Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Jurnal Wawasan Yuridika

jwy
Website

Published by Sekolah Tinggi Hukum Bandung

ISSN : 25490664 EISSN : 25490753 DOI : 10.25072

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Jurnal Wawasan Yuridika (JWY) is a peer-reviewed journal published by Sekolah Tinggi Hukum Bandung. Jurnal Wawasan Yuridika (JWY) is a Journal published biannually in March and September. This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

Arjuna Subject : -

Articles 236 Documents

12 13 14 15 16

Penyelesaian Penyalahgunaan Wewenang oleh Aparatur Pemerintah Dari Segi Hukum Administrasi Dihubungkan Dengan Tindak Pidana Korupsi Disiplin F. Manao
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 2, No 1 (2018): Maret 2018
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Penelitian ini dilatarbelakangi munculnya Pasal 21 ayat (1) UU AP yang pada pokoknya menyatakan pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan ada tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan. Ketentuan pasal tersebut, menggerus kewenangan yang diatur Pasal 3 UU Tipikor dalam mewujudkan good governance and clean government.Hasil penelitian ini memperlihatkan penyelesaian hukum penyalahgunaan wewenang oleh aparatur pemerintahan dari segi hukum administrasi dihubungkan dengan tindak pidana korupsi dalam: (a) aspek materiil belum jelasnya substansi rumusan norma hukum administrasi dengan norma hukum pidana yang terintegrasi; dan (b) aspek formil: (i) mengenai tata caranya dilakukan terlebih dahulu berdasarkan hukum administrasi. Apabila terbukti, ditindak lanjuti dengan hukum pidana. Implikasinya, hukum pidana tidak lagi menjadi pilihan pertama (primum remedium); (ii) tidak adanya harmonisasi dalam penyusunan UU AP dengan UU Tipikor terkait Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) UU AP dengan rumusan Pasal 3 UU Tipikor mengenai perbedaan kriteria ”penyalahgunaan wewenang”.

Kepatuhan Hukum Pejalan Kaki terhadap Penggunaan Sarana Penyeberangan di Kota Pekanbaru Ardiansah Ardiansah; Bagio Kadaryanto; Silm Oktapani
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 4, No 1 (2020): Maret 2020
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

AbstrakPemerintah Kota Pekanbaru telah menyediakan sarana penyeberangan, akan tetapi banyak pejalan kaki yang tidak menggunakan sarana penyeberangan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kendala pejalan kaki tidak menggunakan sarana penyeberangan. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis yuridis empiris melalui pendekatan perundang-undangan dengan metode analisis kualitatif. Simpulan menunjukkan bahwa pejalan kaki tidak menggunakan sarana penyeberangan karena terburu-buru ke tempat tujuan, letak sarana penyeberangan terlalu jauh, sarana penyeberangan sudah rusak, dan rendahnya kesadaran. Upaya yang perlu dilakukan ialah penertiban terhadap pejalan kaki yang tidak memanfaatkan sarana penyeberangan, mensosialisasikan aturan lalu lintas, menguraikan dampak negatif tidak menggunakan fasilitas penyeberangan, inovasi pembangunan sarana penyeberangan, menertibkan iklan di tempat penyeberangan, dan memasang lampu-lampu sarana penyeberangan.Kata Kunci: Kepatuhan Hukum; Kota Pekanbaru; Pejalan kaki. AbstractThe Government of Pekanbaru City has provided the crossing facilities, but many pedestrians do not use crossing facilities. This research aims to analyze the legal disobedience of pedestrians in the use of crossing facilities. This research is descriptive in nature with empirical juridical type through legislation approach with qualitative analysis methods. The conclusion shows that pedestrians do not use crossing facilities because of; they were in a hurry to their destination, the location of crossing facilities is too far, crossing facilities have been damaged, and the lack of interest and awareness of people using the crossing facilities. Eff orts that need to be carried out was controlling people who do not use the crossing facilities, socializing traffi c rules, describing the negative impacts of not using crossing facilities, innovating the construction of crossing facilities, well arrangement of the advertisements at the crossing facilities, and providing crossing facilities with the lights.

