Articles
236 Documents
<![CDATA[Reorientasi Pengaturan Pemberdayaan Hukum Usaha Mikro Kecil Menengah Melalui Hak Atas Merek Kolektif ]]>
<![CDATA[Muh Ali Masnun]]>
<![CDATA[ Jurnal Wawasan Yuridika Vol 3, No 2 (2019): September 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Hukum Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1039.392 KB)
|
DOI: 10.25072/jwy.v3i2.248
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini untuk melakukan peninjauan kembali (reorientasi) pemberdayaan hukum UMKM melalui perlindungan hak atas merek kolektif dengan menggunakan indikator pengaturan merek kolektif dan karakteristik UMKM. Artikel ini menggunakan penelitian doktrinal (yuridis normatif), dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan, bahwa pemberdayaan hukum UMKM melalui perlindungan merek kolektif perlu ditinjau kembali karena ada beberapa kelemahan. Pertama, pengaturan berkaitan dengan merek kolektif masih terdapat ketidakkonsistenan antar pasal atau dalam pasal itu sendiri, dan juga norma yang kabur. Kedua, syarat substantif peroleh hak atas merek kolektif dikaitkan dengan karakteristik UMKM tidak dapat berlaku mutlak untuk semuanya, melainkan hanya usaha kecil dan usaha menengah, untuk usaha kecil tidak mutlak dapat berlaku untuk semua, sedangkan untuk usaha menengah meskipun berpotensi untuk dapat memperoleh hak atas merek kolektif.]]>
<![CDATA[Urgensi Victim Precipitation Dipertimbangkan oleh Hakim dalam Penjatuhan Putusan Pemidanaan ]]>
<![CDATA[Angkasa Angkasa]]>;
<![CDATA[Rena Yulia]]>;
<![CDATA[Ogiandhafiz Juanda]]>
<![CDATA[ Jurnal Wawasan Yuridika Vol 5, No 1 (2021): Maret 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Hukum Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (362.793 KB)
|
DOI: 10.25072/jwy.v5i1.431
<![CDATA[Peran korban dalam terjadinya kejahatan (viktimisasi) cenderung tidak menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji victim precipitation dalam pertimbangan putusan hakim. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis sosiologis dengan pendekatan kasus. Data primer bersumber dari wawancara hakim dan narapidana. Data sekunder berupa putusan hakim dan norma hukum positif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran korban dalam terjadinya viktimisasi tidak menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku. Peran korban belum dominan dipergunakan sebagai pertimbangan untuk meringankan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa. Secara normatif dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP dapat digunakan sebagai ruang bagi hakim untuk memasukkan victim precipitation dalam pertimbangan putusannya sehingga berdampak pada rasa keadilan. Dalam praktik, aspek yang dipertimbangkan oleh hakim untuk meringankan terdakwa lebih ke arah aspek sosiologis, antara lain masih muda, berterus terang, sopan, dan menyesali perbuatannya.]]>
<![CDATA[Prinsip Non-Intervensi di ASEAN: Tantangan dalam Perlindungan Hak Asasi Tenaga Kerja Indonesia ]]>
<![CDATA[Winsherly Tan]]>
<![CDATA[ Jurnal Wawasan Yuridika Vol 6, No 1 (2022): Maret 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Hukum Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (566.299 KB)
|
DOI: 10.25072/jwy.v6i1.463
<![CDATA[Indonesia dan ASEAN telah memiliki peraturan dalam memberikan perlindungan bagi TKI yang bekerja di luar negeri. Penelitian ini memiliki 2 (dua) tujuan yaitu: menganalisis penerapan peraturan Indonesia dan komitmen ASEAN dalam memberikan perlindungan bagi TKI. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder, terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder, melalui pendekatan perundang-undangan dengan teknik pengumpulan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa peraturan di Indonesia terkait perlindungan bagi TKI masih mengatur hal yang prosedural saja sehingga secara substansi masih ditemukan berbagai kelemahan. Kemudian, ASEAN sendiri juga dihadapi dengan dilema yang cukup besar dalam memberikan perlindungan hak asasi manusia bagi TKI karena di sisi lain, negara anggota ASEAN juga memegang prinsip non-intervensi yang dinilai sudah tidak relevan dengan perlindungan hak asasi manusia.]]>
<![CDATA[Kajian Terhadap Pidana Penjara Sebagai Subsidair Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi ]]>
<![CDATA[Christine Juliana Sinaga]]>
