JWP (Jurnal Wacana Politik)
JWP (Jurnal Wacana Politik) diterbitkan dua kali dalam setahun, di mana setiap artikel yang diterbitkan telah melalui proses peer review. Beberapa isu empirik dalam sub kajian yang dibahas dalam jurnal ini antara lain politik regional dan kebijakan publik, relasi agama dan demokrasi, kampanye dan pemilu, ekonomi politik, pemilu dan partai politik, serta relasi kekuasaan dan komunikasi politik. JWP (Jurnal Wacana Politik) menggunakan sistem online (Open Journal System) mulai dari publikasi hingga proses penerbitan. Jurnal Wacana Politik mengundang para penulis dari kalangan akademisi, mahasiswa, birokrat, dan LSM untuk mengunggah artikel hasil penelitian atau kajian kepustakaannya. Setiap artikel dituntut memenuhi standar penulisan karya ilmiah yang beretika. Saat ini, Jurnal Wacana Politik terbit berkala dua kali dalam satu tahun yaitu pada bulan Maret dan Oktober.
Articles
243 Documents
<![CDATA[PEMBELAHAN IDEOLOGI, KONTESTASI PEMILU, DAN PERSEPSI ANCAMAN KEAMANAN NASIONAL: SPEKTRUM POLITIK INDONESIA PASCA 2014? ]]>
<![CDATA[Ari Ganjar Herdiansah]]>;
<![CDATA[Junaidi -]]>;
<![CDATA[Heni Ismiati]]>
<![CDATA[ JWP (Jurnal Wacana Politik) Vol 2, No 1 (2017): JWP (Jurnal Wacana Politik) Maret ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (388.023 KB)
|
DOI: 10.24198/jwp.v2i1.11480
<![CDATA[Keamanan geopolitik dan sentimen keagamaan menjadi isu politik yang mencuat di Indonesia pasca 2014. Semenjak Joko Widodo menjadi presiden, isu kedekatannya dengan China seringkali dikemas sebagai citra yang negatif terhadap pemerintahannya. Di sisi lain, menguatnya pengaruh China di Asia Tenggara turut mempengaruhi perubahan peta ekonomi politik di Indonesia. Investasi dan dana pinjaman dari China meningkat tajam yang diiringi kompensasi proyek infrastruktur yang diberikan kepada China. Akan tetapi, memori kolektif masyarakat Indonesia terkait identiknya China dan komunisme menyulut kekhawatiran bangkitnya Partai Komunis Indonesia (PKI) di Indonesia. Secara kebetulan, persaingan Gubernur Jakarta 2017 yang diikuti oleh Basuki Tjahaya Purnama, petahana kuat berlatar etnik China yang diusung oleh partai pemerintah (PDIP), menjadi momentum yang membangkitkan komponen Islamis yang sudah menaruh curiga terhadap kebangkitan PKI. Artikel ini menelaah bagaimana faktor menguatnya pengaruh China dan kedigdayaan politik PDIP membentuk pusaran konflik aliran antara nasionalis kiri dengan kanan Islamis yang membawa kerawanan keamanan di Indonesia pada level lebih tinggi. ]]>
<![CDATA[PENTINGNYA PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM MENGAWAL PEMILIHAN UMUM YANG BERINTEGRITAS DAN DEMOKRATIS ]]>
<![CDATA[Ratnia Solihah]]>;
<![CDATA[Arry Bainus]]>;
<![CDATA[Iding Rosyidin]]>
<![CDATA[ JWP (Jurnal Wacana Politik) Vol 3, No 1 (2018): JWP (Jurnal Wacana Politik) Maret ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (366.232 KB)
|
DOI: 10.24198/jwp.v3i1.16082
<![CDATA[Tulisan ini mengkaji tentang pentingnya pengawasan partisipatif dalam mengawal penyelenggaraan pemilu, yang bertujuan untuk menciptakan pemilu yang berintegritas dan demokratis. Walaupun telah dibentuk berbagai lembaga pengawas pemilu, baik di tingkat Pusat (Bawaslu), di tingkat Daerah (Panwaslu), maupun DKPP sebagai lembaga yang khusus menangani pelanggaran etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, namun dalam penyelenggaraannya masih ditemui berbagai pelanggaran baik yang dilakukan oleh peserta, partai politik, birokrasi, masyarakat maupun penyelenggara pemilu, sehingga pemilu dinilai kurang berintegritas dan kurang demokratis. Dengan dilibatkannya