Peran Pemerintah Indonesia dan Taiwan dalam Menanggulangi Kasus Pekerja Migran Indonesia "Kaburan" Rofi Aulia Rahman; Andi Agus Salim; Rizaldy Anggriawan
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 5, No 1 (2021): Maret 2021
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan yang melatarbelakangi pekerja migran Indonesia di Taiwan kabur dari pekerjaannya. Di sisi lain, penelitian ini juga menganalisis upaya Pemerintah Indonesia dan Taiwan untuk melindungi pekerja migran Indonesia kaburan. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis yuridis normatif, menggunakan data primer dan sekunder, melalui pendekatan perundang-undangan. Pengumpulan data dilakukan melalui metode wawancara untuk mengkonfirmasi alasan pekerja migran Indonesia kaburan dan studi literatur, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat faktor-faktor yang mengakibatkan pekerja migran kabur, yaitu kondusifitas lingkungan kerja dan profesionalitas pekerja. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa upaya Pemerintah Indonesia dan Taiwan masih belum maksimal dalam mencegah dan menanggulangi kasus pekerja migran Indonesia kaburan di Taiwan sehingga membutuhkan upaya perlindungan yang jelas dalam menanggulangi kasus tersebut.

Inequality of Power and Gender Relations in Cases of Sexual Violence on Campus: a Study of Legal Philosophy Aditya Yuli Sulistyawan; Suparno Suparno; Shefia Ariesta Fernanda; Robiah Adawiyah
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 6, No 2 (2022): September 2022
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Sexual violence can occur anywhere and anytime, including in education, especially in universities. Harassment by lecturers to students and senior students to junior students is the case that happens frequently. Several cases prove an unequal relationship between the perpetrator and the victim. This research aims to change people's thinking about the use of power and prove the existence of power and gender equality in sexual violence on campus. The research method used is the philosophy of law research through a paradigmatic study approach by examining the critical theory et al. paradigm and the feminist jurisprudence with the specification of analytical descriptive research, secondary data types, and qualitative data analysis methods. Thus, it was found that sexual violence on campus was influenced by inequality between people in power and gender due to the influence of the patriarchal system and the imbalance of historical structures that led to the arbitrariness of the perpetrators.

Membangun Sinergitas Kepolisian Dan Masyarakat Desa Dalam Penanggulangan Terorisme A Rusman
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 2, No 1 (2018): Maret 2018
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

AbstrakTerorisme telah menjadi kejahatan Trans Nasional Crime sehingga diperlukan penanganan khusus, karena latar belakang tindakan terorismepun beragam. Kepolian Republik Indonesia memegang tugas utama dan wewenang serta tanggung jawab atas kuasa undang - undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Dewasa ini penanggulangan tindak pidana terorisme melalui tindakan represif perlu mendapat evaluasi terutama dalam hal penglibatan masyarakat karena kepekaan masyarakat memegang peranan strategis untuk mengetahui indikasi tindak pidana terorisme. AbstractTerrorism has become the crime of Trans National Crime so needed special handling, because the background action terorismepun variety. Kepolian Republic of Indonesia holds the key tasks and authority as well as responsibility for the power of the law to conduct its functions, among others, the maintenance of security and good order of society, law enforcement, protective, pengayom and servants to the community. Nowadays crime terrorism prevention through repressive action need to get an evaluation, especially in terms of the inclusion of the community because of the sensitivity of the strategic role of the community to know indications of criminal acts of terrorism.

