JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora
Jurnal Ilmiah Muqoddimah merupakan kumpulan penelitian ilmiah tentang Ilmu Sosial, khususnya yang berhubungan dengan disiplin Ilmu Sosial, Politik, Administrasi dan Humaniora, diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, tujuan pengembangan jurnal ini adalah sebagai wadah publikasi hasil-hasil penelitian dan telaah kritis terhadap konsep-konsep baru dalam ilmu-ilmu sosial. Jurnal Ilmiah Muqoddimah menerima sumbangan artikel hasil penelitian dan artikel konseptual (non penelitian) dari penulis umum.Dalam setiap penerbitannya, satu tahun dua kali (periode Maret – Agustus dan September – Februari).
Articles
1,482 Documents
<![CDATA[PELAYANAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK KOTA PADANGSIDIMPUAN ]]>
<![CDATA[Safran Efendi Pasaribu]]>;
<![CDATA[Belli Wahyuni]]>;
<![CDATA[Slamet Riyadi]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 6, No 1 (2022): Pebruari, 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jim.v6i1.2022.103-113
<![CDATA[Dalam melakukan pelayanan dan perlindungan terhadap anak dan perempuan diperlukan adanya kemampuan dari pihak pemerintah yang bekerja sama dengan semua pihak yang berada dibidangnya agar kekerasan terhadap anak bisa dikurangi atau mungkin ditiadakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelayanan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempun dan Anak Kota Padangsidimpuan. Penelitian ini tergolong penelitian deksriptif kemudian dianalisis secara kualitatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelayanan (P2TP2A) sudah baik walaupun belum optimal, penanganan yang masih cenderung lambat, fasilitas yang belum lengkap, SDM nya yang masih kurang, serta fasilitas lain seperti belum adanya ruangan khusus untuk korban melakukan psikoterapi dan menghilangkan hal-hal yang mengganjal di fikirannya, belum adanya ruang tunggu, belum terstrukturnya pertemuan-pertemuan dengan semua mitra kerja, dan bahkan belum adanya kantor sendiri untuk melakukan pelayanan, dan selama ini P2TP2A masih menumpak di kantor Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padangsidimpuan]]>
<![CDATA[Strategi Dinas Sosial Dalam Pelaksanaan Perlindungan Anak Kekerasan Seksual Di Kabupaten Karawang ]]>
<![CDATA[Dwi Suryani]]>;
<![CDATA[Maulana Rifai]]>;
<![CDATA[Kariena Febriantin]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 6, No 2 (2022): Agustus, 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jim.v6i2.2022.368-377
<![CDATA[Kekerasan seksual pada anak adalah suatu penyimpangan tingkah laku yang dilakukan oleh orang dewasa maupun anak-anak secara pemaksaan yang tidak wajar didorong keinginan untuk mengendalikan anak-anak sehingga anak menjadi korban kekerasan. Penelitian ini bermaksud untuk meneliti permasalahan-permasalahan pelaksanaan perlindungan anak korban pelecehan seksual berdasarkan strategi Dinas Sosial di Kabupaten Karawang. Menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, dokumentasi, wawancara, dan juga observasi. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pelaksanaan perlindungan anak kekerasan seksual di Kabupaten Karawang masih belum optimal karena kurangnya sumberdaya, apatisme masyarakat terhadap kekerasan seksual pada anak, kurangnya fasilitas-sarana yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupaten Karawang.Kata kunci: Strategi, Perlindungan Anak, Pelecehan Seksual]]>
<![CDATA[POTRET MASYARAKAT MISKIN PEDESAAN (Studi di Desa Luat Lombang Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan) ]]>
<![CDATA[Natalia Parapat]]>;
<![CDATA[Safran Efendi Pasaribu]]>;
<![CDATA[Malichah Siregar]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 5, No 2 (2021): Agustus 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jim.v5i2.2021.417-424
