cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Repertorium
Published by Universitas Sebelas Maret
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Arjuna Subject : -
Articles 107 Documents
 1   2   3   4   5 
EFEKTIFITAS GROSSE AKTA PENGAKUAN HUTANG DALAM PRAKTIK PEMBERIAN KREDIT PERBANKAN DI SURAKARTA Riyo Wuryanto; Noor Saptanti; Soehartono ,
Jurnal Repertorium Vol 5, No 1 (2018)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract The objectives of this article are to describe: (1) the models of debt acknowledgments in the practice of banking credit provision and (2) the effectiveness of gross deed of debt acknowledgment in the practice of banking credit provision for the settlement of credit problems when a debtor commits breach of contract.This research used the doctrinal descriptive research method. The sources of the data were primary law materials i.e. those related to laws, government regulations, Civil Law Code, and contract-related regulations; secondary law materials i.e. those which explain the primary law materials, namely: results of researches, articles, references, and other information media; and tertiary law materials i.e. supporting law materials which provide directions and explanations on the secondary law materials such as legal dictionary, general dictionary, legal magazines, and journals.   The result of the research shows that the debt acknowledgments drawn up by Banks in Surakarta are parts of loan agreements between banks and their customers. A letter of loan agreement is a consensual agreement materialized in the form of “Credit Approval Letter (SPPK)”, namely: an approval letter drawn up by a bank to provide credits with all requirements to prospective debtors. When a prospective debtor agrees to the agreement and its requirements, the loan agreement and its ancillary documents which include credit bonding, debt acknowledgment, and powers of attorney is then drawn. The form of debt acknowledgement in the credit agreement deed, which is made under the notarial deed and which includes its executorial power is an authentic deed which contains money debt acknowledgement but does not contain credit interest, credit promises, etc. contained by a credit agreement. In the banking practices in Surakarta, the execution of grosse deed of debt acknowledgment is rarely done because both debtors and creditors prefer to settle the difference amicably. In addition, most of the debt problems are settled through credit rescue strategies, namely: (1) credit rescheduling, (2) credit reconditioning, and (3) credit restructuring. The grosse deed of debt acknowledgment has until today, been viewed still effective for the loan problem settlement because the grosse deed of debt acknowledgment is an authentic deed which has the same executorial power as the judge’s permanent legal force verdict has.Keywords: grosse deed, banking credit, execution. AbstrakArtikel ini bertujuan untuk 1) Mendeskripsikan model pengakuan hutang dalam praktik pemberian kredit perbankan. 2) Mendeskripsikan efektifitas grosse akta pengakuan hutang dalam praktik pemberian kredit perbankan dalam menyelesaikan permasalahan kredit apabila debitor cidera janji. Jenis penelitian hukum ini adalah doctrinal. Penelitian ini bersifat deskriptif.  Sumber data meliputi: bahan hukum primer, yaitu berhubungan dengan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perjanjian. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa hasil penelitian, artikel, buku-buku referensi, media informasi lainnya. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum sekunder, berupa kamus hukum, kamus umum, majalah hukum dan jurnal.  Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Pengakuan hutang yang dibuat oleh bank di Surakarta merupakan bagian dari suatu kesepakatan perjanjian untuk hutang piutang antara bank dengan nasabah.  Surat perjanjian untuk hutang piutang merupakan suatu perjanjian konsensuil, yang diwujudkan dalam bentuk Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK) yaitu surat persetujuan yang dibuat oleh bank untuk memberikan kredit pada calon debitor dengan segala persyaratannya. Apabila calon debitor setuju maka dibuatlah perjanjian kredit dan kelengkapannya yang meliputi pengikatan jaminan, pengakuan hutang, dan kuasa-kuasa. Bentuk pengakuan hutang dalam akta perjanjian kredit yang dibuat secara Notariil dan kekuatan eksekutorialnya merupakan akta murni berisi pengakuan hutang sejumlah uang dan tidak mengandung bunga, janji-janji, dan sebagainya seperti perjanjian kredit.  Dalam praktik perbankan di Surakarta, eksekusi grosse akta pengakuan hutang jarang dilakukan. Hal ini disebabkan karena baik debitor maupun kreditor lebih senang memilih jalur kekeluargaan. Selain itu, penyelesaian hutang sebagian besar telah dapat diatasi dengan strategi penyelamatan kredit dengan cara: (1) penjadwalan kembali (rescedualing)  (2) persyaratan kembali (reconditioning) dan (3) penataan kembali (restructuring). Grosse akta pengakuan hutang hingga saat ini dipandang masih efektif dalam menyelesaikan permasalahan hutang piutang. Hal ini dikarenakan grosse akta pengakuan hutang merupakan akta outentik yang mempunyai kekuatan eksetutorial yang sama dengan suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.Kata kunci : grosse akta,  kredit perbankan, eksekusi.
