JWP (Jurnal Wacana Politik)
JWP (Jurnal Wacana Politik) diterbitkan dua kali dalam setahun, di mana setiap artikel yang diterbitkan telah melalui proses peer review. Beberapa isu empirik dalam sub kajian yang dibahas dalam jurnal ini antara lain politik regional dan kebijakan publik, relasi agama dan demokrasi, kampanye dan pemilu, ekonomi politik, pemilu dan partai politik, serta relasi kekuasaan dan komunikasi politik. JWP (Jurnal Wacana Politik) menggunakan sistem online (Open Journal System) mulai dari publikasi hingga proses penerbitan. Jurnal Wacana Politik mengundang para penulis dari kalangan akademisi, mahasiswa, birokrat, dan LSM untuk mengunggah artikel hasil penelitian atau kajian kepustakaannya. Setiap artikel dituntut memenuhi standar penulisan karya ilmiah yang beretika. Saat ini, Jurnal Wacana Politik terbit berkala dua kali dalam satu tahun yaitu pada bulan Maret dan Oktober.
Articles
259 Documents
<![CDATA[KOREA SELATAN DAN PROVOKASI KOREA UTARA: TAKTIK PENGARUH DAN PERSUASI PADA MASA PEMERINTAHAN LEE MYUNG BAK ]]>
<![CDATA[Arfin Sudirman]]>
<![CDATA[ JWP (Jurnal Wacana Politik) Vol 3, No 1 (2018): JWP (Jurnal Wacana Politik) Maret ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (417.327 KB)
|
DOI: 10.24198/jwp.v3i1.14215
<![CDATA[Korea Selatan memiliki berbagai kepentingan dan telah menetapkan tujuan-tujuan dalam kebijakan luar negerinya. Namun upaya pencapaian kepentingan dan tujuan tersebut, terutama berkenaan dengan stabilitas di Semenanjung, seringkali dihadapkan pada tantangan, Aksi-Aksi provokatif dari Korea Utara merupakan salah satu isu yang serius dan perilaku yang tidak diinginkan oleh Korea Selatan. Oleh karena itu Korea Selatan melakukan sejumlah kebijakan luar negeri dalam upayanya untuk mencegah aksi provokatif dari Korea Utara, yang dalam penelitian ini difokuskan pada periode tiga tahun pertama pemerintahan Lee Myung Bak tahun 2008 hingga 2010. Dengan menggunakan metode kualitatif deksriptif analitis, artikel ini mencoba untuk mengidentifikasi kebijakan luar negeri Korea Selatan dalam mencegah aksi provokasi dari Korea Utara. Artikel menunjukkan bahwa Korea Selatan menggunakan taktik pengaruh untuk mencegah provokasi Korea Utara dan memanfaatkan kapabilitas ekonominya untuk mendukung kebijakan tersebut. Adapun penggunaan taktik pengaruh oleh Korea Selatan tersebut bergantung pada kasus dan tingkat aksi provokasi Korea Utara, mulai dari penggunaan taktik persuasi hingga penalti hukuman non-kekerasan, termasuk di dalamnya penggunaan taktik kekerasan secara terbatas ketika aksi provokasi tidak dapat dihentikan dan cegah dengan taktik lain. ]]>
<![CDATA[DINAMIKA KOALISI PARTAI-PARTAI POLITIK DI INDONESIA MENJELANG DAN SETELAH PEMILIHAN PRESIDEN TAHUN 2014 ]]>
<![CDATA[R. Widya Sumadinata]]>
<![CDATA[ JWP (Jurnal Wacana Politik) Vol 1, No 2 (2016): JWP (Jurnal Wacana Politik) Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (302.527 KB)
|
DOI: 10.24198/jwp.v1i2.11060
<![CDATA[This paper examines the dynamics of a coalition of political parties in Indonesia, especially in the presidential election of 2014 through a Fuzzy approach. The results of this study indicate that the ideology of political parties cannot be used as coalition preferences in absolute terms. The formation of the coalition is heavily based on seeking office interest. In other words, political parties in Indonesia have not been able to gain funding independently but still rely on state resources that obtained through its members in the executive and legislative offices. However, fuzzy logic modeling to the coalition as conducted in this writing is still very simple and need to test rigor of mathematical models that can describe the real condition of the behavior of political parties to form a coalition. ]]>
<![CDATA[GERAKAN ISLAM POLITIK DAN PROYEK HISTORIS PENEGAKAN ISLAMISME DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Rendy Adiwilaga]]>
<![CDATA[ JWP (Jurnal Wacana Politik) Vol 2, No 1 (2017): JWP (Jurnal Wacana Politik) Maret ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (315.95 KB)
|
DOI: 10.24198/jwp.v2i1.11373
<![CDATA[Pasca kebangkitan reformasi, perjuangan Islamisme bertransformasi menjadi sebuah gerakan sosial sebagai sebuah representasi masyarakat modern. Tulisan ini hendak memaparkan temuan historis serta mengkaji, bagaimana gerakan Islamisme di Indonesia berdinamika mulai dari awal kebangkitannya hingga upaya nya menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Tanpa melibatkan arus radikal lebih jauh, tulisan ini hanya mencoba menggali gerakan Islamisme mulai dari Sarikat Islam, Darul Islam, Masyumi, hingga FPI sebagai representasi gerakan Islamisme kontemporer dengan menggunakan pendekatan fenomenologis.Kata Kunci: Islam Politik, Islamisme, Gerakan Islam]]>
<![CDATA[INOVASI MODEL SOSIALISASI PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMILU ]]>
<![CDATA[Arry Dharmawan Trisatya Putra]]>
<![CDATA[ JWP (Jurnal Wacana Politik) Vol 1, No 2 (2016): JWP (Jurnal Wacana Politik) Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (273.162 KB)
|
DOI: 10.24198/jwp.v1i2.11056
<![CDATA[Political socialization was conducted by Electoral Committee as an attempt to foster public participation in the election of integrity. However, some factors are impeding public participation which needs to be overcome by the electoral committee. Therefore, innovative model of political socialization is needed to improve the quality of future election in Indonesia. Qualitative method is employed in this study to investigate the role of current political socialization and to find out an innovative way which should be undertaken by electoral committee to foster public participation in the election. ]]>
<![CDATA[PROSES POLITIK DALAM PEMBENTUKAN REGULASI PEMILU: Analisis Pertarungan Kekuasaan pada Pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ]]>
<![CDATA[Sholehudin Zuhri]]>
<![CDATA[ JWP (Jurnal Wacana Politik) Vol 3, No 2 (2018): JWP (Jurnal Wacana Politik) Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (316.418 KB)
|
DOI: 10.24198/jwp.v3i2.17670
<![CDATA[Menganalisis perumusan regulasi pemilu tidak dapat dipisahkan dari dinamika realitas politik, yang didefinisikanoleh perebutan kekuasaan dalam keputusan politik. Penelitiantentang proses politik pada pembentukan Undang-Undang Nomor 7/2017 menjadi penting, karena fraksi-fraksi di parlemen telah berupaya memasukanpreferensipolitiknya ke dalam undang-undang tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan teori elite daninstitusionalisme untuk meneliti dinamisme fraksi di parlemen dan hubungannya dengan partai elit dalamperspektif formal institusional. Dengan menggunakan metode kualitatif, melalui elaborasi dinamika keputusanpolitik dan notulen rapat pembahasan rancangan undang-undang, penelitian ini menemukan bahwa pertarungankekuasaan dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang pemilu berlangsung dalam beberapatahap. Pertama, proses antar faksi pada diskusi Panitia Khusus. Kedua, proses pencapaian kesepakatan yang tidakbisa diraih pada fase sebelumnya. Ketiga, konsesi politik di tingkat elite partai politik. Di sisi lain, perbedaantajam di antara fraksi-fraksi telah menyebabkan dukungan politik untuk regulasi pemilu tidak solid, sehinggakeputusan akhirnya dibuat melalui voting dan diwarnai tindakan walk-out oleh empat fraksi di parlemen.]]>
<![CDATA[TINGKAT PARTISIPASI PUBLIK MELALUI PEMANFAATAN MEDIA LAPOR DI KOTA BANDUNG ]]>
<![CDATA[Nur Atnan]]>;
<![CDATA[Ayub Ilfandy Imran]]>
<![CDATA[ JWP (Jurnal Wacana Politik) Vol 3, No 2 (2018): JWP (Jurnal Wacana Politik) Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (433.87 KB)
|
DOI: 10.24198/jwp.v3i2.19883
