Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Jurnal Wawasan Yuridika

jwy
Website

Published by Sekolah Tinggi Hukum Bandung

ISSN : 25490664 EISSN : 25490753 DOI : 10.25072

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Jurnal Wawasan Yuridika (JWY) is a peer-reviewed journal published by Sekolah Tinggi Hukum Bandung. Jurnal Wawasan Yuridika (JWY) is a Journal published biannually in March and September. This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

Arjuna Subject : -

Articles 236 Documents

15 16 17 18 19

“Hak Eksklusif” Negara Berdaulat di Batas Imajiner Berdasarkan Prinsip Kedaulatan Wilayah dan Hukum Keimigrasian Caesar Ali Fahroy
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 2, No 2 (2018): September 2018
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Negara merdeka adalah negara yang berdaulat atas wilayah teritorialnya, wilayah batas negara melambangkan kedaulatan suatu negara, karena pada batas negara inilah suatu negara memiliki yurisdiksi terhadap pelaksanaan peraturan negaranya tanpa dapat di intervensi oleh negara manapun, tipisnya batas-batas negara saat ini menjadikan lalu lintas orang yang masuk dan keluar suatu wilayah menjadi meningkat dari waktu ke waktu diikuti dengan beragam motif dan tujuan dari sipelintas batas. Imigrasi di setiap negara dibelahan bumi memiliki tugas dan fungsi sebagai representasi negara dalam menjalankan anamah negara dalam melindungi kepentingan dan keamanan negaranya terhadap segala ancaman dan tantangan melalui hak eksklusif yang diamanat dalam tugas dan fungsinya

Retaliasi Indonesia Atas Tuduhan Dumping Terhadap Korea Selatan Meliyani Sidiqah
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 3, No 1 (2019): Maret 2019
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Ketidakjelasan sikap Indonesia untuk meretaliasi Korea Selatan atas tuduhan dumping yang dilontarkan Korea Selatan merupakan suatu pelemahan eksistensi Indonesia di dunia perdagangan internasional. Nyatanya, sampai sekarang tidak diketahui tindakan pasti yang dilakukan agar Korea Selatan melaksanakan putusan Panel DSB WTO. Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan penyebab menggantungnya proses retaliasi Indonesia terhadap Korea Selatan, dan untuk menemukan solusi tentang kepastian retaliasi Indonesia terhadap Korea Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian, putusan Panel yang merekomendasikan Korea Selatan untuk mengembalikan ketentuannya terhadap Indonesia tidak dipatuhi oleh Korea Selatan. Sebagai jalan terakhir adalah retaliasi. Tetapi, Indonesia tidak memanfaatkan kesempatan itu, sehingga Korea Selatan masih tetap pada pendiriannya. Sebagai akibatnya, putusan DSB WTO pun tidak terlaksana dengan efektif.AbstractObscurity of Indonesia decision to retaliate South Korea over South Korea’s dumping allegation is a weakening of Indonesia’s existence in the world of international trading. In fact, there have been unknowing action taken so South Korea implements the ruling of DSB WTO Panel. The aim of this research is to find the causes of the uncertainty of Indonesia’s retaliation process towards South Korea and to find a solution for Indonesia’s retaliation towards South Korea. The research method used is descriptive research. The approached method used is a normative judicial approach method. Based on the result of this research, the decision of Panel which recommends South Korea to improve its provisions for Indonesia unimplemented by South Korea. For the last remedy is retaliation. However, Indonesia did not take the opportunity, and South Korea is still on its decision. As a result, the DSB WTO ruling was not implemented effectively.

Pengawasan Publik terhadap Pejabat Publik yang Melakukan Tindakan Korupsi: Perspektif Hukum Administrasi Nehru Asyikin
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 4, No 1 (2020): Maret 2020
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

AbstrakHukum administrasi negara menjadi kebutuhan untuk menjamin hak warga negara. Tujuan penelitian ini mengkaji pengawasan terhadap pejabat publik dari perspektif hukum administrasi kepada penyelenggara pelayanan publik. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis penelitian yuridis normatif. Pengumpulan data dengan studi pustaka, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan, pengawasan pelayanan publik memberikan kepastian hukum agar keputusan diterbitkan paling lama 10 hari, apabila tidak diterbitkan dianggap mengabulkan, dan apabila keputusan telah diterbitkan tetapi merugikan bisamemohonke Pengadilan Tata Usaha Negara. Tindakan malaadiministrasi bisa dilaporkan kepada Ombudsman. Dalam mengatasi korupsi, kolusi, dan nepotisme, meski diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tetapi peraturan ini hanya mengawasi secara represif, seharusnya pengawasan dilakukan secara preemtif oleh atasan dan preventif oleh aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) sebelum terjadi kerugian negara.Kata kunci: Hukum Administrasi; Korupsi; Pelayanan publik. AbstractThe law of State administration becomes the need to guarantee citizen rights. The purpose of this study examines supervision from the perspective of administrative law to public service organizers. This research is a descriptive research with normative juridical research. Data collected with the study of libraries, then analyzed qualitatively. The results of the study show, supervision of public services provides legal certainty that the decision is issued for a period of 10 days, if unpublished is deemed to be granted, and if the decision has been published but adverse can apply to the State Administration Court. The act of Maladiministration can be reported to the Ombudsman. In overcoming corruption, collusion, and nepotism, although stipulated in the Law Number 20 of 2001, but this regulation only supervises repressive, should supervision be carried out preemptively by superiors and preventive by government internal supervision (APIP) before the loss of state.

