cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota padangsidimpuan,
Sumatera utara
INDONESIA
JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora
Published by Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
ISSN : 25485067     EISSN : 25986236     DOI : -
Core Subject : Humanities, Education, Art, Social,
Arts Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Ilmiah Muqoddimah merupakan kumpulan penelitian ilmiah tentang Ilmu Sosial, khususnya yang berhubungan dengan disiplin Ilmu Sosial, Politik, Administrasi dan Humaniora, diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, tujuan pengembangan jurnal ini adalah sebagai wadah publikasi hasil-hasil penelitian dan telaah kritis terhadap konsep-konsep baru dalam ilmu-ilmu sosial. Jurnal Ilmiah Muqoddimah menerima sumbangan artikel hasil penelitian dan artikel konseptual (non penelitian) dari penulis umum.Dalam setiap penerbitannya, satu tahun dua kali (periode Maret – Agustus dan September – Februari).
Arjuna Subject : -
Articles 1,482 Documents
 143   144   145   146   147 
ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG PENERAPAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENALANTARAN RUMAH TANGGA (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan) Faisal, Mhd
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 2, No 2 (2018): Agustus 2018
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v2i2.2018.122-136

Abstract

Berdasarkan materi yang diambil dalam penelitian ini sebagaimana tersebut di atas, dimana diketahui bahwa terjadinya tindak pidana penelantaran rumah tangga pada dasarnya jarang terjadi di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan akan tetapi tetapi dalam penelitian sudah ada yang terjadi sampai pada putusan pengadilan berdasarkan itulah penulis ingin melakukan penelitian yang berjudul  Analisis Putusan Hakim Tentang Penerapan Hukuman Terhadap Pelaku  Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan),  dengan demikian penulis akan mengangkat rumusan masalah seperti berikut ini bagaiamanakah penerapan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pidana Penelataran rumah tangga di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dan bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana penelantaran rumah tangga di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan? Sedangkan tujuan penelitian adalah untuk mengetahui penerapan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pidana Penelataran rumah tangga di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dan untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana penelantaran rumah di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan.Selanjutnya metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang maksudnya adalah penelitian yang dilakukan dengan hasil wawancara penulis dengan responden dan juga melakukan penelitian terhadap data-data maupun berkas-berkas yang berkaitan dengan penelitian ini dan juga dengan melalui suatu putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang telah berkekuatan hukum tetap  dengan cara melakukan Penelitian Lapangan (Library Research) dan Penelitian Kepustakaan (Field Research).
PEMANFAATAN LUBUK LARANGAN UNTUK MENINGKATKAN KESEHJATERAAN MASYARAKAT DI DESA ANGGOLI KECAMATAN SIBABANGUN KABUPATEN TAPANULI TENGAH Simbolon, Nora Yanti; Zulfiqar, Effan; Pulungan, Darman Syah
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 4, No 2 (2020): Agustus 2020
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v4i2.2020.82-96

Abstract

Program lubuk larangan BUMDes Sepakat ini dilakukan di Desa Anggoli karena daerah aliran sungai yang luas sehingga pemerintah desa dan masyarakat berinisiatif untuk mengembangkan daerah aliran sungai menjadi sumber pendapatan asli desa yang bermanfaat bagi masyarakat terkhususnya bagi anak yatim piatu,orangtua jompo,dan membangun sarana dan prasarana desa.      Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan lubuk larangan di Desa Anggoli Kecamatan Sibabangun Kabupaten Tapanuli Tengah, untuk mengetahui bagaimana tingkat kesehjateraan masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui lubuk larangan di Desa Anggoli Kecamatan Sibabangun Kabupaten Tapanuli Tengah, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pemanfaatan lubuk larangan terhadap kesehjateraan masyarakat di Desa Anggoli Kecamatan Sibabangun Kabupaten Tapanuli Tengah.Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan maka, diperoleh nilai kolerasi sebesar 0,684 sedangkan nilai kolerasi dalam tabel kolerasi untuk n = 72 dan taraf signifikan 5% diperoleh nilai sebesar 0,235, berarti  rhitung  yaitu 0,684 lebih besar dari nilai  rtabel  kolerasi yaitu 0,235. Dengan demikian berarti hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini dapat diterima kebenarannya sebab nilai  rhitung  dari nilai rtabel  atau 0,684 0,235. Sedangkan nilai thitung  adalah 10,75 dimana taraf signifikan 0,05 dan dk = n-2, 72-2 =70 taitu ttabel = 0,05, (1,671). Jadi nilai  thitung  lebih besar dari pada ttabel atau 10,75 1,671. Maka dengan itu hipotesis yang di rumuskan dalam penelitian ini dapat diterima kebenarannya, yang berarti ada pengaruh yang signifikan atau positif dari pemanfaatan lubuk larangan untuk meningkatkan kesehjateraan masyarakat di Desa Anggoli Kecamatan Sibabangun Kabupaten Tapanuli Tengah.Kata kunci: pemanfaatan, lubuk larangan, kesehjateraan.
Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Di Kabupaten Balangan: Studi Kasus Desa Mantimin Kecamatan Batumandi Ambarita, Agnes Helena; Suryadi, Budi; Mahyuni, Mahyuni
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 9, No 4 (2025): Jurnal Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v9i4.2025.2535-2545

