Articles
526 Documents
<![CDATA[Eksistensi Hukum Adat dalam Konstitusi Negara Pasca Amandemen ]]>
<![CDATA[Yanis Maladi]]>
<![CDATA[ Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 22, No 3 (2010) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (377.722 KB)
|
DOI: 10.22146/jmh.16235
<![CDATA[As a manifestation of our indigenous laws, adat law is an important source in our national legislation. Being aware that the government should recognise both moral values and formal written laws, this article explores the existence of adat law in the Indonesian constitution since our independence to today’s Reformasi era. Hukum adat di Indonesia dipandang sebagai sumber pembentukan hukum nasional karena merupakan perwujudan dari hukum asli bangsa kita. Oleh karena pemerintah seyogyanya tidak hanya memerhatikan hukum formal belaka, namun juga nilai-nilai moral, tulisan ini mencoba mengeksplorasi eksistensi hukum adat dalam konstitusi bangsa Indonesia mulai dari awal kemerdekaan hingga era Reformasi.]]>
<![CDATA[PENGANGGARAN KEUANGAN DAERAH YANG BERPIHAK PADA PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA SURAKARTA ]]>
<![CDATA[Y Sri Pudyatmoko]]>;
<![CDATA[Imma Indra Dewi]]>
<![CDATA[ Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 29, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (409.069 KB)
|
DOI: 10.22146/jmh.17643
<![CDATA[AbstractSurakarta city has been succesful to become suitable city for Disable Persons. District financial budgeting policy in Surakarta City is able to accomodate the interest of disable persons. Budgetting policy for disable persons in Surakarta city is carried out by preparing budget for empowering disable persons and preparing supporting means which are usefull for disable persons. Budgetting is carried out by posting it into the allowance managed by The Ministry of labour and Transmigration, The Ministry of Education, Youth and Sport, The Ministry of Public Work, and also The Ministry of Transportation.Intisari Kota Surakarta telah berhasil menjadi Kota Layak Disabilitas. Kebijakan penganggaran keuangan daerah di Kota Surakarta mampu mengakomodir kepentingan penyandang disabilitas. Kebijakan penganggaran bagi penyandang cacat di Kota Surakarta dilakukan dengan menyediakan anggaran terhadap pemberdayaan kaum difabel maupun penyediaan sarana penunjang yang berguna bagi kaum difabel. Penganggaran dilakukan dengan memasukkan ke dalam belanja yang dikelola oleh Dinas Sosial Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga, Dinas Pekerjaan Umum, dan juga Dinas Perhubungan. ]]>
<![CDATA[PENGELOLAAN ZAKAT OLEH BADAN DAN LEMBAGA AMIL ZAKAT DI SURABAYA DAN GRESIK ]]>
<![CDATA[Indah Purbasari]]>
<![CDATA[ Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 27, No 1 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (395.64 KB)
|
DOI: 10.22146/jmh.15911
<![CDATA[This research aims to explore potency of corporate zakat in Surabaya and Gresik. This research is a socio legal research. Those two regions were chosen due to industrial basis. The research found that the empowerment is only of zakat focused on the individual zakat. Government corporation and islamic banking distribute corporate social responsibility fund but they don’t distribute zakat from their corporations. The potency of corporate zakat is certainly bigger. Therefore, this research suggested regulation model to optimalize the empowerment of individual and corporate zakat due to Law Nnumber 23 of 2011 on The Management of Zakat regulated only the management body of zakat, but not as an obligation. Penelitian ini bertujuan untuk menggali potensi zakat perusahaan di Surabaya dan Gresik, dengan metode penelitian sosio legal. Kedua wilayah ini dipilih sebagai basis industri. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan zakat masih berorientasi pada zakat individu. Perusahaan BUMN maupun bank syariah menyalurkan dana tanggung jawab sosial perusahaan tetapi tidak menyalurkan zakat perusahaannya, padahal potensi zakat perusahaan tentunya lebih besar. Oleh karena itu, model regulasi pengelolaan zakat diperlukan untuk mengoptimalkan pemberdayaan zakat baik individu maupun perusahaan sebab UndangUndang Pengelolaan Zakat hanya mengatur manajemen zakat, bukan pada kewajiban menunaikannya.]]>
<![CDATA[PERLUNYA MENANAMKAN BUDAYA ANTIKORUPSI DALAM DIRI ANAK SEJAK USIA DINI ]]>
<![CDATA[Indang Sulastri]]>
<![CDATA[ Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 24, No 1 (2012) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (376.586 KB)
|
DOI: 10.22146/jmh.16144