Penyelesaian Klaim dan Subrogasi oleh Perusahaan Surety dalam Perjanjian Surety Bond Kornelius Bagaskoro Wicaksono; Darminto Hartono Paulus
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 5, No 1 (2021): Maret 2021
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Penelitian bertujuan untuk menganalisis suatu penyelesaian klaim dalam perjanjian surety bond beserta hambatan dan cara mengatasi hambatan dalam penyelesaian klaim tersebut. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan prosedur penyelesaian klaim, sebagaimana yang telah diterapkan PT. Jamkrida Jawa Tengah diawali dengan pengajuan klaim, adanya surat pengajuan klaim dari obligee, surat teguran dari obligee kepada principal atas keterlambatan pekerjaan principal, adanya surat pemutusan hubungan kerja dari obligee kepada principal, dan kelengkapan dokumen lain yang dibutuhkan. Penyelesaian klaim oleh perusahaan surety kepada obligee dilakukan dengan cara tunai atau melakukan transfer ke rekening yang ditunjuk oleh obligee. Hambatan pelaksanaan subrogasi atau recovery yang dihadapi perusahaan surety dapat diklasifikasikan menjadi hambatan yang bersifat yuridis dan non-yuridis.

Restorative Justice Approach towards Termination Investigation of Begal Victims Based on Noodweer Action and Noodweer Exes Herman Katimin; Ida Farida
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 6, No 2 (2022): September 2022
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

In cases of involuntary manslaughters in self-defense by a victim of violent armed robberies (begal), investigators have often been reluctant to implement Article 49 of the Indonesian Criminal Code as a legal ground to terminate criminal investigations. The study aimed to analyze the termination of investigations based on noodweer and noodweerexces through a restorative justice approach. The study was descriptive and qualitative, employing a descriptive method. Data were collected from relevant literature and were analyzed quantitatively. The results showed that in the cases of involuntary manslaughter in self-defense by victims of violent armed robbery, the investigators had the authority to terminate the investigation and implement a restorative justice approach instead. It was applicable when the victims’ self-defense was void of mens rea, compelled by force, or done in defense of his or another person’s physical or sexual integrity or property against an immediate, unlawful attack. The restorative justice approach may involve the victims and/or their families, the perpetrators’ families, religious leaders, community leaders, traditional leaders, youth leaders, and other relevant stakeholders and is aimed solely for the sake of justice, legal usefulness, and legal certainty.

MODEL PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DALAM HUKUM KETENAGAKERJAAN SETELAH LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 Ujang Charda
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 1, No 1 (2017): Maret 2017
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

AbstrakPenyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hukum ketenagakerjaan setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dikenal dengan model penyelesaian secara sukarela melalui bipartit, konsiliasi, mediasi, dan arbitrase; dan model penyelesaian secara wajib, yaitu melalui Pengadilan Hubungan Industrial. Selain itu, adanya pembatasan bahwa hanya penyelesaian perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja saja yang dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung tanpa melalui prosedur banding.Kata Kunci: Hubungan Industrial; Ketenagakerjaan; Penyelesaian Perselisihan.

Back Matter JWY Vol 1 No 2 September 2017 Irwan Sugiarto
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 1, No 2 (2017): September 2017
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai Strategi Hukum dalam Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia Hari Sutra Disemadi; Paramita Prananingtyas
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 4, No 1 (2020): Maret 2020
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

AbstrakPembangunan berkelanjutan (sustainable development) dimaksudkan agar perusahaan mensinergikan aspek keuntungan (nilai ekonomis) dengan aspek lingkungan, serta aspek sosial seperti pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh perusahaan di Indonesia sebagai strategi pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian ini menunjukkan tanggung jawab perusahaan terhadap aspek sosial dan lingkungan dilakukan dengan pelaksanaan corporate social responsibility (CSR). Konsep CSR di Indonesia telah memperoleh legitimasi hukum untuk dilaksanakan oleh perusahaan swasta maupun badan usaha milik negara (BUMN). Kebijakan CSR merupakan strategi hukum yang digunakan dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui program-program bantuan pendidikan gratis, pelatihan pengembangan usaha lokal untuk membuka peluang usaha bagi masyarakat, serta program kepedulian berupa recruitment tenaga kerja lokal.Kata Kunci: Corporate Social Responsibility; Kebijakan Hukum; Pemberdayaan Masyarakat.AbstractSustainable development is intended for companies to synergize aspects of profit (economic value) with environment aspects and social aspects such as community empowerment. This study aims to determine regulatory policies regarding social and environmental responsibility by companies in Indonesia as a community empowerment strategy. This research is descriptive research with normative legal research methods. This research shows the company's responsibility towards social and environmental aspects is carried out by implementing corporate social responsibility (CSR). The concept of CSR in Indonesia has gained legal legitimacy to be implemented by private companies and state-owned enterprises (BUMN). The CSR policy is a legal strategy used in enhancing community empowerment through free education assistance programs, local business development training to open business opportunities for the community, and awareness programs in the form of recruitment of local workers.