<![CDATA[Masyarakat miskin adalah segolongan masyarakat yang tidak ataupun kurang mampu dalam mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari meliputi kurangnya materi dalam memenuhi kebutuhan dasar baik itu sandang, pangan dan papan, serta kebutuhan hidup lainnya.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan masyarakat hidup dalam kemiskinan serta bagaimana usaha yang dilakukan dan kendala apa yang dihadapi pemerintah dan masyarakat untuk keluar dari kemiskinan tersebut. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang berusaha menggambarkan dan menganalisis data berupa kata-kata dan perbuatan manusia. Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kemiskinan yaitu tingkat pendidikan yang rendah dan kurangnya lahan pertanian yang ada, masyarakat menghadapi kendala dengan keterbatasan lapangan pekerjaan yang mereka jalani, sedangkan pihak pemerintah desa tidak memiliki kesadaran untuk membantu masyarakat keluar dari permasalahan kemiskinan dimana bantuan yang ada tidak disalurkan dengan baik dan tidak berpihak pada masyarakat miskin]]>
<![CDATA[INOVASI PEMERINTAHAN DESA DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA WARUNG BAMBU KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2020 ]]>
<![CDATA[Mulida Rizki Tamia]]>;
<![CDATA[Dadan Kurniansyah]]>;
<![CDATA[Haura Atthahara]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 6, No 2 (2022): Agustus, 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jim.v6i2.2022.409-415
<![CDATA[Inovasi pemilihan Kepala Desa Warung Bambu Kabupaten Karawang dapat dilihat merupakan inovasi yang sangat mempengaruhi sistem dan mekanisme pemilihan kepala desa yang sebelumnya menggunakan sistem konvensional ketika tahun 2020 berubah menggunakan sistem scan barcode dalam pemilihan kepada desa. Perbandingan antara pemilihan kepala desa sebelumnya dengan yang menggunakan scanbarcode dapat lebih baik dan efektif dilaksanakan yang menggunakan scanbarcode dikarenakan tingkat pemilih yang dapat di akses dengan menggunakan teknologi dan meminimalisir tingkat kecurangan dalam berjalannya pemilihan kepala desa tahun 2020. Hal ini dapat dikatakan inovasi yang memang benar-benar dapat di lanjutkan dan dipertimbangkan sistem pemilihan kepala desa dengan menggunakan scanbarcode ini. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk menggali fakta-fakta mengenai Inovasi Pemerintahan Desa Dalam Pemilihan Kepala Desa Warung Bambu Kabupaten Karawang Tahun 2020. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data diambil dari narasumber yang ditentukan berdasarkan teknik purposive sampling. Informan penelitian ini terdiri dari informan terdiri atas unsur Pemerintah Desa Warung Bambu (Kepala Desa), Panitia Sebelas, BPD Desa Warung Bambu,PANTARLIH Desa Warung Bambu dan Pemilih dari Desa Warung Bambu. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa inovasi pemerintahan desa dalam pemilihan kepala desa warung bambu kabupaten karawang dapat tercapai secara baik dan lancar.Kata Kunci : Inovasi, Pemilihan Kepala Desa, Scan Barcode]]>
<![CDATA[UPAYA KOREA WOMEN’S ASSOSIATION UNITED DALAM MEMPERJUANGKAN KESETARAAN GENDER DI RANAH POLITIK KOREA SELATAN ]]>
<![CDATA[Oktavia Widya Kumalasari]]>;
<![CDATA[Hamdan Nafiatur Rosyida]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 6, No 1 (2022): Pebruari, 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jim.v6i1.2022.288-300
<![CDATA[Korea Selatan merupakan negara dengan ekonomi dan pembangunan manusia yang sangat hebat. Namun, kesetaraan gender yang ada tidaklah sebanding dengan kehebatan negara tersebut. Rendahnya kesetaraan gender terutama dalam ranah politik menjadikan Korea Selatan menduduki peringkat ke-102 dari 156 negara perihal kesetaraan gender. Hal itu memicu para perempuan termasuk civil society seperti Korea Women’s Association United (KWAU) dalam memperjuangkan kesetaraan gender di Korea Selatan. Sehingga tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan KWAU untuk mencapai tujuannya dengan menggunakan konsep civil society dan pemberdayaan perempuan. Hasil dari penelitan ini menunjukkan terdapat beberapa upaya yang dilakukan KWAU sesuai dengan peran yang dimilikinya. Upaya tersebut seperti terjun langsung ke parlemen, melakukan lobby politik, terlibat langsung dalam perancangan undang-undang, mengajukan kebijakan, mengawasi kebijakan, mengawasi partai politik serta mengawasi para pemegang kekuasaan. Selain itu, upaya KWAU juga dilakukan melalui pendekatan dengan masyarakat seperti penyediaan ruang publik atau wadah untuk menyuarakan aspirasi dan pengadaan event yang melibatkan masyarakat luas. Untuk penelitian kedepannya kiranya dapat lebih jauh melihat efektivitas dari upaya yang dilakukan oleh KWAU.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA UNTUK PENANGGULANGAN COVID 19 PADA TAHUN 2020 DI DESA RANDUSARI KABUPATEN BREBES ]]>
<![CDATA[Nurnazmi Laelah]]>;
<![CDATA[Rahmat Hidayat]]>;
<![CDATA[Rudyk Nababan]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 6, No 2 (2022): Agustus, 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jim.v6i2.2022.401-408
<![CDATA[Dengan menjalarnya covid-19 di Indonesia menyebabkan masyarakat Indonesia mengalami kepanikan. Covid-19 ini memberikan pengaruh hampir ke seluruh aspek kehidupan masyarakat di Indonesia. Dari dampak-dampak tersebut pemerintah sudah menerapkan beberapa kebijakan untuk menangani pandemi covid-19 yang sedang terjadi, pemerintah menetapkan kebijakan untuk mengantisipasi penyebaran dan dampak yang ditimbulkannya melalui Perppu No. 1/2020 yang telah diundangkan menjadi UU No. 2/2020. Penelitian ini merupakan sebuah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Randusari Kabupaten Brebes. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan dana desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Randusari dalam Penanganan Covid-19. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Implementasi kebijakan yang dilakukan pemerintah Desa Randusari terhadap Implemantasi Kebijakan terkait dana desa untuk Covid 19 cukup baik dengan indikator komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap pelaksana), dan struktur birokrasi.Kata Kunci : Covid 19, Dana Desa, Implementasi Kebijakan. ]]>
<![CDATA[Kebijakan Pemerintah Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Dalam Masa Pandemi Covid-19 ]]>
<![CDATA[Indiati Indiati]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 6, No 2 (2022): Agustus, 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jim.v6i2.2022.508-514
<![CDATA[Pandemi global yang terjadi saat ini jelas menimbulkan kekhawatiran masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah harus memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam pencegahan maupun penanganan kasus COVID-19 sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas kebijakan pemerintah pada masa pandemi dan bagaimana upaya yang dilakukan agar kebijakan yang diberikan selama masa Pandemi efektif sesuai UUD NRI Tahun 1945. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan objek yang menjadi pokok permasalahan, dari penggambaran tersebut diambil suatu analisa yang disesuaikan dengan teori-teori hukum yang ada dan meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jika dikaitkan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) banyak yang kurang efektif karena masyarakat merasa bahwa belum sepenuhnya mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang ada yang dibuat oleh pemerintah saat ini. Untuk menghindari tingkat kefatalan lainnya, berikut upaya yang dilakukan agar kebijakan PPKM yang diberikan selama masa pandemi efektif sesuai UUD NRI Tahun 1945 antara lain (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memastikan keterbukaan informasi publik secara nyata untuk dapat mengetahui rantai penyebaran virus tersebut, (2) harus dapat menjamin dan memastikan terutama kepada kaum menengah ke bawah mampu memenuhi kebutuhannya untuk menjamin hak atas hidup masyarakatnya dan tidak terkurangi suatu apapun harkat martabat masyarakatnya (sesuai amanat UUD NRI Tahun 1945) dan perlunya peran publik dalam hal saling menjaga, saling mengingatkan, dan saling membantu satu sama lain.]]>
<![CDATA[INOVASI E-GOVERNMENT PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KARAWANG ]]>
<![CDATA[Anasya Nurlita Fahrani]]>;
<![CDATA[Dadan Kurniansyah]]>;