<![CDATA[Corruption in Indonesia is very difficult to eradicate because it is entrenched, both in the legislative, executive, and judicial systems. Therefore, installing anti-corruption culture to children from their early age is necessary, because children are our young successors and leaders. If anti-corruption behaviour has been entrenched within all law enforcement agencies and society, it is hoped that the habit of committing bribery would disappear. The saying “to clean the floor with a dirty broom” to illustrate corruption eradication efforts in Indonesia would then vanish. Korupsi di Indonesia begitu sulit diberantas karena sudah sangat membudaya, baik di kalangan lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Oleh sebab itu, menanamkan budaya antikorupsi dalam diri anak sejak usia dini menjadi hal yang sangat diperlukan, karena anak akan menjadi penerus estafet kepemimpinan. Apabila budaya antikorupsi tersebut sudah terpatri di dalam diri seluruh aparat penegak hukum dan seluruh lapisan masyarakat, maka budaya suap-menyuap yang merupakan salah satu bentuk dari tindak pidana korupsi dengan sendirinya akan menjadi tergeser bahkan sirna, sehingga tidak akan ada lagi istilah “membersihkan lantai dengan sapu yang kotor” dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.]]>
<![CDATA[Kegiatan Yayasan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan di Daerah Istimewa Yogyakarta ]]>
<![CDATA[Mr. Sularto]]>
<![CDATA[ Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 21, No 1 (2009) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (355.933 KB)
|
DOI: 10.22146/jmh.16258
<![CDATA[This research is meant to examine the foundations activities, especially the ones concerning with the implementation of the adjustment of the foundation’s statutes and their constraints as well as their entries which are in accordance with the aims and purposes of the foundations as written in the statutes. The answers of the problems were taken from the library and field research. The library research was done by perusing primary, secondary, and tertiary law materials with documents as their instruments. The field research was conducted by distributing questionnaire to the staff of the foundations and interviewing Notaries as the resource persons. After the research was done and conclusion was taken, it was founded that; the adjustment of the statutes of foundations has only been implemented by 27% of the respondents. The constraints of the adjustments of statutes of the foundations include the internal constraints, covering: the poor understanding upon the statutes, financial matters, the reluctance of the committee to the adjustments they should make, and the external constraints, which include the incomplete regulations, and the poor support from the involved parties. The foundations which establish Universities and Hospitals, or which hold Art Performing do not comply with Article 3 about foundation; whereas Foundations which run enterprises as indicated by Chapter 3 jo. Chapter 8 of the statutes of the foundations does not exceed 33.33 %.]]>
<![CDATA[REORIENTATION TOWARDS THE NATURE OF JURISPRUDENCE IN LEGAL RESEARCH ]]>
<![CDATA[Danang Hardianto]]>
<![CDATA[ Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 26, No 2 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (405.545 KB)
|
DOI: 10.22146/jmh.16044
<![CDATA[This article is used to distinguish a deepest understanding between normative and empirical legal research. The jurisprudence is characteristically sui generis or ‘be on one’s own’, it contents norms and its scope, namely legal dogmatic, legal theory, and philosophy of law, is used to solve legal issues or problems.Otherwise the empirical science armed with its methodology,especially in connection with the sociology of law and called with the socio-legal research, describes merely the legal phenomena. Therefore, this article chiefly criticize the failing of the sociology of law to solve legal issues or problems for legal practice or legal scholarship. Artikel ini digunakan untuk membedakan sebuah pemahaman yang mendalam diantara penelitian hukum normatif dan empiris. Ilmu hukum bersifat sui generis atau hanya untuk jenisnya sendiri. Ilmu hukum mengandung norma dan ruang lingkupnya, yaitu dogmatik hukum, teori hukum, dan filsafat hukum, digunakan untuk memecahkan isu atau masalah hukum. Sebaliknya ilmu sosial, terkait dengan sosiologi hukum dan disebut dengan penelitian socio-legalhanya menggambarkan gejala-gejala hukum. Oleh karena itu, secara tegas artikel ini mengkritisi kegagalan sosiologi hukum untuk memecahkan isu atau masalah hukum baik untuk kebutuhan praktik maupun akademisi.]]>
<![CDATA[PERAMBAHAN KAWASAN HUTAN PADA KONSERVASI TAMAN NASIONAL (STUDI KASUS TAMAN NASIONAL TESSO NILO, RIAU) ]]>
<![CDATA[Totok Dwi Diantoro]]>
<![CDATA[ Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 23, No 3 (2011) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (2683.322 KB)
