JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora
Jurnal Ilmiah Muqoddimah merupakan kumpulan penelitian ilmiah tentang Ilmu Sosial, khususnya yang berhubungan dengan disiplin Ilmu Sosial, Politik, Administrasi dan Humaniora, diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, tujuan pengembangan jurnal ini adalah sebagai wadah publikasi hasil-hasil penelitian dan telaah kritis terhadap konsep-konsep baru dalam ilmu-ilmu sosial. Jurnal Ilmiah Muqoddimah menerima sumbangan artikel hasil penelitian dan artikel konseptual (non penelitian) dari penulis umum.Dalam setiap penerbitannya, satu tahun dua kali (periode Maret – Agustus dan September – Februari).
Articles
1,482 Documents
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK AKIBAT DARI PERKAWINAN SIRI ]]>
<![CDATA[Hrp, Irwan Safaruddin]]>;
<![CDATA[Rangkuti, Ridwan]]>;
<![CDATA[Abidan, Abdul Aziz]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 3, No 1 (2019): Pebruari 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jim.v3i1.2019.29-37
<![CDATA[Anak dari pernikahan siri kini dapat menuntut hak perdata dari ayahnya.Sekarang pemerintah akan menerbitkan akta kelahiran yang mencatat nama ayah dari anak hasil pernikahan siri. Seperti yang sudah tertulis pada Undang-Undang tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di mana Undang-undang memerintahkan pengakuan anak untuk anak yang dilahirkan dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara. Metode pendekatan Normatif, sifat penelitiannya deskriptif untuk melihat hokum dalam artinyata, dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan, dengan sumber data dalam penelitian memakai bahan hukum Primer dan sekunder. Pengelolahan dananalisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan untuk meneliti efektivitas suatu undang-undang. Kata Kunci :Perlindungan Hukum, Anak, PerkawinanSirihAbstrackChildren from siri marriages can now sue for civil rights from their father. Now the government will issue a birth certificate that records the father's name of the child from the siri marriage. As already written in the Law concerning Amendments to Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration where the Law instructs the recognition of children for children born from marriages that have been valid according to religious law, but are not yet legal according to state law. Normative approach method, the nature of the research is descriptive to see the law in artinyata, and examine how the law works in the community. This study uses a type of library research, with data sources in the study using primary and secondary legal materials. Management and analysis of the data used in this study using qualitative methods, by combining library research and field research to examine the effectiveness of a law.]]>
<![CDATA[ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM DESA TANGGUH BENCANA DI DESA BULUH CINA, SIAK HULU, KAMPAR, RIAU ]]>
<![CDATA[Najib, Ainun]]>;
<![CDATA[Rahmat, Hayatul Khairul]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 5, No 1 (2021): Pebruari 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jim.v5i1.2021.14-23
<![CDATA[Desa Buluh Cina adalah salah satu desa di Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau yang menjadi Desa Tangguh Bencana. Daerah ini termasuk dalam peta bahaya banjir di Propinsi Riau. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis: (1) Partisipasi warga Desa Buluh Cina dalam mengelola sarana prasarana demi pengurangan risiko bencana banjir; (2) Peningkatan kemampuan penanggulangan bencana banjir oleh warga desa dan perangkat desa; dan (3) peran forum PRB Desa dalam penanggulangan bencana banjir. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode wawancara. Hasil dari penelitian ini adalah; (1) Partisipasi warga Desa Buluh Cina sudah membuat bangunan yang tinggi untuk titik kumpul sementara ketika terjadi banjir guna pengurangan risiko bencana banjir, (2) Peningkatan kemampuan dalam penanggulangan bencana banjir, Desa Buluh Cina sebagai desa tangguh bencana aktif melakukan pelatihan rutin dan berkelanjutan sebagai usaha peningkatan kemampuan warga desa dan perangkat desa, dan (3) Peran forum PRB Desa Buluh Cina dalam penanggulangan bencana banjir dengan melakukan upaya mitigasi pasif dengan membuat jalur evakuasi ketika terjadi banjir. Selain itu, relawan PRB juga telah menyebar informasi melalui leaflet, brosur, dan pertemuan-pertemuan desa lainnya sebagai upaya mitigasi dan peringatan dini bencana banjir.Kata Kunci: Desa Tangguh Bencana, Bencana, Kesiapsiagaan]]>
<![CDATA[ANALISIS STRATEGIS PEMKO MEDAN DALAM MELAKUKAN SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS OPEN DUMPING MENJADI SANITARY LANDFILL ]]>
