cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Anindya Bidasari
Contact Email
anindya@unikama.ac.id
Phone
+6282144176776
Journal Mail Official
panorama.hukum@unikama.ac.id
Editorial Address
Jl, S. Supriadi 48 Sukun, Malang, Jawa Timur
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Panorama Hukum
Published by Universitas Kanjuruhan Malang
ISSN : 25281992     EISSN : 25276654     DOI : https://doi.org/10.21067/jph
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Manuscript is relevant for scientific investigation with the journal scope such as Criminal Law, Civil Law, Business Law, Civic Law, and International Law.
Arjuna Subject : -
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 10 No 2 (2025): Desember" : 8 Documents clear
Tinjauan Kritis Hukum Penataan Wilayah Dan Ketahanan Pangan Untuk Mewujudkan Ketahanan Nasional Indonesia Emas 2045 Indro Budiono; Siska, Siska Nurkhasanah; Syahdina Yahwa
Jurnal Panorama Hukum Vol 10 No 2 (2025): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21067/jph.v10i2.11571

Abstract

Sistem hukum yang mendukung integrasi ketahanan pangan dan pengelolaan lahan sangat penting untuk mendorong pemanfaatan lahan produktif secara optimal serta mengendalikan alih fungsi lahan. Penelitian ini mengkritisi implementasi regulasi seperti Undang- Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Selain itu, penelitian ini memberikan perspektif jangka panjang yang selaras dengan visi Indonesia Emas 2045, khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam berbasis keberlanjutan, serta mengusulkan penggunaan teknologi digital untuk pemantauan tata ruang dan pengendalian alih fungsi lahan, tujuan dari penelitian adalah:1). Identifikasi efektivitas kebijakan ketahanan pangan yang diterapkan untuk mendukung Indonesia Emas 2045, 2).Mengetahu harmonisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah dapat diwujudkan untuk mendukung tercapainya ketahanan pangan dan pembangunan berkelanjutan pada Indonesia Emas 2045, 3).Mengidentfikasi hambatan dalam implentasi penataan wilayah serta bagaimana mengoptimalkan pemanfaatan lahan pertanian untuk mendukung ketahanan pangan menuju Indonesia Emas 2045 4).Mengetahui bagaimana Indonesia dapat mempertahankan ketahanan dan kedaulatan pangan nasional di tengah tantangan globalisasi dan fluktuasi harga pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.Hasil penelitian untulk menghadapi tantangan globalisasi dan fluktuasi harga pangan untuk meningkatkan ketahanan pangan termasuk stabilisasi harga pangan yang mampu menjaga tingkat inflasi, diperlukan pendekatan strategis dan holistik yang mencakup beberapa aspek seperti reformasi hukum pertanian yang mengutamakan ketahanan pangan, optimalisasi kebijakan impor beras dengan ketahanan pangan nasional, dan pengembangan Teknologi Pertanian berbasis digital.
Persyaratan Penggunaan Lagu Tanpa Adanya Izin Dari Pencipta Lagu Dalam Kasus Arie Sapta Hermawan Dan Agnes Monika (Analisis Putusan Nomor 92/Pdt.Sus-Hki/Hak Cipta/2024/Pn Niaga Jkt.Pst) Nurlita Pratiwi; Sheva Diandra Tresya
Jurnal Panorama Hukum Vol 10 No 2 (2025): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21067/jph.v10i2.11810