Tafsir Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan Force Majeure yang Mengakibatkan Pembatalan Perjanjian Andi Risma; Zainuddin Zainuddin
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 5, No 1 (2021): Maret 2021
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional non-alam untuk dijadikan alasan force majeure dalam perjanjian. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang didasarkan pada data sekunder. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan data sekunder. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konsep. Teknik pengumpulan bahan hukum diperoleh melalui penelusuran kepustakaan, dan metode analisis data deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan, pandemi Covid-19 yang ditetapkan sebagai bencana nasional non-alam kaitannya sebagai dasar force majeure yang berimplikasi pada pembatalan perjanjian. Akan tetapi, pandemi Covid-19, tidak dapat secara langsung dijadikan dasar ketidakmampuan salah satu pihak untuk melaksanakan kewajiban, tentunya perlu pembuktian ketidakmampuan tersebut disebabkan secara langsung pengaruh Covid-19. Oleh karena itu, pandemi Covid-19 dapat dimasukkan dalam klausula perjanjian force majeure relatif.

Rasionalitas Kebijakan Formulasi Penanganan Konflik Ideologi Pancasila Dalam Perspektif Kebijakan Kriminal Eka Djoneri; Dey Ravena; Dini Dewi Heniarti
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 6, No 1 (2022): Maret 2022
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Penelitian ini bertujuan menemukan rasionalitas tujuan dan nilai kebijakan formulasi penanganan konflik ideologi Pancasila berdasarkan Perppu No. 2 Tahun 2017 dalam perspektif kebijakan kriminal. Penelitian bersifat deskriptif, jenis penelitian yuridis normatif, menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer; sekunder dan tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Pendekatan dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Rasionalitasnya: bertujuan membedakan dan melindungi Ormas yang mematuhi dan konsisten dengan asas dan tujuan Ormas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945; Melindungi nilai kedaulatan dan keutuhan NKRI, serta mempercepat penanganan konflik dengan menggunakan kaidah tindak pidana yang intensinya sedikit tanpa kualifikasi. Idealnya harus mendahulukan UU No. 7 Tahun 2012 sebelum Perppu No. 2 Tahun 2017 dan Pasal 107 huruf b KUHP.

Page 17 of 24 | Total Record : 236

15 16 17 18 19

Filter by Year

2010 2025

Filter By Issues

All Issue Vol 9 No 1 (2025): 2025 Vol 8 No 2 (2024): 2024 Vol 8, No 1 (2024): 2024 Vol 8 No 1 (2024): 2024 Vol 7, No 2 (2023): September 2023 Vol 7 No 2 (2023): September 2023 Vol 7 No 1 (2023): March 2023 Vol 7, No 1 (2023): March 2023 Vol 6, No 2 (2022): September 2022 Vol 6, No 1 (2022): Maret 2022 Vol 5, No 2 (2021): September 2021 Vol 5, No 1 (2021): Maret 2021 Vol 4, No 2 (2020): September 2020 Vol 4, No 1 (2020): Maret 2020 Vol 3, No 2 (2019): September 2019 Vol 3, No 1 (2019): Maret 2019 Vol 2, No 2 (2018): September 2018 Vol 2, No 1 (2018): Maret 2018 Vol 2, No 2 (2018) Vol 2, No 1 (2018) Vol 1, No 2 (2017): September 2017 Vol 1, No 1 (2017): Maret 2017 Vol 1, No 2 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 34, No 1 (2016) Vol 33, No 2 (2015) Vol 32, No 1 (2015) Vol 31, No 2 (2014) Vol 30, No 1 (2014) Vol 29, No 2 (2013) Vol 28, No 1 (2013) Vol 27, No 2 (2012) Vol 26, No 1 (2012) Vol 25, No 2 (2011) Vol 24, No 1 (2011) Vol 23, No 2 (2010) Vol 22, No 1 (2010) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Irwan Sugiarto

Contact Email
irwan.sugiarto@yahoo.com

Phone
-

Journal Mail Official
jurnal@sthb.ac.id

Editorial Address
Jalan Cihampelas Nomor 8 Bandung 40116

Location
Kota bandung,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Irwan Sugiarto

Contact Email irwan.sugiarto@yahoo.com

Phone -

Journal Mail Official jurnal@sthb.ac.id

Editorial Address Jalan Cihampelas Nomor 8 Bandung 40116

Location Kota bandung, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Irwan Sugiarto

Contact Email
irwan.sugiarto@yahoo.com

Phone
-

Journal Mail Official
jurnal@sthb.ac.id

Editorial Address
Jalan Cihampelas Nomor 8 Bandung 40116

Location
Kota bandung,

Jawa barat

INDONESIA