<![CDATA[Izharsyah, Jehan Ridho]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 4, No 2 (2020): Agustus 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jim.v4i2.2020.109-117
<![CDATA[Sampah sampai saat ini masih menjadi tantangan terbesar hampir diseluruh kota–kota besar di dunia. tantangan ini tentunya sebagai tolok ukur kota-kota tersebut layak tidaknya menjadi building town. permasalahan sampah tidak ada henti-hentinya dibahas di dunia terutama di indonesia khusunya kota medan. hal tersebut dikarenakan sampah berkaitan dengan reaktif aktifitas keseharian manusia serta budaya keseharian masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana analisis strategis Pemko Medan dalam melakukan sistem pengelolaan sampah berbasis open dumping menjadi sanitary landfil Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian yang dilakukan dengan studi lapangan, Wawancara dan Dokumentasi dengan beberapa kelompok kepentingan. Hasil Penelitian menunjukan bahwa Pemerintah Kota Medan kembali kepada Undang-undang Nomor. 18 tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah yang menuntut harus menyusun langkah strategis setelah masa ketetapan di dalam Undang-undang tersebut berakhir. Pengalihan sistem Open Dumping menjadi Sanitary Landfill dimulai dari Pewadahan, Pemilahan, Pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan akhir. Kota Medan mulai menerapkan langkah-langkah tersebut Walaupun TPA Terjun masih digunakan dan TPA Namo Bintang masih dalam tahap pengembangan. Sistem Zonasi TPA Namo Bintang Kecamatan Tuntungan pada Pengelolaan Sanitary Landfill ini jauh dari permukiman mengingat untuk mengutamakan Aspek Lingkungan sesuai arahan Kementrian Lingkungan Hidup Republik Indonesia.]]>
<![CDATA[SISTEM ADMINISTRASI IDENTITAS ANAK DI ERA DIGITAL DI KOTA DENPASAR ]]>
<![CDATA[Suradnyana, Ida Bagus Made]]>;
<![CDATA[Pemayun, A. A. Gede Putra]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 5, No 1 (2021): Pebruari 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jim.v5i1.2021.211-225
<![CDATA[Penataan dan penertiban administrasi kependudukan di Indonesia terus dilaksanakan dengan melakukan berbagai upaya kebijakan publik guna terwujudnya administrasi kependudukan yang baik. Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan salah satu kebijakan yang diambil dalam rangka  penertiban data kependudukan sejak awal, Pada saat ini pelayanan KIA di Kota Denpasar sudah berbasis elektronik dengan link https:// taringdukcapil.denpasarkota.go.id. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa dari Elemen Support dari pejabat tidak ada kendala, kemudian dilihat dari Elemen Capacity prasarana IT dan SDM juga tidak ditemukan kendala, tetapi dari Elemen Value yaitu manfaat yang mempengaruhi rendahnya kepemilikan kartu identitas anak di Kota Denpasar.  Jadi manfaat dari KIA ini baru terbatas untuk data anak dan penggunaan dalam pendaftaran sekolah baru. Sedangkan di Negara-negara lain kegunaannya sudah difungsikan lebih luas lagi, dimana KIA dilengkapi dengan Chip yang dapat membantu petugas dalam pemantauan anak. Penulis menyarankan agar kepemilikan KIA ini dapat meningkat maka manfaat KIA harus diperluas lagi seperti di Negara lain. Maka dari itu Permendagri Nomor 2 tahun 2016 tersebut harus direvisi sebagai dasar hukum penerbitan KIA di Indonesia.Kata kunci: administrasi, identitas anak, era digital]]>
<![CDATA[PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN GANTI RUGI AKIBAT PUTUSAN PRA PERADILAN (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan) ]]>
<![CDATA[Padly, Fajar]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 2, No 1 (2018): Pebruari 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jim.v2i1.2018.61-75
<![CDATA[AbstrakDalam penelitian ini yang menjadi masalah adalah, pertama, apakah dasar atau alasan bagi hakim dalam menetapkan ganti rugi sebagai akibat putusan praperadilan? Kedua, apakah yang menghambat pemberian ganti rugi terhadap putusan praperadilan khususnya setelah berlakunya KUHAP? Metode yang digunakan adalah metode penelitian pustaka (library reseaech) dan lapangan (field research), dengan pengumpulan data dilakukan dengan interview (wawancara) dan studi dokumentasi.Setelah data dianalisa dengan menggunakan teknik pengujian hipotesa berdarkan metode induksi dan deduksi. Maka dapat diperoleh hasil bahwa dasar atau alasan bagi hakim dalam menetapkan ganti rugi sebagai akibat putusan praperadilan adalah kerugian moral atau material yang diderita oleh tersangka/terdakwa karena akibat upaya paksa yang dibuktikan berdasarkan keyakinan hakim. Kemudian pada bahwa pada dasarnya sebagai penghambat kurangnya pelaksanaan ganti rugi dalam prakteknya, adalah disebabkan belum adanya bentuk secara khusus yang mengatur ketentuan proses pengajuan tuntutan ganti rugi.Kata Kunci : Ganti Rugi, Putusan, Pra Peradilan]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) TERHADAP KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM) DI KOTA PEKANBARU ]]>