THE CANCELLATION OF GRANT DEED BY THE SIBLING OF GRANT RECIPIENT THROUGH THE COURT’S STIPULATION (A study on Stipulation Number: 581/Pdt.P/2015/PN.SBY) Deny Muria Hindrato; Hari Purwadi
Jurnal Repertorium Vol 5, No 2 (2018)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThis article was written to analyze the judge’s rationale in stipulating the grant deed cancellation by sibling through the Court’s Stipulation Number: 581/Pdt.P/2015/PN.SBY and the legal consequence of grant deed cancellation by the sibling for the beneficiaries of died grant recipient. This law research employed a normative research method with statute and conceptual approaches. The result showed that there are some things inconsistent with the legal provision, including the legal position of sibling as the applicant for deed cancelation was weak, viewed from article 1666 of KUH Perdata (Civil Code), the witness was inconsistent with the provision of Article 145 HIR as he had blood kinship and others’ interest likely harmed in this case, former wife of grant recipient regarding mutual property obtained during marriage. The legal consequence of grant deed against the grant property object for the beneficiaries when the grant recipients had passed away was that the property object was returned to the grant giver. The beneficiaries of grant recipient would have a part of the object as long as the right had not been transferred and when the grant giver passed away.Keywords: Deed Cancellation, grant, court’s stipulation AbstrakArtikel ini disusun untuk menganalisis Tentang Tinjauan Yuridis Pembatalan Akta Hibah oleh saudara kandung penerima hibah melalui Penetapan Pengadilan(Studi  Penetapan Nomor : 581/Pdt.P/2015/Pn.Sby).Penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Penelitian ini untuk menganalisa dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan pembatalan akta hibah oleh saudara kandung dan akibat hukum pembatalan akta hibah bagi ahli waris penerima hibah yang meninggal dunia.Hasil penelitianmenunjukkan ada hal-hal yang tidak sesuai ketentuan hukum, antara lain kedudukan hukum saudara kandung sebagai pemohon pembatalan akta adalah lemah  ditinjau dari pasal 1666 KUH Perdata,  saksi yang tidak sesuai  ketentuan pasal 145 HIR karena memiliki hubungan keluarga sedarah dankepentingan pihak lain yang dapat dirugikan dalam hal ini adalah mantan isteri penerima hibah, Akibat hukum pembatalan akta hibah terhadap obyek harta hibah bagi ahli waris ketika penerima hibah meninggal dunia maka  obyek harta tersebut kembali menjadi milik pemberihibah. Ahli waris penerima hibah baru dapat memiliki hak bagian atas obyek tersebut selama obyek  hibah belum beralih haknya dan pemberi hibah  meninggal dunia.Kata kunci: Pembatalan Akta; hibah;penetapan pengadilan
PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS EKSPOR/ IMPOR BARANG KENA PAJAK (Studi Kasus PT Astra Honda Motor yang Melakukan Impor Kendaraan Toyota Dari Jepang) Retno Bunga Widowati
Jurnal Repertorium Vol 4, No 2 (2017)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThis artcle aims to determine the effectiveness of policies or tax laws that exist in preventing and combating the transfer pricing practices of multinational companies on a case by PT Astra Honda Motor and tax privileges granted to importers to increase acceptance of import value-added tax (VAT) taxable goods. In conducting this study, the authors use the method of normative juridical approach. Toyota suspected of ‹playing› with a related party transaction prices and adds to costs through royalty payments are not fair. Thousands of car production Toyota Motor Manufacturing Indonesia exported overseas with reasonable prices. This mode is thought to be the transfer pricing strategy. Therefore diadakanlah Advance Pricing Agreement (APA), which is useful for reducing the practice of transfer pricing by multinational companies. Facilities that are likely to be enjoyed by employers taxable imports taxable goods is the tax payable is free and exempt from valueadded tax (VAT).Keywords : transfer pricing , value-added tax , import AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas kebijakan atau peraturan perpajakan yang ada dalam mencegah dan menanggulangi praktik transfer pricing pada perusahaan multinasional