Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Website

Published by Universitas Gadjah Mada

ISSN : - EISSN : - DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Arjuna Subject : -

Articles 526 Documents

27 28 29 30 31

PEMBERIAN HAK DALAM PEMANFAATAN TANAH PESISIR PANTAI UNTUK TRANSMIGRASI RING I DI KABUPATEN KULON PROGO Erna Sri Wibawanti; Francisca Romana Harjiyatni
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 20, No 1 (2008)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

The research concludes that the type of land rights given to transmigrant is not accordance with the provisions in the Act no. 15 of 1997 on Transmigration. According to this Act, the type of land for transmigration is an ownership right. Meanwhile, the type of lands on Ring I Transmigration is right to utilize the land. This is because the land is owned by Paku Alam (Paku Alam Grond/Paku AlamGround). The Staffs at Pakualaman will issue a licensing letter to the tranmigrants for using the lands. The lands in original place of transmigrants is still owned by them. Apart from difficulties faced by transmigrants, most respondents are satisfied with the Ring I Transmigration . However, they hope the local government can provide them a stronger type of land right, the owner right. They also hope that the government can establish more facilities in the transmigration areas , such as road, electricity and agriculture equipments.

ACID SPLASH: QISAS PUNISHMENT TO BE IMPOSED AGAINST THE OFFENDER Mohammed Farid Huzaimi; Jasri Jamal
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 24, No 3 (2012)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

In Islamic countries, there are cases where a court has given punishment to an acid splasher to be punished by acid as well. In 2004, an Iranian woman was blinded with acid by her suitor for turning down his marriage proposal. Four years later, the Iranian court sentenced the offender to be blinded in both eyes for taking away the woman’s sight under the retribution principle permitted under Iran’s Islamic law. This case’s decision has regularly been objected as the punishment seems inhuman. This paper will discuss in detail the nature of the offence and the punishment imposed in Islamic perspective. Terdapat beberapa kasus di negara-negara Islam di mana pengadilan memberikan hukuman pembalasan terhadap terdakwa yang menyiram cairan asam ke tubuh orang lain. Pada tahun 2004, seorang perempuan Iran dibutakan dengan asam oleh peminangnya setelah si perempuan menolak lamaran pria tersebut. Empat tahun setelahnya, pengadilan di Iran memutuskan untuk menghukum pria tersebut dengan hukuman yang sama, yaitu dibutakan dengan asam. Hukuman ini dijatuhkan dengan dasar asas retribusi menurut hukum Islam di Iran. Putusan hakim dalam kasus ini telah menuai kritik karena hukuman tersebut dianggap tidak berperikemanusiaan. Artikel ini akan membahas lebih dalam tentang perbuatan menyiram cairan asam dan hukuman pembalasan menurut perspektif Islam.

Penerapan Sistem Presidensil di Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945 Dinoroy Marganda Aritonang
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 22, No 2 (2010)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

The implementation of presidential system is a crucial aspect in the reformation agenda of Indonesia. Purification of presidential system by reinforcing the parliament and implementing multiparty system is a correct step. However, in turns out that this presidential system has never been a real presidential system in its application. Penerapan sistem presidensil di Indonesia adalah salah satu aspek yang penting dalam agenda reformasi Indonesia. Pemurnian sistem presidensil dengan cara memperkuat peran DPR dan menerapkan sistem multipartai sebenarnya adalah langkah yang tepat. Namun pada kenyataannya sistem ini tidak pernah berjalan sebagaimana seharusnya suatu sistem presidensial yang riil berjalan.

ANTINOMI DALAM PENEGAKAN HUKUM OLEH HAKIM Fence M. Wantu
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 19, No 3 (2007)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Abstract

HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN HAK MENGUASAI NEGARA DI TAMAN NASIONAL RAWA AOPA WATUMOHAI Sahrina Safiuddin
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 30, No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