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Kepemimpinan kepala desa dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Desa Mantimin Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan memfokuskan pada peran pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat melalui program BUMDes. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan kepala desa dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat belum berjalan secara optimal karena masih dipengaruhi kebutuhan riil masyarakat. Keberhasilan pemberdayaan masyarakat di Desa Mantimin sangat dipengaruhi oleh sinergi antara kompetensi kepala desa, partisipasi masyarakat, kapasitas perangkat desa, serta dukungan sistemik dari aktor eksternal yang berkelanjutan dan responsif terhadap kondisi lokal. Di tingkat desa, dibutuhkan unit kerja khusus yang fokus pada pemberdayaan dengan struktur tugas yang jelas. Kepala desa juga perlu merancang strategi yang responsif terhadap kondisi lokal serta menjalin kemitraan aktif dengan pendamping, dinas teknis, dan pihak swasta. Selain itu, sistem perencanaan dan monitoring perlu diperkuat melalui Musrenbangdes yang inklusif dan evaluasi berbasis indikator kinerja agar program benar-benar berdampak bagi kemandirian masyarakat.
FAKTOR YANG MEMBERATKAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERKOSAAN (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan) Busyro, Marwan
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 2, No 1 (2018): Pebruari 2018
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v2i1.2018.23-39

Abstract

AbstrakAdapun materi yang disajikan dalam penelitian ini adalah Faktor Yang Memberatkan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan berdasarkan materi yang akan diteliti tersebut di atas bahwasanya para pelaku-pelaku tindak pidana perkosaan seharusnya dapat dijatuhi dengan hukuman yang memberatkan, maka dengan demikian perlu diteliti faktor yang memebratkan hukumannya. Berdasarkan pengamatan tersebut di atas penulis mengangkat permasalahan dalam penelitian adalah apakah faktor yang memberatkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana perkosaan di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dan apakah pertimbangan Hakim dalam menentukan hukuman pemberatan terhadap pelaku tindak pidana perkosaan di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan?Sedangkan tujuan penelitian adalah untuk mengetahui faktor yang memebratkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana perkosaan di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan sesuai dengan Putusan Pengadilan Nomor : 599/Pid.B/2008/PN.Psp.Gnt  dan untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam menentukan hukuman dengan pemebratan terhadap pelaku tindak pidana perkosaan di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Selanjutnya metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang maksudnya adalah penelitian yang dilakukan dengan hasil wawancara penulis dengan responden dan juga melakukan penelitian terhadap data-data maupun berkas-berkas yang berkaitan dengan  penelitian dengan cara melakukan Penelitian Lapangan (Library Research) dan Penelitian Kepustakaan (Field Research).Kata Kunci :Hukuman, Pelaku, Tindak Pidana Perkosaan
KEBIJAKAN KRIMINAL (CRIMINAL POLICY) DENGAN KONSEP MEDIASI DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA UMUM (PENIPUAN DAN PENGGELAPAN) PADA BAGWASSIDIK DITRESKRIMUM POLDA SUMUT Pristiono, Agus
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 4, No 1 (2020): Pebruari 2020
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v4i1.2020.34-43