berdasarkan kasus PT Astra Honda Motor serta fasilitas perpajakan yang diberikan kepada importir untuk meningkatkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Impor Barang Kena Pajak. Dalam melakukan penulisan ini penulis menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif. Toyota diduga ‘memainkan’ harga transaksi dengan pihak terafiliasi dan menambah beban biaya lewat pembayaran royalti secara tidak wajar. Ribuan mobil produksi Toyota Motor Manufacturing Indonesia diekspor ke luar negeri dengan harga yang tidak wajar. Modus ini diduga merupakan strategi transfer pricing. Maka dari itu diadakanlah Advance Pricing Agreement (APA) yang berguna untuk mengurangi terjadinya praktik penyalahgunaan transfer pricing oleh perusahaan multinasional. Fasilitas yang kemungkinan dapat dinikmati oleh pengusaha kena pajak yang mengimpor Barang Kena Pajak adalah pajak terutang yang tidak dipungut dan dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).Kata kunci: transfer pricing, pajak pertambahan nilai, impor
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERBANKAN DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA PADA JAMINAN STOK BARANG DAGANGAN (INVENTORY) Stevie Putra Samudra; Moch. Najib Imanullah
Jurnal Repertorium Vol 5, No 2 (2018)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractImplementation granting credit by bank using fiduciary as insurance agency credit to businesspeople to develop their business, so possibility will appear problems law because the object fidusianya remain in the hand of debitor.Supplies inventory  constantly changing and or not fixed, as the current supplies of, inventory and goods so, so in the deed fiduciary security included the discussion on the type, brand, and the quality of of the package.Towards an object fiduciary security a creditor it will be difficult to know objects supplies is because will always shrinking due to the occurrence of economic gyrations in traded.Security interest, especially once in order to ensure the debt was needed security tools for creditors. Objective of knowing and analyze how the protection of the law in banking in implementation credit agreement with the fiduciary security on bail  inventory  .The writer  of this law uses the method of juridical empirical research namely field research .The research results show that the protection of the law on recipients fiduciary on the fiduciary security on bail inventory who got debitor were wiped out and has not replace goods to which it is equivalent . Banks made approach to debitor to other calls for the guarantee .The decision-making process so that debitor considered wanprestasi very avoided , hence bank taking steps early observation for how to carry out payment obligation, either through reschedule and restructure for example by the provision of lightening the installment or installment and a decrease in rate of bank interest rates. This is to maintain credibility from the debitor and creditors . Domestic banks were expected to make efforts law through the courts .Such a problem can be done because have a certificate fiduciary security shall have power eksekutorial equal to judicial decisions that had a permanent legal entity.Key Words : Legal Protection,  Insurance  fiduciary, Inventory AbstrakPelaksanaan pemberian kredit oleh bank dengan mempergunakan fidusia sebagai lembaga jaminan kredit kepada pengusaha guna mengembangkan usahanya, maka tidak tertutup kemungkinan akan muncul permasalahan-permasalahan hukum karena objek fidusianya tetap berada dalam tangan debitor. Persediaan stok barang (inventory) yang selalu berubah-ubah dan atau tidak tetap, seperti stok bahan,stok barang dagangan dan  barang jadi, maka dalam akta jaminan fidusia dicantumkan uraian mengenai jenis, merek, serta kualitas dari benda tersebut. Terhadap objek jaminan fidusia kreditur akan sulit mengetahui benda persediaan tersebut karena akan selalu menyusut karena terjadinya perputaran ekonomi secara diperjualbelikan. Kepentingan keamanan, terutama sekali guna menjamin pelunasan utang tersebut diperlukan alat pengamanan bagi kreditor. Tujuan mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap perbankan dalam pelaksanaan pelaksanaan perjanjian kredit dengan  jaminan fidusia pada jaminan stok barang dagangan (inventory). Penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yakni penelitian lapangan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap penerima fidusia pada jaminan fidusia dengan jaminan stok barang dagangan (inventory) yang mengalami musnah serta debitor belum mengganti barang yang setara. Perbankan melakukan pendekatan kepada debitor untuk meminta jaminan lainnya. Pengambilan keputusan sehingga debitor dianggap wanprestasi sangat dihindari, oleh karena itu bank melakukan langkah-langkah pengamatan dini atas kemampuan untuk melaksanakan kewajiban pembayaran, baik melalui reschedule maupun restructure misalnya dengan pemberian keringanan cicilan atau angsuran maupun penurunan tingkat suku bunga bank. Hal ini dilakukan untuk menjaga kredibilitas dari pihak debitor maupun kreditor. Perbankan akan melakukan upaya hukum melalui pengadilan. Hal tersebut dapat dilakukan karena memiliki sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.Kata Kunci :Perlindungan Hukum,  Jaminan Fidusia,  Stok Barang Dagangan (Inventory)
PERBANDINGAN HUKUM MENGENAI MAATSCHAP DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS SERTA IMPLEMENTASINYA PADA NOTARIS Galih Cakra Wigusta; Mulyoto ,
Jurnal Repertorium Vol 4, No 2 (2017)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThis article aims to compare the Maatschap terms of the draft Civil Code and the Law on Notary, and Maatschap as what can be implemented on Notary. In doing this, the author of writing using the method of normative approach. Maatschap according to the book of law civil law is the agreement between two or more persons, who promised to put something in that communion with the purpose to gain an advantage and divided between them, unlike the maatschap according to law the office of notary public is a cooperation agreement the Notary in the running of the office as a notary by entering all the requirement to establish and take care and join in a shared office of notary public. The notary can run the office in the form of the maatschap with still pay attention to the independence and impartiality in the exercise of his set in the regulation of the Minister of law and human rights of Republic Indonesia Number: m. HH. 01. AH. 02 in 2010 about the requirements of running the office of notary public in the form of Civil Union.Keywords: Maatschap, Notary, Implementation AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan Maatschap ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Jabatan Notaris, serta Maatschap seperti apa yang dapat diimplementasikan pada Notaris. Dalam melakukan penulisan ini, penulis menggunakan metode pendekatan normatif. Maatschap menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah persetujuan antara dua orang atau lebih, yang berjanji untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan itu dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan dibagi di antara mereka, berbeda dengan Maatschap menurut Undang-Undang Jabatan Notaris adalah perjanjian kerjasama para Notaris dalam menjalankan jabatan masing-masing sebagai Notaris dengan memasukkan semua keperluan untuk mendirikan dan mengurus serta bergabung dalam satu kantor bersama Notaris. Notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk Maatschap dengan tetap memperhatikan kemandirian dan ketidakberpihakan dalam menjalankan jabatannya yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010 tentang Persyaratan Menjalankan Jabatan Notaris dalam Bentuk Perserikatan Perdata.Kata Kunci: Maatschap, Notaris, Implementasi
ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITOR ATAS KREDITOR YANG LIKUIDASI DALAM PROSES PERUBAHAN STATUS HAK GUNA BANGUNAN MENJADI HAK MILIK PADA TANAH PERUMAHAN Grahani Wahyu Widhyastuti; Adi Sulistiyono
