Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

UPAYA PENANGANAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) KOTA GORONTALO Dwi Nur Handayani; Alfiyah Agussalim
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 6, No 1 (2022): Pebruari, 2022
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v6i1.2022.223-228

Abstract

Penyalahgunaan narkoba semakin tidak terkendali bahkan sangat mengkhawatirkan yang membidik semua kalangan mulai dari anak, remaja, sampai orang tua yang melibatkan berbagai profesi dari yang awalnya coba-coba sampai kecanduan. Terlebih di era globalisasi di mana keterbukaan teknologi semakin memudahkan akses bagi setiap orang. Perlu penanganan yang baik dalam bingkai good governance agar dapat memutus matai rantai penyalahgunaan narkoba, sehingga diperlukan upaya Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Gorontalo berkaitan dengan program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Kota Gorontalo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BNN Kota Gorontalo melakukan sosialisasi sebagai bentuk edukasi mengenai bahaya narkoba, dengan memanfaatkan berbagai media sosial. Dalam upaya penanganan narkoba dibidang rehabilitasi dilakukan dengan dua cara, yaitu rehabilitasi rawat jalan dan rawat inap. Namun, BNN Kota Gorontalo masih dihadapkan dengan kekurangan personil khususnya pada bidang pemberantasan dan bidang rehabilitasi, integritas petugas yang rendah, dan rendahnya informasi kasus.Kata kunci: Pemberantasan, Penyalahgunaan Narkoba, Rehabilitasi
PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MENINGKATKAN KUALITAS DEMOKRASI DI KOTA GORONTALO Alfiyah Agussalim; Dwi Nurhandayani
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 5, No 1 (2021): Pebruari 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v5i1.2021.138-147

Abstract

Pemilihan umum merupakan salah satu bagian dari demokrasi yang menuntut peran KPU untuk terus meningkatkan partisipasi masyarakat khususnya dalam bidang politik. Hal ini berkaitan erat dengan salah satu indikator untuk mengukur kualitas demokrasi yaitu keterlibatan masyarakat dalam pemilihan umum. Provinsi Gorontalo merupakan salah satu provinsi dengan indeks demokrasi yang baik dan berada di atas rata-rata nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran KPU dalam meningkatkan kualitas demokrasi di Kota Gorontalo yang merupakan lokasi yang menjadi sampel dalam penelitian ini dengan berfokus pada pengembangan kelembagaan dan sosialisasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU telah melaksanakan  kegiatan sosialisasi seuai dengan petunjuk teknis dari KPU RI dan seluruh bentuk sosialisasi tersebut disambut dengan baik oleh masyarakat Kota Gorontalo yang terlihat dari menigkatnya jumalh pemilih yang mencapai angka 81%. Sementara itu dalam pengembangan kelembagaan, KPU Kota Gorontalo mengembangkan kapasistas kelembagaan melalui intervensi yang cenderung pada intervensi level kelembagaan/institusional.Kata kunci: Demokrasi, KPU, Partisipasi masyarakat 
Konsistensi aparat pengawasan internal pemerintah (APIP) untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan Provinsi Gorontalo Agussalim, Alfiyah; Handayani, Dwi Nur
Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan Vol. 4 No. 10 (2022): Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan
Publisher : Departement Of Accounting, Indonesian Cooperative Institute, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (230.314 KB) | DOI: 10.32670/fairvalue.v4i10.1733

Abstract

The Regional Government Financial Report is a form of government accountability to the community in the form of the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD). Financial reports made by local governments must be of high quality and in accordance with standards. For this reason, APIP is needed to oversee the activities or programs of the local government so that the program runs according to its objectives. This study aims to describe the consistency of the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP) to improve the quality of the Gorontalo provincial government's financial reports. The focus of this research is audit, review, evaluation, monitoring and other supervisory activities.The sampling technique was carried out by purposive sampling and the informants in this study were the Inspectorate of the Gorontalo Province Inspectorate and several related work units at the Gorontalo Provincial Inspectorate. The data collection techniques used are observation, interview, and documentation techniques. The data obtained were analyzed through the stages of data collection, data presentation and drawing conclusions. From the results of the study, it can be concluded that with the consistency and APIP can realize government accountability and quality Local Government Financial Reports.
Partisipasi Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Stunting di Desa Huangobotu Kabupaten Bone Bolango Akuba, Abdul Mukhlis; Agussalim, Alfiyah; Pakaya, Rahmatia
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 4 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i4.16594

Abstract

Stunting is a public issue that requires immediate handling because it has a large enough impact to become a major threat to the quality of human resources and a threat to the nation's competitiveness. To prevent and deal with stunting, apart from government efforts, active community participation is also needed. Therefore, this research is aimed at finding out the participation of the Huangobotu Village community in preventing stunting. This research focuses on 1) Environmental health; 2) Mother's knowledge about health and nutrition; 3) Parents' busyness; and 4) Poverty. From the research results, it was found that community participation was still moderate, especially in the focus of mothers' knowledge about fulfilling nutrition and in families whose economic conditions were still low.
TRANSPARANSI KEPALA DESA DALAM PEMANFAATAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA INOSOTA KECAMATAN POSIGADAN KABUPATEN BOLAANG MONGODOW SELATAN Hasan Tamani; Alfiyah Agussalim; Akbar Muzaki
Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Vol. 6 No. 2 (2019): Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik
Publisher : Universitas Bina Taruna Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37606/publik.v6i2.16