Abstract

Penyelesaian tindak pidana umum (penipuan dan penggelapn) melalui kebijakan kriminal (criminal policy) dengan konsep mediasi, hanya didasarkan pada ketentuan yang terdapat pada Pasal 18 ayat 1 dan 2 UU Nomor 2 Tahun 2002, sehingga secara substansial dari aturan hukum yang berlaku masih terdapat hambatan signifikan, permasalahan pokok tersebut sebenarnya karena tidak ada satupun ketentuan yang memberikan batasan tegas tentang penerapan kewenangan diskresi kepolisian, sehingga tindakan diversi dalam menyelesaikan tindak pidana umum (penipuan dan penggelapn) melalui kebijakan kriminal (criminal policy) dengan konsep mediasi tidak ada payung hukum yang jelas.Kata Kunci : Kebijakan Kriminal, Konsep Mediasi Tindak Pidana Umum Penipuan dan Penggelapan.
KONFLIK LAUT CHINA SELATAN SERTA DAMPAKNYA ATAS HUBUNGAN SIPIL MILITER DI ASIA TENGGARA Djuyandi, Yusa; Illahi, Adilla Qaia; Aurel, Adinda Corah Habsyah
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 5, No 1 (2021): Pebruari 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v5i1.2021.112-124

Abstract

Ketegangan dan konflik di Laut China Selatan juga tidak hanya terjadi diantara beberapa negara ASEAN yang batas lautnya saling berhimpitan, tetapi juga terjadi dengan China yang turut mengklaim wilayah Laut China Selatan dan Amerika Serikat yang turut memiliki kepentingan ekonomi dan politik atas wilayah ini. Potensi konflik terbuka telah mendorong negara-negara untuk mengoptimalkan hubungan sipil-militer negaranya dalam menjaga kedaulatan laut. Pengumpulan data dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif dengan studi literatur dari berbagai sumber yang relevan dan berkaitan serta memiliki jangka waktu yang kontemporer dengan penelitian. Hasil penelitian ini melihat bahwa konflik di Laut China Selatan ini tidak lepas dari peran sipil dan juga militer yang masuk terhadap ranah negara-negara Asia Tenggara yang bersengketa, dimana setiap aspek hubungan antara negara khususnya hubungan sipil dan militer menjadi penentu dimana suatu negara dapat menjadikan suatu kebijakan yang dapat mempengaruhi arah dari konflik yang terjadi di Laut China Selatan ini.Kata Kunci: Laut China Selatan, Konflik, Hubungan Sipil-Militer, Asia Tenggara.
Analisis Upaya Perlindungan dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Anak-Anak dan Perempuan Setyaningrum, Ayu; Arifin, Ridwan
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 3, No 1 (2019): Pebruari 2019
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v3i1.2019.9-19

Abstract

 Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi berupa hukuman penjara maupun kurungan serta dampak yang ditimbulkan kepada korban. Kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan oleh anggota keluarga yang satu terhadap anggota keluarga yang lain. Berbicara tentang kekerasan menjadi hal yang sudah tidak tabu lagi untuk diperdengarkan. Motif tindak kekerasan dalam rumah tangga banyak disebabkan karena ketidakharmonisan suatu hubungan dalam keluarga, permasalahan ekonomi, komunikasi yang tidak lancar dan sebagainya. Berbagai bentuk tindak kekerasan ini mengakibatkan dampak negatif bagi korban baik dampak psikis, mental maupun fisik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga. Dampak yang ditimbulkan akibat kekerasan tidak hanya berdampak pada jangka pendek akan tetapi juga jangka panjang. Kata kunci: Kekerasan Rumah Tangga, Penghapusan, Perlindungan, Dampak, Upaya Domestic violence is one form of criminal offense that can be subject to sanctions in the form of imprisonment or imprisonment as well as the impact it has on victims. Domestic violence can be carried out by one family member to another family member. Talking about violence is something that is not taboo anymore to be heard. The motives for domestic violence are mostly caused by disharmony in relationships within the family, economic problems, non-fluent communication and so on. Various forms of violence have a negative impact on victims, both psychological, mental and physical, which are carried out directly or indirectly by perpetrators of domestic violence. The impact caused by violence not only affects the short term but also the long term.Keywords: Domestic Violence, Elimination, Protection, Impact, Effort
PARTISIPASI POLITIK MAHASISWA ASAL ACEH DI KOTA SEMARANG Ramadhi, Syahrur; Alfirdaus, Laila Kholid
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 5, No 1 (2021): Pebruari 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v5i1.2021.38-49