Jurnal Repertorium Vol 5, No 1 (2018)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThe purpose of writing this article to determine the legal protection of debtors on liquidation creditors in the process of changing the status of Building Use Rights to Ownership on residential land. To solve this problem, normative law research methods used secondary data consisting of primary legal materials, secondary law materials and tertiary legal materials and data obtained by using the Act and concept approach and using content analysis. The research that has been done to obtain the result that according to Indonesian banking system, the protection of customers as creditor can be done through 2 (two) ways, that is implicit protection and protection explicitly, and can also be done through 2 (two) ways namely direct protection and protection indirect. Based on Article 22 paragraph (4) of the Mortgage Law which states that in the case of a Certificate of Mortgage right can not be notified by the creditor that the Deposit Rights has been abolished because the receivable guaranteed by the repayment has been paid off, may be replaced by a written statement from the creditor that the Deposit Rights have been abolished because the receivables guaranteed to be settled with the Deposit Rights have been settled. If the creditor is unable to provide the Lunas Financing Certificate, whereas in fact the debtor has paid its debts, the interested party (especially the debtor) submits a request for the deletion (Roya) of Deposit Rights to the Head of the Local District Court which includes the enlistment of the object of the Mortgage Right, based on the decision of the District Court, the Land Office of East Bekasi carry out the deletion (Roya) of the Mortgage Rights in question. Suggestions that the authors can provide should be in the Law on Banking the protection of the law against the customer is only done implicitly, but, for the sake of continuity of the bank as an institution in particular and sisitem banking in general, the protection must be a unified whole. Furthermore, in the Mortgage Law, a clear and detailed arrangement of creditors as holders of Mortgage Rights further enhances cooperation with the local Land Affairs Offices, to be more precise in the management of documents especially concerning liquidated bank assets.Keywords: Legal Status; Responsibility; Creditor; Liquidation.AbstrakTujuan penulisan artikel ini untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap debitor atas kreditor yang likuidasi dalam proses perubahan status Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik pada tanah perumahan. Untuk memecahkan masalah tersebut digunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dan data yang diperoleh dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang dan konsep serta menggunakan analisis deduktif. Penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa menurut sistem perbankan Indonesia, perlindungan terhadap nasabah sebagai kreditor dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yakni perlindungan secara implisit dan perlindungan secara eksplisit, serta dapat juga dilakukan melalui 2 (dua) cara yakni perlindungan langsung dan perlindungan tidak langsung. Berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Hak Tanggungan yang menyatakan bahwa dalam hal sertipikat Hak Tanggungan tidak dapat diberi catatan oleh kreditor bahwa Hak Tanggungan telah hapus karena piutang yang dijamin pelunasannya dengan Hak Tanggungan telah lunas, dapat diganti dengan suatu pernyataan tertulis dari kreditor bahwa Hak Tanggungan telah hapus karena piutang yang dijamin pelunasannya dengan Hak Tanggungan telah lunas. Apabila pihak kreditor tidak dapat memberikan Surat Keterangan Lunas Pembiayaan, padahal dalam kenyataannya debitor telah melunasi hutangnya, maka pihak yang berkepentingan (khususnya debitor) mengajukan permohonan pencoretan (Roya) Hak Tanggungan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat yang meliputi terdaftarnya objek Hak Tanggungan tersebut, untuk selanjutnya berdasarkan putusan Pengadilan Negeri tersebut, pihak Kantor Pertanahan Bekasi Timur melaksanakan pencoretan (Roya) Hak Tanggungan yang dimaksud. Saran yang penulis dapat berikan adalah hendaknya dalam Undang-Undang Perbankan perlindungan hukum terhadap nasabah tidak hanya dilakukan secara implisit, tetapi  secara eksplisit juga. Kemudian, dalam Undang-Undang Hak Tanggungan hendaknya mengatur secara jelas dan terperinci mengenai kreditor selaku pemegang Hak Tanggungan lebih meningkatkan kerja sama dengan pihak Kantor Pertanahan setempat, agar lebih teliti dalam pengelolaan dokumen-dokumen khususnya yang menyangkut aset bank yang di likuidasi.Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Perubahan Hak; Kreditor; Likuidasi.
PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH BEKAS HAK ULAYAT OLEH HAKIM DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA Epifanius Ivan; Mohammad Jamin
Jurnal Repertorium Vol 5, No 2 (2018)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractLand ownership of former certified communal rights in the Province of Papua often lead to dispute, one of which is the conversion of communal land on coutified land. Dispute over foumerly coutified communal land rights are resolved through state administrative courts. The settlement of land disputes over certified communal rights in the state administrative court may end with a verdict of cancellation of a coutifi cate that has been more than 5 years by the judge. Based on the above problem this writing is aimed to find out the status of land certificate of property rights of foumer customary rights the registration of traditional land rights transfer into individual rights, and the reason for the judge to cancel the courtificate. The research method used in this research is empirial juridical method. Technical analysis of data used in this research is a doctrinal approach that is empirial with descriptive analysis method. Based on the results of the research and discussion it can be concluded that the registration of land transitional rights of customary land must be accompanied by customary release, with the transfer of ownership of communal land into private property rights accompanied by the release of customary law community no longer have authority over the former land of coutified. The occurrence of cancellation of the certificate of land over the rights of customary by the judge is due to legal defect in the inssuarance.Keyword: customary land; cancellation; land rights AbstrakKepemilikan tanah bekas hak ulayat bersertifikat di Provinsi Papua seringkali menimbulkan sengketa, salah satunya peralihan tanah ulayat di atas tanah bersertifikat.Sengketa terhadap tanah bekas hak ulayat bersertifikat diselesaikan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Penyelesaian sengketa tanah bekas hak ulayat bersertifikat di  Pengadilan Tata Usaha Negara dapat berakhir dengan putusan pembatalan sertifikat yang telah lebih dari 5 tahun oleh hakim. Berdasarkan permasalahan diatas maka penulisan ini bertujuan untuk mengetahui tentangstatus tanah sertifikat hak milik bekas hak ulayat, pengaturan pendaftaran peralihan hak atas tanah ulayat menjadi hak perorangan, serta alasan hakim membatalkan sertifikat.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris.Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan doktrinal yang bersifat empiris dengan metode analisis deskriptif.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pendaftaran peralihan tanah hak ulayat harus disertai pelepasan adat, dengan beralihnya hak milik tanah ulayat menjadi tanah hak milik perorangan yang disertai pelepasan adat masyarakat hukum adat tidak lagi mempunyai kewenangan terhadap tanah bekas hak ulayat bersertifikat.Terjadinya pembatalan sertifikat atas tanah bekas hak ulayat oleh hakim dikarenakan terdapat cacat hukum di dalam penerbitannya.Kata kunci:Tanah Adat; Pembatalan; Sertifikat Hak Atas Tanah
PEMBATALAN SERTIPIKAT TERHADAP KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH OLEH HAKIM (Analisis Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Ngawi No. 11/Pdt.G/2012/Pn.Ngw.) Damar Ariadi; Agus Saptono; Burhanudin Harahap
Jurnal Repertorium Vol 4, No 2 (2017)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThe purpose of this article to find out and analyze the legal reasoning of judges in canceling the certificate of property rights and know the protection granted by law to holders of certificates of property rights has been rejected by the judge. The method used is a normative legal research, where the research was based on reviewing the literature study and document research. The survey results revealed that the legal reasoning of judges in the decision to cancel the certificate is more likely to see evidence that the proposed defendant is proof copy of Ngawi District Court number 11 / Pdt.G / 2010 / PN.Ngw and witnesses brought by the plaintiff, while written evidence submitted by the defendant that the certificate number 227 will be ignored. So in this case the law protects defendants preventively and repressively, namely by the provisions of Article 32 paragraph (2) of Government Regulation No. 24 of 1997 on Land Registration and preventive, namely the role of the judge in determining the legitimate holder of land rights to their certificate land ownership, and by providing remedies include legal remedies resistance (verzet), appeal, and cassation.Keyword: legal considerations, cancellation of certificate, legal protection AbstrakTujuan artikel ini untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam membatalkan sertipikat hak milik dan mengetahui perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada pemegang sertipikat hak milik yang dibatalkan oleh hakim. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dimana penelitian didasarkan dari mengkaji studi kepustakaan dan studi dokumen. Dari hasil penelitian diketahui bahwa pertimbangan hukum hakim dalam mengambil keputusan membatalkan sertipikat lebih cenderung melihat bukti yang di ajukan tergugat yaitu bukti fotocopy putusan Pengadilan Negeri Ngawi nomor 11/Pdt.G/2010/PN.Ngw dan saksi-saksi yang dibawa oleh penggugat, sedangkan bukti tertulis yang di ajukan oleh tergugat yakni sertipikat nomor 227 cenderung diabaikan. Sehingga dalam hal ini hukum memberi perlindungan tergugat secara preventif dan secara represif yaitu dengan adanya ketentuan pada Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan secara preventif, yaitu peran hakim dalam menentukan pemegang sah hak atas tanah dengan adanya sertifikat hak milik atas tanah, dan dengan memberikan upaya hukum yang mencakup upaya hukum perlawanan (verzet), banding, dan kasasi.Kata Kunci: pertimbangan hukum, pembatalan sertipikat, perlindungan hukum
DASAR-DASAR TANGGUNG JAWAB PRODUSEN DALAM HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN Toto Tohir Suriaatmadja
Jurnal Repertorium Vol 5, No 1 (2018)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstracIn life,  every ones  is a consumer.  The early, relation consumer and producer as  private  relation without intervention of state. And then,  growth the law of consumer protection. The relation consumer and producer  often subject to contract, or really there is no relation  between them. But, consumer have a  legal protection right. So, without contract or strict connection, producer must be liability for consumer loss. That is must be analysis, base  of producer liability,  and reason of why producer must liability for consumer lossKey word : producer; consumer; liability AbstrakDalam keseharian manusia adalah konsumen. Hubungan konsumen dan produsen pada mulanya dibiarkan apa adanya sebagai hubungan privat,  tanpa ada turut campur penguasa. Kemudian  lahir hukum perlindungan konsumen. Hubungan konsumen produsen sering tidak dilandasi perjanjian  atau sama sekali tidak ada hubungan. Akan tetapi, konsumen tetap dilindungi secara hukum. Jadi tanpa ada dasar perjanjian atau hubungan langsung  produsen tetap bertanggung jawab atas kerugian konsumen. Inilah yang ditelusuri dan dikaji dalam tulisan ini, dasar tanggung jawab produsen; dan, alasan produsen harus bertanggung jawab.Kata kunci :  produsen; konsumen; tanggung jawab.
PENGELOLAAN RUMAH SAKIT BERBENTUK PERSEROAN TERBATAS BERDASARKAN TINJAUAN FILOSOFIS DAN YURIDIS Bagus Adi Nugroho; Albertus Sentot Sudarwanto
Jurnal Repertorium Vol 5, No 1 (2018)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThis research aims to determine and analyze the management of hospitals in the form of a limited liability company based on philosophical and juridical reviews. This research is a normative law reasearch sourced from primary law material and secondary law material through technique approach of legislation, and the data were analyzed through deductive reasoning techniques. The result of this research are based on philosophical review, the management of the hospitals in the form of limited liability company is not in accordance with the hospital based on Pancasila and the 1945 Constitution. Limited company is a legal entity that aims to profit, while the hospital has a social function in the form of responsibility inherent to the patient, so the hospital is a business entity that is ready not to enjoy profit or even if the hospital to bear the loss. Based on the juridical review, the Constitutional Court does not grant a juridicial review of Article 21 of the Hospital Act which contains the provision that the established private hospitals must be in the form of a limited liability company and only engaged in hospitals. However, it should be considered that all hospitals established by non-profit private legal entities, such as associations or foundations that have obtained government permission prior to the enactment of Hospital Act remain valid and must be renewed.Keywords : Management, Hospital, Limited Liability CompanyAbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan rumah sakit berbentuk perseroan terbatas berdasarkan tinjauan filosofis dan yuridis. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersumber pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder melalui teknik pendekatan perundang-undangan, dan data dianalisis melalui teknik penalaran deduksi. Hasil penelitian ini adalah berdasarkan tinjauan filosofis, pengelolaan rumah sakit berbentuk Perseroan Terbatas tidak sesuai dengan rumah sakit berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang bertujuan profit, sedangkan rumah sakit memiliki fungsi sosial berupa tanggung jawab secara melekat terhadap pasien, sehingga rumah sakit adalah badan usaha yang siap tidak menikmati laba atau bahkan apabila rumah sakit sampai menanggung kerugian. Berdasarkan tinjauan yuridis, Mahkamah Konstitusi tidak mengabulkan uji materi terhadap Pasal 21 UURS yang memuat ketentuan rumah sakit swasta yang didirikan harus berbentuk Perseroan Terbatas dan hanya bergerak di bidang perumahsakitan. Namun, memberi pertimbangan bahwa seluruh rumah sakit yang telah didirikan oleh badan hukum swasta yang bersifat nirlaba, seperti perkumpulan atau yayasan yang telah mendapatkan izin dari pemerintah sebelum diberlakukannya UURS tetap sah dan harus diperpanjang izinnya.Kata Kunci : Pengelolaan, Rumah Sakit, Perseroan Terbatas

Page 2 of 11 | Total Record : 107

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2017 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 1 (2020) Vol 6, No 2 (2019) Vol 6, No 1 (2019) Vol 5, No 2 (2018) Vol 5, No 1 (2018) Vol 4, No 2 (2017)