Articles
526 Documents
IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 92/PUU-X/2012 DAN ALTERNATIF MODEL HUBUNGAN KELEMBAGAAN TERKAIT PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG
Enny Nurbaningsih
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 27, No 1 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (355.845 KB)
|
DOI: 10.22146/jmh.15906
Presidential System Government as the result of 1945 Constitution Amandments has not been accomplised yet since its implementation reminds anomaly. President (executive) in presidential system has decision authority to produce acts with House of Representatives (DPR), without involving People Council (DPD) as one of parlement chambers. To restore DPD legislation role, Constitutional Court Decision No. 91/PUU-X/2012 states that DPD has equal position with DPR and President in acts establishment. It implicates that DPD should be involved since the legislation planning, but still does not have authority to make decision even for bills concerned with its authority. This Constitutional Court brings about the trilateral relationship model in legislation process without any institutional construction towards interchambers relation between DPD and DPR. It will result in Judicial Review despite the involvement of DPD in phase 1 and 2 Process, since this involvement does not bind DPR and President. Sistem pemerintahan presidensial hasil revisi UUD 1945 belum tuntas karena implementasinya masih memunculkan keganjilan, Presiden (eksekutif) dalam sistem presidensial ikut mengambil keputusan untuk menghasilkan undang-undang bersama DPR, tanpa pelibatan peran DPD sebagai salah satu kamar di parlemen. Untuk memulihkan peran legislasi DPD bidang tertentu, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 92/PUU-X/2012 menyatakan bahwa DPD berkedudukan setara dengan DPR dan Presiden dalam proses pembentukan undang-undang. Implikasi dari putusan ini DPD dilibatkan mulai dari proses perencanaan legislasi, tetapi tetap tidak dapat mengambil keputusan sekalipun untuk RUU terkait dengan kewenangannya. Putusan MK melahirkan model hubungan trilateral proses legislasi tanpa ada konstruksi secara kelembagaan terhadap hubungan interkameral antara DPR dan DPD. Hal ini akan akan berdampak pada pengujian undang-undang, walaupun DPD telah dilibatkan dalam proses tahap 1 dan tahap 2, karena pelibatan ini tidak mengikat DPR dan Presiden.
PEMILIHAN KONSEP PERATURAN PERPAJAKAN UNTUK MENANGGULANGI DAMPAK ASYNCHRONOUS INFORMATION DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK DI INDONESIA
Anugrah Anditya
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 30, No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (2750.78 KB)
|
DOI: 10.22146/jmh.29138
AbstractPotential lost from taxation in Indonesia which came from an electronic transaction could happen due to asynchronous information between authority and tax payer. In electronic transacsions, the authority have no information as much as the taxpayer or party which directly involved during electronic transations. To overcome this condition Indonesia needs concept in exchange of information regarding taxation partuclarly in actual electronic transactions. Consideration for the concept to be chosen will include such as legal characteristic of current regulation and taxation reporting system for electronic transaction Indonesia. IntisariPotensi kehilangan pemasukan pajak di Indonesia yang berasal dari transaksi elektronik dapat terjadi karena adanya asynchronous information antara fiskus dan wajib pajak. Dalam transaksi elektronik fiskus tidak akan memilki informasi sebanyak yang dimiliki oleh pihak yang terlibat langsung dalam transaksi tersebut. Untuk menangani keadaan tersebut Indonesia memerlukan konsep pertukaran informasi yang akan digunakan dalam peraturan perpajakan dengan melihat keadaan saat ini. Pertimbangan dalam pemilihan konsep adalah karakteristik peraturan dan sistem pelaporan perpajakan yang timbul atas transaksi elektronik.
PENATAAN LEMBAGA NEGARA MANDIRI DALAM STRUKTUR KETATANEGARAAN INDONESIA
Retno Mawarini Sukmariningsih
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 26, No 2 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (352.87 KB)
|
DOI: 10.22146/jmh.16039
This purpose of this article is to harmonize and to synchronize regulations of independent state agencies in order to avoid from the overlapping within those agencies so that they persistently can exercise their function, and further to analyze them normatively as ad-hoc commissions under the effective regulations or otherwise. The rearrangement is purported to reconstruct the regulations of independent state agencies and it must begin from the constitution so that we internally can simplify to supervise and to minimize abuse of power carried on by the independent state agencies in order to answer people’s serious challenge. Tulisan ini mempunyai tujuan agar ada harmonisasi regulasi lembaga negara mandiri supaya sesama lembaga negara mandiri tidak overlappingdalam menjalankan fungsinya dan lebih jauh lagi untuk mengkaji secara normatif lembaga negara mandiri seperti komisi-komisi yang dibentuk secara ad-hocdalam peraturan perundang-undangan jauh lebih efektif atau justru sebaliknya. Penataan regulasi ini bermaksud untuk penataan regulasi kelembagaan negara khususnya lembaga negara mandiri yang diawali dari konstitusi, sehingga akan memudahkan pengawasan secara internal dan meminimalisir penyalahgunaan kekuasaan lembaga negara mandiri yang pembentukannya mestinya untuk menjawab tantangan kebutuhan masyarakat.
PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA KORUPTOR DAN TERORIS
Berlian Simarmata
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 23, No 3 (2011)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (358.42 KB)
|
DOI: 10.22146/jmh.16171
Having been qualified as extraordinary crimes, punishment against corruption and terrorism crimes should be severe and maximum. The Indonesian correctional system recognises remission as prisoner’s rights. The retaliation/deterrent theory has been abandoned and forgotten in many countries, including Indonesia, for it is deemed to be contravening humanity values. Penghukuman terhadap tindak pidana korupsi dan terorisme sebagai extraordinary crime, seharusnya dilakukan penjatuhan hukuman maksimum. Sistem pemasyarakatan di Indonesia menempatkan remisi menjadi hak semua narapidana. Teori absolut (pembalasan/penjeraan) sudah lama ditinggalkan negara-negara di dunia, termasuk Indonesia, karena dianggap tidak sesuai dengan perikemanusiaan.
PEMBANGUNAN HUKUM SUMBER DAYA AIR SUNGAI YANG BERBASIS KEARIFAN LOKAL: PELUANG DAN TANTANGANNYA
Mr. Sulastriyono
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 20, No 3 (2008)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (377.325 KB)
|
DOI: 10.22146/jmh.16285
This article aims to discuss the opportunity and challenge in the development of river water resources law as a consequence of population growth, development, and technology advancement. Fast growth on water needs induces the growth of economic value of water, rather than its social values. This condition potentially causes of conflict interests among sectors, among regions and among various stakeholder related to water resources management. The management of river water resources can be perceived as an opportunity as well as a challenge. The quantity and the potential of water which is abundant in Indonesia to use water resources optimally. However, the development of river water resources law still faces some challenges, namely institutional obstacle, legal system and culture. Globalization in the free market economic order must be faced by Indonesia in its efforts to develop law on the management of river water resources. Privatization in the management of river water resources led to the increase of the role of private sector in pursuing economic benefits. It is feared that privatization will limit the community access to water resources and will make the price of water is more expensive. An integrated law development of river water resources based on local wisdom is an alternative guarantee the community access and the sustainability of the availability way to river water resources.
Konvergensi Civil Law dan Common Law di Indonesia dalam Penemuan dan Pembentukan Hukum
Choky Ramadhan
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 30, No 2 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (79.12 KB)
|
DOI: 10.22146/jmh.31169
AbstractCommon law countries, known as a jurisdiction where the judge makes law. However, this conception adopted by Civil Law countries including Indonesia. In Indonesia, the judge in court or Constitutional Court occasionally interpret and create a law to fill in the gap between law and society or amend the law to respond citizens’ interest. This practice has longstanding tradition and srong root since Roman Empire and also in Indonesia. It becomes one of the influential factors of the convergence of Common law judiciary system that could invent the law in Indonesia.IntisariNegara penganut sistem hukum Common Law dikenal sebagai yurisdiksi dimana hakim sebagai pihak pembuat hukum (judge made law). Konsep tersebut sudah diadopsi negara bersistem hukum EropaKontinental seperti Indonesia. Hakim pengadilan maupun hakim konstitusi tidak jarang membuat penemuan hukum untuk mengisi ketiadaan hukum atau memperbarui hukum agar sesuai dengan kebutuhan zaman. Praktik penemuan dan pembentukan hukum oleh hakim di pengadilan ini ternyata memiliki akar sejarah serta tradisi yang cukup kuat sejak zaman romawi dan termasuk juga di Indonesia. Hal tersebut menjadi salah satu faktor penting terjadinya konvergensi sistem peradilan Common Law yang menemukan dan membentuk hukum di Indonesia.