Abstract

Kasus antara Arie Sapta Hermawan yang menerapkan direct lisensi atas lagu ciptaannya untuk kepentingan komersial dan Agnes Mo yang menyanyikan lagu tersebut tanpa izin dari pencipta, menghasilkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berupa penolakan sebagian atas gugatan penggugat. Putusan ini menarik perhatian karena menyingkap adanya pengecualian dalam persyaratan penggunaan lagu tanpa izin pencipta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan, baik melalui sumber primer maupun sekunder, untuk menelaah aspek hukum yang relevan. Analisis penulis diarahkan pada sudut pandang yang berbeda dengan pertimbangan hakim, khususnya terkait tidak dipertimbangkannya Pasal 25 ayat (3) UU Hak Cipta serta Pasal 3 ayat (1) PP 56/2021 yang jelas memberikan pengecualian terhadap penggunaan lagu tanpa izin pencipta. Hal ini menimbulkan implikasi bahwa hakim kurang memperhatikan norma pengecualian yang seharusnya melindungi kepentingan pencipta sekaligus pengguna karya. Lebih lanjut, pembayaran royalti seharusnya menjadi tanggung jawab penyelenggara acara, bukan dilimpahkan kepada penyanyi yang hanya berperan sebagai pelaksana karya. Dengan demikian, kasus ini menegaskan perlunya konsistensi penerapan hukum agar tercapai keadilan bagi pencipta, penyanyi, dan pihak penyelenggara dalam kerangka perlindungan hak cipta di Indonesia.
Peran Bawaslu Bone Menangani Tindak Pidana Pemilu Analisis Yuridis Terhadap Implementasi UU No. 7 Tahun 2017 sahar, Saharuddin; Mukhawwas, Mukhawwas; Eka, Eka Handayani; Faizal, Faizal Alwi; Kurniawan, Kurniawan
Jurnal Panorama Hukum Vol 10 No 2 (2025): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21067/jph.v10i2.11890

Abstract

Penelitian ini mengkaji penegakan hukum tindak pidana pemilu di Kabupaten Bone, dengan fokus pada peran dan efektivitas Bawaslu dan Sentra Gakkumdu. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk pelanggaran pemilu yang dominan dan menganalisis mekanisme yang digunakan untuk mengatasinya. Dengan menggunakan metode kualitatif-deskriptif, penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara, dokumentasi, dan analisis hukum. Temuan tersebut mengungkapkan bahwa pelanggaran yang paling umum melibatkan keterlibatan aparatur sipil negara, pembelian suara, dan penyalahgunaan fasilitas pemerintah. Sementara upaya penegakan hukum mematuhi kerangka hukum yang ada, tantangan tetap ada, termasuk koordinasi yang terbatas antar lembaga dan keterbatasan waktu dalam pemrosesan hukum. Studi ini menyimpulkan bahwa meningkatkan penegakan hukum dalam pilkada, tidak hanya membutuhkan konsistensi regulasi tetapi juga sinergi kelembagaan yang lebih kuat dan strategi pencegahan berbasis masyarakat. Wawasan ini berkontribusi pada pengembangan model penegakan hukum pemilu yang lebih efektif dan didorong oleh integritas.
Persepsi Masyarakat Desa Dalung Tentang Perkawinan Beda Agama Dalam Konteks Hukum Waris Made Widya Dewi Wedayanti, Widya; Kadek Januarsa Adi Sudharma, Adi
Jurnal Panorama Hukum Vol 10 No 2 (2025): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21067/jph.v10i2.12065

Abstract

Perkawinan beda agama semakin sering terjadi di masyarakat Indonesia yang plural, termasuk di Desa Dalung, Bali. Fenomena ini menimbulkan berbagai persoalan yang kompleks, terutama terkait penerimaan sosial, pelaksanaan adat, serta implikasi hukum terhadap hak-hak keperdataan seperti pembagian warisan. Penelitian ini menyoroti informasi penting dari berbagai pihak, seperti tokoh adat, tokoh agama, kepala keluarga, remaja, dan keluarga yang terlibat langsung dalam perkawinan lintas agama. Dengan menggunakan pendekatan empiris dan teknik purposive sampling, penelitian ini berupaya memahami bagaimana masyarakat Dalung memandang perkawinan beda agama berdasarkan nilai sosial, budaya, dan agama yang berbeda. Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi peraturan perundang-undangan dan dokumen adat, observasi, serta wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat Dalung terhadap perkawinan beda agama sangat beragam. Sebagian kecil, khususnya generasi muda, mulai menunjukkan sikap lebih terbuka dengan alasan toleransi dan perkembangan zaman. Namun, mayoritas masyarakat, terutama yang masih kuat memegang tradisi adat, cenderung menolak perkawinan lintas agama. Perbedaan pandangan ini memperlihatkan adanya ketegangan antara nilai tradisional dan modernitas, serta menegaskan perlunya dialog lintas generasi dan kebijakan hukum yang lebih inklusif untuk menjembatani perbedaan tersebut.
Analisis Penerapan Kesadaran Masyarakat Menghadapi Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia Ni Kadek Mudita Sari, Mudita; Kadek Januarsa Adi Sudharma, Adi
Jurnal Panorama Hukum Vol 10 No 2 (2025): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21067/jph.v10i2.12068

Abstract

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan masalah serius yang mencerminkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan berkaitan erat dengan perempuan dan anak-anak. Di Indonesia, angka kasus KDRT masih tergolong tinggi dan terus meningkat setiap tahunnya walaupun UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sudah disahkan oleh pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kesadaran masyarakat Indonesia dalam menghadapi kekerasan dalam rumah tangga dan menentukan unsur-unsur yang mendorong dan menghalangi penggunaan kesadaran tersebut. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis-empiris dan sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap KDRT masih rendah, terutama di wilayah dengan budaya patriarki yang kuat dan tingkat literasi hukum yang rendah. Faktor pendukung penerapan kesadaran meliputi keberadaan payung hukum yang jelas, peran aktif lembaga pemerintah dan LSM, edukasi publik melalui media, keterlibatan tokoh masyarakat, serta peningkatan pendidikan. Sementara itu, faktor penghambatnya adalah budaya patriarki, stigma sosial, ketergantungan ekonomi, rendahnya literasi hukum, minimnya akses layanan pendampingan, dan lemahnya penegakan hukum. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa peningkatan kesadaran masyarakat terhadap KDRT memerlukan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif melalui pendidikan hukum, penguatan peran komunitas, dan reformasi kultural serta kelembagaan. Upaya preventif dan responsif terhadap KDRT harus diperkuat agar hak-hak korban dapat terlindungi secara nyata dan berkelanjutan.
Studi Kritis Mengenai Lemahnya Perlindungan Hukum terhadap Korban Revenge Porn Berbasis Jejak Digital Virgianitri, Mirah
Jurnal Panorama Hukum Vol 10 No 2 (2025): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21067/jph.v10i2.12130

Abstract

Revenge porn merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual digital yang semakin marak terjadi di Indonesia dan menimbulkan dampak serius bagi korban, baik secara psikologis maupun sosial. Meskipun telah terdapat perangkat hukum seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), perlindungan terhadap korban masih belum berjalan optimal. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka dan analisis dokumen hukum, sehingga mampu menyingkap kesenjangan antara norma hukum dengan praktik perlindungan di lapangan. Kesenjangan tersebut tampak pada aspek pembuktian digital yang masih lemah, keterbatasan infrastruktur penegakan hukum, serta pengaruh stigma sosial yang seringkali membuat korban enggan melapor. Kondisi ini memperlihatkan bahwa regulasi yang ada belum sepenuhnya responsif terhadap kompleksitas kejahatan berbasis teknologi. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi yang lebih spesifik dan komprehensif, penguatan kapasitas aparat penegak hukum terutama dalam bidang forensik digital, serta penerapan pendekatan hukum berbasis korban. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan perlindungan hukum terhadap korban revenge porn dapat terwujud secara lebih adil, efektif, dan sesuai dengan tantangan era digital yang terus berkembang.
Implikasi Hukum Waris Terhadap Kepemilikan Aset Bersama Dalam Perkawinan Poligami Studi Kasus Komparatif Antara Hukum Perdata Dan Hukum Islam Cindy; Armando , Josua; Gabriel , Parlaungan; Isnawati , Endang; Mustika , Fanny; Rohani , Frita
Jurnal Panorama Hukum Vol 10 No 2 (2025): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21067/jph.v10i2.12187

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implikasi hukum waris terhadap kepemilikan aset bersama dalam pernikahan poligami dengan melakukan studi kasus komparatif antara hukum perdata dan hukum Islam. Fokus utama penelitian ini adalah memahami secara mendalam bagaimana ketentuan hukum waris diterapkan dalam konteks pernikahan poligami serta bagaimana penerapan tersebut memengaruhi kepemilikan aset bersama yang dimiliki oleh para pihak. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, sehingga penelitian ini tidak hanya menekankan pada aspek normatif, tetapi juga pada pemahaman kontekstual melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, literatur akademik, serta putusan pengadilan yang relevan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi perbedaan dan persamaan antara hukum perdata dan hukum Islam dalam mengatur warisan serta kepemilikan aset bersama, khususnya dalam pernikahan poligami. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan hukum keluarga di Indonesia, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya memahami hak dan kewajiban yang timbul dari kepemilikan aset bersama dalam pernikahan poligami. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai implikasi hukum waris terhadap kepemilikan aset bersama, sehingga dapat menjadi rujukan akademik maupun praktis dalam pengembangan kajian hukum keluarga di masa mendatang.
Fenomena Parkir Liar (Ilegal) dalam Perspektif Sosiological Jurisprudence Menurut Roscoe Pound: Studi Wilayah Kota Malang Fadhlillah, M. Ilham; Agustinus Supriyanto
Jurnal Panorama Hukum Vol 10 No 2 (2025): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21067/jph.v10i2.13288

Abstract

Fenomena parkir liar di Kota Malang merupakan persoalan sosial yang berdampak pada ketertiban umum, efektivitas pelaksanaan kebijakan publik, serta potensi kerugian ekonomi bagi pemerintah daerah. Praktik parkir yang tidak sesuai dengan ketentuan tidak hanya menghambat kelancaran lalu lintas, tetapi juga mencerminkan kurang tertibnya pengelolaan ruang publik dan lemahnya pengawasan terhadap aktivitas perparkiran. Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik parkir liar dengan menggunakan perspektif Sociological Jurisprudence dari Roscoe Pound, yang memandang hukum sebagai sarana rekayasa sosial (law as a tool of social engineering) untuk menciptakan keteraturan dalam masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan memanfaatkan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, laporan pemerintah daerah, serta penelitian terdahulu. Hasil kajian menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara norma hukum yang mengatur perparkiran dengan praktik di lapangan. Pelaksanaan regulasi perparkiran di Kota Malang belum optimal karena dipengaruhi faktor struktural, kepentingan ekonomi, budaya hukum masyarakat, serta lemahnya penegakan hukum oleh aparat yang berwenang. Oleh sebab itu, diperlukan pembaruan regulasi dan kebijakan yang lebih responsif terhadap dinamika sosial masyarakat.

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10 No 2 (2025): Desember Vol 10 No 1 (2025): Juni Vol 9 No 2 (2024): Desember Vol 9 No 1 (2024): Juni Vol 8 No 2 (2023): Desember Vol 8 No 1 (2023): Juni Vol 7 No 2 (2022): Desember Vol 7 No 1 (2022): Juni Vol 6 No 2 (2021): Desember Vol 6 No 1 (2021): Juni Vol 5 No 2 (2020): Desember Vol 5 No 1 (2020): Juni Vol 4 No 2 (2019): Desember Vol 4 No 1 (2019): Juni Vol 3 No 2 (2018): Desember Vol 3 No 1 (2018): Juni Vol 2 No 2 (2017): Desember Vol 2 No 1 (2017): Juni Vol 1 No 2 (2016): Desember Vol 1 No 1 (2016): Juni More Issue