“Tata Permainan Bahasa” Wittgenstein Dalam Teks Konstitusi Lilis Hartini
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 3, No 1 (2019): Maret 2019
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Filsafat analitik memusatkan perhatiannya pada bahasa dan mencoba menganalisis konsep-konsep, ungkapan-ungkapan kebahasaan, atau bentuk-bentuk yang logis supaya menemukan bentuk-bentuk yang paling logis dan singkat yang cocok dengan fakta-fakta atau makna-makna yang disajikan. Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini membahas masalah wacana hukum karena konsep-konsep bahasa hukum mempunyai rule of games tersendiri berdasar pada logika bahasa secara sintaksis dan fakta di luar bahasa secara pragmatik. Permasalahan inti dalam tulisan ini adalah bagaimana penggunaan istilah-istilah hukum dalam konteks yang berbeda tetapi mempunyai kemiripan keluarga (family resemblance) dan bagaimana aturan main (rule of games) istilah-istilah hukum diberlakukan dalam permainan bahasa Wittgenstein. Pembahasan ini bertujuan untuk mendeskripsikan penggunaan aturan main istilahistilah hukum dalam konteks yang berbeda tetapi mempunyai kemiripan keluarga.AbstractAnalytic philosophy focuses on language and attempts to analyze concepts, linguistic expressions, or the most logical and concise forms that fit with the facts or presented meanings. Based on the data above, this paper discusses the issue of legal discourse as the concepts of legal language have their own rules of the game based on the logic of language syntactically and the facts outside the language pragmatically. The core problem in this paper is how to use legal terms in different contexts but still have a family resemblance, and how the rules of the legal terms are applied in the Wittgenstein language game. This discussion aims at describing the use of rules of legal terms in different contexts but does not have family resemblances.

Pemanfaatan Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Pembangunan Perekonomian Desa Fahrial Fahrial; Andrew Shandy Utama; Sandra Dewi
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 3, No 2 (2019): September 2019
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaturan dan pemanfaatan Corporate Social Responsibility terhadap pembangunan perekonomian desa di Provinsi Riau, serta sanksi hukumnya, menurut Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dengan metode analisis kualitatif. Perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di Provinsi Riau wajib melaksanakan program Corporate Social Responsibility untuk membangun desa. Terhadap perusahaan yang tidak melaksanakan Corporate Social Responsibility di Provinsi Riau, maka perusahaan tersebut dapat dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha perusahaan, pembekuan izin usaha perusahaan, dan pencabutan izin usaha perusahaan.Kata Kunci: Corporate Social Responsibility; Pembangunan Desa; Sanksi Hukum.AbstractThis research aims to explain the arrangement and use of Corporate Social Responsibility for rural economic development in Riau Province, as well as legal sanctions according to Riau Province Regional Regulation No. 6 of 2012. This research is descriptive in nature with normative juridical type through the legislation approach with qualitative analysis methods. Large companies operating in Riau Province are required to implement a Corporate Social Responsibility program to develop villages. For companies that do not carry out Corporate Social Responsibility in Riau Province, these companies may be subject to sanctions in the form of written warnings, restrictions on company business activities, suspension of company business licenses, and revocation of company business licenses.Keywords: Corporate Social Responsibility; Legal Sanctions; Village Development.

Implikasi Konsep Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Berkelanjutan Maret Priyanta
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 5, No 1 (2021): Maret 2021
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Pendekatan ekosistem terhadap laut memiliki keterkaitan dengan berbagai sumber daya. Oleh karena itu pemanfaatan nilai ekonomis harus seimbang dengan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implikasi dari konsep kesesuaian kegiatan ruang laut dan arah kebijakan ruang laut yang berkelanjutan di Indonesia. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis yuridis normatif, menggunakan data sekunder dengan pendekatan perundang-undangan dan dianalisis secara kualitatif. Kesesuaian pemanfaatan ruang laut merupakan salah satu aspek penting untuk menjamin pengelolaan yang berkelanjutan. Arah perkembangan kebijakan perizinan akan mengubah paradigma perizinan yang selama ini dianut di Indonesia. Pendekatan penataan ruang menjadi landasan hukum utama bagi seluruh kegiatan pemanfaatan ruang laut, di mana kebijakan yang tertuang dalam penataan ruang laut memiliki kesamaan visi dan misi untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan.

RETRACTED: Arbitrase Online sebagai Bentuk Penyelesaian Sengketa yang Efektif dan Berkepastian Hukum dalam Fintech Azna Abrory Wardana; Bambang Nuruddin Imanullah
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 6, No 1 (2022): Maret 2022
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Artikel dengan judul "Arbitrase Online sebagai Bentuk Penyelesaian Sengketa yang Efektif dan Berkepastian Hukum dalam Fintech" yang terbit di Jurnal Wawasan Yuridika Vol.6 No.1 (2022) pada tautan https://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/view/491, atas penelusuran Editor memiliki kesamaan substansi utama dengan naskah yang telah diterbitkan sebelumnya di jurnal lain, yaitu International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding (IJMMU) Vol 9, No 1 (2022) pada tautan https://ijmmu.com/index.php/ijmmu/article/view/3388. Dewan Redaksi memutuskan untuk menarik atau melakukan retraction terhadap artikel ini dari penerbitan Jurnal Wawasan Yuridika.

