cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
Published by Universitas Gadjah Mada
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 526 Documents
 49   50   51   52   53 
VICTIM’S REPARATIONS OF THE 1965-1966 GROSS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS IN PALU CITY Andrey Sujatmoko
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 32, No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jmh.39649

Abstract

AbstractThe Vienna Declaration and Program of Actions (VDPA)1993 recommends that each state consider the desirability of drawing up a national action plan of human rights. In Indonesia, it is reflected in “Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia/RANHAM” and “Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Daerah/RANHAMDA” or the Indonesia National and Local Plan of Action on Human Rights. The best practice of the Local Plan of Action on Human Rights has conducted by the Local Government of Palu City-Central Sulawesi concerning the victim reparations of the 1965-1966 case as the past gross human rights violations that occurred in Palu City. The said reparations have implemented through economic and social programs as non-judicial reparations. This article will analyze the victim reparations of the past gross human rights violations of the 1965-1966 case in Palu City conducted by the Local Government of Palu City-Central Sulawesi.IntisariDeklarasi Wina dan Program Aksi tahun 1993 merekomendasikan bahwa tiap-tiap negara mempertimbangkan keinginannya untuk menyusun suatu rencana aksi nasional hak asasi manusia. Di Indonesia, hal itu direfleksikan di dalam Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) dan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Daerah (RANHAMDA). Praktik terbaik RANHAMDA telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Palu-Sulawesi Tengah mengenai pemulihan korban kasus 1965-1966 sebagai pelanggaran berat Hak Asasi Manusia masa lalu yang terjadi di Kota Palu. Pemulihan tersebut telah diimplementasikan melalui program-program ekonomi dan sosial sebagai pemulihan yang bersifat non-yudisial. Artikel ini akan menganalisis pemulihan korban pelanggaran berat HAM masa lalu pada kasus 1965-1966 di Kota Palu yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Palu-Sulawesi Tengah.
MENINJAU PERENCANAAN PEMANFAATAN PULAU-PULAU KECIL DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL DALAM PERSPEKTIF PENATAAN RUANG YANG INTEGRATIF Ananda Prima Yurista
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 32, No 3 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jmh.40225

Abstract

AbstractIn this article, the author tries to analyze the planning of small islands in Gunungkidul Regency (as the only district that has small island areas in DIY) which is contained in various planning documents (Perda RTRW DIY, Perda RZWP3K DIY, and Perda RTRW. Gunungkidul), which creates the potential for unsynchronization. This potential is proven by the author's findings, namely that the Regional Regulation RTRW DIY mandating coastal areas and small islands as areas for exploiting coal and geothermal mineral resources was not accommodated in Perda RZWP3K and Perda RTRW Gunungkidul. To overcome this asynchrony, it is necessary to carry out organizational integration. The writing of this article was conducted using normative juridical research. IntisariDalam artikel ini Penulis berusaha untuk menganalisis perencanaan kawasan pulau-pulau kecil di Kabupaten Gunungkidul (sebagai satu-satunya Kabupaten yang memiliki kawasan pulau-pulau kecil di DIY) yang termaktub dalam berbagai dokumen perencanaan (Perda RTRW DIY, Perda RZWP3K DIY, dan Perda RTRW Gunungkidul), yang menimbulkan potensi ketidaksinkronan. Potensi tersebut terbukti dengan temuan Penulis yakni Perda RTRW DIY mengamanatkan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai kawasan pemanfaatan sumber daya mineral batu bara dan panas bumi ternyata tidak diakomodasi dalam Perda RZWP3K dan Perda RTRW Gunungkidul. Untuk mengatasi ketidaksinkronan tersebut, perlu dilakukan integrasi organisasional. Penulisan artikel ini disusun dengan mengacu pada jenis penelitian yuridis normatif.
KEDUDUKAN ASAS KEADILAN BERIMBANG DALAM HUKUM KEWARISAN ISLAM DIKAITKAN DENGAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG R.I. NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM Haniah Ilhami
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 32, No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jmh.40268

Abstract

AbstractIdentifying the interrelation between the Principle of Equality of Justice in Islamic Inheritance Law and the Principle of Non-discrimination in Supreme Court Regulation Number 3 years 2017 concerning Guidance on Presecuting Legal Cases Involving Women, this normative research conducts legal comparisons using a conceptual approach. This research finds the independence the Principle of Equality of Justice, due to the application of the principle which is not determined by the Supreme Court Regulation No.3 / 2017. Furthermore, the principle does not substantially contradict with the Principle of Non-discrimination.IntisariPenelitian ini didasarkan pada adanya persinggungan antara Asas Keadilan Berimbang dengan konsep non diskriminasi yang diusung oleh PERMA No. 3/2017. Asas Keadilan Berimbang membedakan bagian antara ahli waris perempuan dan ahli waris laki-laki, sementara PERMA No.3/2017 melarang hakim untuk melakukan pembedaan ataupun pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai dampak mengurangi hak-hak tertentu bagi para pihak yang berperkara di pengadilan. Penelitian bertujuan untuk mengkaji kedudukan asas Keadilan Berimbang dalam penyelesaian perkara waris Islam pasca ditetapkannya PERMA No. 3/2017. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dalam bentuk perbandingan hukum dengan menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) Penelitian menyimpulkan bahwa Asas Keadilan Berimbang merupakan asas yang independen karena penerapan dan penegakannya tidak bergantung serta tidak bertentangan dengan prinsip Non Diskriminasi yang diatur dalam PERMA No.3/2017.
PENANGANAN TERHADAP ANAK BELUM BERUMUR 12 (DUA BELAS) TAHUN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK Dani Krisnawati; Niken Subekti Budi Utami
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 32, No 3 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jmh.40313

Abstract

AbstractThis research is aimed at investigating the process to deal with and the implementation of the decisions against children under 12 years of age who commit crimes. The approach of this research is a normative empirical legal research with the location in DIY region. During the research, using primary, secondary and data analysis using qualitative descriptive methods, it was found that the process of dealing and implementing decisions often ignore statutory instruments and The Principles of The Juvenile Justice System. Most of the processes in managing the cases are also only formalities. As the results, children will likely to repeat their crime acts. It is therefore necessary to develop a standardization of guidance and guidance for LPKS owned by the government and non-government institutions, as well as to increase the capability of Police Investigators, Community Counselors and Professional Social Workers. IntisariPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penanganan dan pelaksanaan keputusan terhadap Anak belum berumur 12 tahun yang melakukan tindak pidana. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif empiris dengan lokasi penelitian di wilayah DIY. Hasil penelitian dengan data primer, sekunder dan analisis deskriptif kualitatif menunjukkan bahwa proses penanganan dan pelaksanaan keputusan terhadap Anak seringkali mengabaikan instrumen peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak dan sebagian besar bersifat formalitas. Kondisi ini memberi peluang Anak mengulangi tindak pidana. Perlu disusun standarisasi pembinaan dan pembimbingan bagi LPKS milik pemerintah maupun swasta, serta peningkatan kapabilitas Penyidik Polri, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional.
PENGATURAN KEWENANGAN PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI DAN IMPLIKASINYA PASCA PEMBUBARAN TIM NASIONAL PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI Andy Omara
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 32, No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jmh.40955

Abstract

AbstractThis study aims to answer a question i.e. what are the implications on authority to determine geographical names after the dismissal of National Team on Standardization of Geographical Names. This study uses doctrinal approach. It analyses the relevant legislation to understand the authority of the BIG and the MOHA in determining geographical names. It concludes that there are two regulations which determine the authority to standardize geographical names which implicate the overlapping authorities between the BIG and the MOHA. The authority of the MOHA is originally from Law 32/2004. While the BIG obtains its power from Presidential Regulation 116/2016. This study suggests that it’s necessary to enact a Governmental Regulation to sincronize these two regulations to minimize overlapping authorities between these two institutions. IntisariPenelitian ini bertujuan untuk menjawab pertayaan bagaimana implikasi kewenangan pembakuan nama rupabumi pasca dibubarkanya tim nasional pembakuan nama rupabumi. Penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal dengan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, terkait kewenangan Kemendagri dan BIG untuk melakukan pembakuan nama rupabumi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat dua regulasi yang menentukan kewenangan untuk melakukan standarisasi nama rupabumi antara Kemendagri dan BIG. Otoritas Kemendagri berasal dari UU 32/2004 sedangkan BIG memperoleh kewenangan dari Perpres 116/2016. Studi ini menyarankan perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah untuk menyelaraskan kedua peraturan pelaksanaan tersebut sehingga kewenangan tersebut dapat diselaraskan.
DISRUPSI DAN MASA DEPAN PROFESI HUKUM Widodo Dwi Putro
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 32, No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jmh.42928

Abstract

AbstractDisruption poses a threat on legal profession establishments such as law firms, notaries, as well as the courts. In the past, law used to be perceived as a complicated matter to laypersons and thus people dealing with the law required legal consultants in the past. However, artificial intelligence capable of resolving various legal issues has now become readily available making it unnecessary for people to consult with law firms. The main question is, why is artificial intelligence capable of replacing the human legal profession? In an effort to answer the said question, the research method looks at previous research predicting the occurrence of disruption in the area of law. The researcher also considers the most recent developments in the “competition” between the human legal profession and artificial intelligence. Any technology is bound to be replaced by an even more sophisticated technology, hence the legal profession applying a mechanical legal process is inevitably going to be replaced with speedier and more accurate artificial intelligence.  IntisariDisrupsi mengancam kemapanan profesi hukum seperti kantor-kantor advokat, notaris, dan juga pengadilan. Jika sebelumnya, hukum terasa rumit bagi banyak orang awam sehingga memerlukan konsultan hukum bagi yang berurusan dengan hukum, kini telah tersedia artificial intelligence yang mampu memecahkan berbagai persoalan hukum sehingga orang tidak perlu konsultasi ke kantor hukum. Pertanyaan mendasar, mengapa artificial inttelligence dapat menggantikan profesi hukum manusia? Untuk menjawab pertanyaan itu, Penulis menelusuri penelitian-penelitian sebelumnya yang memprediksi munculnya disrupsi di bidang hukum. Penulis juga melihat perkembangan terbaru “kompetisi” antara profesi hukum manusia dan artificial intelligence. Teknologi yang lebih canggih akan menggantikan sesuatu yang bersifat teknologi pula, maka profesi hukum yang cara berhukumnya mekanis akan digantikan oleh artificial intelligence yang lebih cepat dan akurat.
MITIGASI SAMPAH ANTARIKSA: MENINJAU KESIAPAN REGULASI NASIONAL Shannon Suryaatmadja
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 32, No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jmh.44624

Abstract

AbstractThe rapid development of space activities has increased the risk of space object collisions in orbit, particularly of space debris. This situation potentially harms satellites and endangers space missions. To date, international efforts generally result in non-legally binding products or soft laws, providing only guidance to form a national legal framework in mitigating space debris. This article aims to review Indonesia’s efficacy in regulating its space activities to minimize space debris generation and risks. It also examines mitigation efforts in several other countries with the intention of providing input for the current national legal framework. IntisariPesatnya perkembangan kegiatan antariksa meningkatkan risiko tabrakan antar objek antariksa pada orbit bumi, terutama sampah antariksa. Situasi ini berpotensi merusak satelit hingga membahayakan keberlangsungan misi antariksa. Hingga kini, upaya internasional baru sanggup melahirkan produk hukum tidak mengikat, sehingga hanya mampu mengarahkan negara untuk menyusun kerangka hukum nasional dengan memperhatikan perihal mitigasi sampah antariksa. Artikel ini akan mengkaji kesiapan regulasi nasional untuk meminimalkan risiko timbul dan bertambahnya sampah antariksa. Dibahas pula perbandingan upaya mitigasi pada beberapa negara lain guna memberi masukan bagi Indonesia.
STATE AND CIVIL SOCIETY: G.W.F. HEGEL CONCEPTION ON THE STATE’S CONSTITUTION Linda Sudiono
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 32, No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jmh.45073

Abstract

AbstractThis study aims to discuss the relationship between State and Civil Society according to G.W.F. Hegel and its implications towards the formation of State and Law. This study is expected to result critiques of Hegel's state and civil society conception as this conception has been implemented in Indonesia through Integralistic concept. The method of this study is normative study with discourse analysis through critical approach. The result shows Hegel’s view of the relationship between Civil Society and State (including its Constitutional Laws) focuses on the dialectical interaction between the particularity of Civil Society and the universality of State. IntisariTujuan dari penelitian ini adalah untuk mendiskusikan tentang hubungan antara Negara dan Masyarakat Sipil menurut G.W.F. Hegel dan implikasinya terhadap pembentukan Negara dan Hukum. Studi ini diharapkan menghasilkan kritik terhadap konsepsi negara dan masyarakat menurut Hegel, yang pernah diterapkan di Indonesia melalui konsep Integralist. Metode penelitian ini adalah penelitian normatif dengan analisis wacana melalui pendekatan kritis. Hasilnya menunjukkan pandangan Hegel tentang hubungan antara Masyarakat Sipil dan Negara (termasuk Hukum Konstitusionalnya) berfokus pada interaksi dialektis antara kekhususan Masyarakat Sipil dan universalitas Negara.
PENERAPAN TEORI DISKURSUS HABERMAS SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA Tri Harnowo
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 32, No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jmh.45145