<![CDATA[ Jurnal Wawasan Yuridika Vol 1, No 2 (2017): September 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Hukum Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (535.522 KB)
|
DOI: 10.25072/jwy.v1i2.134
<![CDATA[AbstrakTindak Pidana Korupsi adalah kejahatan yang merugikan keuangan negara. Pemerintah membentuk Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Didalam undang – undang ini diatur mengenai pidana tambahan yaitu pembayaran uang penggantiuntuk mengembalikan kerugian negara, apabila terdakwa tidak mampu membayar maka diganti dengan pidana penjara. Namun pada kenyataannya pengaturan mengenai dasar pertimbangan Hakim dalam menentukan lama pidana penjara sebagai subsidair pembayaran uang pengganti juga tidak jelas dan detail.Harusdilakukan beberapa perubahan terhadap Undang – Undang tindak pidana korupsi ini agar tercipta suatu keadilan dan kepastian hukum yang seimbang.]]>
<![CDATA[Tujuan Pemidanaan Dalam Pekara Pencucian Ringan, Penyesuaian Batasan Tindak Pidana RinganI Dan Jumlah Denda Dalam KUHP Menurut PERMA Nomor 2 Tahun 2012 ]]>
<![CDATA[Rida Ista Sitepu]]>
<![CDATA[ Jurnal Wawasan Yuridika Vol 2, No 2 (2018): September 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Hukum Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (532.187 KB)
|
DOI: 10.25072/jwy.v2i2.177
<![CDATA[ABSTRAKMuncul opini di masyarakat yang menilai bahwasanya pelaku pencurian yang nilainya tidak “seberapa” dibandingkan dengan pelaku pencurian yang nilainya “jauh lebih besar” dan dalam proses pemeriksaannya dianggap sama saja. Oleh karena itu maka lahirlah Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tindak Pidana Ringan (Tipiring). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang penegakan hukum tindak pidana pencurian setelah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 diterapkan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan metode studi pustaka. Data skunder dan primer dikumpulkan dari berbagai sumber dan diolah dengan teknik interpretasi, evaluasi, argumentasi dan deskripsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sisi jenis dan hirarkis peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka Perma Nomor 2 Tahun 2012 jelas tidak termasuk dalam hierarkis peraturan perundang-undangan di Indonesia. Namun berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka keberadaan Perma sebagai jenis dari peraturan perundang-undangan yang ditetapkan Mahkamah Agung diakui keberadannya dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang diperlukan oleh undang-undang yang lebih tinggi. Berlakunya Perma tersebut sebagai hukum positif diharapkan mampu menciptakan kepastian hukum dan mempertahankan nilai keadilan sebagai upaya pembaharuan hukum pidana di indonesia. ABSTRACTAppeared opinion in the community who judged that the theft of the perpetrators of the value is not much compared with the prepetrators of theft whose value is much greater and in the process of eximination is considered. Therefore the great court of law was born (Perma) Number 2 in year 2012 about Minor Crimes. The aim of this research is for knowing about the law enforcement theft crime after the great court of law number 2 in 2012 year has been applied.This type of research is a type of normative legal research with literature study method.Secondary and primary data are collected from various sources and treated with interpretation tetechnique, evaluation, argumentation and description. The result of the research shows that from the type of side and hierarichical laws and regulations applicable in Indonesia, then Perma Number 2 in 2012 year clear it is not include in hierarchical legislations in Indonesia. ]]>
<![CDATA[Hukum Islam Progresif: Tawaran Teori Maslahat At-Thufi sebagai Epistemologi untuk Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia ]]>
<![CDATA[Sarifudin Sarifudin]]>
<![CDATA[ Jurnal Wawasan Yuridika Vol 3, No 2 (2019): September 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Hukum Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (689.456 KB)
|
DOI: 10.25072/jwy.v3i2.269