Eksistensi Hukum Islam Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Sopyan Mei Utama
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 2, No 1 (2018): Maret 2018
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Indonesia merupakan negara hukum yang sedang membangun, termasuk di dalammnya adalah pembangunan hukum Islam. Untuk hal tersebut perlu diketahui eksistensi hukum Islam dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriftif analisitis, pendekatan terhadap permasalahan dilakukan secara yuridis normatif, menggunakan telaah terhadap eksistensi hukum Islam dalam peraturan perundang-undangan nasional. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder dan tertier yang dikumpulkan melalui studi pustaka, data yang terkumpul dianalisis dengan mengunakan metode analisis kualitatif, data yang tersaji diuraikan secara deskriptif. Hasil peneitian menunjukan eksistensi hukum Islam di Indonesia merupakan sistem hukum yang memperkaya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sehingga dapat melahirkan peraturan perundang-undangan hukum Islam lainnya. Penegakan hukum Islam di Indonesia dapat dilakukan dengan tergantung pada pemahaman dan kesadaran umat muslim Indonesia sebagai pendukung tegaknya hukum Islam sesuai dengan keadaan zaman dan waktu.

Page 14 of 24 | Total Record : 236

12 13 14 15 16

Filter by Year

2010 2025

Filter By Issues

All Issue Vol 9 No 1 (2025): 2025 Vol 8 No 2 (2024): 2024 Vol 8, No 1 (2024): 2024 Vol 8 No 1 (2024): 2024 Vol 7 No 2 (2023): September 2023 Vol 7, No 2 (2023): September 2023 Vol 7, No 1 (2023): March 2023 Vol 7 No 1 (2023): March 2023 Vol 6, No 2 (2022): September 2022 Vol 6, No 1 (2022): Maret 2022 Vol 5, No 2 (2021): September 2021 Vol 5, No 1 (2021): Maret 2021 Vol 4, No 2 (2020): September 2020 Vol 4, No 1 (2020): Maret 2020 Vol 3, No 2 (2019): September 2019 Vol 3, No 1 (2019): Maret 2019 Vol 2, No 2 (2018): September 2018 Vol 2, No 1 (2018): Maret 2018 Vol 2, No 2 (2018) Vol 2, No 1 (2018) Vol 1, No 2 (2017): September 2017 Vol 1, No 1 (2017): Maret 2017 Vol 1, No 2 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 34, No 1 (2016) Vol 33, No 2 (2015) Vol 32, No 1 (2015) Vol 31, No 2 (2014) Vol 30, No 1 (2014) Vol 29, No 2 (2013) Vol 28, No 1 (2013) Vol 27, No 2 (2012) Vol 26, No 1 (2012) Vol 25, No 2 (2011) Vol 24, No 1 (2011) Vol 23, No 2 (2010) Vol 22, No 1 (2010) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Irwan Sugiarto

Contact Email
irwan.sugiarto@yahoo.com

Phone
-

Journal Mail Official
jurnal@sthb.ac.id

Editorial Address
Jalan Cihampelas Nomor 8 Bandung 40116

Location
Kota bandung,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Irwan Sugiarto

Contact Email irwan.sugiarto@yahoo.com

Phone -

Journal Mail Official jurnal@sthb.ac.id

Editorial Address Jalan Cihampelas Nomor 8 Bandung 40116

Location Kota bandung, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Irwan Sugiarto

Contact Email
irwan.sugiarto@yahoo.com

Phone
-

Journal Mail Official
jurnal@sthb.ac.id

Editorial Address
Jalan Cihampelas Nomor 8 Bandung 40116

Location
Kota bandung,

Jawa barat

INDONESIA