cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, BUILDING AND TRANSPORTATION
Published by Universitas Medan Area
ISSN : 25496379     EISSN : 25496387     DOI : -
Core Subject : Engineering,
Jurnal JCEBT Program Studi Teknik Sipil merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan berkala setiap 6 bulan, yaitu Maret dan September. Jurnal JCEBT Program Studi Teknik Sipil diterbitkan untuk pertama kalinya pada tahun 2017 dengan membawa misi sebagai salah satu pelopor dalam penerbitan media informasi perkembangan ilmu Teknik Sipil di Indonesia. Sebagai media nasional, Jurnal JCEBT diharapkan mampu mengakomodir kebutuhan akan sebuah media untuk menyebarluaskan informasi dan perkembangan terbaru bagi para peneliti dan praktisi Teknik Sipil di Indonesia.
Arjuna Subject : -
Articles 225 Documents
Penerapan Prosedur Darurat di KMP Sangke Palangga dalam Menghadapi Cuaca Buruk Rachmat Tjahjanto; Muhammad Ivan; Sulastriani; Rina Haryani; Musdalifah Ibrahim; Muh. Rifqy Rahman
JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING BUILDING AND TRANSPORTATION Vol. 10 No. 1 (2026): JCEBT MARET
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jcebt.v10i1.16246

Abstract

Transportasi laut memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas dan distribusi di wilayah kepulauan, namun rentan terhadap risiko keselamatan akibat kondisi cuaca ekstrem. Oleh karena itu, penerapan prosedur tanggap darurat menjadi aspek krusial dalam menjamin keselamatan pelayaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan prosedur tanggap darurat pada KMP Sangke Palangga dalam menghadapi cuaca ekstrem. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi pola dan faktor yang memengaruhi pelaksanaan prosedur darurat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prosedur darurat masih terbatas pada tindakan teknis dasar dan bergantung pada inisiatif individu awak kapal, tanpa didukung oleh Prosedur Operasi Standar (SOP) yang tertulis dan terdokumentasi secara khusus untuk kondisi cuaca ekstrem. Pelatihan darurat memang dilakukan secara rutin, namun belum disertai evaluasi sistematis atau tinjauan pascakejadian. Selain itu, kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan komunikasi radio, yang berpotensi menghambat koordinasi saat kondisi darurat. Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kesiapsiagaan darurat KMP Sangke Palangga masih belum optimal dalam menghadapi kompleksitas cuaca ekstrem. Oleh karena itu, direkomendasikan penyusunan SOP yang komprehensif, penerapan mekanisme evaluasi yang terstruktur, serta peningkatan sistem komunikasi untuk mendukung respons darurat yang lebih efektif, konsisten, dan terkoordinasi.
Identifikasi Limbah Pembongkaran (Demolition waste) pada Proyek Konstruksi di Kota Ambon Dian Ayu Sabila; Felix Taihuttu; S Fauzan A Sangadji
JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING BUILDING AND TRANSPORTATION Vol. 10 No. 1 (2026): JCEBT MARET
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jcebt.v10i1.16578

Abstract

Pertumbuhan pembangunan konstruksi yang pesat berdampak pada meningkatnya volume limbah pembongkaran (Demolition waste), khususnya limbah beton yang belum dimanfaatkan secara optimal di Kota Ambon. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi jenis limbah pembongkaran yang dominan serta menentukan strategi pengelolaannya berdasarkan persepsi pemangku kepentingan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif melalui penyebaran kuesioner dua tahap dan wawancara kepada kontraktor, konsultan, dan instansi pemerintah. Tahap pertama bertujuan mengidentifikasi jenis limbah dominan, sedangkan tahap kedua digunakan untuk menilai dan memeringkat alternatif pengelolaan limbah beton. Hasil penelitian menunjukkan bahwa limbah beton merupakan jenis limbah paling dominan dengan persentase tertinggi (100%) yang berasal dari pembongkaran struktur bangunan. Strategi pengelolaan yang paling banyak dipilih adalah Reuse, seperti pemanfaatan sebagai material timbunan, batu pijakan, Gabion, dan pelindung pantai, karena lebih praktis dan ekonomis dibandingkan Recycle. Namun, implementasi pengelolaan limbah masih menghadapi kendala berupa kondisi geografis, akses lokasi, dan keterbatasan peralatan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kebijakan pengelolaan limbah konstruksi berbasis Reuse serta peningkatan fasilitas pengolahan limbah untuk mendukung praktik Recycle. Implikasinya, pengelolaan limbah yang tepat dapat meningkatkan efisiensi material, mengurangi dampak lingkungan, dan mendukung pembangunan berkelanjutan, khususnya di wilayah pesisir seperti Kota Ambon.
Analisis Sambungan Kolom–Balok Terprakualifikasi pada Struktur Baja Berbasis BIM (Studi Kasus Gedung Fakultas Teknik Universitas Pamulang) Khoirul Soleh; Budiono; Wiratna Tri Nugraha
JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING BUILDING AND TRANSPORTATION Vol. 10 No. 1 (2026): JCEBT MARET
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jcebt.v10i1.17011