AbstractCommunal right cannot implemented even legality of that was recognized. This research want to know the concept and implentation of arrangement about relationship of communal right and the right of controlling of the state in Rawa Aopa Watumohai National Park. This research is an empirical law. The results are Firstly, concepts regulation of relations communal rights of indigenous people and to the right control of the state contained in Article 33 paragraph (3) NRI 1945 Constitution. Secondly, to implementing the right still have to wait stipulation from the National Parks in this case related to the central government as the implementing authority. IntisariHak ulayat tidak selalu dapat diimplementasikan meskipun memiliki dasar pengakuan hukum. Penelitian ini untuk mengetahui konsep pengaturan dan implementasi dari hubungan antara hak ulayat dengan hak menguasai Negara di Taman Nasional Rawa Aopa Watunohai. Penelitian ini penelitian hukum empiris. Hasil penelitian adalah pertama, konsep pengaturan hak ulayat dan hak menguasai negara diatur Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945. Kedua, implementasi hak ulayat ditentukan pihak Taman Nasional terkait dengan pemerintah pusat sebagai pelaksana wewenang/kekuasaan dari negara.

REGULATING PRIVATE SECURITY COMPANIES (PSCs) AND PRIVATE MILITARY COMPANIES (PMCs) UNDER THE LAW OF TIMORLESTE Salvador Soares; David Price
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 26, No 3 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Use of Private Security Companies (PSCs) and Private Military Companies (PMCs) in conflict and post-conflict countries has been the subject of ongoing critical discussion among scholars and media for many years. This paper assesses the legal status and responsibilities of PSCs and PMCs, and their operation in Timor-Leste where they are not properly regulated. It examines key legal issues, such as their definition and roles, scope and limits of operations, approved and prohibited activities, accountability, and monitoring. The paper also examines the impact of PSCs and PMCs on Timor-Leste law and society and offers astatutory framework for their management and regulation. Implementasi Private Security Companies (PSCs) dan Private Military Companies (PMCs) dalam negara yang sedang berkonflik dan pasca berkonflik telah menjadi subjek pembahasan penting diantara akademisi dan media massa selama bertahun-tahun. Penulisan ini akan menilai status hukum dan kewajiban PSCs dan PMCs, dan pelaksanaan kerja kedua lembaga tersebut di Timor-Leste dimana belum ada pengaturan yang mumpuni. Penulisan ini menganalisa isu-isu krusial mengenai beberapa pengaturan, seperti definisi dan peran, batasan dan ruang lingkup kerja, aktivitas yang diperbolehkan dan yang dilarang, akuntabilitas, serta pengawasan. Penulisan ini juga menganalisa implikasi dari PSCs dan PMCs di tatanan hukum dan masyarakat Timor-Leste, serta menawarkan sebuah kerangka undang-undang untuk manajerial dan pengaturan kedua lembaga tersebut.

Pelaksanaan Peraturan Partisipasi Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana Gunung Api Merapi Heribertus Jaka Triyana; Richo Andi Wibowo
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Edisi Khusus, November 2011
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

This paper describes the implementation of the public participation rule in the disaster management of Merapi volcano. The regulation desires for a shift of paradigm from centralized disaster management to participative disaster management. This study shows the government has not shifted from the old paradigm of centralized disaster management. Tulisan ini menggambarkan pelaksanaan aturan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana gunung api Merapi. Peraturan menginginkan pergeseran paradigma penanggulangan bencana dari sentralistik ke penanggulangan bencana yang partisipatoris. Penelitian ini menunjukkan Pemerintah belum sepenuhnya beralih dari paradigma penanggulangan bencana sentralistis.

Pemanfaatan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Kehutanan dalam Melestarikan Fungsi Lingkungan Wahyu Yun Santoso; Adrianto Dwi Nugroho
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 21, No 3 (2009)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Payment for environmental services through reforestation fund to maintain forest sustainability conforms with the effort to terminate deforestation. However, its effectivity is questionable as it is often used to finance other activities. This research aims to analyze non-tax state revenue from forestry field, specifically its relation to environmental protection efforts. Pembayaran jasa lingkungan melalui dana reboisasi untuk mempertahankan produktivitas hutan sejalan dengan upaya merehabilitasi hutan. Namun, efektivitas program ini dipertanyakan karena dana ini sering digunakan untuk membiayai aktivitas lain. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerimaan negara bukan pajak di bidang kehutanan, terutama hubungannya dengan upaya perlindungan lingkungan.