<![CDATA[alsukri, saipul]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 4, No 1 (2020): Pebruari 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jim.v4i1.2020.26-33
<![CDATA[AbstrakPersoalan kemiskinan dialami hampir seluruh negara di dunia, tak terkecuali di Indonesia. Program Keluarga Harapan (PKH) adalah salah satu upaya mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. PKH merupakan program bantuan tunai bersyarat yang diadopsi dari program Conditional Cash Transfer (CCT). Sasaran dari program ini adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berfokus pada kesehatan dan pendidikan. PKH di luncurkan pertama kali tahun 2007 dan baru di tahun 2013 diimplementasikan di Pekanbaru. Tujuan penelitian ini untuk menggambarkan bagaimana implementasi PKH di kota Pekanbaru. Implementasi ini terkait proses kegiatan yang secara bertahap dan konsisten dilakukan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang telah diatur. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Sumber data penelitian ini adalah primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan studi dokumen. Berdasarkan hasil penelitian, Implementasi PKH di Pekanbaru sudah cukup baik. Ini dapat dilihat dari setiap tahapan yang berjalan sesuai dengan alur kerja PKH, namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala dalam verifikasi komitmen dan pemutahiran di website E-PKH. Hal ini terjadi karena server tidak sanggup menampung lonjakan pengunjung yang serentak mengakses dalam waktu hampir bersamaan.Kata Kunci: Implementasi, Program Keluarga Harapan, Kemiskinan.]]>
<![CDATA[PENGEMBANGAN PARIWISATA DALAM PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT DI KABUPATEN SUMENEP ]]>
<![CDATA[Basri, Hasan]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 3, No 2 (2019): Agustus 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jim.v3i2.2019.57-66
<![CDATA[ABSTRAKPerkembangan sektor pariwisata pada saat ini telah menjadi sebuah industri. Hal ini dikarenakan aktivitas dari wisata tersebut secara ekonomi telah menciptakan permintaan yang memerlukan pemenuhan pasar bagi produk jasa dan pelayanan yang dihasilkan oleh suatu perusahaan yang saling melengkapi, dimana syarat untuk menarik minat wisatawan untuk berkunjung si suatu objek wisata bukan hanya sekedar pada keindahan alam atau kekhasan budaya saja. Akan tetapi yang juga tidak kalah pentingnya yaitu pada kelengkapan sarana dan prasarana yang ada, produk cendera mata yang unik, perhotelan, makanan khas ataupun biro perjalanan. Pariwisata disini mempunyai peranan penting dalam upaya pembangunan dan pengembangan suatu daerah. Bahkan pada beberapa daerah menunjukkan bahwa industri pariwisata mampu mendongkrak daerah tersebut. Perkembangan industri pariwisata ini secara tidak langsung menimbulkan dampak atau manfaat multi ganda (multiplier effect) bagi Negara, Pemerintah daerah dan masyarakat. Selain mendatangkan devisa bagi Negara dan pendapatan daerah, pengembangan industri pariwisata ini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, yaitu membuka dan memperluas kesempatan kerja,serta meningkatkan pendapatan masyarakat, terutama yang berada di sekitar daerah tujuan wisata. Kata kunci : Pariwisata, Peningkatan Ekonomi, Sumenep]]>
<![CDATA[EVALUASI PROGRAM PENCATATAN AKTA KEMATIAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SUKABUMI ]]>
<![CDATA[Fasya, Sarah Zafira]]>;
<![CDATA[Nur, Tuah]]>;
<![CDATA[Amirulloh, M Rijal]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 5, No 1 (2021): Pebruari 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jim.v5i1.2021.84-94
<![CDATA[Dokumen kependudukan sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, dimulai dari Akta Kelahiran, E-KTP, Kartu Keluarga, hingga Akta Kematian. Sesorang yang sudah meninggal sangat penting sekali untuk mengurus kematiannya, salah satunya membuat Akta Kematian. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui evaluasi program pencatatan akta kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi yang terkait dengan penelitian. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Indikator pada penelitian ini adalah evaluasi program akta kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi. Berdasarkan penelitian tentang kriteria ketepatan, peneliti berpendapat bahwaprogram akta kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi memberikan dampak yang baik untuk masyarakat, pemerintah, dan perusahaan.Kata kunci: Evaluasi, Program Pencatatan Akta Kematian.]]>
<![CDATA[Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Limbah Kelapa di Wilayah Pulau Terluar: Studi Kasus Simeulue ]]>
<![CDATA[Afriandi, Fadli]]>;
<![CDATA[Afifa, Nur Sukma]]>;
<![CDATA[Saputri, Elsa]]>;
<![CDATA[Marlizar, Desi]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 9, No 1 (2025): Februari 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jim.v9i1.2025.470-479
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pengelolaan limbah kelapa di wilayah pulau terluar yakni Pulau Simeulue. Tulisan ini membahas mengenai permasalahan pengelolaan limbah kelapa di Pulau Simeulue dan bagaimana pelaksanaan kebijakan dari pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dengan melihat pengelolaan limbah dari PT. Green Enterprises dan CV. Rezeki Bersama, studi literatur melalui jurnal dan media massa, wawancara melalui informan yang bersangkutan serta pengambilan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan terakhir penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menyatakan bahwa Pemerintah Daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup sudah melaksanakan kebijakan dengan cukup baik dengan melakukan sosialisasi pemantauan dan pembinaan rutin kepada perusahaan kelapa. Namun sampai saat ini pelaku usaha sering terlambat dalam melakukan pelaporan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) setiap enam bulan sekali kepada Dinas Lingkungan Hidup sehingga mereka tidak mengetahui apakah kegiatan pengelolaan limbah sudah memenuhi standar kelayakan atau belum. Kondisi ini belum ada tindakan berupa penegasan atau pemberian sanksi kepada perusahaan yang tidak melakukan pelaporan setiap enam bulan sekali.]]>
<![CDATA[Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembuatan Peraturan Daerah Berdasarkan Hak Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Padang Lawas Utara ]]>
<![CDATA[Siregar, Syulhennisari]]>;
<![CDATA[Tanjung, Mhd Iqbal]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 2, No 2 (2018): Agustus 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jim.v2i2.2018.76-87
<![CDATA[AbstrakDalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa DPRD sebagai lembaga Legislatif di daerah yang tugasnya membuat peraturan bersama dengan Kepala Daerah yang disebut Perda.Fokus Penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pembuatan Perda berdasarkan Hak Inisiatif DPRD di Kabupaten Paluta dengan judul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembuatan Peraturan Daerah Berdasarkan Hak Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Padang Lawas Utara.Metode Penelitian yang digunakan adalah Kuantitatif Deskriptif yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian dan menguji hipotesis yang telah ditetapkan.Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perhitungan rxy t atau 0,0371,958 berarti koefisien tersebut berlaku untuk seluruh populasi dan sampel yang berjumlah 30 Anggota DPRD Kabupaten PALUTA. Sehingga Ha ditolak Ho diterima, berarti Anggota DPRD dalam pembuatan Perda di Pemkab PALUTA dengan menggunakan hak inisiatif Dewan masih rendah. Kata kunci: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Hak Inisiatif, Peraturan Daerah AbstractIn Constitution Number 23 Year 2014 regarding Regional Government stated that DPRD as legislative institution in area whose duty to make the regulation together with Head of Region called Perda.The focus of this study was to determine what factors influenced the making of local regulations based on DPRD Initiative Rights in Paluta Regency under the title Factors Affecting the Making of Local Regulation Based on the Initiative Right of the Regional House of Representatives in Kabupaten Padang Lawas Utara.The research method used is Quantitative Descriptive research method based on positivism philosophy, used to examine the population or a particular sample, data collection using research instruments and test the hypothesis that has been established. From the results of the study can be concluded that the calculation of rxy t or 0.037 1.958 means the coefficient is applicable to the entire population and sample amounting to 30 Members of DPRD PALUTA. Hence Ha rejected Ho accepted, meaning that the DPRD Member in making the law in PALUTA Regency by using the right of Council initiative still low. Keywords: Regional House of Representatives, Right of Initiative, Local Regulation]]>