stakeholder dan masyarakat secara independen dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu, diharapkan proses pemilu yang demokratis akan terwujud. Melalui studi literatur, tulisan ini mengkaji tentang aspek-aspek yang terkait dengan pengawasan partisipatif dalam mengawal penyelenggaraan pemilu serta beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengawal penyelenggaraan pemilu untuk menciptakan pemilu yang berintegritas dan demokratis. ]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS ALAT PERAGA KAMPANYE CALON ANGGOTA LEGISLATIF: STUDI PENDAHULUAN PEMASARAN POLITIK PADA GENERASI MILENIAL DI PROVINSI LAMPUNG, INDONESIA ]]>
<![CDATA[Perdana, Kurnia]]>
<![CDATA[ JWP (Jurnal Wacana Politik) Vol 4, No 1 (2019): JWP (Jurnal Wacana Politik) Maret ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (335.738 KB)
|
DOI: 10.24198/jwp.v4i1.21078
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat efektivitas alat peraga kampanye yang dilihat dari perspektifgenerasi milenial. Menurut data empiris, secara nasional porsi swing voters terbesar adalah dari generasimilenial. Namun, sejatinya swing voters memberikan stimulan optimisme untuk membidiknya sebagai targetkonstituen. Salah satu cara masif untuk membentuk citra positif adalah dengan membuat alat peraga kampanyevisual. Namun mencetaknya membutuhkan biaya yang tidak sedikit, terlebih harus mempertimbangkan luasnyadaerah pemilihan. Agar program kampanye lebih efektif dan efisien, penting dilakukan evaluasi efektivitasalat peraga kampanye berupa baliho dan spanduk. Pengambilan data dilakukan secara purposive survey disepuluh kabupaten/kota di Provinsi Lampung selama tiga bulan. Setelah terhimpun, data dianalisis secarakuantitatif menggunakan EPIC Model dengan tiga belas indikator. Daftar pertanyaan telah melalui uji validitasdan reliabilitas dan diskalakan menurut aturan Likert (1-7). Lalu dilakukan tabulasi atas jawaban respondenuntuk kemudian dirata-rata serta diaplikasikan dalam diagram EPIC. Hasil perhitungan didapat bahwa duadimensi yaitu empathy dan persuasion dengan skor masing masing 3,10 dan 3,21 berada di kriteria sangat tidakefektif. Dan dua variabel berikutnya yaitu impact dan communication dengan skor masing-masing 3,60 3,75berada di kriteria tidak efektif. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa tidak efektif beriklan menggunakan alatperaga kampanye bagi generasi milenial. Penting untuk memerhatikan cohort dan berkaitan dengan desain danmengombinasikannya dengan isu terkini yang sedang viral serta lebih aktif menggunakan media sosial.]]>
<![CDATA[DIMENSI EKONOMI POLITIK DALAM KONFLIK TATA KELOLA PERTAMBANGAN (Studi Kasus Surat Keputusan Gubernur Bangka Belitung Tentang Penghentian Sementara Operasional Pertambangan Laut PT Timah, Tbk Tahun 2016) ]]>
<![CDATA[Sandy Pratama]]>
<![CDATA[ JWP (Jurnal Wacana Politik) Vol 3, No 1 (2018): JWP (Jurnal Wacana Politik) Maret ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (349.617 KB)
|
DOI: 10.24198/jwp.v3i1.16084
<![CDATA[Tujuan studi ini adalah untuk menjelaskan gambaran kontemporer kebijakan tata kelola dan tata niaga pertimahan di Indonesia. Liberalisasi pertambangan timah pasca orde baru membawa dampak negatif bagi lingkungan hidup. Kontrol akses dan keuntungan yang dikuasai oleh jaringan negara bayangan lokal tak memberikan manfaat besar bagi rakyat. Prakondisi ini menjadi dasar aksi resistensi yang menuntut Pemda untuk menghentikan segala aktivitas pertambangan timah laut yang mengancam kehidupan kelompok nelayan. Gubernur mencoba menanggapi positif tuntutan ini dengan menerbitkan regulasi penghentian sementara pertambangan timah laut oleh PT Timah, Tbk. Riset dilakukan dengan melakukan observasi lapangan serta melakukan wawancara bersama pihak-pihak yang terkait dan kompeten memahami berbagai aspek terkait implementasi dan implikasi kebijakan pertimahan di Bangka Belitung. Pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk menghasilkan analisis deskriptif terkait data-data yang dikumpulkan berdasarkan konstruksi teori dan literatur yang ada. Temuan lapangan mengungkapkan bahwa kebijakan rasional penghentian sementara penambangan gagap implementasi. Aktivitas pertambangan laut yang sempat dihentikan kembali beroperasi. Politik protes dalam upaya melindungi ekosistem laut tempat nelayan mencari nafkah dari ancaman eksternalitas negatif pertambangan sulit berhasil. Hal ini disebabkan oleh aturan hukum dan implementasi regulasi yang tumpang tindih dan saling berbenturan antar pemilik kuasa atas akses kontrol pertimahan. Motif individu dan konflik perebutan akses kontrol tata kelola antar aktor kebijakan ikut mendistorsi upaya penataan pertambangan dan perdagangan timah yang lebih baik. Karenanya dibutuhkan konsistensi dan kekuatan hukum dan politik yang lebih kokoh dalam konteks relasi kuasa untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang selaras, berkeadilan, dan berkelanjutan. Dalam konteks pertimahan, kajian zonasi, daya dukung daya tampung, valuasi ekonomi antar sektor, perlu segera diselesaikan dengan meminimalisir dominasi penguntungan kepentingan pihak pebisnis semata ]]>
<![CDATA[MODAL SOSIAL JEJE-ADANG DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2015 ]]>
<![CDATA[Solihah, Ratnia]]>
<![CDATA[ JWP (Jurnal Wacana Politik) Vol 4, No 1 (2019): JWP (Jurnal Wacana Politik) Maret ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (301.001 KB)
|
DOI: 10.24198/jwp.v4i1.21048
<![CDATA[Tulisan ini menganalisis modal sosial Jeje-Adang dalam pilkada Kabupaten Pangandaran tahun 2015 sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi berhasilnya mereka dalam memenangkan kontes politik lokal (pilkada). Kepemilikan modal sosial Jeje-Adang dikaji melalui metode kualitatif dengan studi deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan melalui wawancara secara purposive dan pemeriksaan dokumen-dokumen. Hasil kajian menunjukkan bahwa modal sosial Jeje-Adang yang meliputi faktor ketokohan, kapabilitas dan integritasnya; kepercayaan dari masyarakat; interaksi sosial antara Jeje-Adang dengan pendukungnya; dan jaringan-jaringan sosial pendukung Jeje-Adang, berperan dalam perolehan kemenangan mereka.]]>
<![CDATA[DAMPAK PEMBANGUNAN TERUSAN KRA DI THAILAND TERHADAP EKONOMI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Harahap, Insan Harapan]]>
<![CDATA[ JWP (Jurnal Wacana Politik) Vol 4, No 1 (2019): JWP (Jurnal Wacana Politik) Maret ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (467.66 KB)
|
DOI: 10.24198/jwp.v4i1.20104
<![CDATA[Penelitian ini membahas dampak pembangunan Terusan Kra terhadap perekonomian Indonesia dan upayapemerintah Indonesia dalam memanfaatkan Terusan Kra. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupabahan pustaka, yang terdiri dari penelitian sebelumnya, berita resmi, dan informasi dari website terpercaya yangterkait dengan rencana pembangunan Terusan Kra. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan TerusanKra akan memberikan dampak positif dan negatif bagi perekonomian Indonesia. Namun, Terusan Kra akanmemberikan dampak positif yang besar bagi perekonomian nasional apabila Indonesia mampu memanfaatkanPelabuhan Sabang dan Pelabuhan Kuala Tanjung sebagai pelabuhan berstandar internasional yang mampumelayani bongkar-muat kapal asing sekaligus sebagai hub internasional menggantikan pelabuhan Singapura.Untuk memaksimalkan dampak positif tersebut, pemerintah perlu meningkatkan implementasi tol laut yangsudah dicanangkan dan diimplementasikan sejak 2015 sebagai sarana arus distribusi dari dan ke PelabuhanSabang dan Pelabuhan Kuala Tanjung.]]>