PENGATURAN PRAPERADILAN DALAM SISTEM HUKUM PIDANA DI INDONESIA M Muntaha
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 29, No 3 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

ABSTRACTLaw in reality nowadays has become a commodity of law enforcers. Law is not only used as a means to strengthen its power, but also has been used to benefit from with an argument for the sake of upholding the law. This has been obvious in some cases, particularly with regard to the use of pretrial, where the proposed pretrial substance has far refracted from legislation in force. This situation needs to be placed proportionally in accordance with the applicable statutory provisions, in this case Law No. 8 of 19811 in the book of law on Criminal Procedure (Criminal Procedure Code). This law should be used a formal basis. ABSTRAKHukum dalam realitasnya dewasa ini sudah menjadi komoditas dari penegak hukum, tidak hanya dipergunakan sebagai sarana untuk mengokohkan kekuasaannya, melainkan juga telah dipergunakan untuk mencari keuntungan dari hukum dengan dalil demi penegakan hukum. Hal ini terlihat dari beberapa kasus, terutama yang berkaitan dengan penggunaan praperadilan, di mana yang menjadi substansi pengajuan praperadilan telah jauh membias dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keadaan ini perlu didudukkan secara proporsional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai dasar formal berperkara di depan pengadilan.

TINJAUAN YURIDIS ADANYA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA SEBAGAI ALASAN UNTUK MELAKUKAN PERCERAIAN Dian Ety Mayasari
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 25, No 3 (2013)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

In marriage between husband and wife disputes often occur not infrequently accompanied by violence perpetrated by one party and led to divorce. One of the reasons that lead to divorce in Article 19 of Government Regulation No. 9 of 1975 was particularly severe cruelty or mistreatment to harm others. When one of the victims of domestic violence and can show strong evidence in the trial as well as husband and wife can not live together in a household, then the divorce petition can be granted court pursuant to Article 39 paragraph (1) of Law No. 1 of 1974. Dalam perkawinan antara suami dan istri sering terjadi perselisihan yang tidak jarang disertai dengan kekerasan yang dilakukan oleh salah satu pihak dan mengakibatkan terjadinya perceraian. Salah satu alasan yang menyebabkan perceraian dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan orang lain. Ketika salah satu korban kekerasan dalam rumah tangga dan dapat menunjukkan bukti yang kuat dalam persidangan serta suami dan istri tidak bisa hidup bersama dalam sebuah rumah tangga, maka permohonan perceraian dapat diberikan sidang pengadilan berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974.

Page 29 of 53 | Total Record : 526

27 28 29 30 31

Filter by Year

2007 2020

Filter By Issues

All Issue Vol 32, No 3 (2020) Vol 32, No 2 (2020) Vol 32, No 1 (2020) Vol 31, No. 3 (2019) Vol 31, No. 2 (2019) Vol 31, No 1 (2019) Vol 30, No 3 (2018) Vol 30, No 2 (2018) Vol 30, No 1 (2018) Vol 29, No 3 (2017) Vol 29, No 2 (2017) Vol 29, No 1 (2017) Vol 28, No 3 (2016) Vol 28, No 2 (2016) Vol 28, No 1 (2016) Vol 27, No 3 (2015) Vol 27, No 2 (2015) Vol 27, No 1 (2015) Vol 26, No 3 (2014) Vol 26, No 2 (2014) Vol 26, No 1 (2014) Vol 25, No 3 (2013) Vol 25, No 2 (2013) Vol 25, No 1 (2013) Vol 24, No 3 (2012) Vol 24, No 2 (2012) Vol 24, No 1 (2012) Vol 23, No 3 (2011) Vol 23, No 2 (2011) Vol 23, No 1 (2011) Edisi Khusus, November 2011 Vol 22, No 3 (2010) Vol 22, No 2 (2010) Vol 22, No 1 (2010) Vol 21, No 3 (2009) Vol 21, No 2 (2009) Vol 21, No 1 (2009) Vol 20, No 3 (2008) Vol 20, No 2 (2008) Vol 20, No 1 (2008) Vol 19, No 3 (2007) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. sleman,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kab. sleman, Daerah istimewa yogyakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. sleman,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA