cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
Published by Universitas Gadjah Mada
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 526 Documents
 49   50   51   52   53 
PERBANDINGAN NORMA HUKUM TINDAKAN PENGEMANAN PERDAGANGAN (SAFEGUARDS) ANTARA INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT Mahfud Fahrazi
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 32, No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jmh.54181

Abstract

AbstractThis study examines the comparison of legal norms on trade safeguards measures between Indonesia and the United States. The purpose of this study is to analyze the comparison of legal norms on trade safeguards measures between Indonesia and the United States. This study uses a type of normative legal research (legal reseach) with the approach to the legislation and comparative approach. The results of this study explain that there are two components that provide a clear picture of the differences in Safeguards provisions in Indonesia and those in America, namely: (1) Form and Content of Safeguards legislation. (2). Head of State's involvement in implementing Safeguards. IntisariPenelitian ini mengkaji tentang perbandingan norma hukum Tindakan Pengamanan Perdagangan (Safeguards) antara Indonesia dan Amerika Serikat. Tujuan penelitian ini untuk menganalisa perbandingan norma hukum safeguards antara Indonesia dan Amerika Serikat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (legal research) dengan pendekatan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan komparatif. Hasil penelitian ini menejelaskan bahwa bahwa terdapat dua komponen yang memberikan gambaran jelas tentang perbedaan ketentuan safeguards yang terdapat di Indonesia dengan ketentuan yang terdapat di Amerika, yaitu: (1) Bentuk dan Isi perundang-undangan safeguards. (2). Keterlibatan Kepala Negera dalam safeguards.
INKORPORASI ‘QAWAIDH FIQHIYYAH’ PADA BAB ‘ASAS HUKUM’ DALAM MATA KULIAH PENGANTAR ILMU HUKUM Vina Berliana Kimberly; Novita Dwi Lestari; Fajri Matahati Muhammadin
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 32, No 3 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jmh.54525

Abstract

AbstractIn the Indonesian legal education, a large portion of the materials is Western-Secular products. This research highlights fundamental courses of Indonesian legal education, especially Introduction to Jurisprudence (PIH), precisely the “principles of law” (asas-asas hukum”) chapter. This research primarily uses a doctrinal method, and this research compares the teaching of the “principles of law” chapter in PIH and Qawaidh Fiqhiyyah in Fiqh. The result of this research shows that both materials are parallel to each other, and Qawaidh Fiqhiyyah can be incorporated into the teaching of the “principles of law” chapter of the PIH course.  IntisariPendidikan hukum di Indonesia hampir seluruh isinya merupakan produk Barat-Sekuler. Penelitian ini menyorot mata kuliah yang mendasar pada pendidikan hukum Indonesia, yakni Pengantar Ilmu Hukum (PIH), lebih khususnya terkait Bab ‘Asas Hukum’. Penelitian ini menggunakan metode doktrinal (dan mengambil data empiris sebagai penunjang), serta penelitian ini membandingkan pengajaran Bab Asas Hukum pada PIH dengan Qawaidh Fiqhiyyah pada ilmu fiqih. Hasil penelitian menemukan bahwa substansi keduanya paralel satu sama lain dan ditemukan bahwa Qawaidh Fiqhiyyah dapat diinkorporasikan pada pengajaran Bab Asas Hukum pada mata kuliah PIH.
MENAKAR KEWAJIBAN PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA PADA MEREK DAGANG Muh. Ali Masnun; Radhyca Nanda; Dilla Nurfiana Astanti
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 32, No 3 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jmh.55970

Abstract

AbstractThis study aims to analyze the obligation to use Indonesian in trademarks. The analysis of these problems uses normative juridical research supported by primary and secondary legal materials. Based on the analysis, the obligation to use Indonesian on trademarks cannot be fully applied for several reasons. First, that the provision has not been accommodated in the 2016 Trademark Law which has classified trademarks and services. Secondly, the specificity of the regulation, the provisions stipulated in the 2016 Trademark Law are more specifically related to trademark protection than the Flag and Language Law. Third, related to the implementation and law enforcement that do not yet support these obligations.IntisariPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewajiban penggunaan bahasa Indonesia pada merek dagang. Analisis atas problematika tersebut menggunakan penelitian yuridis normatif dengan didukung bahan hukum primer dan sekunder. Berdasarkan analisis, kewajiban penggunaan bahasa Indonesia pada merek dagang belum sepenuhnya dapat diterapkan dengan beberapa alasan. Pertama, bahwa ketentuan tersebut belum mengakomodir dalam UU Merek 2016 yang sudah mengklasifikasikan merek dagang dan jasa. Kedua, aspek kekhususan pengaturan, ketentuan yang diatur dalam UU Merek 2016 lebih khusus mengatur terkait perlindungan merek daripada UU Bendera dan Bahasa. Ketiga, berkaitan dengan implementasi dan penegakan hukumnya yang belum mendukung kewajiban tersebut.
BUSINESS JUDGEMENT RULE: KETENTUAN DAN PELAKSANAANNYA OLEH PENGADILAN DI INGGRIS, KANADA DAN INDONESIA Yafet Yosafet Wilben Rissy
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 32, No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jmh.56117