<![CDATA[Hukum Islam merupakan salah satu sumber hukum di Indonesia, di samping hukum Adat dan hukum Eropa kontinental. Hukum Islam dengan seluruh kompleksitasnya memiliki landasan filosofisnya sendiri sebagai fondasinya, dan salah satu landasan filosofis dari hukum Islam adalah kemaslahatan. Tulisan ini mencoba menawarkan teori maslahat at-Thufi sebagai landasan filosofis dalam upaya mewujudkan arah pembangunan hukum nasional di Indonesia dengan menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach). Dengan pendekatan ini, penulis mencoba untuk memahami secara benar dan komprehensif konsep maslahat dengan merujuk pendapat para ahli. Oleh karena dalam disiplin ilmu hukum Islam, tulisan ini termasuk dalam wilayah kajian usul fikih, maka penulis mencoba mengelaborasikannya dengan pendekatan ushuliyyah, yaitu pendekatan yang menggunakan dan mengakomodasi teori-teori usul fikih. Akhir tulisan ini menyimpulkan bahwa teori maslahat at-Thufi dengan semangat progresivitas hukumnya bisa dijadikan sebagai landasan, baik secara filosofis maupun teologis dalam merumuskan arah pembangunan hukum nasional di Indonesia.Kata Kunci: Maslahat; At-Thufi; Hukum Islam Progresif; Pembangunan Hukum Nasional.AbstractIslamic law is one source of law in Indonesia, besides Adatrecht and Civil Law System. Islamic law with all its complexity has its own philosophical foundation, and one of the philosophical foundations of Islamic law is a benefit. This paper tries to offer the theory of Maslahat at-Thufi as a philosophical foundation for realizing the direction of the development of national law in Indonesia with a conceptual approach, where the author tries to understand the concept of maslahat correctly by referring to the opinions of experts. Because in Islamic law disciplines are included in the area of ushul fiqh, the author tries to elaborate it with the ushuliyyah approach that accommodates the theories of ushul fiqh. This paper concludes that the theory of Maslahat at-Thufi with its spirit of legal progress can be used as a foundation, both philosophically and theologically, in formulating the direction of national law development.Keywords: Benefit; At-Thufi; Progressive Islamic Law; National Law Development. ]]>
<![CDATA[Problematika Yuridis dan Konsep Rekonstruksi terhadap Inkonsistensi Norma Undang-Undang Pornografi ]]>
<![CDATA[Yaris Adhial Fajrin]]>;
<![CDATA[Ach. Faisol Triwijaya]]>
<![CDATA[ Jurnal Wawasan Yuridika Vol 4, No 2 (2020): September 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Hukum Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1034.395 KB)
|
DOI: 10.25072/jwy.v4i2.367
<![CDATA[Eksistensi penjelasan Pasal 4 dan Pasal 6 Undang-Undang Pornografi menyebabkan problem yuridis, karena terdapat inkonsistensi norma di dalamnya, serta menyebabkan tumpang-tindih aturan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, sehingga pengaturan tersebut mencerminkan sikap tidak sungguh-sungguh dalam memberantas pornografi. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk melakukan tinjauan yuridis terhadap UU Pornografi dan melakukan rekonstruksi materi muatan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 UU Pornografi. Metode penelitian menggunakan yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, kemudian dianalisis secara kualitatif. Problem yuridis tersebut apabila tetap berlaku akan menimbulkan permasalahan perundang-undangan dalam penerapannya saat ini dan di masa yang akan datang, karena pornografi dapat menjadi pemicu atau menjadi faktor kriminogen kejahatan seksual lainnya. Kondisi tersebut harus segera ditanggulangi dengan berpegang pada falsafah Pancasila dengan nilai-nilai yang terkandung agar menciptakan undang-undang pornografi yang sesuai dengan falsafah Indonesia.AbstractExistence of Article 4 and Article 6 of the law causes the legal problem because there is an inconsistency of norms therein, and there is a degree of interpiersion with other laws, so that the chapter reflects an earnest attitude in combating pornography. The purpose of this research is to conduct a juridical review of the Law concerning Pornography and reconstruct the content of Article 4 paragraph (1) and Article 6 of the Law. The research method used in this writing is normative juridical research with a statutory and conceptual approach, then analyzed qualitatively. The legal problem is that it is left to be a big problem, because pornography can be a trigger or a factor of other sexual crimes. The condition must be immediately addressed by adhering to the values contained in idea of Pancasila to create the laws of pornography in accordance with Indonesian philosophy.Keyword: Pancasila; Penal Law Reform; Pornography.]]>
<![CDATA[Politik Hukum PERMA Nomor 1 Tahun 2020 dalam Mewujudkan Keadilan dan Kepastian Hukum terhadap Pemidanaan Pelaku Korupsi ]]>
