Articles
526 Documents
<![CDATA[METODE ANUITAS DAN PROPORSIONAL MURABAHAH SEBAGAI BENTUK TRANSPARANSI DAN PUBLIKASI LAPORAN BANK ]]>
<![CDATA[Mr Faisal]]>
<![CDATA[ Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 26, No 3 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (339.498 KB)
|
DOI: 10.22146/jmh.16032
<![CDATA[Proportional and annuity methods are based on PBI 14/14/PBI/2012 on Transparency and Publication Reports of Islamic Banking and SEBI No. 15/26/DPbs/2013 on Implementation of Accounting Guidelines of Islamic Banking in Indonesia. These methods are forms of commitment to bring transparency in the Islamic banks and recognition on financial statement of profit on murabaha. The Annuity method is referred to PSAK 50, PSAK 55 and PSAK 60 because the substance is classified as a form of financing. Proportional method is referred to PSAK 102 because the substance is classified as trading activities. Metode anuitas dan proporsional didasarkan pada PBI No. 14/14/PBI/2012 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Syariah dan SEBI No. 15/26/DPbs/2013 tentang Pelaksanaan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia. Metode tersebut merupakan bentuk komitmen bank syariah dalam mewujudkan transparansi dan laporan keuangan pada pengakuan keuntungan murabahah. Metode anuitas mengacu pada PSAK 50, PSAK 55, dan PSAK 60 karena secara substansi dikategorikan sebagai bentuk pembiayaan. Metode proporsional mengacu pada PSAK 102 karena secara substansi dikategorikan sebagai bentuk kegiatan jual beli.]]>
<![CDATA[Kedudukan Asas Efisiensi Pemungutan Pajak dalam Hukum Acara Perpajakan di Indonesia ]]>
<![CDATA[Adrianto Dwi Nugroho]]>
<![CDATA[ Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Edisi Khusus, November 2011 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (428.339 KB)
|
DOI: 10.22146/jmh.16164
<![CDATA[Procedural tax legislations in Indonesia have been formulated as to ensure that the principle possesses supremacy above other principles, such as equality. However, in order to maintain integrity of the tax system, such legislations were also formulated as to provide flexibility for tax administrators in enforcing the most proper measure, administrative or criminal, in each case. Hukum acara perpajakan di Indonesia dirancang untuk memastikan prinsip kedaulatan berada di atas prinsip-prinsip yang lain, seperti kesetaraan. Namun, dalam rangka Menjaga penyatuan sistem perpajakan, produk legislasi juga telah dirumuskan untuk memberikan fleksibilitas kepada pemungut pajak dalam menegakkan hukum berdasarkan standar yang tepat, baik administratif maupun pidana pada setiap perkara perpajakan.]]>
<![CDATA[The Pharmaceutical Patent Protection Impact on Indonesia Drugs Price ]]>
<![CDATA[Tomi Suryo Utomo]]>
<![CDATA[ Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 21, No 3 (2009) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (413.799 KB)
|
DOI: 10.22146/jmh.16278
<![CDATA[This paper examines the pharmaceutical patent protection impact on Indonesian drugs price. As patent owner, companies could set high price for their drugs. However, such condition limits the access of the poor from patented drugs. Therefore, balance between patent protection, public welfare, and compliance to TRIPs agreement must be ensured. Penelitian ini membahas dampak paten produk-produk farmasi terhadap harga obat di Indonesia. Sebagai pemegang hak paten, perusahaan farmasi dapat menetapkan harga yang tinggi. Namun, kondisi ini membatasi akses masyarakat miskin untuk memperoleh obat yang terpatenkan. Dengan demikian, harus ada keseimbangan antara perlindungan hak paten, kesejahteraan masyarakat, dan kepatuhan terhadap TRIPs.]]>
<![CDATA[REKONSTRUKSI HUKUM ATAS POLA PENANGANAN PELANGGARAN ASAS NETRALITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL ]]>
<![CDATA[Tedi Sudrajat]]>;
<![CDATA[Sri Hartini]]>
<![CDATA[ Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 29, No 3 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (463.392 KB)
|
DOI: 10.22146/jmh.26233
<![CDATA[AbstractThe rise of legal issues on the involvement of civil servants in practical political activities shows that the regulation on civil servants was still not strong enough to prevent violations of neutrality principle in local elections. Based on that condition, this paper analyzes the legal reconstruction regarding the violation of civil servant neutrality and create appropriate mechanism dealing with the violation of neutrality principle. The study concluded that it is an urgently need to strengthen the role of government to handling violation of neutrality principle among relevant institutions’ which integrated.IntisariMaraknya persoalan hukum atas keterlibatan PNS dalam kegiatan politik praktis menunjukkan dengan jelas bahwa peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian masih belum cukup kuat untuk mencegah pelanggaran asas netralitas dalam pelaksanaan Pemilihan Umum di daerah. Atas hal tersebut, tulisan ini mengkaji tentang rekonstruksi hukum terhadap pelanggaran netralitas PNS dan membuat mekanisme yang sesuai dalam penanganan pelanggaran asas netralitas PNS. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa diperlukannya penguatan peran pemerintah untuk mengantisipasi pelanggaran dengan pembentukan pola penanganan pelanggaran netralitas antar lembaga yang terintegrasi.]]>
<![CDATA[KAJIAN KONFLIK DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALUR EVAKUASI TSUNAMI ALAI-BY PASSDI KOTA PADANG ]]>
<![CDATA[Heri Listyawati]]>;
<![CDATA[Mr Sulastriyono]]>
<![CDATA[ Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 26, No 1 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (540.176 KB)
|
DOI: 10.22146/jmh.16064
<![CDATA[One of the problems in the area of land acquisition on tsunami evacuation construction Alai-by pass in Padang city is the time consuming taken by the government to take over the land rights of the society. The project had been done since 2003, but until now it has not completely accomplished which caused by a particular conflict between the land holders against the government in dealing with the land acquisition, like compensation. Therefore, this research studies factors which cause the conflict and efforts done by the parties to manage the conflict. Salah satu permasalahan terkait pengadaan tanah untuk pembangunan jalur evakuasi tsunami Alai-by Pass di Kota Padang yakni lamanya proses pengadaan tanah yang dialami pemerintah untuk mengambil alih hak atas tanah dari masyarakat. Proyek tersebut berlangsung sejak tahun 2003, namun hingga saat ini belum uga selesai. Hal ini disebabkan oleh munculnya konflik antara pemegang hak atas tanah dengan pemerintah terkait proses pengadaan tanah, termasuk mengenai ganti kerugian. Oleh karena itu, tulisan ini akan mengkaji faktor penyebab konflik dan upaya yang dilakukan para pihak untuk mengelola konflik.]]>
<![CDATA[International Law Analysis of The Restrictions Imposed on Remote Sensing Satellite Through Shutter Control ]]>
<![CDATA[Dyan Franciska Dumaris Sitanggang]]>
<![CDATA[ Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 30, No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (392.002 KB)
|
DOI: 10.22146/jmh.31151
<![CDATA[AbstractThis paper addresses the issue concerning state’s control over the activities of remote sensing (RS) satellites that can surveil its territory, as well as other states territories, and also able to disseminate confidential information, which could jeopardize the state’s national security and foreign policy. The author proposes that Indonesia should assert its right to control the activities of RS satellites as other countries do through ‘shutter control’ regulations. The author also examines several approaches that could be used to determine the allowed RS satellite activities, as well as other countries practices that might help to formulate new norms concerning space-based activities.IntisariTulisan ini membahas isu kendali negara atas aktivitas satelit penginderaan jarak jauh, berdasarkan masalah kemampuan satelit penginderaan jarak jauh untuk pengamatan atas wilayah nasional negara asalnya juga negara-negara lain, menyebarkan informasi yang bersifat rahasia yang berbahaya bagi keamanan nasional dan kebijakan internasional negara tersebut. Penulis menyarankan agar Indonesia menyuarakan hak mengendalikan aktivitas satelit penginderaan jarak jauh sebagaimana dilakukan negara-negara melalui regulasi ‘kendali bidik’. Tulisan ini pun menganalisa pendekatan yang bisa digunakan untuk menentukan aktivitas satelit penginderaan jarak jauh yang diperbolehkan dan praktek negara-negara dapat membantu pembentukan norma baru dalam aktivitas luar angkasa.]]>
<![CDATA[KEPEMILIKAN SILANG SAHAM PT. INDOSAT DAN PT. TELKOMSEL OLEH TEMASEK HOLDING COMPANY ]]>
<![CDATA[Lucianus Budi Kagramanto]]>
<![CDATA[ Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 20, No 1 (2008) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (367.355 KB)
|
DOI: 10.22146/jmh.16310
<![CDATA[On Nopember 19, 2007, Commission For The Supervision Of Business Competition (KPPU) has been expelled a verdict No. 07/KPPU-L/2007 about infringement of Act No. 5, 1999 performed by Temasek Holdings. The form of infringement performed by Temasek Holdings is a stock cross ownership on PT. Indosat Tbk and PT. Telkomsel through its two subsidiaries company, namely STT and SingTel. Temasek Holdings is also accused on price fixing, double occupation, and also performing the monopoly in telecommunication, especially on cellular telephone. For the infringement, Temasek Holdings was sanctioned a fine and for the verdict, Temasek Holdings may propose a rejection to District Court of Jakarta. Other parties wish that the Court has objectivity and based on the business competition law in Indonesia. For the KPPU and Temasek Holdings still have a chance to propose an appeal to Supreme Court, if one are won by the District Court of Jakarta.]]>
