Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Website

Published by Universitas Gadjah Mada

ISSN : - EISSN : - DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Arjuna Subject : -

Articles 526 Documents

29 30 31 32 33

THE WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO) FREE TRADE WITHIN FAIR TRADE CHALLENGES M. Ya’kub Aiyub Kadir
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 26, No 1 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Free trade and fair trade are considered an ambiguous term with relative meanings of identification. Objectively, free and fair trade does not mean completely free and fair, but it means trade under binding rules obeyed by member countries as a consequence of their commitment after signing and ratification of the WTO agreements. Hence, this paper aims at exploring the issue and does an effort to harmonise between free trade and fair trade within the WTO system. Perdagangan bebas dan perdagangan yang adil adalah dua istilah yang ambigu maknanya. Secara obyektif, perdagangan bebas tidak bermakna bebas dan adil seluruhnya, tetapi bermakna sebuah perdagangan di bawah aturan-aturan mengikat setelah negara anggota menandatangani dan meratifikasi kesepakatan WTO. Tetapi dalam realitas kebanyakan Negara, terutama negara berkembang tidak mampu untuk membuka pasar dan menurunkan tarif secara keseluruhan. Persoalan tidak berimbangnya kekuatan, kurang demokrasi, krisis legitimasi dan dobel standar dalam WTO sistem merupakan sebuah tantangan yang masih berlanjut. Paper ini akan mengkaji persoalan ini dan berupaya mengharmonisasikan antara perdagangan bebas dan adil dalam sistem WTO.

Model Mitigasi Risiko pada Lembaga Penjamin Kredit di Indonesia Siti Zuleha
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 30, No 2 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

AbstractIn Indonesia there are two types of credit schemes, both credit with collateral and guarantee scheme. This study aims, describes the construction of credit-based credit agreement law and constructs a risk mitigation model.This study used a doctrinal approach that the data being studied is limited to secondary dominated by primary legal materials. Qualitative analysis method based on the theory of stage by testing the level of horizontal synchronization between the Insurance with the Guarantee Act. The results showed, credit with guarantee scheme is an expansion of the provisions of subrogation and debt coverage as stipulated in the Civil Code.IntisariDi Indonesia dikenal dua jenis skema kredit yang terdiri atas kredit dengan skema agunan (collateral)dan kredit dengan skema penjaminan. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan konstruksi hukumperjanjian kredit dan mengkonstruksi model mitigasi risiko pada lembaga penjamin kredit. Penelitiandilakukan dengan pendekatan doktrinal dan konsekuensianya data yang diteliti sebatas data sekunder yang didominasi oleh bahan hukum primer. Metode analisis kualitatif berbasis pada teori tangga dengan menguji taraf sinkronisasi horizontal antara Undang-Undang Perasuransian dengan Undang-Undang Penjaminan. Hasil penelitian menunjukkan, kredit dengan skema penjaminan merupakan perkembangan dari ketentuan subrogasi dan penanggungan utang menurut KUHPerdata. Namun lembaga ini memiliki kekhususunan berupa kewajiban mitigasi risiko.

PEMBUKTIAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA LINGKUNGAN DAN KORUPSI KORPORASI DI INDONESIA DAN SINGAPURA Lu Sudirman; Mrs. Feronica
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 23, No 2 (2011)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Since 1951 corporation has been a subject of criminal law in Indonesia, indicating that corporations can be held criminally accountable. Yet until 2010 there has only been one case that names a corporation as defendant, and there has never been a case where the corporation must serve as a convict. Sejak tahun 1951 korporasi telah dijadikan sebagai salah satu subjek hukum pidana di Indonesia, yang berarti korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Namun hingga tahun 2010 baru satu kasus yang menyertakan korporasi sebagai terdakwa, dan belum pernah ada korporasi yang berhasil dijadikan sebagai terpidana.

PELAKSANAAN TAX COMPLIANCE DALAM UPAYA OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK DI KOTA YOGYAKARTA Dahliana Hasan
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 20, No 2 (2008)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

The result showed that tax compliance was not internalized yet within taxpayerself either individual or corporate. This was proven by failing to fulfill the cumulative tax compliance criteria. There were some supporting factors of tax compliance such as tax socialization through radio and newspapers and a new taxpayer would be invited to follow the seminar on taxation every 25th permonth, however, there were also some obstacle factors either done by fiscus (government) or done by taxpayers which have made tax compliance could not perform well. As a consequence, the optimum tax revenue in Yogyakarta could not be reached.

MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (STUDI KASUS D.I. YOGYAKARTA) Mailinda Eka Yuniza; Adrianto Dwi Nugroho
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 25, No 2 (2013)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

The Regional Budget Implementation Accountability (PPAPBD) mechanism is a part of the regional financing management process applicable subsequent to the formulation of draft APBD, approval ofthe draft APBD by the Regional House of Representatives, validation by the Central Government,enactment of draft APBD to be APBD, and implementation of APBD. In a normative manner, the PPAPBDmechanism is a series of supervisory procedures performed by budget-supervisory institutions, amongothers include the Board of Financial Audit (BPK), the Ministry for Domestic Affairs, and the RegionalHouse of Representatives. Within the field of administrative law, the PPAPBD mechanism is a form of administrative supervision performed in order to establish good governance in accordance with the General Principles of Good Governance (AUPB). Mekanisme Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (PPAPBD) merupakan bagian dari proses pengelolaan keuangan daerah setelah proses penyusunan Rancangan APBD, persetujuan RAPBD oleh DPRD, pengesahan APBD oleh Pemerintah Pusat, penetapan menjadi APBD, dan pelaksanaanAPBD selesai dilakukan. Secara normatif, mekanisme PPAPBD merupakan suatu rangkaian prosedurpengawasan yang dilakukan oleh instansi-instansi yang memiliki fungsi pengawasan anggaran, antaralain Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kementerian Dalam Negeri, dan Dewan Perwakilan RakyatDaerah (DPRD). Dalam konteks hukum administrasi negara, mekanisme PPAPBD merupakan bentukpengawasan demi terwujudnya pemerintahan yang baik sesuai dengan antara lain Asas-Asas UmumPemerintahan yang Baik (AUPB).

Multitafsir Pengertian “Ihwal Kegentingan yang Memaksa” dalam Penerbitan Perppu Janpatar Simamora
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 22, No 1 (2010)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

The obscurity of noodverordenings in issuing government regulation in-lieu-of-law attracts hot debate. Since the requirement of ‘compelling crisis situation’ is very subjective, it tends to be politically abused. Therefore, the will of Article 22 of 1945 Constitution that gives room for this regulation in-lieu-of-law should be re-thought and reviewed. Ketidakjelasan noodverordenings dalam mengeluarkan perppu mengundang perdebatan di masyarakat. Karena Presiden dapat menentukan kondisi ‘kegentingan yang memaksa’, kondisi ini menjadi sangat subjektif dan berpotensi disalahgunakan secara politis. Dengan demikian, penting bagi kita untuk menelaah dan memikirkan kembali maksud Pasal 22 UUDNRI Tahun 1945 yang memberikan payung hukum untuk perppu ini.

PATENT ON NANOTECHNOLOGY IN INDONESIA AND ITS LEGAL CHALLENGE Wahyu Yun Santosa
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 28, No 2 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Abstract“A basis for the next technological revolution”, could be the exact phrase to express the giant leap made with the development of nanotechnology, which is defned as a branch of engineering that deals with creating objects smaller than 100 nm in dimension. Challenges, in its own distinctive indeed, brought by nanotechnology to our social aspect, notably: (i) handling matter at the atomic scale means that qualitatively different behavior needs to be taken into account, and (ii) regarding to the use for humankind, introduces the problem of handling vast number of entities. This article aims to seek the answer the challenge lies before nanotechnology development in Indonesia: the Patent. To what extent national legal framework on patent could encounter this rapid development of nanotechnology. Further the article focusses on the legal framework needed to guarantee the patent for nanotechnology.Intisari“Teknologi berkembang secepat lompatan kuantum” mungkin bisa menjadi gambaran kondisi saat ini, ketika teknologi berkembang begitu cepat, sementara kerangka kebijakan tertatih di belakang. Belum selesai pembahasan bioteknologi, kita berjumpa dengan nanoteknologi sebagai “basis dari revolusi teknologi selanjutnya”. Nanoteknologi berkaitan dengan obyek yang berukuran lebih kecil dari 100 nanometer (10-6) dalam dimensinya. Tantangan hukumnya jelas menjadi sangat unik karena kekhasan karakter nanoteknologi, sementara itu tren perkembangannya di Indonesia juga cukup maju. Beberapa paten yang didaftarkan dan dimiliki oleh Mochtar Riadi Center for Nanotechnology sebagai contoh menunjukkan fakta hukum yang tidak dapat dikesampingkan begitu saja.Artikel ini bertujuan untuk mengemukakan satu isu terkait nanoteknologi di Indonesia, yaitu terkait paten. Pada jangkauan apa kerangka hukum nasional dapat beradaptasi dengan perkembangan yang pesat dari nanoteknologi ini. Selanjutnya artikel ini berfokus untuk memaparkan kerangka kebijakan untuk nanoteknologi di Indonesia.