EFFECTIVENESS OF THE WORLD TRADE ORGANIZATION’S DISPUTE SETTLEMENT MECHANISM
Abdurrahman Alfaqiih
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 25, No 3 (2013)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (592.657 KB)
|
DOI: 10.22146/jmh.16075
Many WTO (World Trade Organization) member States have made use of the WTO dispute settlement mechanism. Nevertheless, the debate over the effectiveness of this mechanism is still happening and is animportant issue to be discussed. This article aims to explain the effectiveness of the WTO dispute settlement mechanism. Its time frame, participation (particularly developing countries) and its achievements areu sed to measure such effectiveness. This article concludes that the WTO dispute settlement mechanism effectively resolves the disputes among the members. Tidak sedikit negara-negara anggota WTO (World Trade Organization) memanfaatkan mekanisme penyelesaian sengketa dagang internasional di WTO. Namun demikian, perdebatan tentang keefektifan mekanisme ini masih terus terjadi dan menjadi isu yang penting untuk dikaji. Tulisan ini bertujuan untukmenjelaskan argumentasi efektifitas mekanisme penyelesaian sengketa dagang internasional di WTO. Pendekatan waktu, partisipasi (khususnya negara berkembang) dan pencapaian menjadi tolak ukur pengukuran efektifitas mekanisme tersebut. Tulisan ini menyimpulkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa dagang internasional di WTO berjalan secara efektif.
KESIAPAN PENGADILAN AGAMA DALAM MENYELESAIKAN PERKARA EKONOMI SYARIAH
Yulkarnain Harahab
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 20, No 1 (2008)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (351.005 KB)
|
DOI: 10.22146/jmh.16317
Preparation of court is one of factors that influences effectiveness of Act. The aim of this research is to know about preparation of Religious Court in Special Region of Yogyakarta to settle syariah economic case that be mentioned in Act number 3 of 2006 about changing of act number 7 of 1989 about Religious Court. Based on this research, Religious Courts in Special Region of Yogyakarta are not ready to settle syariah economic case as mentioned in Act number 3 of 2006 yet. There are some obstacles that be faced Religious Court to do the authority, that is, first, there is not Code of Syariah Economic yet, second, uncapability of judges, and third, facilities are not enough.
KESADARAN HUKUM UMAT ISLAM DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA UNTUK MEMBAYAR ZAKAT MELALUI AMIL ZAKAT
Yulkarnain Harahab
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 28, No 1 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (349.897 KB)
|
DOI: 10.22146/jmh.15865
Based on Islamic law, paying of zakah by moslems should be done via amil zakah. According to Act Number 23 Year 2011 about Zakah Management, the amil zakah is National Amil Zakah Board (Badan Amil Zakat Nasional/BAZNAS) and Amil Zakah Institution (Lembaga Amil Zakat/LAZ). This research shows that, first, legal consciousness of Moslems in Yogyakarta Special Regency to pay zakah via Amil Zakah is less relatively, second, a factor that influence less of the legal consciousness is less understanding of Zakah Management Act, third, Zakah Management Act is not effective to increase paying zakah via amil zakah yet. Berdasarkan ketentuan Hukum Islam, pembayaran zakat oleh umat Islam seharusnya dilakukan melalui amil zakat. Amil zakat dimaksud menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pertama, kesadaran hukum umat Islam di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk membayar zakat melalui amil zakat masih relatif rendah, kedua, faktor yang mempengaruhi rendahnya kesadaran hukum tersebut adalah kurangnya pemahaman umat Islam terhadap ketentuan Undang-undang Pengelolaan Zakat, ketiga, Undang-undang Pengelolaan Zakat belum efektif dalam meningkatkan pengumpulan zakat melalui amil zakat.
UNITED KINGDOM AND USA’S LEGISLATIONS TO CLEAN HISTORIC CONTAMINATION
Mr. Mahfud
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 25, No 1 (2013)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (452.501 KB)
|
DOI: 10.22146/jmh.16107
The industrial revolutionaries have left harmful residues on and in the land. Dealing with such contamination, the UK introduces Part 2A of the Environmental Protection Act (EPA) 1990 and the USA has legislated CERCLA 1980. This essay is going to discuss both provisions in cleaning up the contamination in each jurisdiction. We reach into a conclusion that both EPA 1990 and CERCLA 1980 govern the cost of cleaning up historic contamination, provide broad definition for the meaning of liable persons, and recognise the retroactivity principle. We find that there is a bifurcation of polluters classification in UK laws. This bifurcation is absent in US laws. Revolusi industri telah menyisakan bahan yang berbahaya baik di atas maupun di bawah permukaan tanah. Untuk mengatasi pencemaran bahan berbahaya tersebut, Inggris telah menerbitkan Bagian 2A EPA 1990 sementara Amerika Serikat telah mengesahkan CERCLA 1980. Tulisan ini mengkaji kedua aturan negara tersebut. Disimpulkan bahwa baik EPA 1990 maupun CERCLA 1980 sama-sama memiliki ketentuan yang mengatur perihal biaya pembersihan kontaminasi historis, mendefinisikan makna ‘orang yang bertanggungjawab’ secara luas, dan mengakui prinsip retroaktifitas. Hukum Inggris mengklasifikasikan pencemar, namun hukum Amerika Serikat tidak memiliki sistem klasifikasi tersebut.