Abstract

Mahsiswa Aceh sebagai kelompok intelektual muda memiliki keinginan kuat dalam berkontribusi dalam meningkatkan kemajuan bangsa melalui pesta demokrasi. Partisipasi politik menjadi titik awal mahasiswa untuk melakukan perubahan dengan menyalurkan suara dalam pemilu, sehingga mendorong antusiasme dan perhatian lebih dalam pemilu. Namun ada mahasiswa yang memutuskan tidak menyalurkan suaranya pada pemilu. Tujuan penelitian ini,   mendeskripsikan partisipasi politik dan faktor yang mempengaruhi partisipasi politik mahasiswa asal Aceh di Kota Semarang pada Pemilihan Presiden Tahun 2019. Metode yang digunakan diskriptif kualitatif dengan 17 narasumber yang tergabung dalam Ikatan Pelajar Aceh Semarang (IPAS). Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Hasil peneltian menunjukan partisipasi politik mahasiswa Aceh terjalin baik, dengan tingginya perbincangan mengenai pemilu yang dijalani dalam kehidupan asrama. Tipologi pemilih tergolong kedalam tipe relasional dan kritis yang mampu menilai berdasarkan fakta lapangan. Faktor yang mempengaruhi partisipasi ada tiga faktor kongnitif, kandidat dan orang tua. Faktor hambatan terjadi karena persyaratan admistrasi yang membutuhkan waktu lebih dalam mengurusnya. Keywords :Partisipasi Politik, Mahasiswa, Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden
PERAN BAPPEDA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA DALAM PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH TAHUN 2012 – 2017 Jonsa, Alimas; -, Samsiar
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 2, No 1 (2018): Pebruari 2018
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v2i1.2018.1-12

Abstract

AbstrakPenelitian ini berlokasi di Kantor Bappeda Kabupaten Aceh Barat Daya. Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah observasi dan wawancara langsung. Analisa data dilakukan dengan menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perencanaan pembangunan di Kabupaten Aceh Barat Daya adalah dengan cara proses perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah diawali dengan pelaksanaan Musrenbang di tingkat desa/kelurahan dan Musrenbang di tingkat Kecamatan. Selanjutnya Proses Penyelenggaraan Musyarwarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) di Kabupaten Aceh Barat Daya. Proses pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten Aceh Barat Daya dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu Musrenbang Gampong, kemudian dilanjutkan dalam forum Musrenbang Kecamatan, tahapan dilaksanakan Forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD. Kemudian dilaksanakan Musrenbang RKPD yang menghasilkan rancangan akhir RKPD untuk dikaji bersama kelayakannya untuk proses penetapan. Adapun kendala yang dihadapi oleh Bappeda dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah di Kabupaten Aceh Barat Daya adalah penyesuaian/kesiapan anggaran, usulan yang terlalu banyak, serta keterbatasan dokumen penunjang. Kata Kunci : Peran, Penyusunan Dokumen, Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah.AbstractThis research is located in the Office of Regional Development Planning Agency of Aceh Barat Daya. The method used for this research is descriptive qualitative research method. The data collection technique used was direct observation and interviews. Data analysis is done by analyzing the data obtained using qualitative data analysis techniques. The results showed that the development planning process in Aceh Barat Daya district is by way of technical policy formulation process of regional development planning begins with Musrenbang at the village/urban village and sub-district Musrenbang. Furthermore Musyarwarah Implementation Process Planning (MUSRENBANG) in Aceh Barat Daya. Process Musrenbang Aceh Barat Daya District RKPD done through several stages of Musrenbang Gampong, then continued in the District Musrenbang forum, stages implemented Forum SKPD SKPD and Joint Forum. Then implemented Musrenbang RPKD produce a final draft to be reviewed with the feasibility RKPD setting process. The constraints faced by Bappeda in the preparation of the medium-term development planning documents in Aceh Barat Daya District is the adjustment / preparedness budget, the proposal is too much, as well as the limitations of the supporting documents. Keywords: Role, Document Preparation, Medium Term Development Plan.
JAMINAN HAK PILIH BAGI NARAPIDANA PADA PEMILU 2019 STUDI KASUS: RUMAH TAHANAN KELAS I PEKANBARU Hadipurwoko, Hadipurwoko; Darmawan, Wawan Budi; Herdiansyah, Ari Ganjar
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 4, No 2 (2020): Agustus 2020
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v4i2.2020.131-142

Abstract

Secara teknis, jaminan hak memilih sangat dipengaruhi oleh sejauhmana seorang warga negara masuk ke dalam daftar pemilih, namun terdapat hambatan terkait hak pilih tahanan dan narapidana di rutan kelas I Pekanbaru, pada Pemilu serentak 2019,. Dari penghuni tahanan dan narapidana yang berjumlah 1688 orang, pada tanggal 17 April 2019 hanya 33 orang yang dapat dimasukan dalam data pemilih pada tempat pemungutas suara setempat,  dan yang menggunakan hak pilih hanya 20 orang, sehingga hampir 98 persen warga binaan tidak dapat memilih pada saat hari pemungutan suara,. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode wawancara,dan studi kepustakaan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian adalah Rumah Tahanan Kelas I Pekanbaru. Hasil penelitian ini menunjukkan penyebab tahanan dan narapidana  tidak dapat menggunakan hak pilihnya, karena disebabkan oleh sulitnya menelusuri data otentik tahanan dan narapidana di rutan, karena sebagian besar data warga binaan hanya berasal dari berkas pengadilan yang hanya berupa nama, jenis kelamin. Tidak memuat nomor induk kependududkan karena indentitas tahanan dan narapidana tidak lengkap, maka jaminan hak pilih warga binaan di Rutan Kelas I Pekanbaru hanya dilaksanakan secara normatif oleh KPU Kota Pekanbaru sesuai tahapan dan prosedur yang berlaku, sehingga banyak narapidana yang berasal dari luar daerah tidak dapat diakomodir hak pilihnya. Perlu koordinasi antar lembaga yang lebih kuat dan berkesinambungan dan menambah regulasi yang dapat mempermudah proses pendataan tahanan dan narapidana ke dalam data pemilihKata kunci: Hak Pilih, Pemilu Inklusif, Narapidana

Page 145 of 149 | Total Record : 1482

 143   144   145   146   147 

Filter by Year

2016 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9, No 3 (2025): Agustus 2025 Vol 9, No 2 (2025): Mei 2025 Vol 9, No 1 (2025): Februari 2025 Vol 9, No 4 (2025): Jurnal Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 8, No 4 (2024): November 2024 Vol 8, No 3 (2024): Agustus 2024 Vol 8, No 2 (2024): Mei 2024 Vol 8, No 1 (2024): Februari 2024 Vol 8, No 1 (2024): Februari Vol 7, No 3 (2023): November 2023 Vol 7, No 2 (2023): Agustus 2023 Vol 7, No 1 (2023): Pebruari, 2023 Vol 6, No 2 (2022): Agustus, 2022 Vol 6, No 1 (2022): Pebruari, 2022 Vol 5, No 2 (2021): Agustus 2021 Vol 5, No 1 (2021): Pebruari 2021 Vol 4, No 2 (2020): Agustus 2020 Vol 4, No 2 (2020): Agustus 2020 (in progress) Vol 4, No 1 (2020): Pebruari 2020 Vol 3, No 2 (2019): Agustus 2019 Vol 3, No 1 (2019): Pebruari 2019 Vol 2, No 2 (2018): Agustus 2018 Vol 2, No 1 (2018): Pebruari 2018 Vol 1, No 2 (2017): Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol 1, No 1 (2016): Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora More Issue