Abstract

AbstractThis article discusses the provisions of business judgment rule (BJR) in the company law and the application of BJR by the courts in the United Kingdom (UK), Canada and Indonesia. In the UK and Canada, the courts have been long examined the appropriateness of directors’ business decisions. Later, BJR was codified into the Canadian Business Corporations Act 2019, meanwhile, duty of care and fiduciary duties were codified into the UK 2006 Companies Law which implicitly regulates BJR. Indonesia adopts BJR in the Company Act 2007 but the courts rarely examine directors’ business decisions and the adoption needs to be rearranged systematically.IntisariArtikel ini membahas bagaimana dan kapan pengadilan menguji aturan penilaian bisnis (APS) dan bagaimana APS diatur dalam hukum perusahaan di Inggris Raya, Kanada, dan Indonesia. Pada pengadilan Inggris dan Kanada yang menganut tradisi hukum kebiasaan, APS telah lama diterapkan untuk menilai keputusan bisnis direktur. Baru-baru ini, APS dikodifikasikan ke dalam Undang-Undang Perusahaan Bisnis 2019. Sementara itu, tugas direktur untuk peduli dan tugas fidusia juga dikodifikasikan ke dalam Undang-Undang Perusahaan Inggris 2006 yang secara implisit mengatur APS. Indonesia juga mengadopsi APS dalam Undang-Undang PT 2007 tetapi pengadilan jarang menguji keputusan bisnis direktur dan adopsi ini perlu diatur ulang secara lebih sistematis.
CONSTRUCTING AN ISLAMIC CRIMINAL LAW SYSTEM IN MALAYSIA Ramizah Wan Muhammad; Mohamed Affan Shafy
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 32, No 3 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jmh.56217

Abstract

AbstractMalaysia operates a federal parliamentary system. The Constitution recognises Islam as the Federation's religion with the proviso that other religions be practised in peace. Islamic law exists alongside common law. This study analyses how the two laws are harmonised and the features of Islamic law in operation. This paper qualitatively analyses the Federal Constitution of Malaysia and examines the features of Islamic law it contains. In particular, this paper studies the current establishment of Syariah courts, its criminal mandate, the enforcement, and Syariah approach in practice in Malaysian federal territories. This paper's findings may help the improvement and betterment of Islamic law, particularly in harmonising common law jurisdiction with Syariah.  IntisariMalaysia menggunakan sistem federal parlementer. Konstitusinya mengakui Islam sebagai agama federasi dengan aturan agama lain boleh dipraktikkan dalam damai. Hukum Islam hadir bersandingan dengan common law. Penelitian ini menganalisis sikap dimana kedua hukum bisa harmonis dan fitur hukum Islam dalam praktiknya. Tulisan ini secara kualitatif menganalisis Konstitusi Federal Malaysia dan memeriksa fitur hukum Islam di dalamnya. Secara khusus, tulisan ini mempelajari pembentukan pengadilan Syariah saat ini, mandat pidananya, penegakannya, dan pendekatan Syariah dalam praktik di teritori federal Malaysia. Penemuan dari tulisan ini dapat membantu mengembangkan dan memperbaiki Hukum Islam terutama harmonisasi antara yurisdiksi common law dan Syariah.
BANK SENTRAL DAN PANDEMI COVID-19: QUO VADIS? Kristianus Pramudito Isyunanda
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 32, No 3 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jmh.60394

Abstract

Bank sentral sebagai institusi yang dibentuk menurut hukum sui generis mengemban mandat memelihara stabilitas ekonomi dan sistem keuangan. Pembahasan mengenai bank sentral lantas tidak dapat lepas dari studi interdisipliner antara hukum dan ekonomi. Merebaknya COVID-19 yang memengaruhi perekonomian menuntut bank sentral untuk beradaptasi. Fokus dari artikel ini adalah analisis mengenai konsekuensi pandemi COVID-19 terhadap peran bank sentral di bidang moneter dan sistem keuangan, serta arah perkembangannya. Penelitian menemukan bahwa COVID-19 memberikan pengaruh atas perkembangan bank sentral. Bank sentral kedepannya perlu semakin adaptif guna menjawab tantangan makroekonomi dengan tetap berpijak pada teori, prinsip, dan praktik yang prudent.

Page 53 of 53 | Total Record : 526

 49   50   51   52   53 

Filter by Year

2007 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 32, No 3 (2020) Vol 32, No 2 (2020) Vol 32, No 1 (2020) Vol 31, No. 3 (2019) Vol 31, No. 2 (2019) Vol 31, No 1 (2019) Vol 30, No 3 (2018) Vol 30, No 2 (2018) Vol 30, No 1 (2018) Vol 29, No 3 (2017) Vol 29, No 2 (2017) Vol 29, No 1 (2017) Vol 28, No 3 (2016) Vol 28, No 2 (2016) Vol 28, No 1 (2016) Vol 27, No 3 (2015) Vol 27, No 2 (2015) Vol 27, No 1 (2015) Vol 26, No 3 (2014) Vol 26, No 2 (2014) Vol 26, No 1 (2014) Vol 25, No 3 (2013) Vol 25, No 2 (2013) Vol 25, No 1 (2013) Vol 24, No 3 (2012) Vol 24, No 2 (2012) Vol 24, No 1 (2012) Vol 23, No 3 (2011) Vol 23, No 2 (2011) Vol 23, No 1 (2011) Edisi Khusus, November 2011 Vol 22, No 3 (2010) Vol 22, No 2 (2010) Vol 22, No 1 (2010) Vol 21, No 3 (2009) Vol 21, No 2 (2009) Vol 21, No 1 (2009) Vol 20, No 3 (2008) Vol 20, No 2 (2008) Vol 20, No 1 (2008) Vol 19, No 3 (2007) More Issue