Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Jurnal Wawasan Yuridika

jwy
Website

Published by Sekolah Tinggi Hukum Bandung

ISSN : 25490664 EISSN : 25490753 DOI : 10.25072

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Jurnal Wawasan Yuridika (JWY) is a peer-reviewed journal published by Sekolah Tinggi Hukum Bandung. Jurnal Wawasan Yuridika (JWY) is a Journal published biannually in March and September. This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

Arjuna Subject : -

Articles 236 Documents

14 15 16 17 18

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015 Terhadap Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sri Ahyani
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 2, No 1 (2018): Maret 2018
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Rapat Musyawarah Hakim Konstitusi telah melakukan tafsir konstitusional, sehingga putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 berimplikasi terhadap Perjanjian Perkawinan yang selama ini diatur dengan segala akibat hukumnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim MK dalam memutus khususnya terkait perjanjian perkawinan dan implikasi putusannya terhadap ketentuan Pasal 29 UUP 1974. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa hakim MK dalam pertimbangannya telah melakukan penafsiran secara konstitusional terhadap Pasal 29 UU Perkawinan sehingga perjanjian perkawinan dapat dibuat sepanjang perkawinan masih berlangsung. Hal ini didasarkan pada kenyataan ada suami istri yang karena alasan tertentu baru merasakan adanya kebutuhan untuk membuat Perjanjian Perkawinan selama dalam ikatan perkawinan. Implikasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015, terhadap perjanjian kawin, yang merubah ketentuan pembuatan perjanjian perkawinan mengindikasikan adanya ketidakpastian hukum sehingga berdampak pada tidak adanya perlindungan hukum

Tindakan Administrasi Keimigrasian terhadap Pelaku Illegal Fishing Inda Santi; Oksep Adhayanto
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 3, No 2 (2019): September 2019
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk melihat pelaksanaan tindakan administrasi keimigrasian terhadap pelaku illegal fishing pada Kantor Imigrasi Kelas I Tanjungpinang, serta kendala yang dihadapi. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Pengumpulan data primer dilakukan dengan metode wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini antara lain, tindakan administratif keimigrasian yang telah dilakukan berupa pendeportasian terhadap WNA pelaku illegal fishing, tidak memberikan efek jera bagi pelaku illegal fishing. Hambatan dalam melakukan pengawasan terhadap WNA yang melakukan illegal fishing diantaranya disebabkan personil keimigrasian yang tidak memadai guna melakukan operasi pengawasan secara rutin, serta dukungan sarana kapal yang masih kurang. AbstractThis study aims to determine the implementation of immigration administration actions against illegal fishing perpetrators in Tanjungpinang class I immigration office and the obstacles encountered. The type of research used is empirical research. Collection data are carried out by interview and observation methods, then analyzed qualitatively. The conclusion are, the immigration administrative action in the form of deportation carried out against foreigners who perpetrated illegal fishing did not provide a deterrent effect for the perpetrators of illegal fishing. Second, the obstacles in supervising foreigners who do illegal fishing are due to inadequate immigration personnel to carry out routine surveillance operations and lack of vessel facilities.

Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat terkait Kegiatan Pertambangan Batubara di Kabupaten Sarolangun Muskibah Muskibah; Lili Naili Hidayah; Evalina Alissa
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 5, No 1 (2021): Maret 2021
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat terkait kegiatan pertambangan batubara yang merugikan masyarakat di sekitar lokasi pertambangan, serta untuk menemukan penyelesaian sengketa tuntutan ganti rugi masyarakat di sekitar lokasi pertambangan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian ditemukan bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat atas kegiatan pertambangan batubara serta tanggung jawab perusahaan pertambangan batubara yang merugikan masyarakat sekitar lokasi pertambangan dikaitkan dengan putusan Pengadilan Negeri Sarolangun dalam penyelesaian sengketa terkait kegiatan pertambangan.

Prosedur Penegakan Hukum Pidana Terpadu : Dalam Tindak Pidana Dibidang Lingkungan Hidup Ihwan Sutiawan; Sigid Suseno; Maret Priyanta
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 6, No 1 (2022): Maret 2022
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Penegakan hukum lingkunganmemerlukan prosedur yang memberikan kepastian dengan memperhatikan sistem koordinasi antar penegak hukum sesuai tujuan penegakan hukum lingkungan. Penelitian bertujuan menganalisis prosedur penegakan hukum terpadu tindak pidana lingkungan. Metode analisis menggunakan deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Studi mengungkapkan bahwa tujuan keterpaduan dalam penegakan hukum lingkungan terabaikan karena kurangnya kepastian prosedur diantara para penegak hukum. Penegakan hukum yang terintegrasi diperlukan untuk memberikan kepastian yang sesuai dengan tujuan hukum lingkungan. Penegak hukum memerlukan prosedur koordinasi yang didasarkan pada kerangka tujuan penegakan hukum lingkungan. Implikasi teoritisnya adalah berkembangnya konsep koordinasi sebagai landasan prosedur penegakan hukum. Implikasi praktisnya prosedur dalam penegakan hukum yang menitikberatkan pada persoalan praktis koordinasi berdasarkan kerangka tujuan penegakan hukum lingkungan.

Tinjauan Hukum Tentang Penataan Pendistribusian Gas Elpijij 3 Kg (Tiga Kilogram) Pada Pangkalan Gas Elpiji Di Kabupaten Cianjur Hesti Dwi Astuti; Rizky Wulan Juliani
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 2, No 1 (2018): Maret 2018
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

AbstrakGlobalisasi ekonomi dan perdagangan bebas, mendominasi berbagai aktivitas bisnis (barang/jasa) manusia dewasa ini. Salah satunya adalah perihal pendistribusian gas LPG.Prosedur pelaksanaan pendistribusian gas elpiji yaitu: terdapat proses pendistribusian dengan cara memanfaatkan teknologi sistem informasi yang bertujuan untuk mendapatkan informasi kemana saja gas elpiji tersebut didistribusikan oleh agen, daerah mana saja yang mengkonsumsi gas elpiji tersebut dan berapa jumlahnya sehingga pertamina dapat mengetahui kebutuhan pasokan gas elpiji pada setiap agen di wilayah tersebut, yang pada akhirnya diharapkan proses pendistribusian gas akan lebih cepat, akurat, agen dapat bekerja secara baik, efektif, dan efisien.Selain itu adapun yang menjadi kendala saat pendistribusian gas elpiji, yaitu saluran distribusi ini harus benar-benar dipertimbangkan, dalam hal ini perusahaan atau produsen harus memperhatikan kendala yang dihadapi dalam pendistribusian gas elpiji, diantaranya: terdapat kendala pengiriman karena kurang lancarnya lalu lintas, dan harus mengikuti prosedur yang berlaku saat pengambilan gas elpiji, seperti mengikuti antrian. AbstractEconomic globalization and free trade, dominates a wide range of business activities (goods/services) this adult human. One of them is about the distribution of LPG gas.LPG gas distribution implementation procedures, namely: there is a process of distribution by way of utilizing the technology information system that aims to acquire information wherever the LPG gas distributed by the Agency, the area where only consume the LPG gas and how much the amount so that pertamina can know LPG gas supply needs at any dealer in the area, which is ultimately expected to process gas distribution will more quickly, accurately, agents can works very good, effective, and efficient.In addition as for the time constraints that become distribution LPG gas, namely, distribution channels, this should really be taken into consideration, in this case the company or manufacturer should pay attention to obstacles faced in distributing gas LPG, among them: there are constraints due to lack of lancarnya shipping traffic, and should follow the current procedures LPG gas retrieval, such as following the queue.

Pemutusan Hubungan Kerja Pada Pekerja/Buruh Dengan Dasar Menolak Mutasi Ditinjau Dari Perspektif Asas Kepastian Hukum Dan Asas Keadilan Deden Muhammad Surya
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 2, No 2 (2018): September 2018
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Perlindungan hukum Ketenagakerjaan mulai mendapatkan tempat setelah keluarnya Undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dimana posisi Pekerja/buruh dan Pengusaha/Perusahaan mendapatkan posisi yang seimbang, akan tetapi permasalahan hukum ketenagakerjaan masih memiliki kelemahan yaitu mengenai mutasi. Karena mutasi tidak diatur secara jelas dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sehingga menimbulkan banyak penafsiran yang sering dijadikan Pengusaha/perusahaan untuk melepaskan kewajibanya terhadap hak-hak Pekerja/buruh. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah apakah pemutusan hubungan kerja akibat pekerja/buruh menolak mutasi adalah sah? dan bagaimana hak-hak Pekrja/buruh yang menolak mutasi kerja oleh Pengusaha/perusahaan? Penelitian ini adalah penelitian hukum normative, yang menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini menyimpulkan pertama untuk sah atau tidaknya pemutusan hubungan kerja akibat menolak mutasi harus terlebih dahulu mendapatkan putusan dari lembaga hubungan Industrial. Kedua hak-hak Pekerja/buruh yang menolak mutasi tetap memiliki hak-haknya sepanjang pekerja/buruh dapat membuktikan jika mutasi tersebut bertentangan dengan hukum.

Kekuatan Hukum Hasil Mediasi Di Dalam Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Positif Dedy Mulyana
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 3, No 2 (2019): September 2019
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis tentang ketentuan dan kekuatan hukum kesepakatan hasil mediasi yang dilaksanakan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Metode penelitian yang digunakanndalam tulisan ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan mediasi menurut hukum positif, telah diatur dalam Pasal 130 HIR, KUHPerdata, UU Nomor 30 Tahun 1999, PERMA Nomor 1 Tahun 2016 serta peraturan perundang-undangan lainnya. Ada pun, kekuatan hukum hasil mediasi terdapat perbedaan, yaitu kesepakatan yang diperoleh dari mediasi di dalam pengadilan berupa putusan yang berkekuatan hukum tetap, sedangkan kesepakatan hasil mediasi di luar pengadilan kedudukannya belum memiliki kekuatan hukum tetap melainkan hanya sebagai kontrak biasa bagi para pihak.

Penyelesaian Kredit Macet dengan Jaminan Personal Guarantee yang Meninggal Dunia Sebelum Pelunasan Kredit Apriliana Mart Siregar
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 4, No 2 (2020): September 2020
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implikasi kredit macet yang penanggungnya (personal guarantee) meninggal dunia sebelum pelunasan kredit, terhadap harta penanggung yang berada dalam penguasaan ahli waris. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis penelitian yuridis normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, kemudian dianalisis secara kualitatif. Simpulan dari penelitian ini, antara lain jika debitur utama di kemudian hari terjadi kredit macet, lalu personal guarantee meninggal dunia sebelum pelunasan kredit, maka implikasinya kreditur tidak dapat langsung mengeksekusi harta kekayaan personal guarantee kepada ahli waris. Tetapi, kreditur dapat meminta pertanggungjawaban kepada ahli waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1826 jo. Pasal 1100 KUHPerdata. Apabila ahli waris menerima harta warisan dari personal guarantee yang meninggal dunia tersebut, maka segala hak dan kewajiban yang melekat pada harta warisan akan beralih kepada para ahli waris, termasuk tanggung jawab penanggungan dari personal guarantee. AbstractThis research’s purpose is to establish implication of bad credit that the personal guarantee has passed away before credit repayment, to all inherited assets in the heirs. This is a descriptive research with normative juridical method, using statute approach and conceptual approach which analized qualitatively. The outcome of this research is that if the main debtor develop a bad credit in the future, and the personal guarantee passed away before credit repayment, so as it is implicated creditor can not immediately execute the property to the heirs. But creditor can ask for responsibility to the heirs as noted on article 1826 juncto article 1100 Indonesia Civil Code. If the heirs receive assets from the personal guarantee that has passed away, then all rights and liability attached to the inherited assets will go to the heirs, include vouch responsibility from the personal guarantee.Keywords: Bad Credit; Debts; Guaranteed Law; Personal Guarantees.

