Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia is a peer-reviewed scientific journal that publishes original research and critical studies in various fields of science, including education, social sciences, humanities, economics, and engineering. The journal aims to provide a platform for researchers, academics, and practitioners to disseminate their findings and insights for the advancement of knowledge and practice in Indonesia and beyond.
Articles
6,215 Documents
Implementasi Upaya Hukum Banding Online pada Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Kisaran Kelas I B
Ismail Ismail;
Indra Perdana Tanjung;
Ribka Ginting
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (278.351 KB)
|
DOI: 10.36418/syntax-literate.v7i6.7420
Perkembangan digitalisasi sangat pesat saat ini yaitu pada era revolusi industri 4.0 sehingga mempengaruhi setiap aspek kehidupan manusia. Baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan dan juga hukum. Dalam bidang hukum saat ini sudah banyak menggunakan teknologi informasi untuk mempermudah akses dalam keterbukaan informasi. Dengan adanya aplikasi e-Court memberikan banyak manfaat yang dapat digunakan oleh para pihak dalam pendaftaran perkara maupun dalam hal mengajukan upaya hukum yaitu sistem peradilan menjadi lebih sederhana, murah dan lebih cepat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik yang menyatakan bahwa pengajuan upaya hukum yang diajukan oleh para pihak yang mempergunakan aplikasi e-Court terhadap suatu putusan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan disebut sebagai upaya hukum secara elektronik atau online. Pada penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dan melakukan studi di Pengadilan Negeri Kisaran Kelas I B. Pada penelitian hukum ini menggunakan data primer, yaitu: Wawancara dengan mendalam (deft interview). Data sekunder yaitu : data yang digunakan untuk melengkapi data primer. Upaya hukum banding online pada perkara perdata yaitu pengajuan upaya hukum melalui aplikasi e-Court oleh para pihak atau kuasanya dan segala proses nya dilakukan secara elektronik. Proses nya dimulai dari (e-Filling) yaitu pendaftaran upaya hukum banding online, pembayaran biaya panjar banding (e-payment), notifikasi memori banding online dan kontra memori banding online, memeriksa berkas (inzage), dan pengiriman dokumen-dokumen berkas banding secara elektronik serta putusan banding online dilampirkan secara elektronik. Keterlambatan dalam proses upload memori banding dan kontra memori banding serta pelaksanaan inzage yang terjadi disebabkan kurangnya penguasaan teknologi oleh para pihak yang mengajukan upaya hukum banding online.
Correlation Of Perineal Rupture With Women's Quality Of Life Post-Vaginal Delivery
Ayu Anissa Bahri;
Bobby Indra Utama;
Hafni Bachtiar
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (333.226 KB)
|
DOI: 10.36418/syntax-literate.v7i5.6949
Background: Perineal rupture are the second cause of postpartum hemorrhage that can occur in almost every vaginal delivery. According to WHO (2011), almost 90% of vaginal deliveries experience perineal tears, with or without an episiotomy. This situation contributes to the emergence of complaints of pelvic floor dysfunction in the future, resulting in a decrease in the quality of life both emotionally and physically in women. To assess, classify, and treat pelvic floor dysfunction, the Pelvic Floor Distress Inventory Index-20 can be used. This study aims to determine the relationship between perineal rupture and women's quality of life after vaginal delivery based on the Pelvic Floor Distress Inventory-20 (PFDI-20) score. This study was comparative cross sectional. The study was conducted at the Network Hospital of Obstetrics & Gynecology Residency Program, Medical Faculty of Andalas University, started from August 2020 until the number of samples is met. The sample of this study was 96 post-vaginal women who were selected by consecutive sampling, ie 48 respondents with vaginal delivery with perineal rupture and 48 respondents without perineal rupture. Quality of life was measured through interviews with the PFDI-20 questionnaire and perineal rupture were grouped from medical record data. Data were analyzed using chi-square test. The average age of the research respondents was 29.34 ± 5.91 years with the youngest age being 18 years. Most of the respondents were mutiparaous (70.%) with the highest degree of perineal rupture was grade 2. Most of the respondents (70.8%) felt that their quality of life was disturbed. Statistically, there was a significant relationship between perineal rupture and women's quality of life after vaginal delivery (p < 0.05). In Conclusion, there was a significant relationship.
Kebijakan Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan dan Dampaknya terhadap Sekolah Swasta
Sulhan Hamid H Lubis;
Wanapri Pangaribuan;
Selamat Triono Ahmad;
Syamsul Arif
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (218.576 KB)
|
DOI: 10.36418/syntax-literate.v7i5.7135
Kebijakan pemerataan dan perluasan akses pendidikan dilakukan oleh pemerintah dengan mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN, membebaskan biaya sekolah bagi SD dan SMP, program Dana BOS, Bantuan KIP dan lain sebagainya. Pemerintah juga membangun Unit Sekolah Baru dan penambahan Ruang Kelas Baru pada sekolah. Kebijakan ini bentuk keseriusan pemerintah dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Namun kebijakan ini menimbulkan masalah baru bagi sekolah swasta terutama sekolah kecil (jumlah siswa minim). Penambahan sekolah baru di daerah yang sudah ada sekolah negeri dan swasta dan penambahan ruang kelas baru pada sekolah negeri menjadi pemicu berkurangnya jumlah siswa yang mendaftar di sekolah swasta. Jika hal ini tidak mendapat perhatian dari pemerintah sebagai pengambil kebijakan akan berdampak pada “kematian sekolah swastaâ€. Dalam analisis kebijakan publik, W.I Jenkins membuat langkah-langkah dalam menganalisis kebijakan yaitu: a) inisiasi, b) informasi, c) pertimbangan, d) keputusan, e) implementasi, f) evaluasi, dan g) terminasi (penghentian).
Pengaruh Pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terhadap Sikap Kerja Selamat dalam Perawatan Sarana KA
Ajeng Tyas Damayanti
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (237.396 KB)
|
DOI: 10.36418/syntax-literate.v7i6.7328
Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan kesadaran K3 ini di lingkungan kerja. Pelatihan K3 dipilih dengan tujuan meningkatkan sikap kerja yang berorientasi keselamatan. Selain itu indikator-indikator yang terdapat dalam pelatihan K3 tersebut dapat dilihat seberapa pengaruhnya terhadap sikap kerja selamat. Penelitian ini dilakukan dengan metode quasi eksperimen. Sampel dibagi menjadi 2 (dua) yaitu kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Pretest dilakukan pada kedua kelompok sebelum pelatihan K3 dilakukan. Pelatihan K3 dilakukan hanya pada kelompok eksperimen, sedangkan kelompok kontrol tidak. Post test dilakukan setelah pelatihan K3 berlangsung. Kelompok eksperimen mempunyai perubahan sikap kerja yang lebih besar dibandingkan kelompok kontrol setelah pemberian pelatihan K3. Pada masing-masing indikator dalam pelatihan K3 terdapat hasil bahwa ketiganya mempunyai effect size terhadap sikap kerja selamat. Hasil yang diperoleh adalah ranah kognitif sebesar 1,123 dalam kategori tinggi, ranah afektif sebesar 0,625 dalam kategori sedang dan ranah psikomotor sebesar 0,718 dalam kategori sedang.
Pengaruh Pengetahuan Keuangan terhadap Niat Investasi Saham di Indonesia dengan Persepsi Risiko sebagai Variabel Moderasi
Achmad Chusanudin;
Agus Munandar
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (970.566 KB)
|
DOI: 10.36418/syntax-literate.v7i4.6880
Tujuan investasi seorang investor adalah memperolah keuntungan (Return) baik yang berupa Capital Gain maupun dividen. Investasi akan mengalami keuntungan apabila keputusan yang diambil oleh investor sesuai dengan analisa yang ada. Sehingga dengan adanya keputusan yang tepat ini maka peluang lebih besar dalam menghasilkan keuntungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi Pengaruh Pengetahuan Keuangan terhadap Niat Investasi Saham dengan Persepsi Risiko sebagai Moderasi pada Bursa Efek Indonesia. Dengan adanya penelitian ini semoga dapat memberikan kontribusi pada tataran teori/keilmuan manajemen keuangan dan juga memberikan implikasi terhadap perkembangan Pasar Modal Indonesia. Pengumpulan data dilakukan dengan cara menggunakan kuisioner dengan 120 sampel. Peneliti menggunakan sampel acak dan populasi penelitian termasuk investor perorangan di Bursa Efek Indonesia (IDX). Studi ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode Structural Equation Model (SEM). Pengolahan dan analisa data menggunakan perangkat lunak SPSS dan Lisrel. Uji validitas dilakukan dengan melihat nilai pengukuran Kaiser-Meyer-Olkin (KMO). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, Pertama, terdapat pengaruh pengetahuan keuangan terhadap niat investasi. Kedua, terdapat pengaruh persepsi risiko terhadap niat investasi. Ketiga, persepsi risiko memoderasi hubungan antara pengetahuan keuangan dan niat investasi. Implikasi penelitian ini terhadap investor hendaknya meningkatkan pengetahuan keuangan sehingga dalam berinvestasi akan tercapai tujuan yaitu mendapatkan hasil yang sesuai
Tindak Pidana Malpraktik Tenaga Kefarmasian dalam Perspektif Kepastian Hukum
Stevanus Miharso
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (286.83 KB)
|
DOI: 10.36418/syntax-literate.v7i5.7081
Pelayanan kesehatan adalah hak setiap orang yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang merupakan amanat konstitusi dengan tujuan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya baik perorangan, kelompok atau masyarakat. Penulis memberikan contoh pelanggaran hukum yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang beroperasi tanpa izin yang kasusnya telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusannya Nomor 10/PID.SUS/2020/PT SBY. Rumusan masalah yang penulis bahas adalah : 1) Bagaimana penerapan hukum pidana materiil malpraktik tenaga kefarmasian berdasarkan putusan pengadilan nomor 10/Pid.Sus/2020/PT. Sby dalam perspektif kepastian hukum ? dan 2) Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku malpraktik tenaga kefarmasian berdasarkan putusan pengadilan nomor 10/Pid.Sus/2020/PT. Sby dalam perspektif kepastian hukum ? Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengutamakan data kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder tersebut dapat berupa bahan hukum primer,sekunder maupun tersier. Dari hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa penerapan sanksi hukum terhadap pelaku praktik tenaga kefarmasian yang tidak memiliki izin, antara lain, sanksi pidana, sanksi perdata dan sanksi administrasi, dimana sanksi-sanksi tersebut berupa pidana penjara, ganti rugi, teguran, denda atau pencabutan izin akibat kelalaian tersebut dan pelanggaran terhadap norma. Terhadap sanksi administrasi umumnya dikenakan kepada pelanggar diklasifikasikan pelanggaran administrasi bersifat privat yang dijatuhkan oleh aparatur atau pejabat tata usaha negara, sanksi teguran merupakan teguran secara lisan dan tertulis hingga pencabutan izin.
Gerakan Milenial Indonesia Sulawesi Selatan dalam Pemenangan Pasangan Prabowo-Sandi pada Pemilihan Presiden Tahun 2019 di Kota Makassar
Miftahul Khiyarah;
Muhammad Alhamid;
Gustiana. A. Kambo
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (203.859 KB)
|
DOI: 10.36418/syntax-literate.v7i5.7253
Kemenangan Prabowo-Sandi di Kota Makassar pada Pilpres Tahun 2019 menjadi bukti pengaruh gerakan milenial Indonesia Sulawesi Selatan (GMI Sulsel) pada masa kampanye. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya yang dilakukan gerakan ini sehingga berhasil memenangkan pasangan Prabowo- Sandi di Kota Makassar. Berdasarkan hasil penelitian gerakan ini menggunakan metode sosialisasi dalam kampanye dengan strategi pemasaran melalui media sosial dan melalui kegiatan kreatif. Upaya dengan metode tersebut berhasil mempengaruhi perspektif kaum milenial terhadap pentingnya partisipasi dalam proses politik karena pesan- pesan politik yang didistribusikan dilakukan secara sederhana sehingga mudah dipahami oleh kaum milenial, oleh karena itu gerakan ini mendapat respon positif dan dukungan dari kaum milenial maupun masyarakat Kota Makassar dalam bentuk transparansi menyatakan dukungan kepada Prabowo-Sandi pada masa kampanye berlangsung.
The Use of Mediation as An Alternative Dispute Resolution In The Settlement of Agrarian Disputes
Sabela Gayo
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (147.494 KB)
|
DOI: 10.36418/syntax-literate.v7i5.6934
In Indonesia the land dispute is a problem that always arises because it is related to one of the human needs, especially if there is currently an instruction to the settlement efforts of the land mafia in Indonesaia. Usually land cases are always through the court diamana settlement of land cases through judicial channels a lot of shortcomings including very bureaucratic, time consuming labor and quite a lot of costs. Although the principle of dispute resolution in court is resolved with fast time and low cost but in reality it is difficult to implement. One way of Alternative dispute resolution settlement in agrarian dispute settlement is done through appropriate mediation, the management, assessment and handling of land cases which is the task of all levels of society in helping the task of the National Land Agency in resolving land cases can be resolved quickly.
Kelemahan Implementasi Kebijakan Protokol Kesehatan Covid-19: Analisis Tindakan Komunikatif
Vira Sovita;
Afrizal Afrizal;
Azwar Azwar
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (236.3 KB)
|
DOI: 10.36418/syntax-literate.v7i5.7116
Pembelajaran semester ganjil tahun 2021/2022 sudah diperbolehkan untuk dilaksanakan secara tatap muka di sekolah. Agar kebijakan pembelajaran tatap muka yang akan dilaksanakan berhasil, untuk itu perlu diperhatikan proses penyampaian informasinya, karena proses penyampaian informasi itu sangat penting dalam mencapai keberhasilan suatu kebijakan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas koordinasi dalam implementasi kebijakan mitigasi Covid1-19 dalam sekolah tatap muka kembali di Sekolah Dasar di Kota Padang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik wawancara mendalam dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan tindakan komunikatif yang dilakukan oleh pemangku kepentingan pada tingkat kota dirasa sudah efektif, namun tindakan komunikatif pada tingkat kecamatan dirasa kurang efektif. Hal itu dikarenakan terlalu banyak WAG yang dibuat untuk menyampaikan informasi, sehingga para implementor sulit untuk memahami maksud dari kebijakan yang akan dilaksanakan.
Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Penerapan Keadilan Restoratif Bagi Pelaku Dewasa (Studi Perbandingan dengan Belanda)
Margareta Dewi Lusiana;
Surastini Fitriasih
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (343.684 KB)
|
DOI: 10.36418/syntax-literate.v7i6.7316
Tujuan pemidanaan di Indonesia saat ini masih belum dapat sepenuhnya meninggalkan paradigma retributif yang berorientasi pada pembalasan. Banyaknya peraturan perundang-undangan yang memuat aturan pidana dengan sanksi penjara membawa implikasi pada permasalahan overcrowding Lapas/Rutan. Guna menanggulangi hal tersebut pembaharuan hukum pidana Indonesia melalui penyusunan RUU KUHP memuat sebuah terobosan yaitu dirumuskannya tujuan pemindanaan di mana Keadilan Restoratif terdapat di dalamnya. Sejalan dengan hal tesebut, hadirnya alternatif pemidanaan dalam RUU KUHP membawa angin segar bagi pemasyarakatan yang masih mengalami permasalahan klasik berupa overcrowding Lapas. Pemasyarakan dalam hal ini turut memiliki andil dalam mengatasi permasalahan overcrowding melalui optimalisasi tugas dan fungsi Pembimbing Kemasyarakatan. Dalam RUU KUHP peran Pembimbing Kemasyarakatan di Indonesia mengalami perluasan ruang lingkup menjadi mendekati praktik probation service di Belanda yang dinilai cukup berhasil dalam penerapan keadilan restoratif dan alternatif pidana. Untuk itu tulisan ini akan menggali peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam pelaksanaan keadilan restoratif bagi pelaku dewasa, sambil memaparkan perbandingannya dengan praktik probation service di Belanda. Metode yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam tulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Agar dapat dilaksanakan secara optimal, peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam pelaksanaan keadilan restoratif masih membutuhkan dukungan hukum positif sebagai pijakan.