|
DOI: 10.22146/jmh.16176
<![CDATA[By 2006, Indonesia has confirmed at least 50 national parks. Tesso Nilo National Park which was established in 2004 suffered encroachment of forest areas through land use conversion. Until 2009, it has degraded more than 30% of the national park. There should be a comprehensive choice of settlement mechanism. Hingga tahun 2006, Indonesia setidaknya telah mengukuhkan 50 taman nasional. Taman Nasional Tesso Nilo yang dikukuhkan pada tahun 2004 mengalami perambahan kawasan hutan melalui konversi peruntukan lahan. Hingga tahun 2009 setidaknya telah mendegradasi lebih dari 30% luas kawasan taman nasional. Harus ada pilihan mekanisme penyelesaian yang komprehensif.]]>
<![CDATA[THE IMPACT OF THE WTO RETALIATION FROM THE PERSPECTIVE OF HUMAN RIGHTS LAW ]]>
<![CDATA[Intan Innayatun Soeparna]]>
<![CDATA[ Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 20, No 3 (2008) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (417.452 KB)
|
DOI: 10.22146/jmh.16290
<![CDATA[World Trade Organization (WTO) dispute settlement system through Panel and Appellate Body, allows sanction to be imposed when a member is unwilling to bring a WTO-inconsistent trade measure into conformity. According to the Article 22 of Dispute Settlement Understanding (DSU), if in a certain case WTO Panel finds a party has failed to make new policy in compliance with the WTO rules, the aggrieved party is entitled to obtain retaliation. The WTO retaliation emerges negative impact for some countries in particular developing or small economic countries. This impact denotes the violation of international human rights law, particularly economic rights that stipulate in Universal Declaration of Human Rights (UDHR), International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR). This paper explains the impact that arises when WTO retaliation is imposed to a country whether a developed or developing country, from the perspective of international human rights law.]]>
<![CDATA[JUSTIFIKASI EFISIENSI SEBAGAI ALASAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA ]]>
<![CDATA[Budi Santoso]]>
<![CDATA[ Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 25, No 3 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (400.86 KB)
|
DOI: 10.22146/jmh.16080
<![CDATA[Termination of employment by reason of efficiency without the enterprise has to be closed down is no tregulated in Act Number 13 Year 2003 concerning Manpower. However, based on the Act, reason ofefficiency is not one of the prohibited reasons of termination. Through the interpretation of Article 151 and 153 of the Act, the employer may terminate the employment by reason of efficiency provided thatthe redundancy, the disclosure of information, efforts to prevent termination of employment, negotiation with workers’ representatives and based on good faith. Pemutusan hubungan kerja dengan alasan efisiensi tanpa tutupnya perusahaan tidak diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003. Namun demikian, berdasarkan Undang-Undang tersebut, alasan efisiensi yang merupakan bentuk dari alasan ekonomi bukan merupakan salah satu alasan yang dilarang dalam pemutusan hubungan kerja. Melalui penafsiran Pasal 151 dan 153 UU No. 13 Tahun 2003, pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja atas alasan efisiensi dengan syarat adanya kelebihan jumlah pekerja, adanya keterbukaan informasi, adanya upaya-upaya pencegahan agar pemutusan hubungan kerja tidak terjadi, dan musyawarah dengan perwakilan pekerja serta dilandasi oleh itikad baik.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTING TREATIES IN MUNICIPAL COURTS ]]>
<![CDATA[Wisnu Aryo Dewanto]]>
<![CDATA[ Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 23, No 1 (2011) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (371.041 KB)
|
DOI: 10.22146/jmh.16194
<![CDATA[In regard to the implementation of treaties in municipal courts, treaty is divided into self-executing and non-self-executing. A self-executing treaty is defined as a treaty that its implementation does not need an implementing legislation. However, a nonself- executing treaty needs an implementing legislation to have it enforced in national courts.Terkait dengan implementasinya di pengadilan nasional suatu negara, perjanjian internasional digolongkan menjadi perjanjian internasional self-executing dan non-self-executing. Perjanjian internasional self-executing adalah perjanjian internasional yang dapat diimplementasikan secara langsung di pengadilan tanpa implementing legislation, dan perjanjian non-self-executing adalah perjanjian internasional yang tidak dapat langsung dimplementasikan di pengadilan tanpa adanya implementing legislation.]]>
