 on Hospital, the doctrine of respondeat superior, and vicarious liability principle. The manifestation of the hospital’s civil liability is to compensate for the losses suffered by the patient.Keywords: rejection of poor patients; hospitals; responsibility.AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab perdata rumah sakit atas tindakan penolakan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap pasien miskin pada keadaan gawat darurat. Penelitian hukum ini termasuk jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder.. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan atau studi dokumen, selanjutnya teknis analisis yang digunakan adalah metode deduktif.. Hasil penelitian yang penulis lakukan didapatkan kesimpulan bahwa Tindakan tenaga kesehatan rumah sakit yang menolak pasien miskin pada keadaan gawat darurat merupakan perbuatan melawan hukum karena kelalaian. Maka dari itu rumah sakit dibebankan tanggung jawab secara perdata atas tindakan kelalaian tenaga kesehatan di rumah sakit yang menolak pasien miskin pada keadaan gawat darurat yang menyebabkan kerugian pada seseorang/pasien didasarkan pada Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 Tentang Rumah Sakit, doktrin respondeat superior, dan asas vicarious liability. Wujud dari pertanggungjawaban perdata rumah sakit adalah mengganti kerugian yang diderita oleh pasien.Kata Kunci: penolakan pasien miskin; rumah sakit; tanggung jawab.
PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA SEBAGAI IMPLEMENTASI PRINSIP TRIPLE BOTTOM LINE (Studi PT. Kereta Api Indonesia (PERSERO) Rismawan Yuda Prasetya; Albertus Sentot Sudarwanto
Jurnal Privat Law Vol 6, No 2 (2018): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (874.308 KB) | DOI: 10.20961/privat.v6i2.25618

Abstract

AbstractThis article aims to study the implementation of Partnership Program And Community Development by PT. Kereta Api Indonesia (Persero) based on triple bottom line principle. This article is empirical descriptive legal research. The kind of data in this article are primary and secondary data. The data resources are primary data that is result of interview with CSR Unit in PT. Kereta Api Indonesia (Persero) and beneficiaries of Partnership Program And Community Development, and secondary data resource is literature study. Analysis thecnique that used is qualitative method. Based on result of the research, PT. Kereta Api Indonesia (Persero) has been carrying out the Partnership Program And Community Development accordance to Indonesian’s positive law and triple bottom line principle. The problems in implementation of Partnership Program are: there are many fictitious proposals, and there are  many partners who default. While the problems of Community Development are too many proposals from communities, and hard field that difficult to reachable by common vehicle, for example: disaster location. PT. Kereta Api Indonesia (Persero) has been carrying out the Partnership Program And Community Development accordance to Indonesian’s positive law and triple bottom line principleKeywords: Partnership Program And Community Development; PT. Kereta Api Indonesia (Persero); Triple Bottom Line.AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) ditinjau dari prinsip triple bottom line. Artikel ini adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Jenis data dalam artikel ini meliputi data primer dan data sekunder. Sumber data meliputi sumber data primer yaitu hasil wawancara dengan pihak Unit CSR PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dan penerima bantuan Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan didukung dengan studi pustaka. Teknik analisis data yang digunakan yaitu metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, PT. Kereta Api Indonesia (Persero) telah melaksanakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan sesuai amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memenuhi prinsip triple bottom line. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan antara lain adanya proposal fiktif, ada mitra binaan yang wanprestasi, dan dalam penyaluran bantuan Bina Lingkungan adalah banyak proposal bantuan yang masuk serta harus melalui medan yang sulit dilalui kendaraan bermotor, misalnya saat penyaluran bantuan bagi korban bencana alam. PT. Kereta Api Indonesia (Persero) telah melaksanakan Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan sesuai amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memenuhi prinsip triple bottom line.Kata Kunci: Program Kemitraan dan Bina Lingkungan; PT. Kereta Api Indonesia (Persero); Triple Bottom Line.
IMPLIKASI PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI TERHADAP KLAUSULA PENYELESAIAN SENGKETA PADA KONTRAK KERJA KONSTRUKSI DI INDONESIA (Studi Pada PT. Hutama Karya (Persero) Embun Nurani Wulandari; Pujiyono ,
Jurnal Privat Law Vol 6, No 2 (2018): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (950.111 KB) | DOI: 10.20961/privat.v6i2.25584