<![CDATA[Evi Priyanti]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 6, No 2 (2022): Agustus, 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jim.v6i2.2022.338-344
<![CDATA[Mengingat era sekarang sudah memasuki Revolusi Industri 4.0, yang dimana semua kegiatan manusia diikuti dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin pesat, dampak adanya kemajuan teknologi ini memudahkan perkerjaan manusia. Pada hal ini disadari oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karawang, yang memiliki inovasi dalam e-Government. Kebanyakan inovasi yang kita ketahui hanya dari sistem fingerprint. Sebenarnya telah banyak inovasi yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karawang, tapi dalam hal ini kami lebih memfokuskan tentang Inovasi e-Absensi (SIAP) dan Inovasi e-Kinerja (PARE). Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem kerja dari aplikasi PARE dan SIAP. Metode penelitian ini memakai metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian memperlihatkan bahwa adanya inovasi ini menjadi lebih secara objektif, terukur, akuntable, partisipatif dan transparan atas kinerja para ASN di Kabupaten Karawang.Kata kunci: e-Government, reformasi birokrasi]]>
<![CDATA[UPAYA PENANGANAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) KOTA GORONTALO ]]>
<![CDATA[Dwi Nur Handayani]]>;
<![CDATA[Alfiyah Agussalim]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 6, No 1 (2022): Pebruari, 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jim.v6i1.2022.223-228
<![CDATA[Penyalahgunaan narkoba semakin tidak terkendali bahkan sangat mengkhawatirkan yang membidik semua kalangan mulai dari anak, remaja, sampai orang tua yang melibatkan berbagai profesi dari yang awalnya coba-coba sampai kecanduan. Terlebih di era globalisasi di mana keterbukaan teknologi semakin memudahkan akses bagi setiap orang. Perlu penanganan yang baik dalam bingkai good governance agar dapat memutus matai rantai penyalahgunaan narkoba, sehingga diperlukan upaya Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Gorontalo berkaitan dengan program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Kota Gorontalo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BNN Kota Gorontalo melakukan sosialisasi sebagai bentuk edukasi mengenai bahaya narkoba, dengan memanfaatkan berbagai media sosial. Dalam upaya penanganan narkoba dibidang rehabilitasi dilakukan dengan dua cara, yaitu rehabilitasi rawat jalan dan rawat inap. Namun, BNN Kota Gorontalo masih dihadapkan dengan kekurangan personil khususnya pada bidang pemberantasan dan bidang rehabilitasi, integritas petugas yang rendah, dan rendahnya informasi kasus.Kata kunci: Pemberantasan, Penyalahgunaan Narkoba, Rehabilitasi]]>
<![CDATA[MANAJEMEN STRATEGI DINAS PERTANIAN DALAM MENJAGA KESTABILAN PERTANIAN DI KECAMATAN CIBARUSAH KABUPATEN BEKASI ]]>
<![CDATA[Ulya Latifah,]]>;
<![CDATA[Hanny Purnamasari]]>;
<![CDATA[Ani Nurdini Azizah]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 6, No 2 (2022): Agustus, 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jim.v6i2.2022.444-452
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa manajemen Strategi Dinas Pertanian dalam Menjaga Kestabilan Pertanian Di kecamatan Cibarusah Kabupaten Bekasi. Penelitian ini dilatar bekalangi oleh Belum adanya Peraturan Daerah Tentang Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten Bekasi. Juga Masih banyaknya alih fungsi lahan yang terjadi di Kecamatan Cibarusah, sehingga luas lahan sawah yang ada di kabupaten bekasi menurun. penelitian dilakukan menggunakan metode penelitian deskriptif, dan pendekatan kualitatif.Hasil Penelitian menunjukan bahwa keberhasilan manajemen Strategi Dinas Pertanian dalam Menjaga Kestabilan Pertanian berdasarkan teori menggunakan teori strategi dari David (2017:3) yaitu Formulasi strategi, Implementasi strategi dan Evaluasi strategi, dengan menggunakan teori tersebut menejemen strategi yang digunakan bisa berkembang dengan menggali potensi daerah serta dapat mensejaterakan masyarakat agar tatap tecapainya kesetabilan pertanian.]]>