<![CDATA[PERMOHONAN UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI KEDUA KALI BERBASIS KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM ]]>
<![CDATA[Herri Swantoro]]>;
<![CDATA[Efa Laela Fakhriah]]>;
<![CDATA[Isis Ikhwansyah]]>
<![CDATA[ Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 29, No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (504.881 KB)
|
DOI: 10.22146/jmh.22103
<![CDATA[AbstractCivil case request civil request limitation ratio legis could only be done once in order to create legal certainty as an effort to establish law and justice as law enforcer to maintain, enforce, and implement the norms in law. The concept of civil matters reconsideration petition settlement that promotes fairness and legal certainty in order to update the National Civil Procedures Law is second, to different parties in the case which request civil not yet conducted, the request civil is final and binding. Request civil is only allowed against yudex factie verdict and the application of the model through a combination of restriction and discreation procedural model.IntisariRatio legis pembatasan permohonan upaya hukum PK perkara perdata hanya dapat dilakukan satu kali demi mewujudkan kepastian hukum sebagai upaya pembentuk undang-undang dan peradilan sebagai penegak hukum untuk menjaga, menegakan dan menjalankan ketentuan norma dalam undang-undang. Konsep pengaturan permohonan PK perkara perdata berbasis keadilan dan kepastian hukum dalam rangka pembaruan hukum acara perdata nasional adalah pemberian PK kedua kepada pihak berbeda dalam perkara yang belum melakukan PK serta PK ini bersifat final dan mengikat, Peninjauan Kembali hanya diperbolehkan terhadap putusan judex factie dan penerapan model kombinasi antara pembatasan melalui model prosedural dan diskresional.]]>
<![CDATA[MASALAH KEADILAN PELAKSANAAN KEWAJIBAN VIRUS SHARING DALAM SISTEM IHR ]]>
<![CDATA[Aktieva Tri Tjitrawati]]>
<![CDATA[ Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 25, No 1 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (674.641 KB)
|
DOI: 10.22146/jmh.16100
<![CDATA[The implementation of obligations under GISN is considered very unfair by the Government of Indonesia, so the Government stated that it is necessary to halt the delivery of sample virus to WHO until some provisions related to virus sharing and vaccine benefits are amended. In the perception of the Government, this unfair situation is a result of injustice mechanism under the GISN and IHR. New concepts are required to make changes to realize the global influenza disease surveillance system is more fair, equitable, transparent. Pelaksanaan kewajiban virus sharing dalam GISN dianggap sangat tidak adil oleh Pemerintah Indonesia, sehingga perlu diambil langkah penghentian pengiriman sample virus sampai ada perubahan oleh WHO terhadap ketentuan mengenai virus sharing dan vaccine benefits. Persepsi mengenai kerugian yang dialami oleh Pemerintah Indonesia itu merupakan wujud dari ketidakadilan yang terjadi dalam sistem GISN dan IHR. Diperlukan konsep-konsep baru untuk melakukan perubahan untuk mewujudkan sistem pencegahan penularan penyakit influenza global yang lebih berkesetaraan, transparan dan adil.]]>
<![CDATA[Sistem Peradilan Satu Atap dan Perwujudan Negara Hukum RI Menurut UU No. 4 Tahun 2004 ]]>
<![CDATA[Elisabeth Nurhaini Butarbutar]]>
<![CDATA[ Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 22, No 1 (2010) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (342.839 KB)
|
DOI: 10.22146/jmh.16214
<![CDATA[Amendment to our constitution has changed the Indonesian judiciary system by explicitly stipulating the conception of rule of law. As the consequences, principle of independent judiciary must be cherished. The manifestation of such principle is strengthened by the ‘one roof judiciary system’ with the Supreme Court as the highest court. Perubahan atas konstitusi kita turut mengubah sistem kekuasaan kehakiman Indonesia dengan menuangkan secara eksplisit konsepsi negara hukum Indonesia. Sebagai konsekuensinya, maka jaminan prinsip penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan suatu keharusan. Perwujudan prinsip tersebut diperkuat melalui ‘sistem peradilan satu atap’ dengan Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi.]]>