Abstract

AbstractThis article aims to determine the implications of the enactment Law No. 2 of 2017 on construction services towards dispute resolution clause in the employment contract construction at PT. Hutama Karya. This study is a method used is the empirical legal research (sociological/non doctrinal) with the nature of descriptive research as well as research on the effectiveness of the law and the qualitative analysis approach. The results showed that PT. Hutama Karya still use dispute resolution through the Court whereas in Law No. 2 of 2017 about construction services has been set regarding dispute resolution has not been enact again via the courts. In addition, PT. Hutama Karya also has not renewed the contract administration procedures that became guidelines in performing agreements with service users. So, this is the underlying implications of the existence of the dispute resolution from the enactment Law No. 2 of  2017 about construction services.Keywords: The Implication; Employment Contract Construction; Dispute Resolution.AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui implikasi dari pemberlakuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi terhadap klausula penyelesaian sengketa pada kontrak kerja konstruksi di PT. Hutama Karya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris (sosiologis/ non doktrinal) dengan sifat penelitian deskriptif serta penelitian terhadap efektivitas hukum dan pendekatan analisis  kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  PT.  Hutama  Karya  masih  menggunakan penyelesaian  sengketa  melalui  pengadilan  dan  tidak  melalui  musyawarah  terlebih  dahulu.  Padahal Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi telah diatur mengenai penyelesaian sengketa sudah tidak memberlakukan lagi melalui pengadilan. Selain itu, PT. Hutama Karya juga belum memperbaharui  prosedur  administrasi  kontrak  yang  menjadi  pedoman  dalam  melakukan  perjanjian dengan pengguna jasa. Sehingga hal ini yang mendasari adanya implikasi penyelesaian sengketa dari pemberlakuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi di PT. Hutama Karya.Kata Kunci: Implikasi; Kontrak Kerja Konstruksi; Penyelesaian Sengketa.
KAJIAN TERHADAP KONTRAK BEASISWA AFIRMASI LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN (LPDP) BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (KUH PERDATA) Muhammad Zahid Abdul Aziz; Ambar Budhisulistyawati
Jurnal Privat Law Vol 6, No 2 (2018): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (877.217 KB) | DOI: 10.20961/privat.v6i2.25608

Abstract

AbstractThis article aims to determine the legality of the affirmation scholarship contract institute of educational management fund (LPDP) based on Indonesian Civil Code (KUH Perdata). This research is doctrinal legal research which is prescriptive. The approach that author use is statute approach and conceptual approach. Type and sources of law materials used were the primary law and secondary law are analyzed  by a deductive method. Beside on the result of research, the stages of affirmation scholarship LPDP which starting from registration process until the award of affirmation scholarship awardee referring to the LPDP affirmation scholarship guide book is the stages of the forming contract. Beside on the terms of validity of the contract set out in Article 1320 of the Indonesian Civil Code (KUH Perdata), The contract of the affirmation scholarship LPDP has qualify these terms: an agreement, capability, something (object of the contract) and for the lawful.Keyword: Contract; Affirmation Scholarship LPDP; Indonesian civil code.AbstrakTulisan ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan kontrak beasiswa afirmasi Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) berdasarkan KUH Perdata. Jenis penelitian hukum (skripsi) ini adalah penelitian hukum doktrinal dan bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan  perundang-undangan    dan  pendekatan  konseptual.  Data  yang  digunakan  adalah  data primer dan sekunder yang selanjutnya dianalisis dengan metode deduktif. Berdasarkan hasil penelitian, tahapan  beasiswa  afirmasi  LPDP  yang  dimulai  dari  proses  pendaftaran  sampai  dengan  penetapan penerima beasiswa afirmasi yang mengacu pada buku panduan beasiswa afirmasi LPDP merupakan tahapan pembentukan kontrak. Berdasarkan syarat-syarat sahnya kontrak yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, kontrak beasiswa afirmasi LPDP telah memenuhi persyaratan tersebut yaitu: adanya kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu (objek kontrak) dan kausa yang halal.Kata Kunci: Kontrak; beasiswa afirmasi LPDP; KUH Perdata.

Page 6 of 30 | Total Record : 291

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2017 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 11, No 1 (2023): JANUARI-JUNI Vol 10, No 3 (2022): SEPTEMBER-DESEMBER Vol 10, No 2 (2022): JULI - DESEMBER Vol 10, No 1 (2022): JANUARI-JUNI Vol 9, No 2 (2021): JULI-DESEMBER Vol 9, No 1 (2021): Januari-Juni Vol 8, No 2 (2020): JULI-DESEMBER Vol 8, No 1 (2020): JANUARI - JUNI Vol 7, No 2 (2019): JULI - DESEMBER Vol 7, No 1 (2019): JANUARI-JUNI Vol 6, No 2 (2018): JULI-DESEMBER Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-JUNI Vol 5, No 2 (2017): JULI-DESEMBER Vol 5, No 1 (2017): JANUARI-JUNI More Issue