Abstract

Indonesia merupakan wilayah dengan tingkat kerawanan gempa yang tinggi sehingga perencanaan struktur baja memerlukan sambungan kolom–balok yang memenuhi kriteria ketahanan seismik. Pada Gedung Fakultas Teknik Universitas Pamulang digunakan sambungan Haunch Bolted Extended End-Plate (HBEEP) yang belum termasuk dalam kategori sambungan terprakualifikasi menurut SNI 7972-2020. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kinerja sambungan HBEEP terhadap persyaratan prakualifikasi berdasarkan SNI 7860-2020. Metode penelitian meliputi analisis struktur, pengecekan konsep Strong Column Weak Beam (SCWB), serta pengujian numerik menggunakan ABAQUS dengan pembebanan siklik. Selain itu, dilakukan pemodelan berbasis Building Information Modeling (BIM) menggunakan Autodesk Revit untuk visualisasi sambungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas momen maksimum pada kedua spesimen melebihi 0,8Mp, sehingga memenuhi persyaratan kekuatan. Namun, kapasitas rotasi yang dihasilkan belum mencapai 0,04 rad, sehingga belum memenuhi kriteria deformasi yang disyaratkan. Hal ini menunjukkan bahwa sambungan HBEEP memiliki kinerja yang baik dari segi kekuatan, tetapi terbatas dalam daktilitas. Dengan demikian, sambungan ini belum sepenuhnya memenuhi kriteria sebagai sambungan terprakualifikasi. Direkomendasikan dilakukan modifikasi desain atau optimasi dimensi sambungan untuk meningkatkan kapasitas rotasi agar memenuhi persyaratan seismik secara menyeluruh.
Evaluasi Implementasi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) pada Bangunan Gedung Milik Daerah di Kabupaten Karawang Asep Supriatna; Tsalsa Khadidza Lael
JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING BUILDING AND TRANSPORTATION Vol. 10 No. 1 (2026): JCEBT MARET
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jcebt.v10i1.17423

Abstract

Bangunan gedung milik daerah wajib memenuhi aspek legalitas melalui Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) sebagai bagian dari tertib penyelenggaraan bangunan gedung. Namun, implementasi kedua regulasi tersebut di daerah masih menghadapi berbagai kendala, baik dari sisi kelembagaan maupun teknis. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan PBG dan SLF pada bangunan gedung milik daerah di Kabupaten Karawang serta mengidentifikasi faktor penghambatnya. Metode yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui kuesioner kepada 40 responden, dilengkapi data sekunder dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman dan sosialisasi internal masih belum optimal, sementara monitoring dan evaluasi belum berjalan efektif dan belum terstruktur. Selain itu, koordinasi antar instansi serta keterbatasan dukungan anggaran menjadi kendala utama dalam proses pengurusan perizinan. Secara umum, implementasi PBG dan SLF belum terlaksana secara maksimal pada bangunan milik daerah. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi, penguatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan sistem monitoring dan evaluasi yang terintegrasi, serta koordinasi lintas instansi yang lebih efektif. Implikasi penelitian ini menekankan pentingnya perbaikan tata kelola perizinan bangunan gedung guna mendukung tertib administrasi, kepatuhan regulasi, dan keberlanjutan pembangunan daerah.
Evaluasi Kualitas dan Optimasi Standar Pelayanan Minimum Angkutan Kota Trayek Bitung–Manado untuk Mendukung Transportasi Berkelanjutan Adi Saputra; Ulul Hidayah
JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING BUILDING AND TRANSPORTATION Vol. 10 No. 1 (2026): JCEBT MARET
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jcebt.v10i1.17485

Abstract

Penurunan jumlah penumpang Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) trayek Bitung–Manado pada 2022–2023, yakni 9.591 penumpang kedatangan dan 9.972 penumpang keberangkatan, menunjukkan masalah mendasar dalam kualitas pelayanan angkutan umum. Penelitian ini, dilakukan Januari–Maret 2026 di Terminal Tipe A Tangkoko, Kota Bitung, bertujuan menilai kualitas pelayanan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Permenhub No. 98 Tahun 2013 dan merumuskan strategi optimalisasi layanan. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner 30 penumpang acak dan dianalisis menggunakan statistik deskriptif serta Importance-Performance Analysis (IPA). Dari 50 atribut pelayanan, 8 masuk Kuadran A (prioritas perbaikan) seperti alat pemecah kaca, APAR, fasilitas P3K, pintu darurat, pintu penumpang/pengemudi, speedometer, dan persyaratan laik jalan; 25 atribut di Kuadran B (dipertahankan), 14 di Kuadran C (prioritas rendah), dan 3 di Kuadran D (berlebihan). Rata-rata kepentingan (4,4) melebihi rata-rata kinerja (3,7), menandakan kesenjangan pelayanan. Layanan AKDP trayek Bitung–Manado cukup baik, namun optimalisasi diperlukan, khususnya atribut keselamatan di Kuadran A. Operator bus perlu melengkapi kendaraan dengan perlengkapan keselamatan, dan pengelola terminal memperkuat inspeksi laik jalan. Kuadran B dipertahankan, Kuadran C ditingkatkan bertahap, dan Kuadran D dievaluasi efisiensinya. Hasil penelitian memberikan acuan bagi Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Utara dalam merumuskan kebijakan transportasi berkelanjutan dan meningkatkan daya saing angkutan umum.