DEVELOPMENT OF THE REGULATION RELATED TO OBLIGATORY BEQUEST (WASIAT WAJIBAH) IN INDONESIAN ISLAMIC INHERITANCE LAW SYSTEM Haniah Ilhami
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 27, No 3 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

This research examine the development of regulation of wasiat wajibah, its legal consideration and the implementation in Religious Court. This research founds the addition of legatee of wasiat wajibah which are children born out of wedlock, children in unregistered marriage, and stepchildren. The consideration of those addition are relation between Inheritance Law with Marriage Law System, relation of legal rights and responsibilities, status of children through Constitutional Court Decision No.46/PUU VIII/2010, the application of Qiyas method,, and the objective of justice in Inheritance law. In Religious Court, judges only give wasiat wajibah to children born out of wedlock. Penelitian ini meneliti perkembangan pengaturan wasiat wajibah dalam Sistem Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, pertimbangan hukumnya, dan implementasinya pada Pengadilan Agama. Penelitian menemukan penambahan kelompok penerima wasiat wajibah yaitu anak yang lahir di luar perkawinan, anak yang lahir di dalam perkawinan tidak tercatat, dan anak tiri yang dipelihara sejak kecil. Pertimbangan hukum yang digunakan adalah keterkaitan Sistem Hukum Waris dengan Sistem Hukum Perkawinan, hubungan Hak dan Kewajiban, status anak dalam Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, penggunaan metode Qiyas, dan tujuan keadilan dalam hukum waris. Dalam implementasinya, Pengadilan Agama hanya memberikan wasiat wajibah kepada anak yang lahir di luar perkawinan

TANGGUNG JAWAB DIREKSI DALAM KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS Mr. Kurniawan
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 24, No 2 (2012)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

In running their duties, the board of directors are given rights and full authority to represent the company as long as they act in conformity to the corporation’s Article of Associations. The directors of a limited liability company have both internal and external responsibilities. Internal responsibility includes the Directors’ liability towards the Company and its Shareholders, meanwhile external responsibility covers the Directors’ liability towards third parties to whom the company owes direct or indirect legal connection. There are two approaches to reason the effect of insolvency order to directors of a limited liability, i.e. ‘by operation of law’ and ‘rule of reason’. Dalam menjalankan tugasnya, direksi diberikan hak dan kekuasaan penuh mewakili perseroan, sepanjang bertindak sesuai dengan Anggaran Dasar perseroan. Tanggung jawab direksi perseroan terbatas terdiri dari tanggung jawab yang bersifat internal dan eksternal. Tanggung jawab internal meliputi tanggung jawab Direksi terhadap Perseroan dan Para Pemegang Saham, sedangkan tanggung jawab eksternal berupa tanggung jawab Direksi terhadap pihak ketiga yang berhubungan hukum dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung. Terdapat 2 (dua) model pemberlakuan akibat hukum pernyataan pailit direksi perseroan terbatas, yaitu akibat berlaku demi hukum dan akibat berlaku secara rule of reason.

Kajian Hukum tentang Penerapan Pembuktian Sederhana dalam Perkara Kepailitan Asuransi Erma Defiana Putriyanti; Tata Wijayanta
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 22, No 3 (2010)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Commercial courts’ judges are still strictly observing summary proof principle when trying insolvency proceedings against insurance companies. Since insurance companies are vital for our economy, the Ministry of Finance needs to formulate certain measurement and consideration that ought to be met prior to filing insolvency case to commercial courts. Pembuktian sederhana dalam perkara kepailitan perusahaan asuransi masih diterapkan secara kaku oleh hakim-hakim niaga. Sebagai lembaga keuangan yang vital dalam perekonomian bangsa, Kementerian Keuangan selaku otoritas tertinggi di bidang keuangan perlu menyusun tolok ukur dan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang harus dipenuhi sebelum kasus kepailitan perusahaan asuransi dapat diajukan ke pengadilan niaga.

Page 31 of 53 | Total Record : 526

29 30 31 32 33

Filter by Year

2007 2020

Filter By Issues

All Issue Vol 32, No 3 (2020) Vol 32, No 2 (2020) Vol 32, No 1 (2020) Vol 31, No. 3 (2019) Vol 31, No. 2 (2019) Vol 31, No 1 (2019) Vol 30, No 3 (2018) Vol 30, No 2 (2018) Vol 30, No 1 (2018) Vol 29, No 3 (2017) Vol 29, No 2 (2017) Vol 29, No 1 (2017) Vol 28, No 3 (2016) Vol 28, No 2 (2016) Vol 28, No 1 (2016) Vol 27, No 3 (2015) Vol 27, No 2 (2015) Vol 27, No 1 (2015) Vol 26, No 3 (2014) Vol 26, No 2 (2014) Vol 26, No 1 (2014) Vol 25, No 3 (2013) Vol 25, No 2 (2013) Vol 25, No 1 (2013) Vol 24, No 3 (2012) Vol 24, No 2 (2012) Vol 24, No 1 (2012) Vol 23, No 3 (2011) Vol 23, No 2 (2011) Vol 23, No 1 (2011) Edisi Khusus, November 2011 Vol 22, No 3 (2010) Vol 22, No 2 (2010) Vol 22, No 1 (2010) Vol 21, No 3 (2009) Vol 21, No 2 (2009) Vol 21, No 1 (2009) Vol 20, No 3 (2008) Vol 20, No 2 (2008) Vol 20, No 1 (2008) Vol 19, No 3 (2007) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. sleman,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kab. sleman, Daerah istimewa yogyakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. sleman,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA