Articles
236 Documents
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Akibat Tindak Pidana Abortus Provokatus Criminalis ]]>
<![CDATA[Aji Mulyana]]>
<![CDATA[ Jurnal Wawasan Yuridika Vol 1, No 2 (2017): September 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Hukum Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (569.54 KB)
|
DOI: 10.25072/jwy.v1i2.132
<![CDATA[Aborsi sudah perlu mendapat perhatian melalui pengaturan yang lebih bijak untuk menghindari praktik aborsi tidak aman dan pemenuhan hak reproduksi perempuan maupun hak asasi perempuan dan anak (janin). Legalisasi aborsi perlu diperhatikan lebih bijak tetapi bukan dalam pengertian memberikan liberalisasi aborsi. Meskipun aborsi secara hukum terlarang, tetapi kenyataannya aborsi masih banyak dilakukan oleh perempuan dengan berbagai alasan disebabkan peraturan dan hukum yang ada kurang akomodatif terhadap alasan-alasan yang memaksa perempuan melakukan tindakan aborsi. ]]>
<![CDATA[Penerapan Perma Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi ]]>
<![CDATA[Rahma Noviyanti]]>;
<![CDATA[Elwi Danil]]>;
<![CDATA[Yoserwan Yoserwan]]>
<![CDATA[ Jurnal Wawasan Yuridika Vol 3, No 1 (2019): Maret 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Hukum Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (653.856 KB)
|
DOI: 10.25072/jwy.v3i1.236
<![CDATA[AbstrakTindak pidana korupsi di Indonesia saat ini telah menjadi kejahatan serius. Pengembalian harta kekayaan Negara diupayakan dengan cara penerapan pidana tambahan berupa pembayaran pidana uang pengganti. Dalam rangka mengoptimalkan pelasanaan pembayaran uang pengganti Mahkamah Agung telah menerbitkan Perma Uang Pengganti dalam rangka memberikan pemahaman yang sama kepada penegak hukum khususnya Hakim dalam penerapan Perma Uang Pengganti kepada Terdakwa Korupsi. Permasalahan dalam artikel ini, yaitu: bagaimanakah penerapan Perma Uang Pengganti dalam Putusan Hakim bagi Terdakwa tindak pidana korupsi. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Tipe penelitiannya adalah deskriptif dengan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Hakim dalam memutuskan pidana uang pengganti telah menerapkan sebagian ketentuan Perma Uang Pengganti, namun penerapan tersebut belum merata tertuang dalam setiap putusan hakimAbstractCorruption in Indonesia is currently a serious crime. The restoration is endeavored by the application of additional punishment in the form of payment of substitute money. In order to optimize the implementation of the payment, the Supreme Court has issued a regulation of Substitute Money to provide the same understanding for the Law Enforcers, specifically Judges, in the imposition of the regulation on Defendants of Corruption. The problems in this research are: How is the implementation of Supreme Court Regulation on Substitute Money in the verdict to the defendants of corruption. The method used in this research is normatif juridical method. The type of the research is descriptive by using primary data and secondary data. The results of the study revealed The Judges have implemented some of the clauses of the regulation on making the decision, however the implementation have not evenly stated on each verdict.]]>
<![CDATA[Status Kekuatan Hukum Terhadap Perjanjian Dalam Jual Beli Online Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur ]]>
<![CDATA[Sena Lingga Saputra]]>
<![CDATA[ Jurnal Wawasan Yuridika Vol 3, No 2 (2019): September 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Hukum Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (679.729 KB)
|
DOI: 10.25072/jwy.v3i2.219
<![CDATA[Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui keabsahan perjanjian dalam e-commerce oleh anak dibawah umur dan konsekuensi hukumnya. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, menggunakan spesifikasi deskriptif analistis, melalui studi kepustakaan dan studi lapangan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian adalah keabsahan perjanjian dalam transaksi jual beli online dapat dikatakan tetap sah walaupun tidak memenuhi syarat sah perjanjian yaitu kecakapan, namun memiliki konsekuensi hukum yaitu perjanjian transaksi jual beli online yang dilakukan oleh anak dibawah umur dapat dibatalkan secara sepihak dan harus diputuskan oleh hakim.]]>
<![CDATA[Model Karantina Kesehatan Berdasarkan Hukum Positif dan Fiqh Maslahat untuk Memutus Rantai Penularan Virus Corona ]]>
<![CDATA[Ade Mahmud]]>;
<![CDATA[Dian Alan Setiawan]]>;
<![CDATA[Arini Puspitasari]]>
<![CDATA[ Jurnal Wawasan Yuridika Vol 4, No 2 (2020): September 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Hukum Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1100.912 KB)
|
DOI: 10.25072/jwy.v4i2.366
<![CDATA[Penyebaran virus corona menimbulkan dampak meluas secara sosial, ekonomi, dan ritual keagamaan. Sejumlah fasilitas umum dan tempat ibadah ditutup yang menimbulkan perselisihan di tengah umat. Penelitian ini bertujuan menjelaskan indikator penerapan karantina pada situasi darurat kesehatan masyarakat akibat wabah pandemi virus corona berdasarkan hukum positif dan fiqh maslahat serta menentukan model karantina kesehatan yang tepat pada situasi darurat kesehatan masyarakat untuk memutus rantai penularan virus corona. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis yuridis normatif. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dengan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Simpulan akhir dari pembahasan ini menunjukkan bahwa hukum positif dan fiqh maslahat mengandung kesamaan susbtansi untuk menerapkan karantina sebagai respon cepat mengatasi penularan virus corona dengan menggunakan model karantina wilayah.AbstractThe spread of the corona virus has a wider socio-economic and religious ritual impact, a number of public facilities and places of worship are closed which causes disputes among the people. This research aims to determine the implementation indicator of health quarantine in positive law and fiqh maslahat and explain the ideal quarantine model to break the chain of transmission of the corona virus. This research is descriptive researcg with normative juridical type, through a statute approach with secondary data that is analyzed qualitatively. The results showed positive law and fiqh maslahat contain similar substance to apply quarantine as a quick response to overcoming corona virus transmission by using a regional quarantine model. Keywords: Corona; Fiqh Maslahat; Positif Law; Quarantine.]]>
<![CDATA[Implikasi Hukum Resentralisasi Kewenangan Penyelenggaraan Urusan Konkuren terhadap Keberlakuan Produk Hukum Daerah ]]>
<![CDATA[Syofyan Hadi]]>;
<![CDATA[Tomy Michael]]>
<![CDATA[ Jurnal Wawasan Yuridika Vol 5, No 2 (2021): September 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Hukum Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (672.507 KB)
|
DOI: 10.25072/jwy.v5i2.489
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui resentralisasi kewenangan pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja serta implikasi hukum resentralisasi kewenangan terhadap keberlakuan produk hukum daerah. Menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Resentralisasi kewenangan tersebut secara filosofis bertentangan dengan prinsip otonomi, hubungan kewenangan yang adil dan serasi, dan pembagian urusan pemerintahan konkuren. Karenanya, resentralisasi kewenangan dalam Undang-Undang Cipta Kerja berimplikasi kepada ketidakberlakuan produk hukum daerah berdasarkan argumentasi hukum (1) asas lex superiori derogat legi inferiori, peraturan daerah dikesampingkan oleh keberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja; (2) Secara normatif, Pasal 250 Undang-Undang Pemerintahan Daerah menentukan peraturan daerah dilarang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.]]>
<![CDATA[Politik Hukum Terhadap Tindak Pidana Terorisme Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia ]]>
<![CDATA[Maulana Rahmat]]>
<![CDATA[ Jurnal Wawasan Yuridika Vol 1, No 2 (2017): September 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Hukum Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (559.66 KB)
|
DOI: 10.25072/jwy.v1i2.138
<![CDATA[Penelitian ini mengangkat masalah : Gagasan RUU KUHP tentang kewenangan aparat penegak hukum dapat menangkap seseorang yang masuk organisasi dapat ditangkap meskipun tidak melakukan tindak pidana terorisme, apakah hal ini melanggar HAM? , dan apakah tindak pidana terorisme harus masuk dalam perundang-undangan khusus?. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini menyimpulkan. Pertama, HAM mengatur dan menjamin tentang seseorang untuk berkumpul dan atau berserikat dengan menjadi angota organisasi. Gagasan RUU KUHP membolehkan aparat menangkap seorang yang masuk organisasi tidak melanggar HAM karena hal itu sebagai deteksi dini dan antisipasi yang telah diatur oleh perundang-undangan. Kedua, delik terorisme harus dimasukan dalam peraturan perundang-undangan khusus karena tindak pidana terorisme merupakan kejatahan luar biasa (extra ordinary crime)]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Kesempatan Kerja Bagi Masyarakat Lokal Di Kota Cilegon ]]>
<![CDATA[Fuqoha Fuqoha]]>
<![CDATA[ Jurnal Wawasan Yuridika Vol 2, No 2 (2018): September 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Hukum Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (587.258 KB)
|
DOI: 10.25072/jwy.v2i2.175
<![CDATA[Legal protection of employement opportunities and welfare is the responsibility of the state. In the concept of regional autonomy it becomes the joint responsibility between the central and local governments to create opportunities and employment opportunities to provide welfare for the community, especially regional or local people. The form of legal protection afforded to the public may be a persuasive and repressive legal protection. Based on the state constitution until legislation has been regulated and on employment opportunities to the local people. This means that the legal protection of employment opportunities has been persuasive done by central and local governments. However, repressive legal protection for local people is not yet fully implemented, resulting in high numbers of job seekers for regional or local people.]]>
<![CDATA[Perjanjian Kerja Antara Pemain Sepak Bola dan Klub Sepak Bola Indonesia Dengan Lex Sportiva dan Undang-Undang Ketenagakerjaan ]]>
<![CDATA[Raka Fauzan Hatami]]>
<![CDATA[ Jurnal Wawasan Yuridika Vol 3, No 1 (2019): Maret 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Hukum Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (694.016 KB)
|
DOI: 10.25072/jwy.v3i1.218
<![CDATA[Sepak bola saat ini sudah menjadi sebuah industri yang sangat besar dan melibatkan banyak uang, termasuk besarnya gaji pemain dalam perjanjian kerja, tidak terkecuali di Indonesia. Akan tetapi, seringkali gaji pemain sepak bola di Indonesia tidak terbayarkan. Hal ini terjadi karena kurangnya perlindungan dan pemahaman hukum pemain sepak bola profesional mengenai hak-haknya dalam kontrak kerja. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan diharapkan memberikan pemahaman mengenai lex sportiva bagi pemain sepakbola di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian kerja pemain sepak bola profesional di Indonesia tunduk pada ketentuan lex sportiva, tetapi perjanjian tersebut juga harus memerhatikan ketentuan hukum kontrak dalam KUHPerdata.AbstractFootball has now become a large industry and involves a lot of money, including the number of the player salaries in an employment agreement, no exception in Indonesia. However, the salaries of football players in Indonesia are unpaid. This happens because the lack of protection and legal understanding of professional football players regarding their rights in employment contracts. This study uses a juridical-normative approach and it expected to provide an understanding of lex sportiva for football players in Indonesia. The conclusion is, even though the employment agreement of football player in Indonesia is subject to the lex sportiva provisions, the agreement should pay attention to the provisions of the contract law in the Civil Code.]]>
<![CDATA[Keberadaan dan Evolusi Prinsip Common But Differentiated Responsibilities dalam Instrumen Hukum Internasional ]]>
<![CDATA[Amira Bilqis]]>;
<![CDATA[Arie Afriansyah]]>
<![CDATA[ Jurnal Wawasan Yuridika Vol 4, No 2 (2020): September 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Hukum Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (934.935 KB)
|
DOI: 10.25072/jwy.v4i2.379
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran terkait perkembangan prinsip CBDR, diikuti dengan elaborasi dua elemen, yaitu common responsibility dan differentiated responsibility serta memberikan penjelasan mengenai implementasi prinsip CBDR dalam beberapa instrumen hukum internasional.Penelitian yang dilakukan dengan metode yuridis normatif, di mana penelitian dilakukan dengan mengkaji taraf sinkronisasi instrumen internasional melalui studi kepustakaan.Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif di mana penulis mengelaborasi kedudukan CBDR sebagai prinsip hukum lingkungan internasional melalui analisis implementasinya pada instrumen hukum internasional secara umum. Artikel ini berkesimpulan bahwa eksistensi prinsip CBDR dalam instrumen internasional terkait terdapat dalam tiga periode: awalan pembentukan prinsip, kristalisasi konsep dalam intrumen hukum internasional dan lahirnya aturan khusus sebagai bentuk lanjutan dari konsep CBDR khususnya dalam bidang perubahan iklim. AbstractThis article aims to provide an overview of the development of the CBDR, followed by an elaboration of two elements, the principle of general responsibility and differentiated responsibility as well as providing an explanation of the implementation of CBDR principles in several international legal instruments.The analysis conducted using the normative juridical method. It will examine international instruments through a literature study. The analysismethod used in this research is the qualitative method to convince the reader that CBDR is a principle of international environmental law through an analysis of its implementation on general international legal instruments. This article concludes that the existence of CBDR principles in related international instruments occurs in three periods: the beginning of the formation of principles, the crystalizing of concepts in international legal instruments and the birth of special rules as a continuation of the CBDR concept, especially in the field of climate change.]]>
<![CDATA[Hubungan Ideal Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung ]]>
<![CDATA[Edi Setiadi]]>
<![CDATA[ Jurnal Wawasan Yuridika Vol 5, No 2 (2021): September 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Hukum Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (619.179 KB)
|
DOI: 10.25072/jwy.v5i2.459
<![CDATA[Urgensi penelitian ini berkaitan dengan sinergitas hubungan antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung dalam hal menjalankan fungsi sebagai penyelenggara negara demi menyelenggarakan peradilan serta penegakan hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana hubungan antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung dalam melakukan fungsi sebagai penyelenggara negara dalam hal pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang merdeka demi menyelenggarakan peradilan guna penegakan hukum. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi deskripsi analitis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang dikumpulkan dengan studi pustaka, adapun jenis penelitian ini adalah kualitatif. Tugas yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial adalah pengawasan terhadap hakim yang berfungsi sebagai kontrol demi tegaknya kehormatan, martabat, serta perilaku hakim sebagai aparatur penegak hukum. Dengan demikian tercapainya tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan hukum sebagaimana amanat dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia.]]>