Abstract

AbstractAccording to Habermas's discourse theory, communicative actions justified through validity claim can build a common understanding and social collaboration. Mediation is one form of dispute resolution through a negotiation process to obtain a mutual agreement facilitated by a neutral third party oriented to common interests by maintaining good relations between the parties in the future. Communication techniques such as listening actively, asking questions, and reframing statements are important skills that mediators must possess. This conceptual paper analyzes the interaction between Habermas's discourse theory and the concept of mediation. Habermas's discourse theory can be a basic framework of analysis for mediators to predict the creation of consensus, identify statements based on validity claims, and search for common understanding options. IntisariMenurut teori diskursus Habermas, tindakan komunikatif yang dijustifikasi melalui klaim kesahihan dapat membangun suatu pemahaman bersama dan kerjasama sosial.  Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan bersama difasilitasi oleh pihak ketiga netral yang berorientasi pada kepentingan bersama dengan menjaga hubungan baik para pihak di masa mendatang. Teknik komunikasi seperti mendengar aktif, bertanya, dan membingkai ulang pernyataan merupakan keahlian penting yang harus dimiliki oleh mediator. Artikel ini menganalisis interaksi antara teori diskursus Habermas dan penerapannya dalam teknik mediasi. Teori diskursus Habermas dapat menjadi kerangka dasar analisis bagi mediator untuk memprediksi terciptanya konsensus, mengidentifikasi pernyataan-pernyataan berdasarkan klaim kesahihan dan mencari opsi-opsi kesepakatan bersama.
IDENTIFIKASI BENTUK SANKSI YANG DIJATUHKAN HAKIM TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA BAGI DIRI SENDIRI (STUDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA DAN PENGADILAN NEGERI SLEMAN) Adlia Nur Zhafarina; Ola Anisa Ayutama
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 32, No 3 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jmh.46604

Abstract

AbstractThis research aims to identify and examine sanctions decided by judge for narcotics user. This research is normative-empirical legal research.  The research results are: Firstly, based on inventory of some decisions in Yogyakarta District Court and Sleman District Court, the existence of assessment results, evidences and urine tests affects on sanctions decided by judge (imprisonment or rehabilitation). Secondly, there are some factors influencing judge to decide sanctions: legal factor (Narcotics Law, Supreme Court Letter and Joint Regulation), law enforcement officials factor (investigator and judge), facilities factor (rehabilitation and assessment costs) as well as developed factors in the community.  IntisariPenelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan menelaah bentuk sanksi yang dijatuhkan hakim terhadap penyalahguna narkotika bagi diri sendiri. Penelitian dimaksud merupakan penelitian hukum normatif-empiris. Hasil penelitian, yaitu: Pertama, inventarisasi beberapa putusan di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Sleman menunjukkan ada tidaknya hasil asesmen, barang bukti dan tes urin mempengaruhi bentuk sanksi yang dijatuhkan hakim. Kedua, adanya faktor-faktor yang mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan bentuk sanksi, yakni: faktor hukum (Undang-Undang Narkotika, Surat Edaran MA dan Peraturan Bersama), faktor aparat penegak hukum (penyidik BNN, penyidik POLRI dan hakim), faktor sarana dan fasilitas (biaya rehabilitasi dan biaya asesmen) serta faktor yang berkembang dalam masyarakat.

Page 51 of 53 | Total Record : 526

 49   50   51   52   53 

Filter by Year

2007 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 32, No 3 (2020) Vol 32, No 2 (2020) Vol 32, No 1 (2020) Vol 31, No. 3 (2019) Vol 31, No. 2 (2019) Vol 31, No 1 (2019) Vol 30, No 3 (2018) Vol 30, No 2 (2018) Vol 30, No 1 (2018) Vol 29, No 3 (2017) Vol 29, No 2 (2017) Vol 29, No 1 (2017) Vol 28, No 3 (2016) Vol 28, No 2 (2016) Vol 28, No 1 (2016) Vol 27, No 3 (2015) Vol 27, No 2 (2015) Vol 27, No 1 (2015) Vol 26, No 3 (2014) Vol 26, No 2 (2014) Vol 26, No 1 (2014) Vol 25, No 3 (2013) Vol 25, No 2 (2013) Vol 25, No 1 (2013) Vol 24, No 3 (2012) Vol 24, No 2 (2012) Vol 24, No 1 (2012) Vol 23, No 3 (2011) Vol 23, No 2 (2011) Vol 23, No 1 (2011) Edisi Khusus, November 2011 Vol 22, No 3 (2010) Vol 22, No 2 (2010) Vol 22, No 1 (2010) Vol 21, No 3 (2009) Vol 21, No 2 (2009) Vol 21, No 1 (2009) Vol 20, No 3 (2008) Vol 20, No 2 (2008) Vol 20, No 1 (2008) Vol 19, No 3 (2007) More Issue