Penghimpunan dan Pengelolaan Wakaf Uang Melalui Perbankan Syariah di Indonesia Siska Lis Sulistiani
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 5, No 2 (2021): September 2021
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aturan terkait penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang melalui perbankan syariah di Indonesia yang disebut dengan lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang (LKS-PWU). Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis yuridis normatif. Pengambilan sampel digunakan dengan metode purposive sampling sehingga ditentukan 8 LKS-PWU dari 17 LKS-PWU, pengolahan data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan fungsi perbankan syariah yang hanya sebagai penerima dana wakaf uang ini masih sangat terbatas sehingga membatasi ruang untuk ikut mengembangkan potensi wakaf uang tersebut. Selain itu, menimbulkan istilah “wakaf melalui uang” untuk melegitimasi akad wakaf di luar LKS-PWU, untuk tetap memberikan hak penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang pada nazhir perorangan maupun badan hukum di luar LKS-PWU.

KEDUDUKAN KEUANGAN DAERAH DALAM PENGELOLAAN DANA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL BERDASARKAN PERSPEKTIF KEUANGAN NEGARA Holmes Sianturi
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 1, No 1 (2017): Maret 2017
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

AbstrakMerealisasikan pengaturan dana hibah dan bantuan sosial, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah tersebut, pengaplikasian akuntansi sektor publik sangat mendesak dilakukan sebagai alat untuk melakukan transparansi dalam mewujudkan akuntabilitas publik untuk mencapai good governance. Kedudukan dana hibah dan bantuan sosial merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meminimalisir atau mengurangi tingkat kemiskinan di suatu daerah, maka pengelolaan keuangan dana hibah dan bantuan sosial harus sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2003, PP No. 58 Tahun 2005, Permendagri No. 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011 dan Permendagri No. 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Permendagri No. 14 Tahun 2016.Kata Kunci: Kedudukan Keuangan Daerah; Pengelolaan Dana Hibah dan Bantuan Sosial; Perspektif Keuangan Negara.

Page 16 of 24 | Total Record : 236

14 15 16 17 18

Filter by Year

2010 2025

Filter By Issues

All Issue Vol 9 No 1 (2025): 2025 Vol 8 No 2 (2024): 2024 Vol 8, No 1 (2024): 2024 Vol 8 No 1 (2024): 2024 Vol 7, No 2 (2023): September 2023 Vol 7 No 2 (2023): September 2023 Vol 7 No 1 (2023): March 2023 Vol 7, No 1 (2023): March 2023 Vol 6, No 2 (2022): September 2022 Vol 6, No 1 (2022): Maret 2022 Vol 5, No 2 (2021): September 2021 Vol 5, No 1 (2021): Maret 2021 Vol 4, No 2 (2020): September 2020 Vol 4, No 1 (2020): Maret 2020 Vol 3, No 2 (2019): September 2019 Vol 3, No 1 (2019): Maret 2019 Vol 2, No 2 (2018): September 2018 Vol 2, No 1 (2018): Maret 2018 Vol 2, No 2 (2018) Vol 2, No 1 (2018) Vol 1, No 2 (2017): September 2017 Vol 1, No 1 (2017): Maret 2017 Vol 1, No 2 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 34, No 1 (2016) Vol 33, No 2 (2015) Vol 32, No 1 (2015) Vol 31, No 2 (2014) Vol 30, No 1 (2014) Vol 29, No 2 (2013) Vol 28, No 1 (2013) Vol 27, No 2 (2012) Vol 26, No 1 (2012) Vol 25, No 2 (2011) Vol 24, No 1 (2011) Vol 23, No 2 (2010) Vol 22, No 1 (2010) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Irwan Sugiarto

Contact Email
irwan.sugiarto@yahoo.com

Phone
-

Journal Mail Official
jurnal@sthb.ac.id

Editorial Address
Jalan Cihampelas Nomor 8 Bandung 40116

Location
Kota bandung,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Irwan Sugiarto

Contact Email irwan.sugiarto@yahoo.com

Phone -

Journal Mail Official jurnal@sthb.ac.id

Editorial Address Jalan Cihampelas Nomor 8 Bandung 40116

Location Kota bandung, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Irwan Sugiarto

Contact Email
irwan.sugiarto@yahoo.com

Phone
-

Journal Mail Official
jurnal@sthb.ac.id

Editorial Address
Jalan Cihampelas Nomor 8 Bandung 40116

Location
Kota bandung,

Jawa barat

INDONESIA