<![CDATA[Azwad Rachmat Hambali]]>;
<![CDATA[Rizki Ramadani]]>;
<![CDATA[Hardianto Djanggih]]>
<![CDATA[ Jurnal Wawasan Yuridika Vol 5, No 2 (2021): September 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Hukum Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (788.869 KB)
|
DOI: 10.25072/jwy.v5i2.511
<![CDATA[Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan kedudukan dan politik hukum dari PERMA Nomor 1 Tahun 2020 dalam mewujudkan kepastian hukum dan keadilan bagi pelaku korupsi. Penelitian dilakukan dengan pendekatan normatif-konseptual terhadap data sekunder lalu dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pembentukan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 memiliki dasar atributif dari undang-undang, namun demikian substansinya tidak memiliki legitimasi yuridis dari peraturan yang lebih tinggi. Politik hukum pembentukan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 merupakan upaya MA untuk mengisi kekosongan hukum akibat absennya pedoman pemidanaan yang menyebabkan terjadinya disparitas. Meskipun demikian, substansinya belum sepenuhnya mampu mewujudkan kepastian hukum disebabkan terbatasnya ruang lingkup pengaturan dan absennya sanksi bagi hakim yang tidak mengikutinya. Dari aspek keadilan, rumusan pemidanaan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2020 telah disusun secara proporsional, sehingga dapat mewujudkan keadilan jika diterapkan secara konsekuen.]]>
<![CDATA[A Comparison of the Ideal Agrarian Reform Law to be Implemented in Indonesia ]]>
<![CDATA[Darwin Ginting]]>
<![CDATA[ Jurnal Wawasan Yuridika Vol 6, No 2 (2022): September 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Hukum Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25072/jwy.v6i2.544
<![CDATA[The purpose of this research is to examine the ideal agrarian reform program for Indonesia by conducting a comparison method with Japan, which is one of the countries in Asia that has been very successful in implementing agrarian reform. This research is descriptive research with a normative juridical research type, using secondary data, through legislative and comparative approaches. Data is collected through document studies and then analyzed qualitatively. The results of the research found similarities and differences between the two agrarian reform models. From these differences, it can be seen the advantages of Japanese agrarian reform that need to be adjusted to the need to improve Indonesia's agrarian reform, including compensation for excess land and absentee land that is used as the object of agrarian reform is given in the form of bonds; the agrarian reform team is independent; the government buys all excess land, the government provides a budget as needed.]]>
<![CDATA[PENETAPAN ASPEK HUKUM PIDANA MATERIEL DALAM RUU PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME ]]>
<![CDATA[Sujasmin Sujasmin]]>
<![CDATA[ Jurnal Wawasan Yuridika Vol 1, No 1 (2017): Maret 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Hukum Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (675.829 KB)
|
DOI: 10.25072/jwy.v1i1.128
<![CDATA[AbstrakTindak pidana terorisme (TPT) beraksi kembali dengan peledakan bom di kawasan Sarinah Jakarta, 14 Januari 2016, yang mengakibatkan korban sipil meninggal dunia, dan luka-luka. Aksi peledakan bom bunuh diri terhadap pelaku TPT, sebelumnya pemerintah mengaku sudah mendapat informasi adanya rencana aksi kelompok teroris. Namun, aparat tidak mengetahui kapan dan di mana lokasi serangan akan dilakukan. Dengan kejadian tersebut, pemerintah mengambil sikap untuk merevisi UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (PTPT) perlu segera dilakukan. Penetapan aspek hukum pidana materiel dalam RUU PTPT memberikan perumusan TPT dapat ditempuh kebijakan formulasi sebagai tindak pidana tertentu dengan sanksi pidana pokok, yang mengenal ketentuan minimum khusus dan maksimum khusus untuk pidana penjara atau pidana denda. Penetapan sanksi pidananya bersifat alternatif. Ajaran percobaan, pembantuan, pemudahan, dan permufakat jahat mengenal ajaran yang sempurna atau delik berdiri-sendiri, bahkan ditetapkannya sanksi pidana mati. Sistem pendanaan TPT diatur tersendiri dalam undang-undang sebagai perbuatan melawan hukum.Kata Kunci: Aspek Hukum Pidana Materiel; Penetapan; RUU Pemberantasan Tindak Pidana Teorisme.]]>