<![CDATA[Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) merupakan aplikasi media sosial yang digunakan diKota Bandung sejak November 2013 untuk mendorong partisipasi publik dalam pembangunan. Dalam kontekskehidupan demokrasi, pemanfaatan LAPOR dapat membantu pemerintah untuk mendengarkan aspirasi rakyat.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar tingkat partisipasi masyarakatKota Bandung dalam pemanfaatan LAPOR, faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalampenggunaan LAPOR, dan bagaimana pendapat masyarakat tentang kinerja Pemerintah Kota Bandung dalampengelolaan LAPOR. Penelitian ini menggunakan mix method, yakni perpaduan antara metode kuantitatifdan metode kualitatif. Pengolahan data dilakukan dengan analisa kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa masyarakat Kota Bandung masih banyak yang belum berpartisipasi menggunakanaplikasi LAPOR, faktor dominan pendorong partisipasi penggunaan LAPOR karena kemudahan penggunaanaplikasinya bukan karena manfaatnya, dan responden juga menilai kinerja Operator LAPOR sudah cukup baik.]]>
<![CDATA[PERAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DALAM PENGISIAN JABATAN BADAN PENGAWAS PEMILU YOGYAKARTA: STUDI PADA PERAN NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH ]]>
<![CDATA[Yusa Djuyandi]]>;
<![CDATA[Mohamad Firdaus]]>;
<![CDATA[Arief Hidayat]]>
<![CDATA[ JWP (Jurnal Wacana Politik) Vol 3, No 2 (2018): JWP (Jurnal Wacana Politik) Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (303.335 KB)
|
DOI: 10.24198/jwp.v3i2.18125
<![CDATA[Peran organisasi masyarakat (Ormas) Nahdlatul Ulama (NU) dengan Muhammadiyah dalam pengisian jabatan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merupakan hal yang menarik di kaji, alasannya banyak kader kedua ormas ini yang berkiprah dalam lembaga pengawas pemilu, khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Untuk menganalisa peran kedua ormas dalam pengisian jabatan di Bawaslu DIY, maka penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data primer bersumber dari observasi dan wawancara dengan sejumlah informan, baik itu dari perwakilan kedua Ormas (NU dan Muhammadiyah) serta dari Bawaslu DIY, sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai media maupun hasil penelitian pihak lain yang dapat menunjang analisa. Hasil dari penelitian ini adalah peran NU dan Muhammadiyah dalam pengisian jabatan komisioner di Bawaslu D.I. Yogyakarta dianggap sangat strategis sebab secara jejaring mampu mendorong para anggotanya untuk menempati posisi anggota Bawaslu DIY. Begitu kuatnya peran kedua Ormas dalam pengisian jabatan di Bawaslu DIY tidak dapat dilepaskan dari eksistensi dan dominasi NU serta Muhammadiyah yang sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat dan organ pemerintah. ]]>
<![CDATA[PENERAPAN PEMILU BERINTEGRITAS DAN JAMINAN KESETARAAN HAK POLITIK DALAM PENDAFTARAN PEMILIH: STUDI KASUS PADA PILKADA SAMOSIR TAHUN 2015 ]]>
<![CDATA[Tota Pasaribu]]>;
<![CDATA[R. Widya Setiabudi Sumadinata]]>;
<![CDATA[Muradi Muradi]]>
<![CDATA[ JWP (Jurnal Wacana Politik) Vol 3, No 2 (2018): JWP (Jurnal Wacana Politik) Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (260.179 KB)
|
DOI: 10.24198/jwp.v3i2.17086
<![CDATA[Tahapan Pilkada Kabupaten Samosir tahun 2015 khususnya pada pendaftaran pemilih menuai berbagai kendala. Integritas dari Pemilu mengharuskan adanya jaminan kesetaraan hak-hak politik dan hak pilih universal pada setiap warga negara. BerdasarkanData Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) yang disediakan oleh Kementerian Dalam Negeri, sebagai sumber awal pendataan yang kemudian dimutakhirkan dengan data di lapangan, ditemukan sejumlah calon pemilih yang sudah berhak memilih namun tidak terdaftar dalam DP4 karena ketiadaan dokumen kependudukan sehingga secara administrasi mereka tidak berhak untuk didaftarkan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir sebagai penyelenggara Pemilu berusaha melindungi hak konstitusi setiap warga negara tanpa terkecuali dengan mengakomodir mereka melalui penggunaan Surat Keterangan Domisili (SKD) yang hanya dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah.Namun sesuai Undang-undang Adminitrasi Kependudukan hal ini bukan bagian dari dokumen kependudukan.Permasalahan yang muncul adalah bagaimana efektivitas kehadiran SKD dalam melindungi hak pilih warga.Adapun penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan konsep Pemiluberintegritas dan kesetaraan hak politik sebagai pisau analisis. Hasil analisis menunjukan bahwa akomodir penggunaan SKD tersebut dinilai efektif melindungi hak pilih warga yang sebelumnya terancam hilang yaitu mereka dari kalangan pemilih pemula, pemilih apatis terhadap dokumen kependudukan dan pemilih dari penganut aliran kepecayaanParmalim. Pada akhir tulisan ini, penulis menyarankan dalam rangka pemberian jaminan hak pilih melalui akurasi data Pemilu, diperlukan adanya penyesuaian regulasi antara teknis pendataan pemilih dengan kependudukan, memelihara data base pemilih secara berkelanjutan dan integrasi data base pemilih dengan data administrasi kependudukan. ]]>
<![CDATA[MODAL POLITIK TJHAI CHUI MIE DALAM PEMILIHAN WALIKOTA SINGKAWANG TAHUN 2017 ]]>
<![CDATA[Ika Kartika]]>;
<![CDATA[Mudiyati Rahmatunnisa]]>;
<![CDATA[Neneng Yani Yuningsih]]>
<![CDATA[ JWP (Jurnal Wacana Politik) Vol 3, No 2 (2018): JWP (Jurnal Wacana Politik) Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (284.702 KB)
|
DOI: 10.24198/jwp.v3i2.18526
<![CDATA[Tulisan ini mengkaji modal politik yang dimiliki oleh Tjhai Chui Mie pada Pemilihan Walikota Singkawang tahun2017. Pengendalian modal adalah salah satu masalah yang sering dihadapi oleh perempuan yang terlibat dalampolitik. Secara luas terdapat anggapan bahwa wanita yang terjun ke politik berkorelasi dengan norma-norma tradisional.Tulisan ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan data yang dikumpulkanmelalui wawancara mendalam dan studi dokumen selama periode April-Juni 2018. Hasil penelitian ini menunjukkanbahwa Tjhai Chui Mie mampu mengelola modal politiknya, yang saling terkait dengan modal sosial danmodal ekonomi. Dengan dukungan partai dan pengalaman politik sebagai legislator, Tjhai Chui Mie berhasil memanfaatkanjaringan sosial etnis dan agama yang kemudian berpengaruh dalam mendapatkan dana kampanyen.Dengan kemampuannya untuk mengelola modalitas tersebut, ia berhasil menjadi walikota perempuan keturunanCina pertama di Indonesia.]]>
<![CDATA[SOVEREIGNTY, GLOBAL NORMS AND SECURITY COOPERATION IN SOUTHEAST ASIA ]]>
<![CDATA[Caleb Slayton]]>
<![CDATA[ JWP (Jurnal Wacana Politik) Vol 3, No 2 (2018): JWP (Jurnal Wacana Politik) Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (580.461 KB)
|
DOI: 10.24198/jwp.v3i2.19118
<![CDATA[Discussions on cooperative security strategies in Southeast Asia often mention potential threats such as piracy,illegal fishing, terrorism, island disputes and even the security concerns posed by natural disasters. Theaforementioned threats are mutual, between not only the ten ASEAN countries but also neighbors, such asAustralia and Timor Leste, along with rising and global powers such as China and the United States. However,developing security cooperation even against mutual threats is hindered not only by geographic and monetaryrestraints but by differences in national ideology, national interests, differing historical perspectives, divergentlegal opinions as well as intentional and unintentional misinformation. Using the perspective of a multi-disciplineapproach to international relations realism and the security dilemma along with highlighting the sources ofmiscommunication that hinder long-term security cooperation, this paper argues that Indonesia and the UShave incorrect and sometimes dangerous perceptions of the other. Differing concepts on national sovereignty,interpretations of international law and the degradation of the rules-based order are all easily manipulated tofuel dangerous misperceptions. Cooperation and sovereignty seem more at odds than ever before. But militarycooperation can still be successful using honest assessments that avoid false information and instead pursuesincere engagements.]]>