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui transparansi Kepala Desa dalam pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Inosota Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongodow Selatan. Metode penelitian menggunakan jenis deskriptif pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam kepada sejumlah informan, observasi dan pencatatan data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, pelibatan masyarakat dalam pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) sudah dilakukan namun belum secara optimal. Hal ini terlihat dari kehadiran masyarakat yang hanya sebatas pendengar saja dan tidak diikutkan dalam pengambilan keputusan, dimana keputusan diambil secara sepihak oleh pemerintah desa atau Kepala Desa. Keterbukaan informasi publik dalam pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) sudah dilakukan namun belum secara optimal. Hal ini tampak dari tidak adanya kegiatan sosialisasi pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilakukan oleh Kepala Desa kepada masyarakat inosota secara keseluruhan. Pertanggungjawaban terbuka dalam pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) sudah dilakukan namun belum secara optimal. Hal ini tampak dari ketidaktahuan sebahagian besar masyarakat atas capaian kerja atau hasil pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD). Disarankan, perlunya upaya seorang Kepala Desa Inosota untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam hal pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD). Perlunya upaya seorang Kepala Desa Inosota untuk mewujudkan secara optimal keterbukaan informasi publik dalam hal pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD). Perlunya upaya seorang Kepala Desa Inosota untuk melakukan pertanggungjawaban terbuka kepada masyarakat luas dalam hal pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) Kata Kunci: Transparansi; Pemanfaatan; Alokasi Dana Desa
Penerapan Nilai-Nilai Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Dulohupa Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo Bahuwa, Tiara Oktaviani; Aneta, Asna; Agussalim, Alfiyah
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 4 No. 2 (2025): Mei - Juli
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v4i2.954

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan Penerapan Nilai-Nilai Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Dulohupa Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo. Dilihat dari aspek: 1). Keterbukaan Informasi, 2). Keterbukaan Prosedur, 3). Keterbukaan Regulasi, 4). Keterbukaan Menerima Peran Masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa, penerapan nilai-nilai transparansi dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Dulohupa ditinjau dari empat indikator transparansi yang mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, namun pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal. Hal ini terlihat dari keterbukaan informasi, meskipun pemerintah desa telah menyampaikan informasi melalui baliho, belum dimanfaatkannya media digital seperti website desa yang mengakibatkan akses informasi yang terbatas. Keterbukaan prosedur juga masih menghadapi kendala, terutama pada tahap pelaporan yang sering terlambat akibat terbatasnya jumlah aparat desa serta akses terhadap dokumen pengelolaan Dana Desa yang masih terbatas. Sementara itu, keterbukaan regulasi dinilai telah berjalan dengan baik karena setiap kebijakan disusun berdasarkan aturan yang ada dan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Keterbukaan menerima peran masyarakat telah dilaksanakan dengan tersedianya forum musyawarah dan jalur aspirasi yang terbuka, namun partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan Dana Desa yang masih tergolong rendah.
UPAYA PENANGANAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) KOTA GORONTALO Handayani, Dwi Nur; Agussalim, Alfiyah
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 6, No 1 (2022): Pebruari, 2022
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v6i1.2022.223-228

Abstract

Penyalahgunaan narkoba semakin tidak terkendali bahkan sangat mengkhawatirkan yang membidik semua kalangan mulai dari anak, remaja, sampai orang tua yang melibatkan berbagai profesi dari yang awalnya coba-coba sampai kecanduan. Terlebih di era globalisasi di mana keterbukaan teknologi semakin memudahkan akses bagi setiap orang. Perlu penanganan yang baik dalam bingkai good governance agar dapat memutus matai rantai penyalahgunaan narkoba, sehingga diperlukan upaya Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Gorontalo berkaitan dengan program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Kota Gorontalo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BNN Kota Gorontalo melakukan sosialisasi sebagai bentuk edukasi mengenai bahaya narkoba, dengan memanfaatkan berbagai media sosial. Dalam upaya penanganan narkoba dibidang rehabilitasi dilakukan dengan dua cara, yaitu rehabilitasi rawat jalan dan rawat inap. Namun, BNN Kota Gorontalo masih dihadapkan dengan kekurangan personil khususnya pada bidang pemberantasan dan bidang rehabilitasi, integritas petugas yang rendah, dan rendahnya informasi kasus.Kata kunci: Pemberantasan, Penyalahgunaan Narkoba, Rehabilitasi
Bureaucratic Ethics in Enhancing Public Trust in Social Assistamce Services: A Case Study of Bululi Village, Asparaga District Malik, Nuralisa; Kamuli, Sukarman; Agussalim, Alfiyah
Public Policy Journal Vol 6, No 2 (2025)
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37905/ppj.v6i2.2987

Abstract

This study analyzes the role of bureaucratic ethics in strengthening public trust in government social assistance services at the Bululi Village Office, Asparaga District, Gorontalo Regency. The problems arise due to unequal treatment, lack of fairness in the distribution of social assistance, and low accountability of village officials. Using a qualitative descriptive method, data were collected through observation, interviews, and documentation involving both village apparatus and community members. The analysis was conducted through data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings reveal that: (1) Equality in service delivery remains limited, with preferential treatment for certain groups; (2) Equity in distributing social assistance is often compromised by bias and lack of transparency; (3) Loyalty of officials to institutional values and regulations is challenged by external pressure and informal practices; and (4) Responsibility has been implemented relatively well, although weaknesses remain in discipline and consistency. The study concludes that strengthening bureaucratic ethics—particularly in fairness, accountability, and discipline—is crucial to restoring and maintaining public trust. These findings contribute to the discourse on good governance at the local level and highlight the urgency of ethical reforms in village administration.