<![CDATA[MALAPRAKTIK DALAM PROSES VERIFIKASI PARTAI POLITIK DI INDONESIA: STUDI PADA PEMILIHAN UMUM 2019 ]]>
<![CDATA[Syafriandre, Aldho]]>
<![CDATA[ JWP (Jurnal Wacana Politik) Vol 4, No 1 (2019): JWP (Jurnal Wacana Politik) Maret ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (385.217 KB)
|
DOI: 10.24198/jwp.v4i1.19743
<![CDATA[Verifikasi partai politik dilakukan untuk mengukur kesiapan dan keterpenuhan syarat partai politik sebagai calon peserta pemilu. Malapraktik yang terdapat pada verifikasi partai politik pemilu 2019 yaitu Pertama, masih adanya celah produk hukum dalam verifikasi partai politik. Kedua,keterbatasan waktu pemeriksaan dokumen dan verifikasi faktual kelapangan. Ketiga, belum optimalnya Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). Keempat, efek malapraktik dalam verifikasi partai politik. Artikel ini menggunakan pendekatan metode kualitatif dengan menggunakan riset kepustakaan. Dalam menganalisis artikel ini penulis menggunakan sumber data sekunder yang relevan untuk menjelaskan argumentasi utama dalam artikel ini. Adapun tujuan dari tulisan ini adalah menganalisis celah-celah aturan hukum dalam penyelenggaraan pemilu dan malapraktik dalam verifikasi partai politik. Ada beberapa temuan dalam artikel ini masih adanya celah dalam UU Pemilu mengakibatkan terbatasnya waktu verifikasi sehingga KPU mengubah metode verifikasi. Selain itu, penyelesaian sengketa proses pemilu belum efektif karena banyaknya lembaga peradilan yang terlibat dalam proses sengketa pemilu. Penggunaan Sipol belum diatur oleh UU Pemilu dan verifikasi partai politik belum memperbaiki institusi partai politik dan penurunan kualitas demokrasi.]]>
<![CDATA[PEMILIHAN KEPALA DESA DAN PARTISIPASI MASYARAKAT MARJINAL: STUDI KASUS DI PULAU BAWEAN, INDONESIA ]]>
<![CDATA[Bulqiyah, Hasanul]]>
<![CDATA[ JWP (Jurnal Wacana Politik) Vol 4, No 1 (2019): JWP (Jurnal Wacana Politik) Maret ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (297.891 KB)
|
DOI: 10.24198/jwp.v4i1.21612
<![CDATA[Indonesia sebagai negara demokrasi memiliki pemilihan umum sesuai dengan tingkatannya, yang mana adanya pemilihan umum seharusnya memiliki pengaruh besar terhadap keberlangsungan pembangunan di suatu daerah, tapi tidak dengan pulau Bawean. Tulisan ini mengkaji tentang ketertarikan pemilih di Pulau Bawean pada pemilihan umum lokal (pemilihan kepala desa). Pulau Bawean yang merupakan bagian dari Kabupaten Gresik memiliki ketimpangan pembangunan yang dirasakan, kebijakan-kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah Kabupaten Gresik tidak sepenuhnya terlaksana pada pulau Bawean. Tulisan ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data menggunakan data wawancara mendalam pada masyarakat dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menemukan bahwasanya masyarakat Pulau Bawean lebih tertarik pada pemilihan kepala desa dibandingkan pada pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Gresik dan Pemilihan Legislatif Kabupaten Gresik dilihat dari partisipasi pada ketiga pemilihan tersebut. Alasan masyarakat lebih tertarik pada pilkades karena kedekatan antara masyarakat dengan kepala desa menjadi modal utama dalam mengikuti partisipasi politik, sehingga masyarakat lebih nyaman dalam malakukan komunikasi terhadap pembangunan-pembangunan di desa.]]>
<![CDATA[EVALUASI PEMILIHAN KEPALA DAERAH SEBAGAI WUJUD DEMOKRATISASI: STUDI PADAPEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2017 DI PROVINSI ACEH, INDONESIA ]]>
<![CDATA[Fakhruddin, Fakhruddin]]>;
<![CDATA[Yuslim, Yuslim]]>;
<![CDATA[Syamsurizaldi, Syamsurizaldi]]>
<![CDATA[ JWP (Jurnal Wacana Politik) Vol 4, No 1 (2019): JWP (Jurnal Wacana Politik) Maret ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (111.116 KB)
|
DOI: 10.24198/jwp.v4i1.19760
<![CDATA[Pemilihan kepala daerah serentak tahun 2017 yang dilaksanakan di Provinsi Aceh diduga mengandung beberapacacat. Meskipun secara prosedural penyelenggaraan pemilu dapat dikategorikan sukses, dalam aspek substansialterdapat pelanggaran administrasi dan tindak pidana pemilu. Tulisan ini mendeskripsikan pelanggaran pemilu diAceh dengan menganalisis dan memeriksa hasil laporan dan sejumlah keputusan Komisi Independen Pemilihan(KIP ) maupun Panitia Pengawas Pemilih (Panwaslih), Undang-Undang dan peraturan Komisi PemilihanUmum, dan qanun Aceh yang mengatur pelaksanaan pilkada. Hasil penelitian ini mengungkapkan masihterdapat sejumlah pelanggaran pilkada seperti pelanggaran kesalahan administrasi data pemilih, kericuhan padasaat kampanye, kurangnya sosialisasi bagi pemilih disabilitas, politik uang, kekerasan dan diskriminasi, dansengketa pencalonan yang dilakukan oleh peserta pilkada maupun tim pendukung. Masih maraknya pelanggarandan tindakan kriminal pada pilkada serentak di Provinsi Aceh menandakan demokratisasi mengalami hambatanakibat ketidakmampuan, baik partai politik, calon kandidat, maupun penyelenggara pilkada itu sendiri dalammemahami prinsip-prinsip substantif penyelenggaraan pemilu.]]>
<![CDATA[PERAN KETUA UMUM PARTAI POLITIK DALAM PENCALONAN KEPALA DAERAHPADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Witianti, Siti]]>;
<![CDATA[Hendra, Hendra -]]>
<![CDATA[ JWP (Jurnal Wacana Politik) Vol 4, No 1 (2019): JWP (Jurnal Wacana Politik) Maret ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (67.026 KB)
|
DOI: 10.24198/jwp.v4i1.21130
<![CDATA[Proses pencalonan kepala daerah pada pemilu serentak yang diberlakukan sejak tahun 2015 di Indonesiamerupakan salah satu fungsi penting pada internal partai politik. Pengambilan keputusan di internal partai politiksangat menentukan siapa calon yang akan dipilih partai politik untuk mewakili partainya dalam kandidasi pilkadadi Indonesia. Selain itu, model pemilihan pendahuluan di internal partai juga akan menentukan kualitas kandidatyang dipilih dan juga menentukan eksistensi partai politik pengusungnya ke depan. Pemilihan calon kepaladaerah di internal partai politik dapat dilaksanakan secara demokratis ataupun bahkan dilaksanakan secara tidakdemokratis. Untuk itu, penting untuk melihat sejauh mana peran ketua umum partai politik dalam menentukankeputusan di tingkat lokal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis deskriptif analisis denganfokus pada suatu kasus dengan mengumpulkan data melalui studi literatur. Hasil kajian, menunjukan bahwadalam pilkada serentak di Indonesia yang diselenggarakan sejak tahun 2015, terdapat kencenderungan semakinmenguatnya pengaruh ketua umum partai politik dalam pencalonan kepala daerah. Pengambilan keputusanpartai politik pada akhirnya ditentukan oleh pertimbangan ketua umum partai politik,sudah menjadi tugasParpol seharusnya menjadi salah satu sumber utama kepemimpinan bangsa yang dituntut dapat menyiapkandan menghasilkan kader-kader bangsa yang profesional, jujur, berintegritas tinggi dan berwawasan luas dandilakukan secara demokratis.]]>
